Re: [iagi-net-l] mengapa hanya di Indonesia ?
Abah, Setahu saya, pak Sigit Sukmono sudah sangat sering memberikan kursus di luar negri. Kebetulan dalam 2 tahun terakhir ini saya ada kerjasama dengan beliau. Tapi untuk bisa ketemu beliau cukup sulit karena harus mnyesuaikan dengan jadwal mengajarnya di LN. Wah, kok jadi saya yang menjawab. MA - Original Message - From: [EMAIL PROTECTED] To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Thursday, January 20, 2005 9:39 AM Subject: [iagi-net-l] mengapa hanya di Indonesia ? Pak Sigit Sukmono Dr.Sigit Sukmono Sudah sejak lama saya sangat terkesan dengan kursus dan langkah profesional Anda. Saya sangat ikut berbangg hati bahwa dari sektor Ilmu Kebumian, ITB rasanya tidak tertinggal dari negara negara di Asia, hal ini juga saya dengar dari beberapa rekan yang bekerja di malaysia. Saya sangat akan lebih bahagia , apabila kursus kursus Anda itu dapat juga dilakukan diluar Indonesia , katakanlah Malaysia , Brunei , Filipina , Vietnam (yang juga sedang sangat aktif saat ini). Mungkin ada kendala pemasaran ? Apabila IHRDC , Petro Consultant dsb bisa mengadakan kursus kursus serupa di Indonesia (dengan contoh contoh kasus yang kadang kurang cocok diterapkan disini), tentunya Anda akan lebih mampu untuk me- lakukan hal itu paling tidak di Kawasan Asia Tenggara. Data sebagai reference ? Saya yakin banyak fihak yang akan mau membantu Anda. Semoga Anda tidak berkecil hati mendengar harapan dari seorang old soldier semacam saya. Good luck dan doa saya bersama Anda. Si - Abah. - To unsubscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] To subscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : Deddy Sebayang([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED]) Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED]) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED]) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED]) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED]) - - To unsubscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] To subscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : Deddy Sebayang([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED]) Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED]) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED]) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED]) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED]) -
Re: [iagi-net-l] persaudaraan Islam dan tsunami
Abah, Tadi malam di TV7 ada wawancara singkat perihal penilaian atas sumbangan Aceh (saya tidak sempat tahu namanya). Ia mengatakan Indonesia harus hati-hati dengan bantuan dari negara asing. Pengalaman menunjukkan bantuan dari negara-negara maju sering tidak murni, karena ada embel-embel persyaratan di belakangnya. Misalnya bantuan itu bersifat pinjaman jangka panjang dengan bunga sangat rendah, atau bantuan itu akan diberikan dalam bentuk in-kind yang pengeluarannya diatur oleh mereka sendiri (untuk membayar peralatan, orang dan transport mereka sendiri). Itulah barangkali bedanya bantuan negara barat dengan negara timur tengah. Jadi kesimpulannya, nilai bantuan jangan dilihat hanya dari besarnya uang saja. MA - Original Message - From: [EMAIL PROTECTED] To: iagi-net@iagi.or.id Sent: Wednesday, January 05, 2005 9:10 AM Subject: RE: [iagi-net-l] persaudaraan Islam dan tsunami Terima kasih Sdr. Fahrur Rozi , tapi buat saya tambah jelas malahan bahwa concern mereka (negara negara dan saudara saudara kita di negara minyak yang kaya raya) itu kalah dibandingkan dengan negara lainnya yang penduduknya minoritas muslim. Kalau kita hitung maka jumlah dari sumbangan dari negara besar dan yang kecil kecil (non muslim) adalah US $ 1,797 Billion . Dari negara jazirah dan Telk total adalah US$ 24,629 Million hal ini memang karena secara jumlah negara lebih sedikit. Sumbangan dari Arab dan Qatar malahan lebih sedikit dari sumbangan negara yang pernah menjadi musuh RI yaitu Portugal ( Portugal 11 sedangkan Arab dan Qatar 10). Jadi angka yang terakhir ini bisa memperlihatkan apa yang saya maksudkan dalam e-mail saya pertama. Mungkin ada yang mau menambahkan ?? Si Abah ada kok pak, tapi pers gak mengekspos, berikut daftar sumbangan dari negara tetangga: Japan : $500 million. US : $350 million. Britain : $ 95 million Sweden : $ 75.5 million Spain : $ 68 million China : $ 60 million France : $ 57 million Australia : $ 46.7 million. Canada : $ 33 million. Germany : $ 27 million Switzerland : $ 21.9 million Denmark : $ 18.1 million Norway : $ 16.6 million Portugal: $ 11 million Qatar : $ 10 million Saudi Arabia: $ 10 million Singapore : $ 3.6 million New Zealand : $ 3.5 million Finland : $ 3.3 million Kuwait : $ 2 million UAE : $ 2 million Ireland : $ 1.4 million Italy : $ 1.3 million Turkey : $ 1.25 million Czech Rep. : $750,000 Iran: $627,000 South Korea : $600,000 Hungary : $411,000 Greece : $397,000 Luxembourg : $265,000 -Original Message- From: [EMAIL PROTECTED] [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Tuesday, January 04, 2005 9:51 AM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: [iagi-net-l] persaudaraan Islam dan tsunami Rekan rekan Saya ini Muslim , dan sepanjang saya pelajari kita sesama Muslim adalah saudara. Mungkin ada yang dapat menerangkan kegelisahan saya (yg sudah lama ) dan ini bukan dan tidak bermaksud bersifat SARA. Dengan kejadian tsunami dimana korban terbesar dari Provinsi NAD , satu satunya provinsi yang menjalankan syariat Islam secara konsekwen , sangat masuk akal bahwa korban sebagian terbesar tentunya adalah masyarakat Muslim. Maka berbondong bondong lah kita dan dunia internasional memberikan bantuan dari Polisi Dunia (USA) , Inggris , tetangga yang kadang kadang sangat memusuhi kita Australia , New Zaeland , Perancis , Jepang dsb. Tapi saya belum mendengar (apa tidak dicover mas media ya ) , bantuan dari dsudara saudara kita dari negara kaya di Jazirah Arab dan negara Teluk , Saya tidak tahu apa mereka itu kurang kaya sehingga sedang menghitung hitung bantuan yang akan diberikan , ataukah tidak tergerak nuraninya dengan penderitaan saudaranya se - Agama. Maaf , sekali lagi ini hanyalah kegelisahan saya sebagai seorang Muslim dari negara miskin yang sedang tertimpa musibah besar. Terima kasih kalau ada yang dapat memberikan pencerahan. Si Abah - To unsubscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] To subscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : Deddy Sebayang([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED]) Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED]) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED]) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED]) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED])
Re: [iagi-net-l] BP Migas Berharap Mahkamah Konstitusi Tidak Batalkan U U Migas
