[mediacare] Tolong CP Band Cokelat
Teman2 yang tau cp band cokelat tolong dibagi infonya ya, ada cungkilan musik mereka yang saya jadikan sound track di film cakap2 orang sumut. Untuk itu , saya butuh ijin mereka agar film tersebut bisa lancar untuk persyaratan di Festival film dokumeter. Trims Onny Kresnawan Eksekutif Producer SoI File Documentary - Looking for a deal? Find great prices on flights and hotels with Yahoo! FareChase.
[mediacare] Pilkada Agara
CONSORTIUM NGO NORTH SUMATERA: Alasan Keamanan Mengada-ada Menyikapi proses pilkada Aceh Tenggara yang tertunda-tunda, Consortium NGO North Sumatera menilai bahwa ada rekayasa dari kelompok kepentingan tertentu sehingga KIP Aceh Tenggara terlambat untuk menyelesaikan tugasnya. Bahkan alasan keamanan yang tidak kondusif dari Kapolres Agara terkesan mengada-ada. Menurut Direktur Consortium NGO North Sumatera R. Hendy Handoyoko, proses penghentian Rapat Pleno KIP Aceh Tenggara terkesan dipaksakan. Yang mana hal ini dapat dilihat dari kondisi dilapangan saat Kapolres Aceh Tenggara meminta KIP Aceh Tenggara untuk menghentikan Rapat Plenonya. Permintaan Kapolres Kepada KIP Aceh Tenggara agar menghentikan Rapat Plenonya karena situasi keamanan yang tidak kondusif akibat adanya aksi unjuk rasa dari 30 orang yang menuntut Penghentian Penghitungan Suara, sementara sehari sebelumnya juga ada unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar dan tuntutan yang sama, Kapolres Agara tidak meminta KIP Aceh Tenggara untuk menghentikan Rapat Plenonya. alasan tersebut terkesan mengada-ada. Sangat tidak logis jika Kapolres mengatakan situasi keamanan tidak kondusif hanya karena demo puluhan orang. Anehnya, informasi situasi keamanan di dapat dari KIP NAD yang tidak punya kredibilitas sebagai lembaga keamanan. Ada apa dengan KIP NAD dan Kepolisian? tanya Tungul. Lebih lanjut Tunggul C.E. Butar butar menyatakan bahwa secara HAM, penghetian Rapat Pleno KIP Aceh Tenggara sudah menunjukkan adanya Diskriminasi. Karena penghentian tersebut sudah mengabaikan Hak-Hak dari Warga masyarakat yang menginginkan agar KIP Aceh Tenggara meneruskan Rekapitulasi dan Perhitungan serta mengumumkan perolehan suara para Kandidat. Mantan aktivis mahasiswa 98 ini, sangat sepakat dengan pernyataan Gubernur NAD yang mengatakan bahwa Kekisruhan Pilkada Aceh Tenggara harus diselesaikan secara bermartabat. Namun Tunggul menyampaikan bahwa bermartabat yang dimaksudkan adalah dengan menegakkan keadilan, kejujuran dan demokrasi diatas segalanya. Demikian juga halnya, Tunggul juga sependapat dengan Kapolda NAD yang menyatakan di media massa bahwa Pilkada di Agara cukup menyedihkan. memang sewajarnya jika Kapolda NAD malu dan sedih melihat tersendatnya Pilkada di Agara, terlebih-lebih Pak Kapolda harus malu dan sedih jika melihat aparatnya tidak mampu mengatasi keamanan untuk mewujudkan keberlangsungan Pilkada ujar Tungul. Menyikapi Aksi Demo yang dilakukan oleh ribuan Warga Aceh Tenggara pada hari rabu (11/4) yang menginginkan agar KIP Aceh Tenggara melanjutkan Rekapitulasi dan Perhitungan Suara Hasil Pilkada Aceh Tenggara, Herry Rosiyadi (Koordinator Tim Pemantau dari Consortium NGO North Sumatera) menyatakan bahwa hal tersebut merupakan akumulasi dari mandeknya proses Demokrasi yang berjalan di Aceh Tenggara. Rakyat sudah jenuh menunggu dan kejenuhan itu mereka salurkan dengan melakukan demo untuk menyampaikan aspirasinya ke Lembaga-lembaga yang terkait melalui demo ke Kantor DPR Kabupaten Aceh Tenggara kata Tunggul. Oleh karenanya sangat diharapkan kesigapan dari Lembaga-lembaga tersebut untuk menyahuti aspirasi dari warga Aceh Tenggara, sebab aspirasi yang disampaikan oleh warga tersebut merupakan kepedulian mereka terhadap pembangunan demokrasi di Aceh Tenggara. Untuk itu Menurut Herry Rosiyadi, Konsortium NGO North Sumatra sangat mendukung hasil temu pendapat KIP Agara, Panwaslih Agara dan Muspida Plus yang menyepakati akan tetap melanjutkan sidang pleno rekapiltulasi. semakincepat rekapitulasi dilaksanakan maka semakin cepat proses demokrasi berjalan di Aceh Tenggara tegas Tunggul.
