Islam adalah ajaran yang komprehensif yang mengakui hak individu dan hak
kolektif masyarakat secara bersamaan. Sistem Ekonomi Syariah mengakui adanya
perbedaan pendapatan (penghasilan) dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat
bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang dengan syarat bahwa
perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan
keterampilan, insiatif, usaha, dan resiko. Namun perbedaan itu tidak boleh
menimbulkan kesenjangan yang terlalu dalam antara yang kaya dengan yang miskin
sebab kesenjangan yang terlalu dalam tersebut tidak sesuai dengan syariah Islam
yang menekankan sumber-sumber daya bukan saja karunia Allah, melainkan juga
merupakan suatu amanah. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk
mengkonsentrasikan sumber-sumber daya di tangan segelintir orang.
Kurangnya program yang efektif untuk mereduksi kesenjangan sosial yang terjadi
selama ini, jika tidak diantisipasi, maka akan mengakibatkan kehancuran umat
yang lebih parah. Syariah Islam sangat menekankan adanya suatu distribusi
kekayaan dan pendapatan yang merata sebagaimana yang tercantum dalam Al Quran
Surah Al Hasyr ayat 7. Salah satu cara yang dituntut oleh Syariah Islam atas
kewajiban kolektif perekonomian umat Islam adalah "lembaga zakat". Secara
teknik, zakat adalah kewajiban financial seorang muslim untuk membayar sebagian
kekayaan bersihnya atau hasil usahanya apabila kekayaan yang dimilikinya telah
melebihi nishab (kadar tertentu yang telah ditetapkan).
Zakat merupakan refleksi tekad untuk mensucikan masyarakat dari penyakit
kemiskinan, harta benda orang kaya, dan pelanggaran terhadap ajaran-ajaran
Islam yang terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan pokok bagi setiap orang
tanpa membedakan suku, ras, dan kelompok. Zakat merupakan komitmen seorang
Muslim dalam bidang soio-ekonomi yang tidak terhindarkan untuk memenuhi
kebutuhan pokok bagi semua orang, tanpa harus meletakkan beban pada kas negara
semata, seperti yang dilakukan oleh sistem sosialisme dan negara kesejahteraan
modern.
Dalam kenyataan yang terjadi saat ini di Indonesia, zakat yang diterima oleh
Badan atau Lembaga Amil Zakat tidak signifikan dengan jumlah penduduk muslim
yang ada. Kecilnya penerimaan zakat oleh Amil Zakat bukan hanya disebabkan
oleh rendahnya pengetahuan agama masyarakat, tetapi juga disebabkan oleh
rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Hal itu
mengakibatkan masyarakat condong menyalurkan zakat secara langsung kepada
orang, yang menurut mereka, berhak menerimanya. Sehingga tujuan dari zakat
sebagai dana pengembangan ekonomi tidak terwujud, tetapi tidak lebih hanya
sebagai dana sumbangan konsumtif yang sifatnya sangat temporer. Sebagai contoh
adalah pemberian zakat di bulan Ramadhan yang digunakan sebagai pemenuhan
kebutuhan konsumsi si miskin di hari Raya, dan setelah hari Raya mereka kembali
tidak tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.
Pembagian dana zakat, sebenarnya, harus memberikan keutamaan dengan tujuan
yang memungkinkan si miskin dapat menjalankan usaha sehingga mampu berdikari,
sebab merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk dapat menghidupi
dirinya. Ajaran Islam sangat melarang seseorang menjadi pengemis untuk
menghidupi dirinya. Dengan demikian dana zakat, juga infaq & sadaqah, hanya
dapat menjadi suplemen pendapatan permanen bagi orang-orang yang benar-benar
tidak dapat menghidupi dirinya lewat usahanya sendiri karena ia seorang yang
menderita cacat seumur hidup atau telah uzur. Sedangkan bagi yang lain, dana
tersebut harus digunakan sebagai bantuan keringanan temporer disamping
sumber-sumber daya esensial untuk memperoleh pelatihan, peralatan, dan materi
sehingga memungkinkan mereka mendapatkan penghasilan yang mencukupi.
Dengan demikian, penggunaan dana zakat secara profesional akan memungkinkan si
miskin berdikari dalam sebuah lingkungan sosio-ekonomi yang menggalakkan
industri kecil-mikro dan kemudian akan berdampak mengurangi pengangguran,
kemiskinan, dan kesenjangan sosial-ekonomi.
Zakat, sebenarnya, bukan monopoli ajaran Islam karena instrumen sejenis juga
ditemui dalam ajaran lain. Dalam ajaran Hindu disebut "datria datrium", ajaran
Budha menyebut "sutta nipata", sedangkan ajaran Kristiani mengenal "tithe" yang
didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan seseorang yang ditentukan oleh
hukum untuk dibayar kepada gereja bagi pemeliharaan kelembagaan, dukungan untuk
pendeta, promosi kegiatannya, dan membantu orang miskin. Dalam kenyataan di
lapangan, "tithe" lebih berhasil dibandingkan "zakat", padahal kewajiban
"tithe" adalah 10%, sedangkan "zakat" hanya 2,5%.
Menurut ajaran Islam, pembayaran zakat bukan merupakan suatu bentuk kepemihakan
kepada si miskin. Karena, si kaya bukanlah pemilik riil kekayaan tersebut.
Mereka hanya pembawa amanah sebagaimana yang dikemukakan dalam Surah Al Hadiid
ayat 7. Si kaya harus membelanjakan hartanya menurut persyaratan amanah dan
yang paling penting salah satunya adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin.
Diharapkan setiap Muslim yang sadar akan kewajiban agamanya, selalu bersedia
membayar zakat, jika ia bertindak secara rasional untuk menjamin kepentingan
jangka pendek dan jangka panjangnya, mencari keridhoan Allah SWT dalam
kekayaannya di dunia dan akhirat.
Menurut Umer Chapra, zakat mempunyai dampak positif dalam meningkatkan
ketersediaan dana bagi investasi sebab pembayaran zakat pada kekayaan dan harta
yang tersimpan akan mendorong para pembayar zakat untuk mencari pendapatan dari
kekayaan mereka, sehingga mampu membayar zakat tanpa mengurangi kekayaannya.
Dengan demikian, dalam sebuah masyarakat yang nilai-nilai Islam-nya telah
terinternalisasi, simpanan emas dan perak serta kekayaan yang tidak produktif
cenderung akan berkurang, sehingga meningkatkan investasi dan menimbulkan
kemakmuran yang lebih besar.
Penulis: MERZA GAMAL (Pemerhati Sosial Ekonomi Syariah)
---------------------------------
Looking for earth-friendly autos?
Browse Top Cars by "Green Rating" at Yahoo! Autos' Green Center.
[Non-text portions of this message have been removed]
