RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

2017-01-16 Terurut Topik Ong Han Ling 
Teman2 IAGI,

 

Sudah waktunya IAGI membantu Pemerintah demi kepentigan kita sendiri, yaitu 
mendapatkan pekerjaan. Salah satu contoh yang perlu dapat tanggapan adalah 
keputusan MK. Saya cuma melihat dari sudut manfaatnya bagi IAGI dan bukan dari 
sudut hukumnya. 

 

Kenyataannya sudah ada tiga keputusan MK dalam kurun waktu empat tahun yang 
menurut saya pelaksanaanya bisa dianggap merugikan IAGI dan anggotanya. Pertama 
adalah pembubaran BPMIGAS. Kedua adalah ttg. UU air tanah yang diberikan kepada 
Asing untuk kemasan air minum. Ketiga yang baru terjadi bulan lalu dan dibahas 
oleh Pak Noor  adalah pembatalan Pasal 11 yang melarang swasta termasuk asing 
untuk penyediaan listrik. Padahal Pemerintah tidak punya uang untuk mengerjakan 
sendiri. Berarti akan ada stagnasi. Memang  akirnya listrik yang dikelola 
swasta akan dilanjutkan juga dengan merubah atau mengeluarkan peraturan baru 
seperti yang diutarakan Pak Noor. Tapi ini memerlukan biaya dan waktu yang 
sebetulnya tidak perlu. Kita sering bikin peraturan yang merugikan diri 
sendiri. Namun, "damage has been done", investor baru takut dan mundur. 
Produksi batubara akan turun menunggu peraturan baru? Geologist nganggur. 
Investor Geothermal mulai bertanya, kapan giliran kita? 

 

Sebagai contoh kita lihat sejarah BPMIGAS yang dibubarkan karena dianggap 
inkonstitutional. BPMIGAS sudah berjalan 11 tahun. Ditutup langsung termasuk 
cabang tidak diperkenankan beroperasi. Semua sedang rapat diluar kota dipanggil 
pulang. Semua yang ada logo BPMIGAS tidak boleh dikeluarkan dan diganti 
termasuk email, fax, dsb. Selama kurang lebih seminggu terjadi stagnasi total. 
Pergantian crew berhenti. Investor diluar negeri bingung, tidak bisa 
berhubungan. Mereka bertanya apakah kontrak PSC yang ditandatangani dengan 
BPMIGAS masih berlaku?  Konsultan asing menyebutkan sebagai "Draconian Law" 
atau hukum rimba yang berlaku abad 16/17 di Eropa. Kerugian prusahaan bisa 
triljunan. Yang rugi akirnya Pemerintah karena K3S akan menagih  lewat Cost 
recovery.  

 

Kita perlu bertanya? Apakah perubahan dari BPMIGAS ke SKKMIGAS membawa manfaat 
bagi Negara? Apakah perlu begitu drastis? Apakah keputsuan MK yad. bisa diberi 
tenggang waktu? Apa yang perlu diganti, sistim, orang, atau undang-undangnya? 
Diperlukan pengarahan yang jelas. Apakah setelah setahun berjalan, MK perlu 
datang untuk menguji? Dsb. Kalau tidak ada perbaikan, berarti cuma ganti baju, 
karena semua sama kecuali pimpinan yang diganti.   

 

Mungkin ada anggota IAGI yang pandai menulis dan sedang ngangur bisa menulis 
sejarahnya dimulai dari Pertamina/BKKA menjadi BPMIGAS lalu  SKKMIGAS. Buku 
demikian pasti akan sangat bermanfaat bagi kita semua termasuk orang hukum. 
IAGI bisa sponsor dan saya akan bantu. Ini merupakan kontribusi IAGI nyata.   

 

Salam,

 

HL Ong   

 

 

 

 

From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of Ong Han Ling
Sent: Saturday, January 14, 2017 11:36 PM
To: iagi-net@iagi.or.id
Subject: RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

 

Pak Noor,

 

Terima kasih atas comment. Saya langsung memberi comment dengan warna biru.

 

Prinsip yang saya ingin utarakan adalah bahwa kita rela membayar tinggi impor 
minyak diesel dan mendatangkan LNG dari Arun yang mahal, nanmun PLN tidak rela 
memberi harga wajar kepada gas, uap geothermal, dan CBM yang ada di Sumatra 
Selatan dan Jawa Barat. Kekurangan energi di Jawa Barat sudah kita ketahui 
sejak 2000, tetapi K3S tidak melakukan eksploprasi karena harga yang dipatok 
PLN, pembeli satu-satunya, terlalu rendah dan tidak wajar (Ingat perkataan Pak 
Sigit bahwa betapapun kayanya SDM, semuanya tergantung pada kebijakan 
Pemerintah!). Hasilnya, Geologist kita ngangur.