[mediacare] Kabar dari Aceh
Konsortium NGO North Sumatera : Bentrokan Aparat dengan Massa Upaya Menghancurkan Proses Demokrasi di Aceh Tenggara Pengerahan massa hingga bentrokan yang terjadi antara pendukung salah satu kandidat dengan Kepolisian Aceh Tenggara merupakan upaya segelintir oknum tidak bertanggungjawab untuk memancing kerusuhan agar proses penghitungan suara ulang kacau dan tidak menginginkan demokrasi berjalan baik di Aceh Tenggara. Demikian siaran pers Consortium NGO North Sumatera yang disampaikan Field Officer Tunggul CE. Butar butar dan didampingi Koordinator Tim Relawan Herry Rosiyadi kepada pers di Kutacane Minggu (25/3). cara-cara tidak simpatik massa pendukung salah satu kandidat mulai kelihatan sejak hari ke dua penghitungan suara ulang dilaksanakan. Kami menganalisa, kondisi tersebut sengaja diciptakan untuk memberi dampak chaos sehingga penghitungan suara dibatalkan kata Tunggul menyesalkan. Menurut Tunggul C.E. Butar butar, sebenarnya tidak ada larangan untuk melakukan demonstrasi, namun kalau memaksakan kehendak pribadi atau golongan tentunya sudah melanggar Demokrasi. Untuk itu, mereka mendukung aparat kepolisian untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapa saja pihak yang ingin meng-kacaukan pelaksanaan penghitungan ulang yang telah dilakukan sesuai mekanisme. Pengamatan di lapangan oleh Konsortium NGO North Sumatera menyakini, bahwa aspirasi para demonstran sebenarnya sudah ditanggapi, baik oleh Kepolisian maupun Panwaslih dan KIP Aceh Tenggara. Panitia Penghitungan Ulang bahkan mempersilahkan kepada demontrans untuk menuntut apabila kebijakan yang mereka jalankan menyimpang dari koridor hukum. Namun, pihak demontrans tetap saja memaksakan kehendak untuk meminta Panwaslih membatalkan penghitungan ulang. KIP Aceh Tenggara dalam menampung aspirasi yang disampaikan oleh para demonstran sangat akomodatif, hal ini dapat dilihat dari kesediaan KIP Aceh Tenggara untuk bertemu dengan perwakilan para demonstran, dan kepada perwakilan para demonstran juga telah disarankan oleh KIP Aceh Tenggara untuk mengadu kepada instansi hukum jika mereka melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang jelas Herry Rosiyadi. Lebih lanjut Herry Rosiyadi menyampaikan, bahwa ada hal yang aneh antara perhitungan suara yang dilakukan oleh KIP Aceh Tenggara dengan demonstrasi yang dilakukan oleh massa. penghitungan yang dilakukan oleh KIP Aceh Tenggara sebenarnya berjalan dengan baik, Namun ada pihak tertentu yang berupaya menciptakan dampak ricuh dengan pengerahan massa dari luar gedung dan menuntut agar proses penghitungan dihentikan. Jika kita amati dengan cermat tidak ada relasi antara aksi massa dengan proses penghitungan, sebab sampai hari ke tiga pelaksanaan penghitungan, saksi para Calon Bupati tetap hadir dalam mengikuti proses penghitungan suara yang dilakukan oleh KIP Aceh Tenggara kata Herry Rosiyadi. Pengamatan yang dilakukan oleh Konsortium NGO North Sumatera dalam proses Penghitungan suara, KIP Aceh Tenggara juga di nilai cukup akomodatif terhadap aspirasi para saksi Kandidat Bupati. Bahkan KIP Aceh Tenggara dengan terbuka menyatakan kepada para saksi agar mencatat kejanggalan, pelanggaran yang ada dan segera menyampaikannya kepada Panwaslih. Kutacane, 24 Maret 2007 Herry Rosiyadi Koordinator Tim Consortium NGO North Sumatra