Saya jadi inget, di tahun 1966 saya pernah bertanya ke pakYuwono Sudarsono (Menhan dan mantan Gubernus Lermhannas) perihal pengertian dikuasi oleh negara pada pasal 33 UUD 45. Menurut beliau, masalah itu sudah menjadi perdebatan panjang dari berbagai kalangan (dan pernah mencuat ke permukaan ketika bisnis keluarga Cendana merambah ke bidang SDA). Minimal ada 3 pihak yang punya kepentingan yaitu rakyat (LSM), negara (pemerintah) dan pengusaha (penambang, pedagang, dll) dan masing-masing pihak ingin mendefinisikan pengertian dikuasai berdasarkan kepentingannya. Ada yang ingin mengambangkan pengertiannya (pengusaha), sementara yang lain ingin mengabsolutkannya (LSM). Pak Yuwono (waktu itu) cenderung mengartikan dikuasai sama dengan dikendalikan dan bukan dimiliki. Sebagai contoh, pemerintah tidak memiliki air tanah tetapi mengendalikannya. Hal serupa juga bisa diterapkan untuk minyak bumi. Dalam pelaksanaannya negara dapat menunjuk (menguasakan) lembaga milik pemerintah (contohnya BP Migas) sebagai pengendali SDA. Dalam UU Migas, batas penguasaannya diatur sampai di titik penyerahan (well head). Setelah itu menjadi komoditi dagangan (bisa dijual bebas). Padahal, menurut UUD penguasaan tersebut adalah untuk tujuan kemakmuran rakyat, yang berarti pengendaliannya harus sampai di tangan rakyat (konsumen akhir). Barangkali rantai penguasaan inilah yang masih menjadi bahan perdebatan. Hal serupa mungkin juga terjadi pada SDA yang lain. Kita tunggu saja bagaimana sikap MK. MA (bukan singkatan mahkamah agung) - Original Message - From: ismail [EMAIL PROTECTED] To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Monday, December 20, 2004 8:43 PM Subject: Re: [iagi-net-l] BP Migas Berharap Mahkamah Konstitusi Tidak Batalkan U U Migas Dua UU ( Migas , listrik) tsb yang dimasalahkan bahwa dua UU itu bertentangan dg UUD, seharusnya kedua komoditi tsb dikuasai oleh negara karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebetulnya yg dinamakan Dikuasai oleh Negaraitu bagaimana to ? Apakah Negara harus mengambilnya sendiri dari dalam tanah, kemudian menjual atau memproses dan menjual hasilnya kepada rakyat dg harga yang murah ( kalau ongkos produksinya lebih mahal maka negara hrs mensubsidi.) Apakah memberikan Kuasa Pertambangan (KP) itu juga tdk bertentangan dg UUD, mengingat Kekuasaan yg dimiliki negara dialihkan kepada pihak lain. Kalau kita amati felosofi dari UU tsb adalah memberikan fungsi masing masing kepada setiap stikholder SDA, bagaimana seharusnya fungsi Negara sebagai Penguasa SDA, Bagaimana fungsi pemerintah sebagai alat Negara dan Bagaimana fungsi pedagang bid SDA. yang sebelumnya fungsi fungsi tsb saling dirangkap, ibaratnya pemain tapi juga merangkap wasitnya. ISM ISM - Subject: Re: [iagi-net-l] BP Migas Berharap Mahkamah Konstitusi Tidak Batalkan U U Migas Adakah yg tahu sisi lemah dari UU Migas ? Saya kok malah curiga adanya perebutan kepentingan pribadi/kelompok ketimbang kepentingan negara secara utuh ya ah suudzon kali ya ... :( Moga2 tidak ada yg berusaha membatalkannya. Sehingga kita dapat langsung konsentrasi meningkatkan usaha penemuan ladang-ladang baru. RDP === Menurut saya secara UU , UU no 21 itu sudah memadai dalam arti kata bahwa memang Negara melalui BP Migas sudah sangat menentukan arah dari kegiatan sektor hulu Migas. BP Migas bukan hanya saham (??? mungkin istilahnya ndak tepat ya) dikuasai secara mayoritas oleh Negara , tetapi dia memang adlah negara. Memang kemudian terjadi komplikasi komplikasi akibat BP - Migas bukanlah suatu entity bisnis. Hal lain yang dilupakan () adalah suatu kenyaatan bahwa untuk memiliki suatu posisi tawar yang tinggi Pemerintah harus memiliki suatu entity bisnis yang kuat dibidang hulu migas (baca Pertamina yang kuat). Sehingga kalau Kontraktor agak ndablek , BUMN inilah yang menjadi alat pemerintah untuk melakukan aktifitas. Dus Pertamina harus mendapatkan perlakuan khusus yang positip tentu saja ! Hanya kenyataan pahit yang ada didepan mata, contoh soal CEPU yang memang sejak awal adalah WKP Pertamina , malahan kebijakan Pemerintah kayaknya ndak jelas dan tidak mendukung BUMN-nya sendiri. Apakah ada trade off dibelakang layar saya tidak tahu kontrak TAC dengan apa mungkin dg Exxonmobil diperpanjang , tapi embargo senjata dilepas . Ya kalau ini sih namanya politik Tentu saja dengan catatan bahwa Pertamina harus mau berubah dan menjadi suatu entity bisnis yang didukung oleh direksi dan karyawan yang sudah tahu bisnis. Amandemen Mungkin saja , ditolak dan Pemerintah mengamandemen UU tsb, tapi apakah kalau itu ditolak , lalu kegiatan hulu menjadi kacau , kayaknya tidak juga ya . Kan pengaturan akan kembali ke UU . No 8 thn 1971 (Cwiiiw). Si Abah BP Migas Berharap Mahkamah Konstitusi Tidak Batalkan UU Migas Sabtu, 18 Desember 2004 | 05:27 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)
Re: [iagi-net-l] Perlu Insentif Fiskal untuk Investor Migas -- anda setuju ?
Urun tanggapan, Isu pajak dan bea masuk (impor) untuk industri migas sudah sering diangkat dalam berbagai seminar sejak UU migas baru dikeluarkan. Saya pernah ikut seminar perihal kebijakan fiskal untuk industri migas. Disana, pejabat Bea Cukai menjelaskan sudah ada kesamaan persepsi dengan BP Migas perihal bea masuk, bahwa PSC yang ditandatangani sesudah UU baru akan dikenai bea masuk, sedang PSC lama tidak. BP Migas sudah menyerahkan daftar PSC JOB lama (+/- 100 kumpeni) kepada Bea Cukai. Namun dalam pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan, karena pelaksana di lapangan masih menghadapi berbagai kendala (termasuk pengenal impor) (sehingga PSC dirugikan). BP Migas pernah mengadakan seminar di Bali untuk membahas masalah investasi dengan menghadirkan berbagai tokoh migas. Hilmi Panigoro (CEO Medco) sebagai salah satu pembicara mengatakan, seminar itu tidak banyak manfaatnya kalau tidak menghadirkan pejabat Dept Keuangan, karena masalah utama yang dihadapi investor migas adalah pajak dan tenaga kerja. Forum wartawan ESDM juga pernah mengadakan seminar yang berusaha menampilkan berbagai tokoh terkait di bidang investasi migas. Pak Suyitno selaku Direktur Eksekutif IPA antara lain menyampaikan masalah perpajakan sebagai faktor penghambat investasi (dalam masa eksplorasi). Namun sayangnya, Dirjen Pajak yang dijadwalkan menjadi salah satu pembicara berhalangan hadir. Nampaknya Departemen Keuangan berpersepsi bahwa aturan pajak harus diberlakukan untuk semua jenis industri (keadaan normal ), sementara investor migas menginginkan perlakukan khusus (terutama pada masa eksplorasi), sebagaimana pada PSC lama. Selanjutnya bagaimana, mari kita tunggu. MA - Original Message - From: Rovicky Dwi Putrohari [EMAIL PROTECTED] To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Thursday, December 02, 2004 12:41 PM Subject: [iagi-net-l] Perlu Insentif Fiskal untuk Investor Migas -- anda setuju ? Dirjen Migas: Perlu Insentif Fiskal untuk Investor Migas Selasa, 30 November 2004 | 15:43 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah Indonesia terus menggodok paket insentif fiskal untuk investor migas dan pertambangan. Insentif ini diberikan agar sektor migas dan pertambangan semakin menarik. Besok Rabu ada pertemuan dengan Dirjen Pajak, mudah-mudahan setelah itu sudah mencapai final, apa tindaklanjut dan keputusan yang akan dikeluarkan, kata Iin Arifik Takhyan dalam konggres Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia di Jakarta, Selasa (30/11). Menurutnya sebelumnya telah ada pertemuan dengan Dirjen Pajak yang meminta agar masalah pajak dikembalikan dalam keadaaan normal. Masalah perpajakan ini sering dijadikan alasan enggannya investor menanamkan modal di Indonesia. Dalam UU Migas yang lama, para kontraktor migas tidak perlu membayar pajak selama masa eksplorasi. Sedangkan dengan UU Migas baru pajak telah dikenakan saat masa eksplorasi. Dalam Production Sharing Contract itu pengertiannya dengan membayar 85 persen itu sudah termasuk pajak-pajak, lalu ada PPN yang harus di reimburse itu yang sedang kita perjuangkan, tandas Iin. Pembagian hasil minyak antara pemerintah dan kontraktor dalam kontrak produksi bersama (Production Sharing Contrac) telah disepakati 