 

Salam,

 

HL Ong

 

From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of noor 
syarifuddin
Sent: Thursday, January 12, 2017 7:34 AM
To: iagi-net@iagi.or.id
Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

 

Pak Ong,

 

sedikit koreksi mungkin dari yang saya ketahui:

 

- fasilitas FSRU di teluk Jakarta dioperasikan oleh Nusantara Regas yang 
merupakan perusahaan JV antara PGN dan PERTAMINA. Betul. PT Nusantara Regas 
didirikan tahun 2010 untuk supply gas PLN Muara Karang dan Tg. Priok. Prinsip 
PT adalah mencari keuntungan, apalagi karena sifatnya monopoli tanpa ada 
tandingan. Seharusnya PLN protes (mungkin ada faktor politik?). 

- FSRU Jakarta ini menerima gas dari Bontang dan juga Tangguh sesuai alokasi 
(bukan karena membatalkan kontrak dgn Taiwan). Waktu pertama kali, LNG 
didatangkan dari Bontang, Tangguh belum berproduksi penuh. Pembatalan kontrak 
bukan yang jangka panjang, tetapi kalau tidak salah "spot market LNG" yang pada 
waktu itu mulai berkembang.

- yang di Lampung (bukan Jambi), PGN menyewa FSRU untuk menerima gas dan 
mendistribusikan gas ke wilayah SumSel. Betul Pak, regassing LNG dibangun di 
offshore Lampung dan sudah beroperasi sejak akir 2014. Gas selain dipakai di 
Lampung juga

RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

2017-01-16 Terurut Topik Ong Han Ling 
Pak Noor,

 

Trima kasih ata keterangannya. Memang rupanya banyak permainan hingga harga gas 
cuma dihargai S1/mmbtu dan regassing sampai $5/mmbtu. Kalau K3S cuma dapat 
$1/mmbtu, tidak ada yang explorasi dan geologist kita ngangur.  

 

Salam,

 

HL Ong

 

From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of noor 
syarifuddin
Sent: Tuesday, January 17, 2017 1:33 PM
To: iagi-net@iagi.or.id
Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

 

Selamat siang Pak Ong,

 

Saya sepakat soal monopoli PLN yang menjadikan pasar gas tidak berjalan dengan 
baik/normal. 

 

Soal monopoli NR di pasar gas Jakarta rasanya tergantung bagaimana kita 
melihatnya Pak... mereka yang invest utk RFSUnya dan tidak ada competitor ya 
jadinya seperti itu.. proses transportasi dan regassing LNG itu bisa makan 
biaya 5-6 US$ sendiri... jadi wajar saja akhirnya harga gasnya naik cukup 
tinggi..

 

yang pusing sekarang untuk FSRU Benoa di Bali, Menteri memutuskan harga gas 
dipatok di 6 US$ di plant gate artinya produsen gas (K3S dan Negara) hanya 
dapat 1 US$/mmbtu... 

 

Waktu pertama kali, LNG didatangkan dari Bontang, Tangguh belum berproduksi 
penuh. Pembatalan kontrak bukan yang jangka panjang, tetapi kalau tidak salah 
"spot market LNG" yang pada waktu itu mulai berkembang.

 

Rasanya bukan Pak, silakan Bapak buka majalah Tempo sekitar tahun 2014 soal 
ramainya kasus spot cargonya Tangguh... :-)

 

Jadi sebetulnya redundant, dua regassing unit untuk Jakarta?  Akir-akir ini 
FRSU Lampung berhenti selama beberapa bulan karena permintaan kurang.  Ini 
adalah ineffisiensi.   

 

Gas dari FSRU Lampung dikirim ke Banten karena PLN tidak mau beli dengan harga 
yang cukup mahal (+5-6 US$ dari harga LNGnya untuk proses regasing)... 
sementara PGN sebagai pengelola FRSU harus bayar sewa, jadilah bleeding 
mereka... 

Saya juga tambah heran kalau sekarang ada wacana mau buat satu FSRU lagi di 
Banten.. kalau ini menurut saya betul-betul ineffisiensi...

 

Saya perkirakan demikian. Tapi manfaat nya kurang karena kebutuhan energi di 
Arun kecil, volume terbesar disalurkan dengan pipa ke Medan. Inefficiency 
(mungkin ada faktor politik?).

