RE: [iagi-net-l] Balasan: Re: [iagi-net-l] Interpelasi Lapindo
Waa..hh...kalau semua aktifitas perusahaan swasta terus yang menanggung semua bentuk dampak adalah NEGARA...bisa bisa nanti seperti BLBI...(enak aja siapa yg utang siapa yg nanggung) Mestinya ada bagian penanggung jawab yang jelas misalkan : LAPINDO : 75% BPMIGAS/ESDM/dll (NEGARA) : 25% atau hitungan lainnya..((pp .. From: Chairul Nas [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Wednesday, June 27, 2007 8:19 PM To: iagi-net@iagi.or.id Subject: [iagi-net-l] Balasan: Re: [iagi-net-l] Interpelasi Lapindo Rekan-rekan anggota IAGI yg tercinta, Pemerintah, dalam hal ini Dept ESDM, memang layak untuk diminta bertanggung jawab atas tenggelamnya begitu banyak rumah dan lahan penduduk di Porong - Sidoardjo; bukan atas terjadinya semburan lumpur panas itu. Karena menyemburnya LUSI, menurut saya, adalah lebih berupa gejala geologis seperti halnya "mud volcano" di Purwodadi yg pernah ditayangkan pd TVRI 20 tahun silam. Masih segar pd ingatan saya, waktu saya menonton TVRI saat itu mereka menyebutnya sebagai kejadian "bleduk kuwu". Kesalahan fatal karena kebodohan dan kelambanan adalah: mengambil kesimpulan ttg kejadian semburan LUSI amat sangat terlambat, sehingga waktu terlalu banyak dihabiskan untuk upaya penghentian semburan. Dua pekan setelah semburan berlangsung, saya berdebat keras dgn kolega saya yg ahli perminyakan di Trisakti; waktu itu saya katakan "mau bor miring - bor hantu blau kek - semburan ini tidak akan bisa dihentikan, karena ini adalah lebih berat ke gejala geologis atau gejala alam - lebih baik simpulkan saja bhw tidak bisa dihentikan, lalu fokuskan upaya kpd pembenahan lumpur yg keluar itu - mau disalurkan kemana ? - kita berpacu dgn waktu - pemerintah harus berani dan tegas". Tapi hal itu tidak dilakukan oleh ESDM, maka tanggunglah resikonya sekarang. Menurut pendapat saya, bukan BP Migas yg hrs bertanggung jawab - yg harus bertanggung jawab adalah sejumlah departemen terkait seperti ESDM, KLH, dan lain-lain. Semoga bermanfaat, terutama bagi anggota DPR-RI yg kebetulan dapat membaca surat ini. Wassalam, Chairul Nas [EMAIL PROTECTED] wrote: Presiden Harus Minta Pertangunjawaban BP Migas Rabu, 27 Juni 2007 | 01:55 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden seharusnya meminta pertanggungjawaban Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) atas semburan lumpur panas Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Semburan lumpur dikarenakan BP Migas tidak melakukan pengawasan dan peringatan pada saat pengeboran. Pengamat perminyakan Kurtubi menyatakan, seharusnya BP Migas memberikan peringatan kepada Lapindo Brantas pada saat pengeboran tidak memasang selubung (casing). Padahal pengawasan kepada kontrak kerja sama minyak dan gas bumi, kata dia, menurut Pasal 41 Ayat 2 dan Pasa 44 Ayat 22 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi merupakan tugas dan tanggung Jawab BP Migas. "Yang memberikan peringatan pada saat tidak memasang casing adalah Medco sebagai patner di Lapindo Brantas dan bukan BP Migas," kata Kurtubi kepada Tempo, Selasa (26/6). Menurut Kurtubi, Presiden harus segera melakukan tindakan untuk meminta pertanggungjawaban BP Migas. "Jika tidak, maka Presiden bisa dituntut pertanggungjawaban sesuai Pasal 43 Ayat 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001" ujarnya. Menurut pasal itu, kata dia, BP Migas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada presiden. Wakil Kepala BP Migas Abdul Muin mengatakan, pengawasan yang dilakukan pihaknya adalah pada saat pengajuan program kerja dan anggaran, perencanaan proyek dan pelaksanaan pengadaan barang. "BP Migas mengawasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak," katanya kepada Tempo, Selasa (26/6). Sedangkan pengawasan operasional harian, kata Muin, menjadi tanggung jawab kontraktor kerja sama. Begitu juga dengan pada saat pengeboran, apakah kontraktor memasang casing atau tidak juga menjadi tanggung jawab kontraktor. "Kami mengawasi pada saat tender casing, apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak," ujarnya. