[keluarga-islam] (Do'a of the Day) 05 Sya'ban 1435H
Bismillah irRahman irRaheem In the Name of Allah, The Most Gracious, The Most Kind Allaahumma inni a'uudzu bika min 'adzaabil qabri wa a'uudzu bika min fitnatil masiihid dajjali wa a'uudzu bika min fitnatil mahyaa wal mamaati. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur, Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari dajjal sang pembohong, Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari bencana kehidupan dan kematian. Dari Kitab Al-Adzkar - Imam An-Nawawi, Bagian 1, Bab 46. -- http://harian-oftheday.blogspot.com/ ...menyembah yang maha esa, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, mengasihi sesama...
[keluarga-islam] Pegawai Kemenag Ini Terima Rp 1,3 Miliar dari Travel Haji
Salah satunya adalah pegawai rendahan di Kementerian Agama berinisial HWH. Ketika diperiksa Inspektorat Jenderal, HWH mengakui telah menerima uang Rp 1,3 miliar dari sebuah perusahaan perjalanan haji. salam, ananto = Pegawai Ini Terima Rp 1,3 Miliar dari Travel Haji Senin, 02 Juni 2014 | 07:12 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama mencatat 116 pegawai yang masuk daftar hitam. Dua belas diantaranya adalah pegawai negeri sipil Kementerian Agama yang diduga tersangkut kasus urusan haji. Salah satunya adalah pegawai rendahan di Kementerian Agama berinisial HWH. Ketika diperiksa Inspektorat Jenderal, HWH mengakui telah menerima uang Rp 1,3 miliar dari sebuah perusahaan perjalanan haji. Dia kemudian mengklaim Uang tersebut dikembalikan HWH pada perusahaan travel sebesar Rp 800 juta. Tapi, Inspektur Jenderal Kementerian Agama Muhammad Jasin tidak percaya pengakuan itu. Tapi bukti pengembaliannya tidak ada, kata Jasin kepada Tempo, akhir pekan lalu. Menurut Jasin, ada yang janggal ihwal pengakuan HWH tersebut. Kalau dikembalikan Rp 800 juta kan masih sia Rp 400-500 juta. Katanya itu fee. Kalau enggak jadi transaksi kok ada fee, itu kan bohong, kata Jasin. (Baca : Honorer Ini Tarik Rp 1,4 Miliar di Rekening Haji http://www.tempo.co/read/news/2014/06/02/063581684/Honorer-Ini-Tarik-Rp-14-Miliar-di-Rekening-Haji ). Sebelumnya menurut Anggito Abomanyu, yang baru saja mundur dari Direktor Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Anggito, HWH termasuk Pemegang Uang Muka (PUM) yang kerap memakai rekening pribadi. Kegiatannya Senin, uangnya cair Jumat. Uangnya mau dikemanakan coba. Kan disimpan, kata Anggito. Dia bahkan mengklaim, sejauh pemeriksaan Isnpektorat Jenderal, tindakan para bendahara itu tidak mengandung unsur korupsi, meski rekeningnya dikategorikan 'liar'. Tapi pernyataan ini langsung dibantah oleh Jasin, Itu lah makanya kalau masih ada dugaan melindungi staff yang berbuat menyimpang maka enggak akan beres itu, artinya membiarkan penyakit itu tetap bercokol di situ, kata dia. FEBRIANA FIRDAUS|RIKY FERDIYANTO Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2014/06/02/063581698/Pegawai-Ini-Terima-Rp-13-Miliar-dari-Travel-Haji -- http://harian-oftheday.blogspot.com/ ...menyembah yang maha esa, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, mengasihi sesama...