85:15. Namun saat ini Pemerintah (dalam hal ini Dirjen Pajak) masih tetap mengenakan bea impor untuk barang yang digunakan dalam eksplorasi migas ketika masuk ke Indonesia. Sebenarnya bea impor barang ini dapat saja diminta kembali oleh kontraktor namun diperlukan angka pengenal impor. Dalam UU Migas lama, impor barang kontraktor migas ditanggung Pertamina dengan menggunakan angka pengenal impor milik Pertamina. Namun saat ini, tambah Iin, masalah hulu industri migas diserahkan ke Badan Pengelola Migas. BP Migas ini bukan sebuah perusahaan melainkan Badan Hukum sehingga tidak memiliki angka pengenal impor. Dengan dikelola BP migas, angka pengenal impor tidak jelas, maka ada kemungkinan akan diserahkan ke PSC atau kepada BP Migas dengan pengecualian, tutur Iin. Saat ini Dirjen Pajak sedang mempertimbangkan apakah perlu ada keputusan menteri keuangan yang harus diubah dan diteliti apakah permintaan itu sesuai dengan UU yang ada. Sebelumnya Menteri Pertambangan dan Energi Purnomo Yusgiantoro menjanjikan paket kebijakan berisi insentif untuk menggairahkan sektor pertambangan yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Ia mengatakan, paket ini nantinya bisa dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB) menteri atau keputusan presiden. Kita belum tahu bentuknya bagaimana, masih digarap. Tapi kita harapkan bisa dikeluarkan secepatnya, kata Purnomo. Harapannya, saat kunjungan delegasi Kamar Dagang Amerika bidang Energi pada Januari 2005 diharapkan konsep itu telah tersedia. Muhamad Fasabeni - Tempo -- my blog : http://putrohari.tripod.com/Putrohari/ - To unsubscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1:
Re: [iagi-net-l] Badan Geologi Nasional (BGN)
Sedikit informasi historis tentang Patra Nusa Data (PND) dan National Data Center (NDC). Pemikiran bermula dari ketentuan perundangan bahwa data migas adalah milik negara. Sayangnya, pemerintah tidak memiliki cukup dana untuk mengelolanya (lebih dari 1,5 M rph pertahun), yang selama ini dibebankan ke Pertamina. Timbullah ide untuk membentuk pusat pengelolaan data yang modern, yang dananya diusulkan ditanggung bersama para KPS, tetapi ternyata mereka keberatan. Akhirnya, Ditjen Migas membentuk PND yang salah satu fungsinya mendukung pemasaran lahan migas. Repotnya, PND hanya mengurusi data yang bisa dikomersialkan sementara sebagian besar data lainnya masih menjadi beban Pertamina. Dengan berubah statusnya menjadi persero yang harus profit oriented, BUMN imi keberatan menanggung beban tersebut terus menerus. Menteri ESDM menelorkan ide membentuk NDC dibawah koordinasi Badan Litbang ESDM (bukan Lemigas) untuk mengelola seluruh data ESDM (bukan migas saja). NDC sudah beroperasi di gedung BRI II Jln. Sudirman JKT. Konsepnya, mengelola data secara komersial (siapa yang butuh harus membayar iuran). Peraturan pemerintah tentang usaha hulu migas (PP Hulu) yang baru dikeluarkan minggu lalu, mendukung keberadaan NDC. PP Hulu juga mengatur tentang badan usaha yang melakukan survey umum. Apakah ini ada kaitannya dengan BGN ? Mungkin hal ini perlu diklarifikasikan ke Dept ESDM, apa visi dan misi BGN. Marwadi Anwar - Original Message - From: nsyarifuddin [EMAIL PROTECTED] To: [EMAIL PROTECTED]; Rovicky Dwi Putrohari [EMAIL PROTECTED] Sent: Tuesday, October 26, 2004 2:34 AM Subject: Re: [iagi-net-l] Badan Geologi Nasional (BGN) Jangan lupa Puslitbang Geoteknologi itu di bawah LIPI yang setahu saya kepalanya itu juga langsung lapor ke presiden.jadi perkara akses sudah gak kurang-kurang kok. Perkara dasar di kita adalah -maaf- arogansi antar birokrasi yang membuat proses sinergi menjadi susah. Contoh kasus yang yang mungkin masih in adalah proses pembentukan pusat data nasional untuk industri perminyakan. Dulu sudah dibentuk satu institusi pelaksanya (Patra Nusa Data kalau gak salah namanya). Tapi dalam perjalanan, kelihatannya PND susah sekali mengakses data-data yang seharusnya sudah ada dalam pengelolaan mereka. Kemudian, belum lama berselang (1 tahun yl), saya dengar akan dibentuk atau malah sudah dibentuk institusi baru yang namanya NDC (national Data Center) dibawah koordinasi Lemigas kalau nggak salah. Saat ini saya gak tahu lagi bagaimana perkembangan kedua institusi ini. Tapi yang jelas tentunya akan ada singgungan atau overlap atau malah bentrokan wewenang antara keduanya. Jadi kebayang khan, dengan yang ada saja kelihatannya dana operasional yang tersedia sudah pas-pasan. Apalagi kalau dibentuk lembaga baru lagi, ya tambah di atas kertas saja semuanya. alias OMDO he he he he 1. Saran saya : serahkan pekerjaan pada ahlinya - peta geologi dan geofisika : P3G - geologi kelautan : Puslitbang Geologi kelautan - gunung api : dit volkanologi - urusan bencana longsor : dit GTL - urusan mineral logam : ada dit SDM - urusan batubara : ada puslitbang batubara - urusan minyak : sudah ada lemigas, BP Migas, Migas dll, kurang apa lagi ? 2. Pertanyaan saya : jadi bagian mana yang akan diurusi oleh BGN nantinya...? salam, - To unsubscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : F. Hasan Sidi([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED]) Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED]) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED]) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED]) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED]) -
Re: [iagi-net-l] Saat Tuhan Memerintahkan Geologi Membinasakan Sodom danGomorrah
Diskusi yang menarik. Untuk memahami hubungan kitab suci, bencana alam dan peradaban manusia, perlu ditarik pemahaman sbb : 1. Kisah penghancuran umat dalam kitab suci adalah pelajaran dari sang Pencipta kepada umat manusia yang hidup dikemudian hari. Kalimatnya singkat sehingga untuk mengetahui hubungan antara sebab (ulah manusia) dan akibat (bencana alam) perlu penelaahan (tafsir) lebih lanjut, dimana tafsir tiap orang bisa berbeda dan belum tentu benar. Kita contohkan, ada anak tidak diberi uang jajan oleh orang tuanya sebagai hukuman karena sering keluyuran malam. Anak tersebut mungkin tidak ngerti apa hubungan uang jajan dengan keluar malam. Tapi bila anaknya mampu memahami pola pikir orang tuanya, dia akan tahu hubungannya. Jadi, jika manusia mampu memahami jalan Allah (sunnatullah), ia akan tahu hubungan sebab akibat tadi. 2. Sunnatullah diterjemahkan menjadi ilmu pengetahuan. Pemahaman ilmu melalui 2 arah, yaitu ilmu yang dikembangkan oleh manusia dan ilmu yang diturunkan Allah melalui makhluk pilihannya berupa wahyu, karomah, dll. Kebenaran ilmu yang diturunkan Allah bersifat mutlak dan kebenaran ilmu manusia bersifat nisbi. Tugas kita adalah mencari sambungan kedua ilmu tadi. 3. Allah mencipta alam (khalaq) melalui suatu proses. Ada proses yang sudah dapat dipahami oleh manusia (menjadi ilmu) dan ada yang belum. Mukjizat dan kejadian gaib adalah contoh proses yang belum dapat dipahami oleh manusia. 