[mediacare] Penghitungan Ulang Pilkada Agara
KONSORTIUM NGO : KENDALA PENGHITUNGAN SUARA DALAM PILKADA ACEH TENGGARA AKIBAT KETIDAKSIAPAN PPK Hari Pertama Penghitungan Suara Hasil Pilkada Aceh Tenggara yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilu (KIP) di Gedung Olah Raga Kutacane berjalan dengan baik dan Demokratis. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara menampung segala aspirasi yang disampaikan oleh Saksi-saksi Kandidat Calon Bupati Aceh Tenggara dengan terbuka dan menyalurkannya sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Tim Relawan Konsortium NGO North Sumatera yang turun ke Kutacane untuk memantau Penghitungan Suara secara langsung menilai bahwa apa yang dilakukan oleh KIP Aceh Tenggara dalam menampung dan menyalurkan asprasi para saksi kandidat sudah tepat. Karena KIP Aceh Tenggara telah memberikan rasa Keadilan bagi para Kandidat. Melihat perkembangan yang terjadi pada Sidang Pleno KIP Aceh Tenggara pada saat klarifikasi, Tunggul C.E. Butar butar, Koordinator Lapangan (Field Officer) Konsorsium NGO North Sumatera menilai bahwa sebenarnya kendala perhitungan suara lebih dominan diakibatkan masalah teknis pengisian dalam lembaran Rekapitulasi hasil penghitungan yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemlihan Kecamatan (PPK). Menurut Tunggul hal tersebut terjadi akibat minimnya pelatihan tentang pengisian lembaran rekapitulasi yang didapat oleh PPK sebelumnya. Indikasi kelemahan ditingkat Sumber Daya Manusia di PPS dan PPK tersebut tampak saat Sidang Pleno memanggilan anggota PPK dari Kecamatan Lawe Sigala untuk melakukan klarifikasi, salah seorang anggota PPK mengakui bahwa kendala dalam pengisian diakibatkan minimnya pelatihan yang mereka dapatkan. Lebih lanjut Tunggul C.E. Butar butar menyatakan bahwa kendala teknis tersebut telah mengakibatkan sebuah dampak yang fatal. Dimana ada beberapa kandidat yang merasa bahwa akibat kesalahan teknis tersebut, perolehan suara mereka di TPS berbeda dengan yang disampaikan oleh PPK. Sementara itu, Koordinator Tim Konsorsium NGO Sumut di GOR Sepakat Semenep Kutacane Herry Rosiyadi mengatakan, baik pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini azas yang diusung adalah Jujur dan Adil (Jurdil), oleh karenanya Pelaksana Pemilu (baik KPU maupun KIP untuk NAD) harus melakukan segala cara yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk memberikan keadilan sehingga tidak ada yang merasa di Zholimi. Oleh karenanya Konsortium NGO North Sumatera sangat mendukung apa yang dilakukan oleh KIP Aceh Tenggara dalam memberikan keadilan bagi semua kandidat Bupati Aceh Tenggara. Intinya dalam Penghitungan yang dilakukan oleh KIP Aceh Tenggara saat ini adalah untuk memberikan keadilan bagi semua pihak. Bukan untuk memenangkan yang satu dan mengalahkan yang lain Sebab diatas semua kemenangan dan dibawah semua kekalahan ada Keadilan yang harus ditegakkan ujar Herie yang mengaku menurunkan 14 relawan Konsorsium NGO untuk memantau pemilihan suara ulang di Anggara. (rel) Kutacane, 23 Maret 2007-03-23 Dto. Herry Rosiyadi MOD: Bung Onny, lain kali cantumkan no telepon yang bisa dihubungi, entah itu lembaga atau perorangan.