[keluarga-islam] (Ngaji of the Day) Berjumpa Nabi Yusuf as di Langit yang Ketiga
ISRA' MI'RAJ VII *Berjumpa Nabi Yusuf as di Langit yang Ketiga* ثم صعد الى السماء الثالثة فاستفتح جبريل قيل ومن هذا قال جبريل ومن معك قال محمد قيل أوقد أرسل اليه قال نعم قيل مرحبا به وأهلا حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجئ جاء ففتح لهما فلما خلصا اذا هو بيوسف... Kemudian sampailah Rasulullah saw diantar bersama Jibril ke langit yang ketiga. Di sana berjumpa mereka dengan Nabi Yusuf as. dan beberapa pengikutnya. Setelah saling memperkenalkan diri, Nabi Yusuf as. pun mendoakan Rasulullah saw. Nabi Yusuf as. adalah seorang Nabi yang dianugerahi ketampanan wajah dan kebaikan budi pekerti. Keteguhan imannya tergambar dalam ceritanya yang masyhur menolak ajakan Zulaikha. Meski demikian, dijelaskan bahwa ketampanan dan kebaikan yang dimilikinya senilai dengan separo kebiakan dan ketampanan Rasulullah saw. Profil Nabi Yusuf as. merupakan salah satu bukti ejawantah sifat Jamalnya Allah swt yang sebaiknya didambakan oleh semua hambanya. Karena sifat Jamalullah inilah yang akan melengkapi diri manusia. Jika diri manusia dibagai dua antara yang dhahir dan yang bathin, maka keduanya juga harus sama-sama diperlengkapi dengan keindahan. Dengan kata lain, sisi keindahan yang lebih condong pada nilai asesoris dalam hati dan budi pekerti manusia sangatlah penting, walaupun bukan subtansial. Karena hanya dengan keindahan itulah seorang hamba akan dapat berjumpa dengan Allah swt. karena pada hakekatnya Allah adalah Yang Maha Indah. Innallaha jamalun, yuhibbul jamal. [] Sumber: NU Online -- http://harian-oftheday.blogspot.com/ ...menyembah yang maha esa, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, mengasihi sesama...
[keluarga-islam] Jika Jadi Presiden, Prabowo Akan Cabut Subsidi BBM
jejak sejarah... salam, ananto = Jika Jadi Presiden, Prabowo Akan Cabut Subsidi BBM Sabtu, 09 November 2013 | 15:06 WIB TEMPO.CO, Semarang - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyatakan akan mencabut anggaran subsidi bahan bakar minyak jika kelak dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia 2014-2019. http://www.tempo.co/read/news/2012/07/18/078417754/Ini-Strategi-Gerindra-Usung-Prabowo-Jadi-Presiden Prabowo mengkategorikan uang subsidi bahan bakar minyak yang jumlahnya per tahun Rp 300 triliun sebagai kebocoran anggaran negara. Akan saya cabut subsidi dan dialokasikan ke sektor-sektor lain,” kata Prabowo saat berbicara di depan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah di Hotel Crown, Semarang, Sabtu, 9 November 2013. Prabowo ingin agar Rp 300 triliun itu dialokasikan ke beberapa sektor yang lebih riil wujudnya. Prabowo, misalnya, ingin menggunakan anggaran tersebut untuk pengadaan transportasi massal. Bekas menantu mantan Presiden RI Soeharto ini bakal membelanjakan Rp 10 triliun untuk mendapatkan 35 ribu bus. Selain itu, ia ingin mengalokasikan anggaran Rp 1 miliar per desa. Sebab, di Indonesia ada 80 ribu desa, maka butuh Rp 80 triliun. Prabowo juga ingin mengalihkan anggaran subsidi untuk membangun infrastruktur transportasi kereta api sepanjang 3.000 kilometer yang diprediksi membutuhkan duit Rp 60 triliun. Adapun Rp 60 triliun lainnya untuk membangun highway 10 jalur sepanjang 3.000 kilometer. Prabowo menyatakan subsidi BBM hanya akan diberlakukan pada sektor-sektor yang memang sangat membutuhkan. Prabowo sadar, jika subsidi dicabut, ada hal yang dikhawatirkan, yakni inflasi dan nasib rakyat miskin. Tapi, kata dia, bangsa Indonesia juga harus berani berhitung dan belajar ke negara-negara lain. Di beberapa negara di dunia, kata Prabowo, untuk menghindari subsidi BBM, mereka menyediakan alat transportasi yang murah dan bagus. Singapura, misalnya, sudah menggratiskan angkutan. Adapun di Prancis, warga yang naik kereta sudah disubsidi hingga 75 persen. ROFIUDDIN Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/11/09/058528337/Jika-Jadi-Presiden-Prabowo-Akan-Cabut-Subsidi-BBM -- http://harian-oftheday.blogspot.com/ ...menyembah yang maha esa, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, mengasihi sesama...