 

LNG yg masuk ke Arun memang ditujukan untuk konsumsi industri di sumatera utara 
Pak dan bukan untuk Arus itu sendiri... hanya saja karena rantainya panjang, 
ada fee tambahan yang menjadikan gasnya bisa sampai 14 US$/mmbtu dan oleh 
karenanya indutsri di sana teriak semua :-)

 

Sebenarnya tata kelola gas yang bagus dan sudah terbukti jalan adalah di 
Kalimantan timur... bayangkan Pupuk Kaltim V bisa membayar hanya 5-6 US$/mmbtu 
untuk gas dari lapangan Ruby yang lokasinya berjarak lebih dari 500km (via pipa 
bawah laut maupun pida di daratan)... ini karena skema pengembangan pipanya 
masuk di paket hulu dan menjadi infrastruktur milik Negara...

 

 

salam,

 

 

2017-01-14 22:35 GMT+07:00 Ong Han Ling :

Pak Noor,

 

Terima kasih atas comment. Saya langsung memberi comment dengan warna biru.

 

Prinsip yang saya ingin utarakan adalah bahwa kita rela membayar tinggi impor 
minyak diesel dan mendatangkan LNG dari Arun yang mahal, nanmun PLN tidak rela 
memberi harga wajar kepada gas, uap geothermal, dan CBM yang ada di Sumatra 
Selatan dan Jawa Barat. Kekurangan energi di Jawa Barat sudah kita ketahui 
sejak 2000, tetapi K3S tidak melakukan eksploprasi karena harga yang dipatok 
PLN, pembeli satu-satunya, terlalu rendah dan tidak wajar (Ingat perkataan Pak 
Sigit bahwa betapapun kayanya SDM, semuanya tergantung pada kebijakan 
Pemerintah!). Hasilnya, Geologist kita ngangur.

 

Salam,

 

HL Ong

 

From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of noor 
syarifuddin
Sent: Thursday, January 12, 2017 7:34 AM
To: iagi-net@iagi.or.id
Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

 

Pak Ong,

 

sedikit koreksi mungkin dari yang saya ketahui:

 

- fasilitas FSRU di teluk Jakarta dioperasikan oleh Nusantara Regas yang 
merupakan perusahaan JV antara PGN dan PERTAMINA. Betul. PT Nusantara Regas 
didirikan tahun 2010 untuk supply gas PLN Muara Karang dan Tg. Priok. Prinsip 
PT adalah mencari keuntungan, apalagi karena sifatnya monopoli tanpa ada 
tandingan. Seharusnya PLN protes (mungkin ada faktor politik?). 

- FSRU Jakarta ini menerima gas dari Bontang dan juga Tangguh sesuai alokasi 
(bukan karena membatalkan kontrak dgn Taiwan). Waktu pertama kali, LNG 
didatangkan dari Bontang, Tangguh belum berproduksi penuh. Pembatalan kontrak 
bukan yang jangka panjang, tetapi kalau tidak salah "spot market LNG" yang pada 
waktu itu mulai berkembang.

- yang di Lampung (bukan Jambi), PGN menyewa FSRU untuk menerima gas dan 
mendistribusikan gas ke wilayah SumSel. Betul Pak, regassing LNG dibangun di 
offshore Lampung dan sudah beroperasi sejak akir 2014. Gas selain dipakai di 
Lampung juga  disalurkan dengan pipa ke Jawa Barat dan Jakarta, berkompetisi 
dengan PT Nusantara Regas di Jakarta. Jadi

Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

2017-01-16 Terurut Topik noor syarifuddin 
Selamat siang Pak Ong,

Saya sepakat soal monopoli PLN yang menjadikan pasar gas tidak berjalan
dengan baik/normal.

Soal monopoli NR di pasar gas Jakarta rasanya tergantung bagaimana kita
melihatnya Pak... mereka yang invest utk RFSUnya dan tidak ada competitor
ya jadinya seperti itu.. proses transportasi dan regassing LNG itu bisa
makan biaya 5-6 US$ sendiri... jadi wajar saja akhirnya harga gasnya naik
cukup tinggi..

yang pusing sekarang untuk FSRU Benoa di Bali, Menteri memutuskan harga gas
dipatok di 6 US$ di plant gate artinya produsen gas (K3S dan Negara)
hanya dapat 1 US$/mmbtu...

Waktu pertama kali, LNG didatangkan dari Bontang, Tangguh belum berproduksi
penuh. Pembatalan kontrak bukan yang jangka panjang, tetapi kalau tidak
salah "spot market LNG" yang pada waktu itu mulai berkembang.

Rasanya bukan Pak, silakan Bapak buka majalah Tempo sekitar tahun 2014 soal
ramainya kasus spot cargonya Tangguh... :-)

Jadi sebetulnya redundant, dua regassing unit untuk Jakarta?  Akir-akir ini
FRSU Lampung berhenti selama beberapa bulan karena permintaan kurang.  Ini
adalah ineffisiensi.

