Setuju dengan kalimat ciamik dari Bang Andi..
"sepertinya kondisi perpolitikan tanah air jauh lebih unpredictable daripada
kondisi bawah permukaan"
Melihat dari obrolan yang sangatlah panjang sekali (bahkan dalam 1 hari bisa
lebih dari 50 email *bisa masuk rekor MURI nih ;P ) saya harapkan IAGI jangan
sampai terpecah..
Biarlah kita2 semua 'bertempur' di atas peta dan perbedaan pandangan dalam
diskusi geology, tapi janganlah bertengkar dalam konteks 'bela negara'..
Apapun keadaannya, apapun nama dan bentuk lembaga BPMIGAS nantinya, rekan2 yang
merupakan wakil2 K3S yang beroperasi di Indonesia, semua haruslah tetap
mendukung regulator migas Indonesia kita ini.
Salam
Vicki Amir
*yang tetap optimis terhadap industri migas Indonesia
From: "a_baiq...@yahoo.com"
To: IAGI NET
Sent: Friday, 16 November 2012, 15:58
Subject: [iagi-net-l] Invisible hand(s)..?
Selamat pagi IAGI netters:
Saya meng-quote penjelasan sebelumnya dari beberapa ban hitam IAGI dengan
maksud mencoba mencerna / menginterpretasi apa-siapa yang menurut saya tidak
kasat mata dalam hal ini yang sepertinya kurang tersentuh dan saat ini sedang
tertawa-tawa di atas sana melihat air lumpur jadi semakin keruh.
***
Pak ADB menyebutkan secara ringkas sejarah uu migas 22/2001: "Dulu itu krn
Pertamina jadi "raja" dan banyak korupsinya maka kekuasaannya dipreteli sbg
alasan utama u/diajukannya UU Migas 22/2001 oleh konspirasi IMF dan MNC2 migas.
.
Pak Luthfi menyebutkan hal serupa di email terpisah: ". Standing
Baihaki terhadap RUU Migas ini ikut kapal pemerintah, Pertamina menjadi pasif.
Akhirnya RUU Migas ditetapkan sebagai UU Migas 22/2001. Makin terlihat peran
asing yang kuat dalam proses kelahiran UU Migas 22/2001 melalui badut2 politik
kelas tinggi ."
Lalu di email lain pak ADB menulis: "Keberpihakan thdp asing di hulu migas
kayaknya memang nggak cocok diterapkan sbg dasar argumen pembubaran BPMigas
BPMigas juga yg kena imbas ... Padahal sbnarnya yg berperan disitu
level politik-nya biasanya lebih tinggi ... Aparat2 di Ditjen Migas, Menteri
dan Wamen dan tentunya sampai ke atasnya di SBY, malahan merekalah yang
memainkan bidak2 catur ..."mengijinkan" pihak2 asing itu mendominasi
.
Di email terpisah pak Awang menjelaskan senada dengan email pak ADB sebelumnya
bahwa: "BPMIGAS produk UU Migas 22/2001 yang kata orang2 pro-asing, sehingga
BPMIGAS juga dicap pro-asing, maka dibubarkan, inkonstitusional bahasa
hukumnya, padahal itu alasan yang dicari-cari saja .
***
Jadi timbul pertanyaan dari saya yang awam politik:
#apakah ada kemungkinan terjadinya repeated history dimana the invisible
hand(s) plus konspirasi tingkat tinggi -yg juga mungkin melibatkan asing-
memanfaatkan MK sebagai pion..?"
Semoga saja tidak, karena jika betul... hmmm ... berarti betul-betul badut
politik yang omong kosong doang.
##politikus2 dan pemegang kekuasaan yang terhormat tersebut berteriak mengajak
untuk melawan hal-hal yang "pro-asing". Saya lantas mengasumsikan mereka ini
adalah pro non-asing alias pro-nasional alias pro-rakyat ... Nah rakyat yang
mana nih..? Rakyat Indonesia keseluruhankah? Golongan tertentukah? Parpol
tertentukah? Apa jangan-jangan nasional yang lain?
Ahhh.., sepertinya kondisi perpolitikan tanah air jauh lebih unpredictable
daripada kondisi bawah permukaan.
...saya terakhir kali berinteraksi dengan rekan seprofesi (ex) BPMigas
khususnya pada pertemuan WP&B hampir 2 tahun silam saat saya masih merupakan
karyawan di salah satu K3S. Saya sangat menaruh respek bagi ibu/bapak rekan
(ex) BPMigas (subsurface) saat itu yang telah bekerja seprofesional mungkin
dengan tetap mengedepankan fungsi kontrol selaku perpanjangan tangan pemerintah.
Buat ibu/bapak rekan di (ex) BPMigas: seragam boleh ganti, NIP boleh berubah,
instansi boleh lain nama. Tapi tetaplah kedepankan profesionalitas dan jangan
sampai ter-demotivasi akan hal ini. Rekan sekalian di mata saya merupakan salah
satu contoh nyata yang BUKAN pro-asing ..!
salam TETAP semangat,
Andi Salahuddin.
Powered by VulsaQu®