[keluarga-islam] Diduga Mencurigakan, Ini Isi 14 Rekening Anggito
Menurut penelusuran Tempo, Anggito Abimanyu punya 14 rekening dan tujuh kartu kredit di delapan bank. salam, ananto = Diduga Mencurigakan, Ini Isi 14 Rekening Anggito Senin, 02 Juni 2014 | 09:06 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transkasi Keuangan menduga rekening mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu mencurigakan http://www.tempo.co/read/news/2014/06/02/063581710/Kasus-Haji-PPATK-Rekening-Anggito-Mencurigakan. Menurut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf, saat diwawancarai Tempo pada akhir pekan lalu, pihaknya sudah mengirimkan Laporan Hasil Analisis (LHA) pejabat-pejabat Kementerian Agama, termasuk Anggito, ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut penelusuran Tempo, Anggito Abimanyu punya 14 rekening dan tujuh kartu kredit di delapan bank. Dana yang masuk sebagian karena posisi Anggito sebagai komisaris PT Telkom Indonesia. Dana lainnya berasal dari investasi, terutama di pasar modal. Dari PT Telkom, Anggito menerima total Rp 9 miliar selama 2004-2008. Hasil penelisikan Tempo juga menyebut bahwa per Februari 2014, total asset liquid keluarga Anggito Abimanyu mencapai Rp 12,3 miliar dan US$ 79 ribu. Mutasi tertinggi terjadi pada 2008 dan 2009, masing-masing masuk lebih dari Rp 12 miliar. Tapi pada Tahun 2013 dan 2014, saat ia menjabat menjadi Dirjen Haji, mutasi di rekeningnya menurun hingga Rp 7 miliar. Yusuf tidak mau mengkonfirmasi soal ini. Namun, menurut dia, Jika kami kirim rekening ke penegak hukum, berarti ada yang mencurigakan (di rekening Anggito), kata Yusuf. Kepada Tempo, Selasa lalu, Anggito mempersilakan penegak hukum mengusut aliran rekening dana haji ke setiap pejabat Kementerian Agama, tak terkecuali dirinya. Kalau memang benar ada pegawai yang menerima uang haram silahkan diproses, kata dia. FEBRIANA FIRDAUS | NURUL MAHMUDAH Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2014/06/02/063581721/Diduga-Mencurigakan-Ini-Isi-14-Rekening-Anggito -- http://harian-oftheday.blogspot.com/ ...menyembah yang maha esa, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, mengasihi sesama...
[keluarga-islam] BW: Demokrasi Dikorupsi
Demokrasi Dikorupsi Oleh: Bambang Widjojanto Pemilu legislatif dipastikan akan usai sepenuhnya. Kini KPU tengah menyelesaikan penghitungan jumlah suara. Suara sumbang kian santer terucap karena adanya sinyalemen soal kecurangan pada pemilu. Yang sangat mengkhawatirkan, kecurangan itu dilakukan sebagian peserta dan penyelenggara pemilu yang sebagiannya juga melibatkan pemilih. Lebih-lebih bila kecurangan itu didasarkan atas sikap dan perilaku koruptif dan kolusif. Semua itu dipastikan kelak berujung pada kualitas legitimasi hasil pemilu dan akhirnya akan berakibat pada kapasitas kinerja dan spiritualitas para legislator terpilih. Ada keniscayaan, tidak ada demokrasi beserta prosesnya yang tidak memerlukan partai, parlemen, anggota parlemen, dan proses pemilihan legislatif. Pokok substansi masalahnya adalah pertama, apakah ada partai yang berkhidmat secara amanah pada maksud kehadirannya? Kedua, seberapa banyak anggota parlemen yang memahami makna parlare secara utuh, tidak sekadar ”representasi atau hak untuk bicara”, tetapi sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan fundamental rakyat pada daerah pemilihannya. Ketiga, adakah proses timbal balik yang diakomodasi oleh sistem pemilihan yang akuntabel di mana pemilih punya pengetahuan dan kesadaran atas siapa yang layak dipilihnya serta si calon legislator memang pihak yang punya kompetensi, ”kewarasan”, taklik pada alasan dan tujuan untuk apa dia dipilih. Kejujuran dan keberanian Hal penting lain yang diperlukan dalam berdemokrasi, apakah kita mempunyai kejujuran