diambil dari situs : www.bantenlink.com
Nelayan Resah Dipungut Jutaan Rupiah Untuk Melaut
Pandeglang — Keresahan kini melanda nelayan di Banten. Pasalnya,
untuk melaut, mereka dipungut uang Rp 100.000 hingga Rp 1 juta. Bahkan surat
laik operasi (SLO)yang diterbitkan Dinas Kelautan dan Perikanan memerlukan
biaya Rp 4 juta.
Oleh : T Muharam
“Kami sedih, rezeki nelayan sudah sedikit, masih harus bayar ini-itu. Apa
mereka tidak mengerti bahwa kehidupan nelayan sekarang ini sedang suram,” kata
Bambang, nelayan di Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Rabu (20/6).
Bambang merinci, pungutan itu dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
minimal Rp 1 juta, izin dari Syahbandar minimal Rp 100.000, izin dari Pol Airud
minimal Rp 100.000 dan Pos Marinir Rp 100.000. Sedangkan biaya untuk
menguruskan surat laik operasi (SLO)yang diterbitkan Dinas Kelautan dan
Perikanan setempat memerlukan biaya Rp 4 juta. SLO itu hanya berlaku untuk 15
hari.
Jika pungutan itu tidak dipenuhi, para petugas beberapakali melakukan operasi
dan menangkap sejumlah perahu dan kapal nelayan yang dinilai tidak memenuhi
persyaratan melaut. Misalnya, dua kapal nelayan dan nakhodanya kini diamankan
di TNI AL.
Padahal saat ini, hasil tangkapan ikan nelayan semakin menurun. Sehingga
pembayaran sejumlah uang itu dinilai memberatkan para nelayan. Karena itu para
nelayan meminta agar pemerintah menetapkan pungutan yang sesuai dengan
kemampuan nelayan. “Jangan sampai jutaan, yang wajar-wajar saja,” ujarnya.
Selain pungutan, para nelayan juga mengeluhkan ketatnya peraturan untuk
mencari ikan. Apalagi akhir-akhir ini kerap terjadi penilangan kapal oleh
aparat, sekaligus penangkapan nahkoda dan anak buah kapal. “Kami ini kan hanya
nelayan biasa, jadi tidak terlalu paham aturan. Makanya jangan dipersulit
dengan adanya penilangan, dan sebagainya,” katanya.
Para nelayan meminta dua nahkoda kapal nelayan yang saat ini ditahan untuk
segera dibebaskan. “Kami tidak tahu peraturannya sekarang bagaimana. Yang jelas
SLO dari KUD itulah yang kami terima,” ujar Ardi, nelayan lainnya.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Banten, HM Siagian
mengatakan, sebenarnya tidak ada aturan untuk meminta izin dari Syahbandar, Pol
Airud, ataupun pihak lain. “Aturannya memang tidak ada. Tapi ya biasa saja,
bagi-bagi rezeki. Jadi kalau nelayan pulang, diminta ikan untuk makan. Itu kan
sukarela,” katanya.
Selain itu HNSI menilai, peraturan mengenai SLO, serta SIUP (surat izin usaha
perikanan) masih membingungkan. Menurut dia, belum saatnya SLO diberlakukan
bagi nelayan kecil yang melaut dengan menggunakan kapal berkapasitas kurang
dari 30 GT. Begitu pula dengan SIUP, yang dalam UU 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan, hanya berlaku bagi nelayan skala besar. Tapi di lapangan, nelayan
kecil juga diharuskan memiliki SIUP.
HNSI meminta pemerintah untuk menyosialisasikan UU Perikanan, sehingga tidak
ada perbedaan persepsi. Lebih jauh ia meminta pemerintah untuk mengamandemen UU
Perikanan, karena masih bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentang
Perikanan yang dibuat tahun 1985, sebelum UU 31/2004 diterbitkan. (nr)
---------------------------------
Sekarang dengan penyimpanan 1GB
http://id.mail.yahoo.com/