4. Manusia adalah makhluk istimewa yang diberikan akal dan kebebasan apakah akan memilih ikut kehendak Allah (beragama) atau kehendak syetan (ingkar). Bila mengikuti kehendakNya akan mendapat pahala dan sebaliknya akan mendapat dosa. Pemberian pahala / dosa didunia atau di akhirat juga merupakan proses. Penghancuran umat manusia terdahulu melalui bencana alam juga ada prosesnya. Cuma kita saja yang belum tentu mengerti bagaimana proses itu. MA - Original Message - From: O.K Taufik [EMAIL PROTECTED] To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Wednesday, October 20, 2004 11:22 AM Subject: RE: [iagi-net-l] Saat Tuhan Memerintahkan Geologi Membinasakan Sodom danGomorrah Memang tak point ke pointlah hubungannya, karena keragaman manusia menzalimi dirinya dari waktu ke waktu semakin bervariasi, turunnya mutu lingkungan hidup, dan endemi penyakit dengan virus yg tak dikenal sebelumnya belum dimasukkan sebagai alternatif melumatkan manusia. kita hanya belajar saja dari apa yg dialami manusia terdahulu, bahwa kezaliman yg dilakukan manusia sendiri selalu beresiko, bahwa yg akan menjadi mediator pelumat adalah alam, penyakit, kelaparan, dll kita tak tahu. Seperti yg ditulis Mas Awang bahwa phenomena alam tersebut bagi yg memahami bisa menjadi bahan meningkatkan keimanan seseorang, bahwa yg buruk-buruk itu datangnya dari manusia, yg baik-baik itu datangnya dari Allah SWT...mungkin itu yg disadari bung ferdi, perlunya hidup mengikuti alur tuhan, sampai ke darah dan DNA mengikuti alur tuhan, seperti yg difirmankan oleh Allah SWT: Bahwa semua materi dialam semesta bertasbih secara teratur kepadaNYA, sehingga ada keteraturan, kepatuhan dan keseimbangan, bukan chaos seperti yg dilukiskan si ferdi ; bencana, bunuh-bunuhan dll... Eh..mana Geologinya Vick? selamat ramadhan -Original Message- From: Rovicky Dwi Putrohari [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Wednesday, October 20, 2004 7:59 AM To: [EMAIL PROTECTED] Subject: Re: [iagi-net-l] Saat Tuhan Memerintahkan Geologi Membinasakan Sodom danGomorrah Kalau mencari hubungan kausal antara korupsi dengan banjir di Jakarta barangkali masih memungkinkan. Nah bagimana hubungan kausal erupsi volcanic dengan riba atau kezaliman ? Terus terang aku yg paling unik nantinya melihat hubungan kausal antara freelive dengan gempa bumi, serta pasang surut laut ... :p Btw, aku suka dengan satu kata dari Taufik ... wallahualam yang saya artikan secara bebas menjadi kalimat ... bagaimanapun juga kita mesti mempelajari seluruh alam. RDP On Wed, 20 Oct 2004 07:32:38 +0700, O.K Taufik [EMAIL PROTECTED] wrote: Ada dua sisi yang menarik dipelajari dari dimusnahkannya beberapa kaum oleh Allah SWT, secara global ada dua 1. adalah phenomena alam sebagai mediator 2. penyebab dimusnahkannya kaum tersebut. Phenomena alam yang tercatat adalah, gempa, eruption gunung api, petir, hujan dan banjir, perubahan temperatur yg cepat dan extreem, storm, gelombang pasang-surut dll. Penyebabnya adalah peyimpangan prilaku seksual, penyimpangan konsep ketuhanan, penipuan takaran, kesombongan penguasaan pembangunan, penindasan, kezaliman dan ketidakadilan. kalau bahasa kontemporernya, Frelive, freesex, neo-liberalism, kolonialisme, materialistik, konsep ekonomi riba, korupsi, kedigjayaan penguasaan hitek, superpower, genocide, dan mungkin globalisasi. Semuanya ada saat ini, bagaimana pembalasannya..semua phenomena alam akan bersinergy saat itu, untuk memusnahkan planet bumi dan manusia yg zalim. wallahualam - To unsubscribe,
[iagi-net-l] Ramadhan
Menyongsong bulan suci Ramadhan ini, kami menyampaikan salam kepada seluruh kaum muslimin yang membaca imil ini. Sebagai langkah persiapan menuju bulan ampunan, kami memohon maaf atas segala kekhilafan di masa lalu. Mari kita berdoa semoga Allah SWT memberi kekuatan iman dan jasmani serta meridhoi amal ibadah kita. Amiin. Marwadi Anwar
Re: [iagi-net-l] Saudis to Boost Oil Production Capacity as Price Hits $50
Konon katanya subsidi yang nilainya sakhohah itu (60 trilyun = 1/4 juta rph perkepala) hanya sedikit yang dinikmati rakyat kecil. Sebagian besarnya dinikmati oleh industri, pengusaha, pedagang dan penggede. Katanya nih, mereka beli BBM dengn harga subsidi, terus dijual ke LN kemudian diimport lagi dengan harga internasional. Kalau omsetnya jutaan barel, berapa trilyun kebocoran subsidinya ? Kalau SBY dan pemerintahan barunya bisa mengatasi mafia tersebut, sudah lumayan efisiensinya. Pemerintah sebenarnya sudah punya konsep untuk menghilangkan subsidi secara bertahap, yaitu melepaskan harga ke mekanisme pasar. Tapi konsepnya buyar keterjang urusan politik. Pemerintahan baru harus punya keberanian untuk mengkonsep ulang penghapusan subsidi tersebut. Di sisi penggunaan juga harus dibuat aturan-aturan yang mengarah kepada efisiensi BBM, misalnya menetapkan pajak tinggi bagi mobil yang cc nya besar (boros bensin), pembangunan transportasi massal (kereta api) dalam kota, diversifikasi energi (dari BBM ke gas, dll). Kalau mengharap kesadaran wargawegara untuk berhemat, wah susah mas. MA - Original Message - From: Bambang Murti [EMAIL PROTECTED] To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Friday, October 01, 2004 10:55 AM Subject: !RE: [iagi-net-l] Saudis to Boost Oil Production Capacity as Price Hits $50 Wah, itu kenyataan yang harus dihadapi. Nah sekarang, sebagai anak bangsa, apa kira-kira tindakan nyata yang bisa kita lakukan ? Sumbang saran ? Hemat bahan bakar ? Patungan beli bus supaya bisa ngajak temen-temen yang terbiasa bawa mobil sendiri-sendiri, otomatis mengurangi pemakaian bahan bakar ? Lha kalau cuma mengeluh terus, Bardjo wae iso !! -Original Message- From: MANWAR [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Friday, October 01, 2004 10:02 AM To: [EMAIL PROTECTED] Subject: Re: [iagi-net-l] Saudis to Boost Oil Production Capacity as Price Hits $50 Negara kita memang sudah oil net importer. Produksi minyak DN menurun, sementara kebutuhan meningkat terus, yang berarti impor akan naik terus dengan harga yang juga naik terus. Tahun ini saja, subsidi BBM yang direncanakan 9 trilyun, katanya akan membengkak hingga 60 trilyun. Pemerintah tidak berani menaikkan harga BBM karena khawatir menimbulkan gejolak politik yang luar biasa apalagi di saat ada pemilu (ingat, kerusuhan tahun 1988 diawali dari kenaikan harga BBM). Pertanyaannya, darimana pemerintah mendapatkan dana subsidi tersebut ? Ini PR buat pemerintahan baru. Kalau harga dinaikkan, efek domino akan terjadi. Seluruh pengguna BBM dan mata rantainya akan menjerit, termasuk PLN, industri, dan akhirnya seluruh rakyat. Kalau tidak dinaikkan, beban utang akan semakin membengkak, dan anak cucu kita akan ikut menderita. Krisis kedua akan melanda Indonesia ? Wallahu a'lam. MA - Original Message - From: O.K Taufik [EMAIL PROTECTED] To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Friday, October 01, 2004 8:54 AM Subject: RE: [iagi-net-l] Saudis to Boost Oil Production Capacity as Price Hits $50 dulu sebelum domestic fuel consumption sebesar sekarang, kenaikan harga minyak berarti berkah buat pemerintah..ada gain buat pendapatan devisa yg tak di perkirakan, biasanya penysunan ABPN-kan di patok pada harga minyak saat itu, sekarang harga minyak naik, membuat semuanya menjerit, pengusaha sangat kesusahan dengan biaya produksi yg naik, beberapa PLN daerah yg masih tergantung BBM malah akan menurunkan daya supplynya, negara juga harus menyediakan dana untuk subsidi BBM ke masyarakat. Dengan ditambah situasi masalah hukum di abitrase HI, akan kah kita mengalami kesulitan BBM? -Original Message- From: Ariadi Subandrio [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Friday, October 01, 2004 8:22 AM To: [EMAIL PROTECTED]; Rovicky Dwi Putrohari Subject: Re: [iagi-net-l] Saudis to Boost Oil Production Capacity as Price Hits $50 Dari minyak rasanya sudah sangat sulit kita dapat tambahan rejeki. Dari mana lagi harapan tambahan produksi minyak Indonesia. Tahun 2001 (2002?), Caltex masih ngebor dengan 56an rigs, konon sekarang tinggal 18 (bahkan denger2 kemarin udah cabut lagi dua, jadi tinggal 16). Mudah2an windfall penjualan gas-gas kita dapat memberi tambahan rejeki. Akan semakin komplikated, jika khabar bahwa arm Pertamina untuk impor-export crude PT. PETRAL kalah dalam pengadilan (masalah klaim KBC yg menuntut pembekuan Petral) di Hongkong. Akibat lanjut dari situasi tersebut adalah kemungkinan terganggunya pasokan feed untuk BBM Dalam Negeri. Sementara BBM domestik tetep pake crude international price. dan Tak ada kenaikan harga BBM. Selamat datang pemerintah baru. salam, ar- - To unsubscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : F. Hasan Sidi([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL
Re: [iagi-net-l] Saudis to Boost Oil Production Capacity as Price Hits $50
Negara kita memang sudah oil net importer. Produksi minyak DN menurun, sementara kebutuhan meningkat terus, yang berarti impor akan naik terus dengan harga yang juga naik terus. Tahun ini saja, subsidi BBM yang direncanakan 9 trilyun, katanya akan membengkak hingga 60 trilyun. Pemerintah tidak berani menaikkan harga BBM karena khawatir menimbulkan gejolak politik yang luar biasa apalagi di saat ada pemilu (ingat, kerusuhan tahun 1988 diawali dari kenaikan harga BBM). Pertanyaannya, darimana pemerintah mendapatkan dana subsidi tersebut ? Ini PR buat pemerintahan baru. Kalau harga dinaikkan, efek domino akan terjadi. Seluruh pengguna BBM dan mata rantainya akan menjerit, termasuk PLN, industri, dan akhirnya seluruh rakyat. Kalau tidak dinaikkan, beban utang akan semakin membengkak, dan anak cucu kita akan ikut menderita. Krisis kedua akan melanda Indonesia ? Wallahu a'lam. MA - Original Message - From: O.K Taufik [EMAIL PROTECTED] To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Friday, October 01, 2004 8:54 AM Subject: RE: [iagi-net-l] Saudis to Boost Oil Production Capacity as Price Hits $50 dulu sebelum domestic fuel consumption sebesar sekarang, kenaikan harga minyak berarti berkah buat pemerintah..ada gain buat pendapatan devisa yg tak di perkirakan, biasanya penysunan ABPN-kan di patok pada harga minyak saat itu, sekarang harga minyak naik, membuat semuanya menjerit, pengusaha sangat kesusahan dengan biaya produksi yg naik, beberapa PLN daerah yg masih tergantung BBM malah akan menurunkan daya supplynya, negara juga harus menyediakan dana untuk subsidi BBM ke masyarakat. Dengan ditambah situasi masalah hukum di abitrase HI, akan kah kita mengalami kesulitan BBM? -Original Message- From: Ariadi Subandrio [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Friday, October 01, 2004 8:22 AM To: [EMAIL PROTECTED]; Rovicky Dwi Putrohari Subject: Re: [iagi-net-l] Saudis to Boost Oil Production Capacity as Price Hits $50 Dari minyak rasanya sudah sangat sulit kita dapat tambahan rejeki. Dari mana lagi harapan tambahan produksi minyak Indonesia. Tahun 2001 (2002?), Caltex masih ngebor dengan 56an rigs, konon sekarang tinggal 18 (bahkan denger2 kemarin udah cabut lagi dua, jadi tinggal 16). Mudah2an windfall penjualan gas-gas kita dapat memberi tambahan rejeki. Akan semakin komplikated, jika khabar bahwa arm Pertamina untuk impor-export crude PT. PETRAL kalah dalam pengadilan (masalah klaim KBC yg menuntut pembekuan Petral) di Hongkong. Akibat lanjut dari situasi tersebut adalah kemungkinan terganggunya pasokan feed untuk BBM Dalam Negeri. Sementara BBM domestik tetep pake crude international price. dan Tak ada kenaikan harga BBM. Selamat datang pemerintah baru. salam, ar- - To unsubscribe, send email to: [EMAIL PROTECTED] Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : F. Hasan Sidi([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED]) Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED]) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED]) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED]) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED]) -
Re: [iagi-net-l] Pak Dirut
Penjualan saham antara perusahaan swasta dengan BUMN berbeda masalahnya. BUMN umumnya mengelola aset atau lahan strategis milik negara yang berarti juga milik rakyat. Coba bayangkan seandainya perusahaan kereta api dijual ke swasta, siapa yang bisa menentukan harga jual jalan ka (termasuk tanahnya) yang panjangnya ribuan km. Nah, disinilah timbulnya peluang permainan dalam penentuan harga jual. Jadi tidak heran kalau penjualan BUMN selalu dipolitisir karena di dalamnya ada sejumlah aset yang nilainya debatable (bisa dinilai dari berbagai aspek). Marwadi A. - Original Message - From: [EMAIL PROTECTED] To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Thursday, August 26, 2004 7:34 AM Subject: RE: [iagi-net-l] Pak Dirut saya heran kenapa masih ada phobia terhadap perusahaan yang dijual sahamnya. padahal itu adalah cita-cita semua orang yang berbisnis. medco sesudah menjadi besar pun punya cita2 bisa dijual sahamnya di bej, sesudah itu pun maish kurang, kepengin lagi untuk dijual di nyse. selain itu laksamana juga sudah berbicara banyak tentang manfaat-mudharatnya prinsip portofolio untuk perusahaan pemerintah. petronas pun seperti itu, banyak anak perusahaan yang sudah menguntungkan dan di luar core bisnis juga dijual seperti petronas gas yang sudah listed di mse (dulu klse), begitu juga klcc holdings (property termasuk twin tower, exxonmobil dll) juga dijual sahamnya. bagusnya lagi semua orang bisa membeli saham ini, tidak terbatas pada orang berduit saja. memang itulah bedanya, kalau di indonesia semua hal dipolitisir sehingga setiap kebijakan bisa dipelintir menjadi jahat dengan hanya permainan kata-kata. jaman suharto dulu, tutut buat jalan tol tapi herannya kok bisa dicaci maki semua orang yang sekarang selalu memanfaatkan jalan tol yang merupakan legacy dari tutut tersebut. sekarang, sampai sekarang tidak ada seorang pun yang berani membuat jalan tol di indonesia. regards- Rovicky Dwi Putrohari To: [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED] cc: il.com Subject: RE: [iagi-net-l] Pak Dirut 26/08/2004 08:07 AM Please respond to iagi-net From: [EMAIL PROTECTED] Kalau sudah di level top top manajemen, saya pikir semua bisnis 'sama'. Yang menjadi kekhawatiran saya adalah Pertamina akan di 'indosat' kan. Alias dijual Karena dari wawancara dg. Laks. di website IA-ITB, si Laks. ini melihat negara sebagai suatu perusahaan. Mana yang tidak untung dijual. Sumber berita Tempo 26 tgl. 29 /8/2004 : Berita ttg tidak diperpanjangnya ExxonMobil di Cepu cukup memberikan harapan tetapi kekhawatiran Amir mungkin ada benarnya. lihat artikel dibawah sana. RDP Ekonomi Bisnis Pertamina Menjual Anak dalam Timangan Pertamina akan menjual Patra Jasa dan Pelita Air Service. -- -- BAGI Wahyu Hidayat, hari-hari mendatang boleh jadi paling menegangkan. Betapa tidak, pembenahan PT Pelita Air Service, anak perusahaan PT Pertamina di sektor angkutan udara, menjelang episode akhir. Nasib Pelita, bersama 14 anak perusahaan Pertamina lainnya, bakal ditentukan dalam waktu dekat. Kajian direksi sang induk perusahaan terhadap nasib sang anak sudah rampung Juli lalu. Bagai meramal nasib, Wahyu Hidayat, Direktur Utama Pelita, sedang giat-giatnya membuat analisis atas nasib perusahaan yang dipimpinnya. Dia juga menyewa konsultan dari luar sejak sebulan lalu. Biar lebih obyektif, katanya kepada Taufik Kamil dari TEMPO pekan lalu. Bukan rahasia lagi, sebelum Pertamina menjadi perseroan pada 17 September tahun lalu, anak-anak perusahaan Pertamina lebih mirip benalu ketimbang madu. Alih-alih mereka memberikan keuntungan, sang induk justru terus menyusui mereka. Beban itu makin berat setelah Pertamina menjadi perseroan. Karena itu, program restrukturisasi anak perusahaan menjadi kian penting. Memakan waktu enam bulan, kajian direksi Pertamina semasa Ariffi Nawawi membuahkan formula: tiga perusahaan akan dijual, bahkan kemungkinan dilikuidasi, tiga perusahaan akan dimerger, dan delapan lagi dipertahankan. Kami sudah menetapkan secara definitif, kata direktur Pertamina masa Ariffi, lima hari sebelum dirinya diganti mendadak itu. Langkah baru yang justru dimulai Ariffi Nawawi dkk. tak berlanjut lantaran penggantian mendadak itu. Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi malah mengestafetkan tugas itu kepada Widya Purnama, Direktur Utama PT Indosat Tbk. Widya Purnama adalah salah seorang tokoh sukses penjualan saham Indosat milik pemerintah RI ke STT Singapura. Pertamina sebenarnya sudah memetakan kegiatan bisnis anak-anak perusahaannya. Dari 15 anak perusahaan, delapan dinyatakan terkait dengan bisnis inti atau core sang induk di migas: PT Elnusa, PT Geo Dipa, PT Pertahulu Energy,