dan keberanian menentukan sejauh mana level demokratisasi yang kini tengah ditempuh. Ini penting dilakukan agar kita dapat menentukan langkah dan strategi untuk berupaya terus-menerus memperbaiki bahkan meningkatkan kualitas demokratisasi Indonesia. Korupsi harus dimaknai sebagaimana arti sejatinya, sesuai dengan asal katanya, corruptio, yang secara umum dimaknai sebagai suatu tindakan yang bersifat buruk, curang, busuk, dan memutar balik. Ada cukup banyak studi dan tulisan yang mengkaji demokrasi dan korupsi, tetapi sedikit sekali yang memberikan fokus pada korupsi di dalam proses demokrasi itu sendiri. Definisi minimalis mengenai demokrasi adalah suatu sistem yang dilembagakan di mana rakyat mengekspresikan preferensinya melalui pemilihan umum (Shumpeter, 1950 dalam Working Paper, Does Democracy Reduce Corruption?, Ivar Kolstad Arne Wiig, 2011, CHR Institute). Korupsi demokrasi acap kali terjadi pada fase awal pelembagaan dan konsolidasi demokrasi. Salah satu ciri dari korupsi demokrasi adalah tindakan exclusion dari ”penguasa” atas keterlibatan publik, kepentingan, dan norma yang ada dalam masyarakat dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan. Setidaknya, ada tiga jenis korupsi yang terjadi dalam proses demokrasi di Indonesia bila menggunakan makna korupsi tersebut di atas. Pertama, korupsi di dalam partai. Partai sebagai suatu instrumen penting dalam proses demokrasi mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk menentukan kualitas demokratisasi. Tingkat kualitas koruptif dan kolusif partai dalam pemilu dapat dilihat pada tahap awal dari sejauh mana partai memiliki indikator, sistem yang transparan dan akuntabel dalam menentukan siapa yang layak dicalonkan, di mana daerah pemilihannya, serta urutan peringkat nomor urut calon. Untuk itu, partai dinyatakan tidak korupsi bilamana penguasa, elite partai, dan penggenggam otoritas penentu daftar calon dan daerah pemilihan mempunyai sistem, kesadaran, dan kemampuan membebaskan dirinya dari sikap dan perilaku nepotistik, kolusif, favoritisme, dan politik uang di dalam menentukan calon seperti disebut di atas. Bila hal itu tidak dilakukan, penguasa partai sesungguhnya telah secara sengaja membajak proses demokrasi di dalam sistem dan tubuh partainya sendiri. Kedua, korupsi dalam penyelenggaraan pemilu. Sistem proporsional terbuka dipakai sebagai sistem pemilihan legislatif di Indonesia. Sistem ini, faktanya, menyebabkan biaya politik menjadi tinggi dan kompetisi sangat terbuka, tetapi tidak disertai dengan mekanisme kontrol yang kuat dan ketat atas kontestasi sehingga dapat menyebabkan para calon dari satu partai dalam suatu daerah pemilihan melakukan apa saja untuk memenangkan dirinya. Ketika suatu sistem sudah diketahui kelemahannya bahkan akibat yang ditimbulkannya, tetapi tetap terus dibiarkan dan secara sengaja ”dipelihara” keberlanjutannya karena menguntungkan kepentingan tertentu yang justru merugikan kepentingan kemaslahatan publik, sesungguhnya kita telah sengaja dan bersama-sama melakukan tindak keburukan dan kecurangan. Semoga saja akal sehat dan kesadaran untuk membangun sistem pemilu yang lebih baik segera dilakukan karena bila tidak, sesungguhnya, demokrasi telah dikorupsi. Lebih-lebih bila sistem pemilihan sebagai instrumen demokrasi telah secara sadar dan sengaja dibuat ternyata tidak menghasilkan kualitas outcome yang menghasilkan kemaslahatan bagi proses demokrasi itu sendiri. Oleh
[keluarga-islam] (Taushiyah of the Day) Pernyataan Ketum PBNU Terkait Pilpres 2014