Gas dari FSRU Lampung dikirim ke Banten karena PLN tidak mau beli dengan
harga yang cukup mahal (+5-6 US$ dari harga LNGnya untuk proses
regasing)... sementara PGN sebagai pengelola FRSU harus bayar sewa, jadilah
bleeding mereka...
Saya juga tambah heran kalau sekarang ada wacana mau buat satu FSRU lagi di
Banten.. kalau ini menurut saya betul-betul ineffisiensi...

Saya perkirakan demikian. Tapi manfaat nya kurang karena kebutuhan energi
di Arun kecil, volume terbesar disalurkan dengan pipa ke Medan.
Inefficiency (mungkin ada faktor politik?).

LNG yg masuk ke Arun memang ditujukan untuk konsumsi industri di sumatera
utara Pak dan bukan untuk Arus itu sendiri... hanya saja karena rantainya
panjang, ada fee tambahan yang menjadikan gasnya bisa sampai 14 US$/mmbtu
dan oleh karenanya indutsri di sana teriak semua :-)

Sebenarnya tata kelola gas yang bagus dan sudah terbukti jalan adalah di
Kalimantan timur... bayangkan Pupuk Kaltim V bisa membayar hanya 5-6
US$/mmbtu untuk gas dari lapangan Ruby yang lokasinya berjarak lebih dari
500km (via pipa bawah laut maupun pida di daratan)... ini karena skema
pengembangan pipanya masuk di paket hulu dan menjadi infrastruktur milik
Negara...


salam,


2017-01-14 22:35 GMT+07:00 Ong Han Ling :

> Pak Noor,
>
>
>
> Terima kasih atas comment. Saya langsung memberi comment dengan warna biru.
>
>
>
> Prinsip yang saya ingin utarakan adalah bahwa kita rela membayar tinggi
> impor minyak diesel dan mendatangkan LNG dari Arun yang mahal, nanmun PLN
> tidak rela memberi harga wajar kepada gas, uap geothermal, dan CBM yang ada
> di Sumatra Selatan dan Jawa Barat. Kekurangan energi di Jawa Barat sudah
> kita ketahui sejak 2000, tetapi K3S tidak melakukan eksploprasi karena
> harga yang dipatok PLN, pembeli satu-satunya, terlalu rendah dan tidak
> wajar (Ingat perkataan Pak Sigit bahwa betapapun kayanya SDM, semuanya
> tergantung pada kebijakan Pemerintah!). Hasilnya, Geologist kita ngangur.
>
>
>
>
> Salam,
>
>
>
> HL Ong
>
>
>
> *From:* iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] *On Behalf Of *noor
> syarifuddin
> *Sent:* Thursday, January 12, 2017 7:34 AM
> *To:* iagi-net@iagi.or.id
> *Subject:* Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
>
>
>
> Pak Ong,
>
>
>
> sedikit koreksi mungkin dari yang saya ketahui:
>
>
>
> - fasilitas FSRU di teluk Jakarta dioperasikan oleh Nusantara Regas yang
> merupakan perusahaan JV antara PGN dan PERTAMINA. Betul. PT Nusantara
> Regas didirikan tahun 2010 untuk supply gas PLN Muara Karang dan Tg. Priok.
> Prinsip PT adalah mencari keuntungan, apalagi karena sifatnya monopoli
> tanpa ada tandingan. Seharusnya PLN protes (mungkin ada faktor politik?).
>
> - FSRU Jakarta ini menerima gas dari Bontang dan juga Tangguh sesuai
> alokasi (bukan karena membatalkan kontrak dgn Taiwan). Waktu pertama
> kali, LNG didatangkan dari Bontang, Tangguh belum berproduksi penuh.
> Pembatalan kontrak bukan yang jangka panjang, tetapi kalau tidak salah
> "spot market LNG" yang pada waktu itu mulai berkembang.
>
> - yang di Lampung (bukan Jambi), PGN menyewa FSRU untuk menerima gas dan
> mendistribusikan gas ke wilayah SumSel. Betul Pak, regassing LNG dibangun
> di offshore Lampung dan sudah beroperasi sejak akir 2014. Gas selain
> dipakai di Lampung juga  disalurkan dengan pipa ke Jawa Barat dan Jakarta,
> berkompetisi dengan PT Nusantara Regas di Jakarta. Jadi sebetulnya
> redundant, dua regassing unit untuk Jakarta?  Akir-akir ini FRSU Lampung
> berhenti selama beberapa bulan karena permintaan kurang.  Ini adalah
> ineffisiensi.
>
> - Fasilitas regasing di Arun setahu saya alokasi gasnya dari Tangguh. Saya
> perkirakan demikian. Tapi manfaat nya kurang karena kebutuhan energi di
> Arun kecil, volume terbesar disalurkan dengan pipa ke Medan. Inefficiency
> (mungkin ada faktor politik?).
>
>
>
>
>
>
>
> salam,
>
>
>
> 2017-01-11 21:00