Re: [iagi-net-l] Pak Dirut
Pada upacara 17 Agustus 2004, Widya Purnama selaku inspektur (atau pembina yaah) upacara berpidato tanpa text dan secara tegas mengatakan tidak ada rencana sedikitpun untuk menjual Pertamina. Bagaimana bila diperintah oleh Laksamana Sukardi ? ia bertanya dan menjawab sendiri lebih baik saya mengundurkan diri. Jadi sikap beliau sudah jelas. MA - Original Message - From: Rovicky Dwi Putrohari [EMAIL PROTECTED] To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Thursday, August 26, 2004 7:07 AM Subject: RE: [iagi-net-l] Pak Dirut From: [EMAIL PROTECTED] Kalau sudah di level top top manajemen, saya pikir semua bisnis 'sama'. Yang menjadi kekhawatiran saya adalah Pertamina akan di 'indosat' kan. Alias dijual Karena dari wawancara dg. Laks. di website IA-ITB, si Laks. ini melihat negara sebagai suatu perusahaan. Mana yang tidak untung dijual. Sumber berita Tempo 26 tgl. 29 /8/2004 : Berita ttg tidak diperpanjangnya ExxonMobil di Cepu cukup memberikan harapan tetapi kekhawatiran Amir mungkin ada benarnya. lihat artikel dibawah sana. RDP Ekonomi Bisnis Pertamina Menjual Anak dalam Timangan Pertamina akan menjual Patra Jasa dan Pelita Air Service. -- -- BAGI Wahyu Hidayat, hari-hari mendatang boleh jadi paling menegangkan. Betapa tidak, pembenahan PT Pelita Air Service, anak perusahaan PT Pertamina di sektor angkutan udara, menjelang episode akhir. Nasib Pelita, bersama 14 anak perusahaan Pertamina lainnya, bakal ditentukan dalam waktu dekat. Kajian direksi sang induk perusahaan terhadap nasib sang anak sudah rampung Juli lalu. Bagai meramal nasib, Wahyu Hidayat, Direktur Utama Pelita, sedang giat-giatnya membuat analisis atas nasib perusahaan yang dipimpinnya. Dia juga menyewa konsultan dari luar sejak sebulan lalu. Biar lebih obyektif, katanya kepada Taufik Kamil dari TEMPO pekan lalu. Bukan rahasia lagi, sebelum Pertamina menjadi perseroan pada 17 September tahun lalu, anak-anak perusahaan Pertamina lebih mirip benalu ketimbang madu. Alih-alih mereka memberikan keuntungan, sang induk justru terus menyusui mereka. Beban itu makin berat setelah Pertamina menjadi perseroan. Karena itu, program restrukturisasi anak perusahaan menjadi kian penting. Memakan waktu enam bulan, kajian direksi Pertamina semasa Ariffi Nawawi membuahkan formula: tiga perusahaan akan dijual, bahkan kemungkinan dilikuidasi, tiga perusahaan akan dimerger, dan delapan lagi dipertahankan. Kami sudah menetapkan secara definitif, kata direktur Pertamina masa Ariffi, lima hari sebelum dirinya diganti mendadak itu. Langkah baru yang justru dimulai Ariffi Nawawi dkk. tak berlanjut lantaran penggantian mendadak itu. Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi malah mengestafetkan tugas itu kepada Widya Purnama, Direktur Utama PT Indosat Tbk. Widya Purnama adalah salah seorang tokoh sukses penjualan saham Indosat milik pemerintah RI ke STT Singapura. Pertamina sebenarnya sudah memetakan kegiatan bisnis anak-anak perusahaannya. Dari 15 anak perusahaan, delapan dinyatakan terkait dengan bisnis inti atau core sang induk di migas: PT Elnusa, PT Geo Dipa, PT Pertahulu Energy, dan PT Usayana di sektor hulu, serta PT Elnusa Harapan, Petral, PT Pertamina Tongkang, dan PT Pertajaya Lubrindo di sektor hilir. Tujuh dikategorikan tidak menunjang bisnis inti atau noncore: PT Pertamina Saving Investment (layanan jasa keuangan), PT Pertamina Bina Medika (jasa kesehatan), PT Pelita Air Service (penerbangan), PT Patra Jasa (hotel properti), PT Tugu Pratama Indonesia (asuransi), PT Pertamina Training Consulting (pendidikan), dan PT Patra Dok Dumai (dok dan perbengkelan). Dokumen yang diterima TEMPO menyatakan, anak-anak perusahaan yang menunjang bisnis inti induk tetap dipertahankan. Yang tidak menunjang mungkin dijual atau dimerger. PT Pelita Air Service, Patra Jasa, dan PT Patra Dok Dumai masuk kategori divestasi. Bahkan arahan komisaris menyebutkan anak perusahaan yang berlokasi di Batam itu sebaiknya dilikuidasi. Di luar itu, seperti PT Tugu Pratama, PT Pertamina Saving Investment, dan PT Pertamina Training Consulting, dipertahankan se-mentara karena masih untung. Di dokumen itu disebutkan bahwa kondisi perusahaan dok dan perbengkelan tersebut terparah dari anak-anak perusahaan lainnya. Selain perusahaan itu punya utang Rp 45 miliar, aset-asetnya parah. Hampir 90 persen berumur lebih dari 30 tahun. Tahun lalu, kinerjanya jeblok hingga merugi Rp 9,5 miliar. Tingkat return on equity (ROE) pun minus 12 persen. Padahal tingkat ROE yang sehat menjadi persyaratan utama hidup-mati sang anak perusahaan. Sesuai dengan rapat umum pemegang saham, direksi harus melakukan restrukturisasi anak perusahaan, kata komisaris Pertamina, Roes Aryawijaya, Patokannya hanya satu tingkat ROE yang lebih baik dari tingkat SBI. Kalau lebih buruk, ya, didivestasi, bahkan dilikuidasi. Wakil Direktur Utama PT Pertamina, Mustiko Saleh, yang
Re: [iagi-net-l] Sdr. Bambang Indroyono
Keluarga besar JOB Pertamina Costa IGL ikut belasungkawa atas meninggalnya Sdr. Bambang Indroyono. Semoga Allah SWT memberikan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Marwadi A. - Original Message - From: Maryanto [EMAIL PROTECTED] To: CPI IAGI [EMAIL PROTECTED]; [EMAIL PROTECTED]; 'Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI)' [EMAIL PROTECTED] Sent: Thursday, May 06, 2004 7:31 AM Subject: [iagi-net-l] Sdr. Bambang Indroyono Innalilahi wa inna illahi rojiun, Telang berpulang kerahahmatulloh, Sdr. Bambang Indroyono, Kamis 6 Mei 2004, jam 04:00 WIB, di RS. Medistra, Jakarta. Semoga Alloh menerima amalnya, mengampuni dosanya, dan memberi ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkannya. Amin. Pemakaman : jam 09:00, Kamis, 6 Mei 2004, di Makam Pondok Kelapa, Jakarta. Rumah duka: Rumah F-15, Belakang Hotel Horizon, Bekasi. Riwayat hidup: 1958Lahir di Yogyakarta 1974-1976SMA 3B, Yogyakarta. 1977-1983Fisika/Geofisika, FMIPA, UGM, Yogyakarta. 1983-1996? ARCO Jakarta. 1996? -2004 Elnusa, Jakarta. Pernah menjadi Ketua I HAGI Pusat. Wassalam, Maryanto, Exploration, Caltex, Rumbai. - To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : F. Hasan Sidi([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED]) Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED]) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED]) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED]) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED]) -
[iagi-net-l] lowongan HSE