Pernyataan Ketum PBNU Terkait Pilpres 2014 Senin, 02/06/2014 18:00 NU merupakan jam'iyyah diniyyah ijtima'iyyah, organisasi masyarakat keagamaan. Sejak awal didirikan oleh para Kyai, NU mengemban tugas besar menjaga, merawat, dan mengembangkan ajaran Islam ala Ahlissunnah wal Jama'ah di bumi Nusantara. Karenanya sudah teramat jelas bahwa NU tidak bertujuan meraih kekuasaan politik. Kalaupun harus menyebut istilah politik, maka politik NU adalah politik kebangsaan dan politik kerakyatan. NU menunjukkan bahwa jalan menuju kemaslahatan individual dan kolektif terbentang begitu banyak dan luas. Sementara kekuasaan politik praktis hanya sebagian saja dari berbagai jalan yang ada. Hingga sekarang dan kelak, NU secara tegas dan teguh memegang komitmen terhadap Khittah 1926 ini. Salah satu pelajaran penting dari Khittah 1926 ialah NU keluar dari batas-batas partai politik. NU meluaskan pandangan dan pengertian terhadap politik. Perluasan pandangan itu beranjak dari sebatas tukar guling kekuasaan meluas menjadi perjuangan kemaslahatan. Sejak mengemban amanah Ketua Umum PBNU, saya dengan sadar dan sengaja berusaha meneruskan komitmen Khittah 1926. NU bukan bagian dari partai politik apapun. Bukan bagian dari PDIP, GOLKAR, PD, GERINDRA, PKB, PPP, dan seterusnya. Bagi saya, Karena NU jauh lebih besar dari partai, justru di partai-partai itulah tersebar kader-kader NU. Indonesia pasca-reformasi yang antara lain ditandai dengan semangat desentralisasi atau otonomi daerah dibajak oleh penumpang gelap demokrasi. Pembajakan demokrasi di era otonomi itu membuat kekuasaan politik tersebar secara luas dan menyeret masyarakat sipil dalam godaan dan iming-iming duniawi yang tidak mudah dikendalikan. Dalam pusaran semacam itu, unsur-unsur dalam NU kerap diseret-seret untuk terlibat dalam arus kekuasaan politik praktis. Dari level nasional hingga daerah, kecenderungan ini terjadi secara sporadis. Kita tahu bahwa jumlah Nahdliyin, merujuk sejumlah survei akademik, survey pemerintah, dan survey intelijen, memang besar sekali secara demografis. Tidak heran jika Agenda semacam pemilihan kepala daerah, seringkali membuat Nahdliyyin dihitung sebatas sebagai penyumbang suara. Padahal, ini yang kerap dilupakan, besarnya jumlah warga Nahdliyyin merupakan akibat dari perjuangan keaswajaan yang berangkat dari kesadaran, bukan semata akibat dari politik praktis yang berangkat dari hasrat kekuasaan. Hari-hari ini, kita menyaksikan, proses menuju Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 begitu menyita perhatian. Sulit dipungkiri, NU kembali diseret-seret dalam proses tersebut. NU sebagai organisasi tidak layak diperalat untuk menjadi sekadar tim sukses. Yang didukung NU bukan sekadar kandidat, melainkan proses penyelenggaran pemilihan yang jujur, adil, dan bermartabat. Sikap PBNU jelas dan tegas, tidak berpolitik praktis. Tak satupun yang akan mendapat stempel NU. Kalaupun ada pihak-pihak yang membawa-bawa NU untuk dijadikan komoditas politik, sudah pasti itu tidak lebih dari sekadar klaim. Saya menghimbau warga NU untuk memilih pemimpin yang mampu menjadi solusi bagi Indonesia. Warga NU harus menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Tanggung jawab itu terus berlangsung hingga setidaknya lima tahun mendatang. Baik buruknya bangsa ini, ada di tangan kita sendiri. Karena pemilihan presiden hanya merupakan satu tahap saja dari rangkaian pembangunan Indonesia, jauh lebih penting bagi PBNU untuk mengawal dan mengawasi pemerintahan terpilih. Saya akan berdiri di depan dan pasang badan jika presiden dan wakil presiden terpilih nanti tidak bekerja untuk kedaulatan rakyat. Jadi, tidak hanya 9 Juli yang penting, jauh lebih penting adalah hari-hari panjang sesudahnya. Jakarta, 1 Juni 2014 DR KH Said Aqil Siroj, MA Ketua Umum PBNU -- http://harian-oftheday.blogspot.com/ ...menyembah yang maha esa, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, mengasihi sesama...
[keluarga-islam] Hashim Djojohadikusumo Pernah Keluhkan PK* di Forum Usindo, AS.