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengeluarkan hasil pemeriksaan atas semburan lumpur panas Lapindo. Berdasarkan hasil audit BPK Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan BP Migas tidak melakukan pengawasan atas kegiatan eksplorasi Sumur Banjarpanji-1 (BJP-1) sesuai dengan ketentuan. ALI NUR YASIN >> Nambahin dikit Mas Oki, ini sedikit OOT/bukan berhubungan >> dgn geologi. >> >> Pagi hari ini di kantor, tema
Re: [iagi-net-l] Balasan: Re: [iagi-net-l] Interpelasi Lapindo
saya juga bertanya-tanya, kalo imil pak chairul nas serasa bahwa bledug kuwu baru muncul 20 tahun lalu. semoga penelusuran pak awang dan pak dwi menemukan sejarah yg sebenarnya. kalo sekedar penelitian tentang bledug kuwu, tentu sudah ada. paling tidak, pada waktu saya ikut field trip ipa sekian tahun lalu (2004?) yg bertajuk central - east java field trip, peter lunt sbg trip leader (dan waktu itu kerja utk coparex) juga menuliskan data kimia lumpur bledug kuwu, termasuk salinitasnya, kandungan air, dsb. mungkin mas kuntadi, pak suryo, dll (waktu itu hanya diikuti oleh sekitar 20 orang pejantan domestik dan bule). salam, syaiful On 6/28/07, Awang Harun Satyana <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Wah Pak Chairul Nas masih mengingat tayangan TVRI 20 tahun silam tentang "bledug kuwu", barangkali di tayangan acara tersebut ada penjelasan tentang apa penyebabnya dan sejak kapan dimulai ? Saya dan Pak Dwiyanto Rumlan dari PetroChina sedang mengumpulkan fakta maupun mitos tentang bledug kuwu. Rakyat di sekitar situ punya legenda tentang bledug kuwu yang kalau ditelusuri ternyata jauh ke masa Kerajaan Mataram Kuno (Hindu) masih ada di Jawa (732-928 M). Artinya, bledug kuwu mulai sebelum 732 M. Ini beberapa petikannya : "Kuwu yang pada masa Kerajaan Sanjaya (Mataram Kuno, 732M - 928M) dalam sejarah merupakan kota kecil tetapi penting pada masa itu. Letaknya masih dalam wilayah Kabupaten Grobogan. Kuwu adalah bekas Ibukota Kawedanan Kradenan. Pada jaman kerajaan Mataram pernah beribukota di Medangkamulan (Medang I Bumi Mataram) yang berjarak 1,5 km dari Kuwu. Karena perkembangan ilmu pengetahuan saat itu belum mengenal metodologi ilmiah untuk mencari tahu tentang Bledug Kuwu, maka pendekatan yang paling kondusif saat itu adalah melalui mitos, dan sebagian orang sampai sekarang masih mempercayai mitos Bledug Kuwu tersebut. Menurut cerita turun temurun yang beredar di kalangan masyarakat disitu, Bledug kuwu terjadi karena adanya lubang yang menghubungkan tempat itu dengan laut Selatan. Entah kenapa setiap ada mitos kelautan mesti dihubungkan dengan laut selatan, meskipun tempatnya lebih dekat dengan laut utara pulau Jawa, seperti Bledug Kuwu yang sebenarnya lebih dekat dengan Pantai Kartini di Rembang atau Pantai di Pati daripada ke Parangtritis. Jauh sekali kan ?. Konon lubang itu adalah jalan pulang Joko Linglung dari Laut Selatan menuju kerajaan Medang Kamulan setelah mengalahkan Prabu Dewata Cengkar yang telah berubah menjadi buaya putih di Laut Selatan. Joko Linglung konon bisa membuat lubang tersebut karena dia bisa menjelma menjadi ular naga yang merupakan syarat agar dia diakui sebagai anaknya." Harus ada yang mau meneliti secara ilmiah bledug