Sorry, numpang lewat, JOB Pertamina Costa International Group Ltd. memerlukan tenaga kontrak selama 6 bulan (bisa diperpanjang) untuk 1 orang Koordinator HSE, untuk ditempatkan di kantor pusat dengan alamat Menara Global Lt. 7 Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta. Kualifikasi : S1, berpengalaman di bidang HSE pada industri minyak hulu (terutama driliing / work over dan lapangan produksi di daerah offshore) yang didukung dengan kursus-kursus dibidang tersebut (heatlh, safety, environment). Bila ada yang berminat silahkan menyampaikan CV kepada General Manager JOB Petamina Costa IGL pada alamat tersebut. Harap memberikan nomor telpon atau alamat e mail untuk komunikasi cepat. Mohon maaf, kami hanya akan menghubungi peminat yang kualifikasinya cocok dengan kebutuhan. Terima kasih MA
Re: [iagi-net-l] Meninggal Dunia
Inna lillaahi wa inna ilaihi roji'uun. Keluarga besar JOB Pertamina Costa IGL ikut belasungkawa atas berpulang kerahmatullah nya ayahanda Pak Anditya. Semoga pak Andit dan keluarga diberikan kesabaran dan ketabahan. a/n Keluarga JOB Pertamina Costa IGL Marwadi Anwar - Original Message - From: M.Yustika [EMAIL PROTECTED] To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Tuesday, March 16, 2004 7:37 AM Subject: [iagi-net-l] Meninggal Dunia Inalillahi Roji'un, telah meninngal dunia tadi pagi jam 6.05 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta ayahanda dari Sdr Anditya Ibrahim (BP Migas). Kami keluarga besar Eksplorasi PetroChina menyatakan turut berduka cita semoga keluarga yang di tinggalkan tabah dalam menghadapi semuanya ini. Maryke - To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : F. Hasan Sidi([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED]) Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED]) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED]) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED]) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED]) -
Re: [iagi-net-l] DPR Tak Setuju Perubahan Split Bagi Hasil Migas
Bicara tentang daya tarik investor, PSC term hanyalah salah satu aspek disamping aspek-aspek lainnya. Diantaranya aspek geologis, sejauh mana tingkat keyakinan investor terhadap isi cadangan migas yang masih tersisa di negri ini. Tentunya berbeda antar cekungan. Kemudian aspek medan / infrastruktur, sejauh mana memberikan dukungan terhadap upaya pengurasan cadangan. Yang lain lagi aspek sosial, politik, keamanan, hukum, dll, sejauh mana mampu memberikan perlindungan terhadap investasi mereka. Satu hal lagi adalah aspek persaingan bisnis, yaitu PSC term negara-negara lain. Kalau mau fair, mestinya dipetakan dulu seberapa besar pengaruh masing-masing aspek tersebut terhadap minat investor. Kemudian kalau sudah ketemu, dibuat rumus PSC Split = f (geologi, infrastuktur, politik, etc,etc. ) pokoknya ruwet deh. Caranya ? Diseminarkan. Orang Indonesia kan banyak yang hobi seminar. Hee hee. Salam, Marwadi Anwar - Original Message - From: Rovicky Dwi Putrohari [EMAIL PROTECTED] To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Thursday, February 19, 2004 5:22 PM Subject: RE: [iagi-net-l] DPR Tak Setuju Perubahan Split Bagi Hasil Migas Rud, Barangkali betul kalau DPR 'kurang' paham soal bisnis migas ini. Dan IAGI bisa saja emnyelenggarakan seminar khusus utk itu. Ndak usah profit oriented pun, dengan biaya dari DPR aku yakin dananya ada (wong buat demo aja ada yg mendanai kok :). Namun aku masih ragu-ragu apakah bener bahwa iklim yg kurang menarik ini akibat dari split bagi hasil yang kecil ? Utk perusahaan pure EP yg ngga punya support services kuat, maka split ini mungkin kurang menarik. Tetapi kalau utk perusahaan super-market (serba ada, punya rig sendiri, punya logging sendiri, punya seismic proc sendiri dll), maka iklim model sekarang ini justru sangat menguntungkan apalagi dengn cost recovery scheme yg menggiurkan ... :) Perusahaan2 China masuk ke ngindo juga bersama-sama membawa rig companies, seismic processing companies dll. Nah karena Cina ini negara sosialis, makanya semua prusahaan ini dianggap single corporate entity mirip perusahaan supermarket lah. Namun sakjannya selain pertanyaan awal diatas masih perlu dipertanyakan ulang adalah ... apakah PSC scheme ini sudah optimum buat Indonesia maupun contractor ? kalao belajar dengan tetangga2 yang sudah meninggalkan CR, kayaknya kok ada yg missed disini salah satunya pengawasan !! RDP From: Rudhy Tarigan [EMAIL PROTECTED] Reply-To: [EMAIL PROTECTED] To: [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED] Subject: RE: [iagi-net-l] DPR Tak Setuju Perubahan Split Bagi Hasil Migas Date: Thu, 19 Feb 2004 16:51:33 +0700 Mas Rovicky ,saya setuju dengan usulan si AbahKalau Pak Priyo anggota komisi VIII kita perlu mengikuti kursusnya pak Ong : Economic awareness in the EP of Oil Gas industry, sehingga mereka sedikit banyaknya dapat pencerahan mengenai Petroleum Exploration Business in Indonesia, saya kira pak Menteri Purnomo pak Rahmat S mengusulkan perubahan split itu tentu ada dasarnya karena mereka sudah memahami seluk beluk iklim investasi oil gas kita. atau kalau perlu pak Priyo dkk bisa mengikuti kursusnya Daniel Johnston (Pakar PSC term)di Houston sana ,sehingga mereka lebih memahami lagi masalah strong weakness nya PSC term kita. saya kira memang sudah waktunya berubah di era globalisasi seperti sekarang initentu tujuan akhirnya untuk menarik minat investor ke indonesia seperti dulu lagi ( mbludak)...!! salam, rudhy tarigan -Original Message- From: Yanto R. Sumantri [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Thursday, February 19, 2004 2:54 PM To: [EMAIL PROTECTED] Subject: Re: [iagi-net-l] DPR Tak Setuju Perubahan Split Bagi Hasil Migas Namanya juga DPR , kalau langsung setuju , tentunya akan dimarahi oleh rakyat - nya. Yang penting adalah menerangkan secara teknis , mengapa harus diubah , dan bagaimana dampaknya kalau tidak diubah , atau dengan kata lain kalau tidak diubah bagaimana supay rahayat masih bisa menimati sebesar-besarnya manfaat SDA. Kalau Mas Priyo Budi itu kan bukan geologist , buka juga petroleum enggineer , tetapi politikus yang duduk di Komisi VIII. Ya memang perlu pencerahan dooong , bagaimana kalau didakan kursus Petroleum Busineess for DPR , yang menerangkan Upstream sampai Downstream Sector , jadi mereka mengerti bahwa bisnis minyak itu bukan hanya berlangsung di Indonesia. Hahahahahahahahahaha . Si Abah Rovicky Dwi Putrohari wrote: Adakah suara dari profesional migas ? IAGI-IATMI- dll ? RDP == Rabu 18 Februari 2004 22:29:51 WIB DPR Tak Setuju Perubahan Split Bagi Hasil Migas MinergyNews.Com, Jakarta-- Komisi VIII DPR RI menyatakan tidak setuju dengan rencana pemerintah merubah split bagi hasil migas untuk menarik investor. Menurut anggota Komisi VIII DPR RI, Priyo Budi Santoso, pemerintah tidak bisa seenaknya merubah split bagi hasil migas dengan alasan demi menarik investor. Saya tidak yakin
Re: [iagi-net-l] Membeli data geology / perminyakan Indonesia di Amerika