Hashim Pernah Keluhkan PKS di Forum Usindo Senin, 02 Juni 2014 | 11:24 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Hashim Djojohadikusumo http://www.tempo.co/topik/tokoh/532/Hashim-Djojohadikusumo mengatakan kader Partai Keadilan Sejahtera menguasai jabatan di Kementerian Pertanian. Dia menilai kehadiran kader PKS di kementerian tersebut membuat sejumlah pegawai negeri beragama Kristen tergusur dari posisinya. Pernyataan ini disampaikannya saat berpidato dalam acara The United States-Indonesia Society Washington Special Open Forum Luncheon yang diadakan di Washington, DC, pada 17 Juli 2013. (Lihat videonya di sini http://www.youtube.com/watch?v=7swqWdORQGU). Sebanyak 73 pegawai pemerintah yang beragama Kristen di Kementerian Pertanian dipecat dalam sembilan tahun terakhir dan tidak diganti. Hingga saat ini tidak ada satu pun pegawai pemerintah yang beragama Kristen di kementerian tersebut, kata Hashim. (Baca: Prabowo Ditolak Masuk AS, Hashim: Tak Cuma Prabowo) Pidato Hashim tersebut direkam dalam format video dan diunggah ke YouTube. Video yang berjudul Hashim Djojohadikusumo Memaparkan Visi Partai Gerindra di USINDO Open Forum Luncheon itu diunggah seorang pengguna YouTube bernama Dwiko Sulistyo, Ahad, 1 Juni 2014. Hingga Selasa, video tersebut sudah ditonton 53 orang. (Baca: Topang Prabowo, Kekayaan Hashim Terus Melorot) Pada kesempatan itu, Hashim juga meyakinkan peserta pertemuan ihwal Prabowo yang sangat pro-Amerika. Dia menjamin Amerika akan menjadi mitra spesial Gerindra. Hampir setahun setelah pidato tersebut, Gerindra justru bersahabat dengan PKS. Gerindra dan PKS membentuk koalisi yang berisi enam partai. Koalisi yang mengusung Prabowo Subianto--kakak Hashim--sebagai calon presiden itu akan melawan calon presiden Joko Widodo alias Jokowi yang diusung koalisi pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam dua periode pemerintahan terakhir, PKS mendudukkan dua kadernya sebagai Menteri Pertanian. Dua kader tersebut adalah Suswono dan Anton Apriyantono. Nama Suswono sempat terseret dalam pusaran kasus suap kuota impor daging sapi. Adapun Anton Apriyantono sempat masuk diskusi diplomat Amerika Serikat pada 2006 karena dianggap banyak menendang direktur jenderal di Kementerian Pertanian. MONIKA PUSPASARI Sumber: http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/02/269581772/Hashim-Pernah-Keluhkan-PKS-di-Forum-Usindo -- http://harian-oftheday.blogspot.com/ ...menyembah yang maha esa, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, mengasihi sesama...
Re: [keluarga-islam] (Taushiyah of the Day) Pernyataan Ketum PBNU Terkait Pilpres 2014
Pernyataan yang NORMATIF aja, beda dilapangan On Tuesday, June 3, 2014 8:17 AM, Ananto pratikno.ana...@gmail.com [keluarga-islam] keluarga-islam@yahoogroups.com wrote: Pernyataan Ketum PBNU Terkait Pilpres 2014 Senin, 02/06/2014 18:00 NU merupakan jam'iyyah diniyyah ijtima'iyyah, organisasi masyarakat keagamaan. Sejak awal didirikan oleh para Kyai, NU mengemban tugas besar menjaga, merawat, dan mengembangkan ajaran Islam ala Ahlissunnah wal Jama'ah di bumi Nusantara. Karenanya sudah teramat jelas bahwa NU tidak bertujuan meraih kekuasaan politik. Kalaupun harus menyebut istilah politik, maka politik NU adalah politik kebangsaan dan politik kerakyatan. NU menunjukkan bahwa jalan menuju kemaslahatan individual dan kolektif terbentang begitu banyak dan luas. Sementara kekuasaan politik praktis hanya sebagian saja dari berbagai jalan yang ada. Hingga sekarang dan kelak, NU secara tegas dan teguh memegang komitmen terhadap Khittah 1926 ini. Salah satu pelajaran penting dari Khittah 1926 ialah NU keluar dari batas-batas partai politik. NU meluaskan pandangan dan pengertian terhadap politik. Perluasan pandangan itu beranjak dari sebatas tukar guling kekuasaan meluas menjadi perjuangan kemaslahatan. Sejak mengemban amanah Ketua Umum PBNU, saya dengan sadar