[GELORA45] Radikalisme Harus Ditangani secara Dialog

2017-07-05 Terurut Topik 'Karma, I Nengah [PT. Altus Logistic Service Indonesia]' ineng...@chevron.com [GELORA45]
Wah kalau tero.. diajak dialog repot juga, bagaimana kalau dia minta pemerintah 
harus mengganti bendara merah putih diganti dengan bendera hitam.
Dimana mana tero.. harus diperangi, amerika aja tidak pernah berdialog dengan 
tero..

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com]
Sent: Wednesday, July 05, 2017 6:51 PM
Subject: [**EXTERNAL**] [GELORA45] Radikalisme Harus Ditangani secara Dialog





Harus dengan dialog kasih sayang? hehehehehe



http://sp.beritasatu.com/home/radikalisme-harus-ditangani-secara-dialog/119532





Radikalisme Harus Ditangani secara Dialog
Rabu, 5 Juli 2017 | 11:57

[SURABAYA] Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo, mengatakan, penanganan 
radikalisme atau deradikalisasi harus dengan cara mengajak dialog kubu-kubu 
yang dianggap radikal agar bisa kembali ke jalan yang benar. Pasalnya, mereka 
(pelaku radikalisme) juga manusia yang bisa diajak bicara dari hati ke hati. 
Dialog juga solusi yang lebih aman dan nyaman daripada melalui jalan kekerasan.

Hal itu disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, menjawab pertanyaan 
wartawan terkait isu masuknya jaringan teroris ISIS ke wilayah kabupaten ujung 
timur di Pulau Madura. Wawancara dilakukan seusai halal bi halal di Kantor 
Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (4/7).

Pemerintah, lanjut Pakde Karwo, siap memfasilitasi dialog tersebut dengan 
mempertemukan pihak yang kredibel di bidang agama, yakni Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) dengan kubu yang dianggap radikal. Dialog adalah jalan terbaik 
untuk menyelesaikan masalah.

MUI bisa disebut sebagai inside government. Pasalnya mereka mengurus agama tapi 
bukan lembaga pemerintah. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi terhadap proses 
deradikalisasi. Ini lebih baik daripada mengambil garisan kemudian langsung 
menjustifikasi bahwa yang ini halal dan itu haram. Tapi mari berdialog dengan 
kepala dingin untuk menemukan solusi.

Menurut gubernur, agar paham radikalisme tidak semakin meluas, diperlukan peran 
aktif dari pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo untuk memfilter lebih ketat 
lagi konten-konten online yang bermuatan radikalisme. Pasalnya, ujaran-ujaran 
dan publikasi yang sesat lebih banyak dilakukan lewat dunia maya, khususnya 
media sosial. [TG]



[GELORA45] Radikalisme Harus Ditangani secara Dialog

2017-07-05 Terurut Topik Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]
*Harus dengan dialog kasih sayang? hehehehehe*


http://sp.beritasatu.com/home/radikalisme-harus-ditangani-secara-dialog/119532



*Radikalisme Harus Ditangani secara Dialog*
Rabu, 5 Juli 2017 | 11:57

   [SURABAYA] Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo, mengatakan, penanganan
   radikalisme atau deradikalisasi harus dengan cara mengajak dialog kubu-kubu
   yang dianggap radikal agar bisa kembali ke jalan yang benar. Pasalnya,
   mereka (pelaku radikalisme) juga manusia yang bisa diajak bicara dari hati
   ke hati. Dialog juga solusi yang lebih aman dan nyaman daripada melalui
   jalan kekerasan.

   Hal itu disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, menjawab
   pertanyaan wartawan terkait isu masuknya jaringan teroris ISIS ke wilayah
   kabupaten ujung timur di Pulau Madura. Wawancara dilakukan seusai halal bi
   halal di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (4/7).

   Pemerintah, lanjut Pakde Karwo, siap memfasilitasi dialog tersebut
   dengan mempertemukan pihak yang kredibel di bidang agama, yakni Majelis
   Ulama Indonesia (MUI) dengan kubu yang dianggap radikal. Dialog adalah
   jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah.

   MUI bisa disebut sebagai *inside government*. Pasalnya mereka mengurus
   agama tapi bukan lembaga pemerintah. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi
   terhadap proses deradikalisasi. Ini lebih baik daripada mengambil garisan
   kemudian langsung menjustifikasi bahwa yang ini halal dan itu haram. Tapi
   mari berdialog dengan kepala dingin untuk menemukan solusi.

   Menurut gubernur, agar paham radikalisme tidak semakin meluas,
   diperlukan peran aktif dari pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo untuk
   memfilter lebih ketat lagi konten-konten *online *yang bermuatan
   radikalisme. Pasalnya, ujaran-ujaran dan publikasi yang sesat lebih banyak
   dilakukan lewat dunia maya, khususnya media sosial. [TG]