Berbicara tentang kebocoran data yang secara legal berstatus sebagai rahasia negara rasanya sudah menjadi rahasia umum. Mencari data di pasar gelap kadang-kadang lebih mudah daripada di pasar terang (formal). Sebenarnya Ditjen Migas sudah punya aturan main bagaimana mengelola data migas, namun data itu umumnya tidak berada di tangannya, sehingga mudah terjadi penyimpangan, apalagi teknologi copy mengcopy dan transfer sudah demikian maju. Kelihatannya Ditjen Migas perlu lebih serius menanganinya, tanpa harus mengorbankan kepentingan dunia usaha. Salam, Marwadi Anwar - Original Message - From: PUTROHARI Rovicky [EMAIL PROTECTED] To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Tuesday, December 02, 2003 3:11 PM Subject: Re: [iagi-net-l] Membeli data geology / perminyakan Indonesia di Amerika Herman, Emang cukup banyak koleksinya, walopun tidak kumplit-plit tapi cukup utk studi ilmiah. Aku ngga yakin uni di Indonesia ada yg sekumplit ini utk data indonesianya. Apakah bener bahwa data ini bisa diakses (dibeli) ? Sebenernya siapa sih yg memiliki (proprietary right) dari data-data ini ? Indonesia, sponsor, atau sudah public domain ? Kalo mau nyari data di black market saja tentunya mudah mencarinya. Tapi UTAH.edu ini kan institusi resmi. Bisa jadi sulit melacak dari mana data itu lolos, beberapa aku lihat dari Huffco Brantas yg nota bene perusahaannya sudah lenyap, walopun daerahnya saat ini dikelola Lapindo Brantas dan mnurutku sudah ngga penting lagi mengetahui serta meneliti kebocoran ini. Namun mnurutku yg lebih penting Migas mustinya tanggap thd data yg mustinya masih menjadi proprietary Negara. Semoga data itu tidak dijual-belikan walopun sekedar ganti 'ongkos cetak' ... :( Aku nda tau apakah Dir MIGAS sudah membuka data menjadi open file setahuku policy-nya masih closed file? rdp Darman, Herman H BSP-TSX/4 [EMAIL PROTECTED] [iagi-net-l] Membeli data geology / perminyakan Indonesia di Amerika Rekan-rekan, Jika anda mengalami kesulitan untuk mencari data di Indonesia boleh coba di EGI Utah. http://associates.egi.utah.edu Go to Quick Search select Indonesia, pilih data seismic, well, geochemistry atau lainnya. Saya browse well data, cukup lumayan juga koleksi mereka. Salam, Herman Darman - To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : F. Hasan Sidi([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED]) Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED]) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED]) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED]) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED]) - - To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : F. Hasan Sidi([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED]) Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED]) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED]) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED]) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED]) -
Re: [iagi-net-l] Indonesia Berpotensi Kehilangan Migas di Celah Timor
Ref. Indonesia Berpotensi Kehilangan Migas di Celah Timor 25 Sep 2003 11:26:5 WIB Menurut hemat saya, potensi kehilangan migas di celah Timor adalah konsekuensi logis dari hilangnya propinsi Timor Timur dari negara Indonesia. Sebab, wilayah laut (batas negara) selalu dikaitkan dengan daratan terdekat. Pembagian wilayah laut untuk propinsi di dalam negri juga dikaitkan dengan batas wilayahnya di daratan. Yang mungkin bisa dipejuangkan adalah investasi RI yang pernah dikeluarkan di wilayah tersebut, sebagai saham RI untuk eksploitasi lebih lanjut (apa ada ?) Di sisi lain, setahu saya wilayah yang potensial adalah yang lokasinya lebih dekat ke Australia (zona A, yang dalam perjanjian porsi RI cuma 10 %), dan bila ditarik garis lurus ke wilayah perairan RI ke timur (Maluku) atau ke barat (NTT) sudah masuk ke wilayah Australia. Artinya, lokasi terbut menjadi daerah remote bagi Indonesia yang mungkin tidak fisibel lagi secara teknis dan finansial. Usulan Ariadi Subandrio untuk remapping batas wilayah RI dan Timor Leste juga tidak banyak menolong. Pergeseran batas beberapa kilometer tidak akan banyak mempengaruhi keekonomian lahan di wilayah laut. Ini sekedar komentar saja. Marwadi Anwar - Original Message - From: argo [EMAIL PROTECTED] To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Thursday, September 25, 2003 3:00 PM Subject: [iagi-net-l] Indonesia Berpotensi Kehilangan Migas di Celah Timor Akibat tidak diperbaruinya naskah perjanjian (treaty) 1989, Indonesia berpotensi kehilangan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah Celah Timor. Diperkirakan, cadangan minyak dan gas bumi di salah satu wilayah Celah Timor berjumlah 3,4 triliun cubic feet (TCF) atau 96,2 miliar meter kubik. Contohnya di Bayu Undan. Diperkirakan cadangan minyak dan gas bumi di sana berjumlah 3,4 TCF, dan itu kelas dunia, kata Ir. Bona Situmorang, PhD, anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) pada Tempo News Room. Namun, ia melanjutkan, karena naskah perjanjian tidak diperbarui, Indonesia tidak bisa melakukan kerja sama untuk eksploitasi di sana. Bona mengungkapkan, kontraktor yang akan melakukan eksploitasi di Bayu Undan adalah Philips Petroleum. Rencananya, mereka tahun depan (2004) sudah akan melakukan produksi, tutur Bona. Kapasitas awal yang akan diproduksi, kata Bona, berkisar 110 ribu barel per hari. Jumlah tersebut dengan perincian 70 ribu untuk kondensat dan 40 ribu untuk LPG (liquefied petroleum gas). Selain Bayu Endan, ucap Bona, wilayah yang mempunyai cadangan minyak dan gas bumi di Celah Timor adalah Elang Kakaktua. Saat pertama kali ditemukan, jumlah kapasitas awalnya 35 ribu barel per hari. Namun, jumlah itu sekarang sudah menurun, karena field life-nya lima tahun, katanya. Bona berpendapat, agar Indonesia dapat memperoleh sumber daya minyak dan gas di wilayah itu, perlu dilakukan penentuan batas permanen antara Indonesia, Timor Leste, dan Australia. Namun, ia mengingatkan, Indonesia juga harus memperhitungkan penentuan batas baru itu agar tidak berimplikasi dengan batas-batas negara yang sudah disepakati sebelumnya. Selain menentukan batas permanen yang baru, khususnya antara Timor Leste dan Timor Barat (NTT), juga perlu ditetapkan konvensi mana yang akan digunakan untuk menentukan batas permanen tersebut, kata Bona. Sebelum Timor Leste merdeka, Bona memaparkan, Indonesia dan Australia telah menyepakati kerja sama pengembangan sumber daya minyak dan gas bumi di Celah Timor yang dituangkan dalam naskah perjanjian (treaty) tahun 1989. Perjanjian itu sendiri terjadi karena antara tahun 1979 sampai 1989 tidak ada kesepakatan antara Indonesia dan Australia ihwal batas permanen kedua negara, tuturnya. Dalam naskah perjanjian tersebut, kata Bona, akhirnya dibentuk zona kerja sama (Zona A, B, dan C) antar kedua negara untuk mengambil minyak dan gas bumi di wilayah tersebut. Zona A adalah garapan bersama yang dibatasi pada daerah sengketa yang terletak antara median line (garis tengah) dan garis kedalaman 1.500 meter, sedangkan Zona B adalah daerah garapan Australia yang terletak antara garis tengah dan garis jarak 200 mil dari pantai Pulau Timor, sisanya Zona C adalah daerah garapan Indonesia yang terletak antara garis kedalaman laut 1.500 m dan poros kedalaman laut dari Pulau Timor. Masalahnya, menurut Bona, begitu Timor Timur merdeka dan menjadi Timor Leste, naskah perjanjian itu turut lepas. Hal itu terjadi karena dalam naskah perjanjian itu disebutkan bahwa kerja sama yang dijalin antara Timor Timur sebagai salah satu provinsi Indonesia dan Australia Bagian Utara, imbuhnya. Sebelumnya, Rabu (24/9) sore, Kelompok Kerja Pengkajian dan Perumusan Berbagai Aspek Strategis di Celah Timor (Pokja Celah Timor) meminta DPR agar mendesak Pemerintah Indonesia memperbarui perjanjian kerja sama eksploitasi minyak dan gas di Celah Timor. Pokja juga meminta pemerintah agar melakukan penelitian kembali atas nota kesepahaman yang telah dibuat antara Indonesia dan Australia mengingat telah