dan sengaja berusaha meneruskan komitmen Khittah 1926. NU bukan bagian dari partai politik apapun. Bukan bagian dari PDIP, GOLKAR, PD, GERINDRA, PKB, PPP, dan seterusnya. Bagi saya, Karena NU jauh lebih besar dari partai, justru di partai-partai itulah tersebar kader-kader NU. Indonesia pasca-reformasi yang antara lain ditandai dengan semangat desentralisasi atau otonomi daerah dibajak oleh penumpang gelap demokrasi. Pembajakan demokrasi di era otonomi itu membuat kekuasaan politik tersebar secara luas dan menyeret masyarakat sipil dalam godaan dan iming-iming duniawi yang tidak mudah dikendalikan. Dalam pusaran semacam itu, unsur-unsur dalam NU kerap diseret-seret untuk terlibat dalam arus kekuasaan politik praktis. Dari level nasional hingga daerah, kecenderungan ini terjadi secara sporadis. Kita tahu bahwa jumlah Nahdliyin, merujuk sejumlah survei akademik, survey pemerintah, dan survey intelijen, memang besar sekali secara demografis. Tidak heran jika Agenda semacam pemilihan kepala daerah, seringkali membuat Nahdliyyin dihitung sebatas sebagai penyumbang suara. Padahal, ini yang kerap dilupakan, besarnya jumlah warga Nahdliyyin merupakan akibat dari perjuangan keaswajaan yang berangkat dari kesadaran, bukan semata akibat dari politik praktis yang berangkat dari hasrat kekuasaan. Hari-hari ini, kita menyaksikan, proses menuju Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 begitu menyita perhatian. Sulit dipungkiri, NU kembali diseret-seret dalam proses tersebut. NU sebagai organisasi tidak layak diperalat untuk menjadi sekadar tim sukses. Yang didukung NU bukan sekadar kandidat, melainkan proses penyelenggaran pemilihan yang jujur, adil, dan bermartabat. Sikap PBNU jelas dan tegas, tidak berpolitik praktis. Tak satupun yang akan mendapat stempel NU. Kalaupun ada pihak-pihak yang membawa-bawa NU untuk dijadikan komoditas politik, sudah pasti itu tidak lebih dari sekadar klaim. Saya menghimbau warga NU untuk memilih pemimpin yang mampu menjadi solusi bagi Indonesia. Warga NU harus menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Tanggung jawab itu terus berlangsung hingga setidaknya lima tahun mendatang. Baik buruknya bangsa ini, ada di tangan kita sendiri. Karena pemilihan presiden hanya merupakan satu tahap saja dari rangkaian pembangunan Indonesia, jauh lebih penting bagi PBNU untuk mengawal dan mengawasi pemerintahan terpilih. Saya akan berdiri di depan dan pasang badan jika presiden dan wakil presiden terpilih nanti tidak bekerja untuk kedaulatan rakyat. Jadi, tidak hanya 9 Juli yang penting, jauh lebih penting adalah hari-hari panjang sesudahnya. Jakarta, 1 Juni 2014 DR KH Said Aqil Siroj, MA Ketua Umum PBNU -- http://harian-oftheday.blogspot.com/ ...menyembah yang maha esa, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, mengasihi sesama...
RE: [keluarga-islam] (Ngaji of the Day) Tradisi Jamuan di Majelis Tahlil
Nah tugas kita sekarang…apalagi yang jadi pak RT/RW, Imam masjid Atau orang yang mengerti Ilmu Agama..atau orang yng punya kuasa Kalo ada yang meninggal dilingkungan kita, jangan dibebani keluarganya Kumpulkan tetangga dan Jelaskan kepada mereka yang belum mengerti Bahwa kitalah yang berkewajiban menyediakan makanan untuk Tahlilan Bukan pihak yang berduka… Salam Andrian From: keluarga-islam@yahoogroups.com [mailto:keluarga-islam@yahoogroups.com] Sent: Wednesday, May 14, 2014 8:46 AM To: keluarga-islam; mencintai-islam Subject: [keluarga-islam] (Ngaji of the Day) Tradisi Jamuan di Majelis Tahlil Tradisi Jamuan di Majelis Tahlil Penulis: M. Masyhuri Mochtar Di tengah masyarakat kita, selain ada tradisi pembacaan tahlil setelah kematian ada penjamuan dari pihak keluarga duka yang diberikan kepada para jamaah. Pada biasanya, penjamuan ini dengan menu ala kadarnya, seperti teh, kopi atau makanan ringan lainnya. Meskipun ada pula yang terlihat mewah manakala tahlilan yang diadakan oleh