*http://tabaos.id/ricuh-masyarakat-adat-mbd-tolak-kajian-amdal-pt-inpex-masela-ltd/ <http://tabaos.id/ricuh-masyarakat-adat-mbd-tolak-kajian-amdal-pt-inpex-masela-ltd/>*
Ricuh, Masyarakat Adat MBD Tolak Kajian AMDAL PT. Inpex Masela Ltd By *Redaksi <http://tabaos.id/author/redaksi/> *21/09/2020 <https://i1.wp.com/tabaos.id/wp-content/uploads/Demo-AMDAL-Gas-Abadi-Blok-Masela.jpg?fit=800%2C453>Masyarakat dan Mahasiswa Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan aksi protes kepada pemerintah dan INPEX Maesela di depan kantor gubernur Maluku, senin (21/9) pagi. Foto : Usman *TABAOS.ID <http://TABAOS.ID>*,- Protes dengan Kebijakan Pemerintah Maluku dan Pemerintah Pusat, Puluhan Masyarakat Adat Maluku Barat Daya, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur maluku, senin (21/09/2020) pagi. Masyarakat adat yang tergabung dari berbagai organisasi kepemudaan dan juga paguyuban di kabupaten maluku barat daya ini menolak AMDAL yang dilakukan oleh pemerintah. Aksi yang berlangsung sejak senin pagi diawali dengan prosesi adat di tribun lapangan merdeka ambon oleh salah satu tokoh adat maluku barat daya. Usai melakukan prosesi adat, puluhan masyarakat yang mengikat kepala dengan berang merah dan daun kelapa ini bergeser ke depan gerbang kantor gubernur maluku. Disana, masyarakat mulai melakukan orasi secara bergantian untk menyatakan protes mereka kepada pemerintah maluku dan juga pemerintah pusat. “kami menolak AMDAL yang dilakukan oleh PT. INPEX Masela Ltd.(INPEX) sebagai pemarkarsa, karena sangat mendiskriminasi Maluku Barat Daya dan mengadu domba masyarakat Kepulauan Tanimbar dan masyarakat Maluku Barat Daya,” teriak salah satu pendemo di depan kantor gubernur maluku, senin (21/9). Dalam aksinya, para masyarakat yang mayoritas adalah mahasiswa ini mengecam tindakan pemerintah Maluku dan juga Pemerintah pusat karena melakukan diskriminasi terhadap kabupaten maluku barat daya, (MBD) yang tidak lain merupakan daerah terdampak dari ekploitasi gas itu. “kami juga menuntut agar kabupaten maluku barat daya, dimasukan sebagai daerah terdampak dalam proses eksploitasi blok Masela karena hasil kajian membuktikan bahwa maluku Barat Daya adalah daerah yang sangat terdampak ketika Blok Masela beroperasi,” papar pendemo. Mereka juga menuntut agar PT. INPEX merealisasikan janji mereka untuk membangun fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan fasilitas pendukung yang bertaraf Intenasional di Maluku Barat Daya. Selain itu, memprioritaskan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja lokal. *Baca Juga* *Maluku Dalam Incaran Kapitalis Besar, Waspadai Usaha Penguasaan SDA Maluku!* <http://tabaos.id/maluku-dalam-incaran-kapitalis-besar-waspadai-usaha-penguasaan-sda-maluku/> “kami menuntut agar PT. INPEX memprioritaskan tenaga kerja lokal dari Maluku Barat Daya dan Kepulauan Tanimbar pada saat Blok Masela beroperasi. Selain itu dalam setiap pertemuan resmi yang diselenggarakan oleh SKK MIGAS, PT.INPEX dan Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Provinsi harus melibatkan, Pemerintah kabupaten Maluku Barat Daya,” ucap Jhon Kuruna, koordinator aksi unjuk rasa MBD. Dikatakan Jhon, masyarakat MBD mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas eksploitasi sesuai aturan yang berlaku dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. “blok masela ini kan lokasinya berada pada kabupaten maluku barat daya dan kabupaten kepulauan tanimbar, namu kenyataannya MBD tidak dilibatkan,” sesal dia. Menurutnya, kebijakan yang dilakukan pemerintah bersama INPEX adalah untuk mengadu-domba kedua masyarakat di dua kabupaten itu. *Aksi Ricuh* Aksi yang sebelumnya berjalan damai, berujung ricuh di depan pagar kantor gubernur maluku. Mahasiswa kesal karena empat jam melakukan aksi, gubernur murad tak kunjung menemui para demonstran. Aksi ini ricuh setelah seorang mahasiswa memecahkan lampu pada pagar kantor gubernur Maluku. Aksi itu membuat aparat Satpol PP geram. Mahasiswa tersebut nyaris diamuk oleh para petugas. Tak hanya pecahkan kaca, massa juga mencoba menerobos pagar kantor gubernur maluku. Sejumlah besi pada pagar tersebut rusak. Kondisi itu mengundang petugas Satpol PP dan juga Aparat kepolisian marah dan nyaris ricuh. Beruntung kedua belah pihak bisa menahan diri. “ kami pikir, Gubernur Murad Ismail anti-kritik. Tidak pernah hadir dan menerima aspirasi masyarakat. Itu artinya beliau bukan bagian dari masyarakat maluku, karena egois,” teriak sala satu orator. Aksi ini akhirnya berakhir setelah demonstran dipertemukan dengan salah satu perwakilan pemerintah daerah maluku. *Baca Juga* *Ironi Adipura, Pengelolaan Sampah Kota Ambon Amburadul* <http://tabaos.id/ironi-adipura-pengelolaan-sampah-kota-ambon-amburadul/> Para pendemo berjanji, bila tuntutan meraka tidak direspons oleh Gubernur Murad, maka mereka akan kembali dengan Massa warga yang lebih banyak untuk mensasigubernur secara adat. (*T-02*)