[mediacare] BERBAGI INFO DARI ANGGARA
BERBAGI INFO DARI KAWAN2 NGO: Konsortium NGO North Sumatera Pantau Penghitungan Ulang Hasil Pilkada Aceh Tenggara Menyikapi Penghitungan Ulang Hasil Pilkada di Aceh Tenggara, Konsorsium NGO North Sumetera Utara menurunkan relawan sebanyak 14 orang untuk memantau proses penghitungan yang bakal dilaksanakan Jumat (23/3) di Gedung Olahraga Aceh Tenggara. Menurut Chairman Konsortium NGO North Sumatera, R. Hendy Handoyoko keterlibatan mereka dalam pemantuan, merupakan partisipasi dalam proses demokrasi yang berjalan di Aceh Tenggara. Pada intinya semua pihak menginginkan agar Pilkada di Aceh Tenggara berjalan dengan Jurdil dan untuk mengawal Proses tersebutlah kami turun ke Aceh Tenggara sebagai wujud partisipasi kami dalam mengawal Demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan amanat UUD 1945 dan Reformasi 98 tegas Hendy. Tunggul C.E. Butar butar Koordinator Lapangan (Field Officer) Konsortium NGO North Sumatera menyampaikan bahwa sebenarnya proses yang berjalan dalam proses Pilkada di Aceh Tenggara hingga saat ini sudah menunjukkan adanya perkembangan dalam Proses Demokrasi, yang mana hal ini dapat dilihat dari adanya Calon Independen dan berjalannya Pemungutan Suara. Meskipun proses Demokrasi dalam Pilkada ini agak tersendat dengan adanya pembatalan penghitungan hasil Pilkada ditingkat Kecamatan oleh KIP Aceh Tenggara namun kami melihat bahwa pembatalan tersebut masih dalam koridor Undang Undang dan Peraturan yang berlaku kata Tunggul C.E. Butar butar. Mantan Aktivis Mahasiswa 98 ini juga menambahkan bahwa penghitungan ulang secara menyeluruh yang dilakukan oleh KIP Aceh Tenggara harus dilihat dari segi positif, dimana Kebijakan KIP Aceh Tenggara untuk melakukan penghitungan ulang ini bukan untuk menggagalkan proses Demokrasi yang telah berlangsung tapi untuk menegakkan proses Demokrasi tersebut. Masyarakat akan mengetahui secara langsung hasil Pilkada di Aceh Tenggara karena Penghitungan tersebut akan dilaksanakan secara terbuka dan menyeluruh. Sebenarnya jika hal ini sukses dilakukan di Aceh Tenggara dapat menjadi contoh bagi daerah daerah lain yang ada di Indonesia. Sebab sebagaimana kita ketahui bersama dibeberapa daerah dengan kondisi geografis seperti di Aceh Tenggara ini banyak terjadi indikasi Penyimpangan, yang mana hal ini disebabkan hasil Penghitungan dari tingkat TPS untuk sampai ke Tingkat Kabupaten memakan waktu dan jarak yang memungkinkan terjadinya Penyimpangan tersebut imbuh Tunggul C.E. Butar butar. Kami dari Konsortium NGO North Sumatera bangga akan kesadaran Politik Masyarakat Aceh Tenggara, sangat jarang kita jumpai kesadaran seperti ini di daerah lain. Agar proses Demokrasi yang berjalan ini benar benar Demokratis maka untuk penghitungan ulang dan Menyeluruh yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, kami berharap agar masyarakat jangan terprovokasi (terpengaruh) untuk melakukan hal hal yang anarkhis sebab hal ini akan menjadikan Proses Demokrasi yang sedang berjalan di Aceh Tenggara ini CACAT, yang mana hal ini juga akan melukai Amanat UUD 1945 dan Reformasi 98 yang telah kita perjuangkan, tegas Tunggul C.E Butar butar. Konsortium NGO North Sumatera yakin bahwa masyarakat Aceh Tenggara tidak akan terprovokasi (terpengaruh) oleh pihak-pihak yang menginginkan proses penghitungan ulang ini tidak berjalan dengan baik. Karena hasil pengamatan yang dilakukan oleh Konsortium NGO North Sumatera, keinginan masyarakat untuk perbaikan Aceh Tenggara dengan hasil Pilkada yang Jurdil lebih dominan daripada kepentingan pribadi. Kutacane, 22 Maret 2007 Dto. (Tunggul C.E Butar-butar) - Expecting? Get great news right away with email Auto-Check. Try the Yahoo! Mail Beta.