keluarga yang mampu secara ekonomi. Dalam sebuah Hadis disebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk membuatkan makanan untuk keluarga Jakfar bin Abi Thalib karena mereka sibuk mengurusi jenazah Jakfar yang terbunuh di perang Muktah. Artinya, yang disunnahkan untuk memberi makanan dalah orang-orang yang tidak berduka, bukan orang yang berduka. Nah, di sinilah akar masalahnya ketika terbalik, justru yang berduka memberi makanan. Tujuan menyediakan makanan oleh keluarga duka ini ada dua kemungkinan; untuk mengundang orang agar bertakziah atau dengan suka rela memberi makanan terhadap mereka yang memang berniatan takziah. Dua tujuan ini tentu berbeda hukumnya; jika saat menyediakan makanan bertujuan agar orang orang bertakziah maka hukumnya makruh; jika menyuguhi orangorang yang bertakziah dengan niatan sedekah, apa lagi ada niatan untuk menghadiahkan pahala sedekah untuk yang meninggal, tentu hukumnya lain. Syekh Abu Bakr Syaththa dalam kitab I’anah-nya mengatakan demikian, “Apa yang dibiasakan berupa penyediaan makanan oleh keluarga duka untuk mengundang orang-orang untuk mendatanginya, adalah bid’ah yang makruh sebagaimana mendatanginya mereka untuk hal itu. Sebab, ada Hadis sahih dari Jarir: “Kami menganggap pekumpulan di rumah duka dan membuat makanan setelah pemakaman adalah bagian dari ratapan.” Menjelaskan perkataan ibn Jarir di atas, ash-Shan’ani dalam Subulus-Salam-nya mengatakan demikian, “Yang dimaksud dari Hadis sahabat Jarir ini adalah pembuatan makanan oleh keluarga duka untuk orang yang memakamkan di Antara mereka (pentakziah) dan dia hadir di tengah-tengah mereka sebagaimana kebiasaan di suatu daerah. Adapun bermurah hati pada mereka dengan membawa makanan maka tidaklah mengapa.” Juga menurut ash-Shan’ani, malasan mengapa pembuatan makanan bagi mereka tidak diinginkan karena di antara hal yang dilarang oleh Rasulullah adalah ‘al-Uqr; menyembelih hewan di atas kuburan setelah pemakaman. Rasulullah bersabda, “Tidak ada penyembelihan hewan di atas kuburan (‘Uqra) dalam Islam” (H.R. Imam Ahmad dan Abu Dawud). Al-Khaththabi menceritakan, di antara kebiasaan orang-orang Jahiliyah dulu adalah menyembelih unta di atas kuburan orang yang dermawan di antara mereka dan berkata, “Kami membalas atas apa yang ia telah lakukan, karena ia telah menyembelih unta di masa hidupnya dan memberi makan tamu-tamunya, dan kami menyembelih unta di atas kuburnya sampai hewan-hewan dan burung memakannya. Dengan begitu, ia tetap memberi makan setelah ia meninggal, sama seperti di masa hidupnya.” Sebab itulah, Rasulullah melarang praktik semacam itu. Dari ulasan ini dapat disimpulkan bahwa pembuatan makanan oleh keluarga mayyit tidaklah dilarang, paling banter berhukum makruh jika dengan alasan seperti di atas, apa lagi ada niatan untuk menghadiahkan pahala sedekahnya untuk si mayyit tentu akan lebih bermanfaat dan boleh. Hanya saja yang perlu diperhatikan saat akan mengadakan selamatan seperti tahlilan, pembiayaan tidak boleh diambilkan dari harta warisan yang belum dibagi sesuai dengan hukum Islam. Apalagi, di Antara salah satu ahli waris terdapat anak yang masih belum baligh, atau yang tidak normal akalnya. Sebab, di dalam harta tersebut masih terdapat hak orang yang tidak dianggap tasharruf-nya (pembelanjaannya). Hal tersebut apabila yang meninggal tidak berwasiat agar ia diselamati menggunakan hartanya. Jika demikian, biaya tahlilan dapat diambil dari harta peninggalannya, walaupun terdapat anak yang masih belum baligh atau tidak normal akalnya, dengan syarat, biaya yang dikeluarkan tidak melebihi sepertiga dari keseluruhan harta warisan. Juga dalam lingkup membuat makanan bagi pen-takziah ini, dalam sebuah Hadis diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah bersama sahabat Anshar keluar ke pemakamanan seseorang. Beliau mengatakan kepada para penggali kuburan: “Perlebar di bagian dua kaki, perlebar
