AMM Ajak Masyarakat Adukan Usaha Gagalkan Perdamaian
Reporter: AK-39 - Aceh Utara, 2005-09-06 13:56:23
Aceh Utara, acehkita. Para Kepala Desa khawatir menjadi korban kegagalan
Aceh Monitoring Mission (AMM) mengawasi pelaksanaan perjanjian damai.
Pasalnya, hubungan baik yang dilakukan aparat desa dengan GAM saat damai,
dikhawatirkan menjadi alasan aparat keamanan menggebuk aparat pemerintahan
desa.
Kekhawatiran ini diungkapkan Aiyub, Kepala Desa Pantee Burak, Aceh Utara.
Aiyub yang mengikuti program sosialisasi di Muara Batu, mengatakan
reintegrasi bekas GAM di lingkungan desa sejauh ini berjalan dengan baik.
Hal ini, yang menurutnya, menjadi ancaman bagi masyarakat.
"Apabila damai ini gagal, maka pihak kita masyarakat khususnya kepala desa,
pasti akan jadi bulan-bulanan dari pihak aparat keamanan, karena pada saat
damai kita baik dengan GAM," terang Aiyub yang trauma dengan kegagalan
perdamaian di Aceh.
Menanggapi hal ini, tim pendahulu pemantauan atau Initial Monitoring
Presence (IMP) mengatakan AMM nantinya akan bertindak tegas jika terjadi
gangguan keamanan bagi penduduk lokal saat proses damai berlangsung. Seperti
yang diutarakan Camat Muara Batu, Abu Bakar, AMM dan kepolisian menjadi
lembaga yang bertanggung jawab mengawal keamanan proses damai.
"Apabila terjadi kriminal dan intimidasi terhadap masyarakat, oleh sebagian
orang yang tidak bertanggung jawab dengan proses perdamaian ini, maka
masyarakat bisa melapor ke tim AMM dan pihak polisi. Dan pihak polisi
khususnya harus bertanggung jawab penuh terhadap pengusutan kasus yang ada
nantinya," jelas Abu Bakar menirukan janji dua anggota IMP, Jorma
Gardemeisteye dari Firlandia dan Euegene dari Belanda, saat berkunjung ke
Muara Batu, Senin (5/9).
Sementara itu, menyangkut penyerahan senjata GAM, IMP mengatakan nantinya
AMM mengandalkan peran pemerintah tingkat II saat penyerahan senjata. AMM
meminta bupati berperan aktif mengawasi penyerahan senjata bekas anggota
GAM.
Menurut Abu Bakar, camat telah meminta ikut serta mengawasi proses
penyererahan senjata. Namun, hal itu tidak dapat dipenuhi AMM, alasannya
karena tanggung jawab ada di pemerintahan tingkat II.
"Waktu pihak muspida minta ikut dalam pengawasan, mereka (AMM-red) menolak,
sebab sudah ada dari pihak pemerintah daerah tingkat dua yang ditunjuk
langsung oleh Bupati setempat," jelasnya.
Selebihnya, sosialisasi IMP di Muara Batu yang berlangsung tertutup Senin
kemarin, hanya menanyakan kondisi masyarakat pasca MoU. Dan diakui aparatur
pemerintahan setempat, bahwa kondisi berangsur kondusif. [raka]
_____
<http://promos.hotbar.com/promos/promodll.dll?RunPromo&El=&SG=&RAND=9508&par
tner=fastutility> Block Spam Emails - Click here!
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/TXWolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Ajaklah teman dan saudara anda bergabung ke milis Media Dakwah.
Kirim email ke: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/media-dakwah/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