Kuwu, mengambil contoh semburan lumpurnya, menganalisisnya, melakukan interpretasi bawah permukaannya, dll. Ini akan bermanfaat untuk pemahaman gejala erupsi gununglumpur secara keseluruhan di wilayah Depresi Kendeng. Dari data seismik tahun 1989 dan 2004 di wilayah Purwodadi yang memotong Bledug Kuwu nampak sangat jelas bahwa Bledug Kuwu benar2 merupakan gununglumpur yang mengerucut di puncaknya. Titik bledug kuwu adalah puncak semburannya. Dan, di wilayah ini bledug Kuwu tidak sendiri, masih ada beberapa kenampakan gununglumpur/diapir yang mati di bawah permukaan (seperti blind fault) maupun naik ke hampir permukaan. Salam, awang From: Chairul Nas [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Wednesday, June 27, 2007 8:19 C++ To: iagi-net@iagi.or.id Subject: [iagi-net-l] Balasan: Re: [iagi-net-l] Interpelasi Lapindo Rekan-rekan anggota IAGI yg tercinta, Pemerintah, dalam hal ini Dept ESDM, memang layak untuk diminta bertanggung jawab atas tenggelamnya begitu banyak rumah dan lahan penduduk di Porong - Sidoardjo; bukan atas terjadinya semburan lumpur panas itu. Karena menyemburnya LUSI, menurut saya, adalah lebih berupa gejala geologis seperti halnya "mud volcano" di Purwodadi yg pernah ditayangkan pd TVRI 20 tahun silam. Masih segar pd ingatan saya, waktu saya menonton TVRI saat itu mereka menyebutnya sebagai kejadian "bleduk kuwu". Kesalahan fatal karena kebodohan dan kelambanan adalah: mengambil kesimpulan ttg kejadian semburan LUSI amat sangat terlambat, sehingga waktu terlalu banyak dihabiskan untuk upaya penghentian semburan. Dua pekan setelah semburan berlangsung, saya berdebat keras dgn kolega saya yg ahli perminyakan di Trisakti; waktu itu saya katakan "mau bor miring - bor hantu blau kek - semburan ini tidak akan bisa dihentikan, karena ini adalah lebih berat ke gejala geologis atau gejala alam - lebih baik simpulkan saja bhw tidak bisa dihentikan, lalu fokuskan upaya kpd pembenahan lumpur yg keluar itu - mau disalurkan kemana ? - kita berpacu dgn waktu - pemerintah harus berani dan tegas". Tapi hal itu tidak dilakukan oleh ESDM, maka tanggunglah resikonya sekarang. Menurut pendapat saya, bukan BP Migas yg hrs bertanggung jawab - yg harus bertanggung jawab adalah sejumlah departemen terkait sepert
[iagi-net-l] Balasan: Re: [iagi-net-l] Interpelasi Lapindo
Rekan-rekan anggota IAGI yg tercinta, Pemerintah, dalam hal ini Dept ESDM, memang layak untuk diminta bertanggung jawab atas tenggelamnya begitu banyak rumah dan lahan penduduk di Porong - Sidoardjo; bukan atas terjadinya semburan lumpur panas itu. Karena menyemburnya LUSI, menurut saya, adalah lebih berupa gejala geologis seperti halnya "mud volcano" di Purwodadi yg pernah ditayangkan pd TVRI 20 tahun silam. Masih segar pd ingatan saya, waktu saya menonton TVRI saat itu mereka menyebutnya sebagai kejadian "bleduk kuwu". Kesalahan fatal karena kebodohan dan kelambanan adalah: mengambil kesimpulan ttg kejadian semburan LUSI amat sangat terlambat, sehingga waktu terlalu banyak dihabiskan untuk upaya penghentian semburan. Dua pekan setelah semburan berlangsung, saya berdebat keras dgn kolega saya yg ahli perminyakan di Trisakti; waktu itu saya katakan "mau bor miring - bor hantu blau kek - semburan ini tidak akan bisa dihentikan, karena ini adalah lebih berat ke gejala geologis atau gejala alam - lebih baik simpulkan saja bhw tidak bisa dihentikan, lalu fokuskan upaya kpd pembenahan lumpur yg keluar itu - mau disalurkan kemana ? - kita berpacu dgn waktu - pemerintah harus berani dan tegas". Tapi hal itu tidak dilakukan oleh ESDM, maka tanggunglah resikonya sekarang. Menurut pendapat saya, bukan BP Migas yg hrs bertanggung jawab - yg harus bertanggung jawab adalah sejumlah departemen terkait seperti ESDM, KLH, dan lain-lain. Semoga bermanfaat, terutama bagi anggota DPR-RI yg kebetulan dapat membaca surat ini. Wassalam, Chairul Nas [EMAIL PROTECTED] wrote: Presiden Harus Minta Pertangunjawaban BP Migas Rabu, 27 Juni 2007 | 01:55 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden seharusnya meminta pertanggungjawaban Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) atas semburan lumpur panas Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Semburan lumpur dikarenakan BP Migas tidak melakukan pengawasan dan peringatan pada saat pengeboran. Pengamat perminyakan Kurtubi menyatakan, seharusnya BP Migas memberikan peringatan kepada Lapindo Brantas pada saat pengeboran tidak memasang selubung (casing). Padahal pengawasan kepada kontrak kerja sama minyak dan gas bumi, kata dia, menurut Pasal 41 Ayat 2 dan Pasa 44 Ayat 22 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi merupakan tugas dan tanggung Jawab BP Migas. "Yang memberikan peringatan pada saat tidak memasang casing adalah Medco sebagai patner di Lapindo Brantas dan bukan BP Migas," kata Kurtubi kepada Tempo, Selasa (26/6). Menurut Kurtubi, Presiden harus segera melakukan tindakan untuk meminta pertanggungjawaban BP Migas. "Jika tidak, maka Presiden bisa dituntut pertanggungjawaban sesuai Pasal 43 Ayat 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001" ujarnya. Menurut pasal itu, kata dia, BP Migas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada presiden. Wakil Kepala BP Migas Abdul Muin mengatakan, pengawasan yang dilakukan pihaknya adalah pada saat pengajuan program kerja dan anggaran, perencanaan proyek dan pelaksanaan pengadaan barang. "BP Migas mengawasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak," katanya kepada Tempo, Selasa (26/6). Sedangkan pengawasan operasional harian, kata Muin, menjadi tanggung jawab kontraktor kerja sama. Begitu juga dengan pada saat pengeboran, apakah kontraktor memasang casing atau tidak juga menjadi tanggung jawab kontraktor. "Kami mengawasi pada saat tender casing, apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak," ujarnya. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengeluarkan hasil pemeriksaan atas semburan lumpur panas Lapindo. Berdasarkan hasil audit BPK Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan BP Migas tidak melakukan pengawasan atas kegiatan eksplorasi Sumur Banjarpanji-1 (BJP-1) sesuai dengan ketentuan. ALI NUR YASIN >> Nambahin dikit Mas Oki, ini sedikit OOT/bukan berhubungan >> dgn geologi. >> >> Pagi hari ini di kantor, teman-teman rame pada nanya: " ... >> kenapa Mr. Imam Augustino masih bisa menjawab sambil >> tersenyum di tengah penderitaan orang banyak seperti itu??" >> Wah wah wah, ... ini sih masalah kultur. Rada susah >> menjelaskannya tapi intinya begitulah, kebanyakan >> ekspresi/mimik orang Indonesia selalu "senyum" dan "ceria" >> meski isi pernyataannya menyedihkan atau tidak mengenakan. >> Jadi blm tentu bisa ditafsirkan "tersenyum di atas >> penderitaan org lain". >> >> >> On 18/06/07, oki musakti wrote: >>> >>> Sedikit menyimpang, >>> Tadi malam musibah Lusi ditayangkan di acara 60 Minutes >>> nya >>> channel 9 Australia. >>> Seperti biasa fokus bahasannya lebih pada sisi human >>> interest terutama masalah lebih dari 40 ribu pengungsi >>> yang sampai sekarang belum terurus dengan baik serta >>> adanya >>> Australian connection dalam bentuk participating interest >>> Santos di sini. >>> >>> Dari sisi sudut pandang, acara ini jelas-jelas >>> mengopinikan >>> bahwa Lusi adalah kesalahan drilling dari Lapindo. >>> Salah satunya diseb