Re: [mediacare] Re: Jakgung Request ke Bank Dunia Soal Soeharto etc
Pak Manneke, harkat dan martabat bangsa kita akan sangat didongkrak secara internasional kalau pemerintah, DPR dan semua law enforcement forces Indonesia akan serius, tekun dan tuntas menyelesaikan perkara besar ini. Harusnya melalui pengadilan yang transparansinya diperkuat dengan hadirnya para penijau resmi dari berbagai badan sedunia yang bersangkutan. Lucu banget sampai ada yang bilang PBB dan BD bisa memecahbelah bangsa kita, yang barangkali cuman bisa berharap-harap cemas. Kan MAnya kayak gitu. Apalagi buat demo sudah gak punya cukup gizi lagi? Manneke Budiman <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Saya suka heran kok tiap kali kita bicara tentang kritik internasional tentang pemimpin korup di negeri ini, selalu disangkut-pautkan dengan "harkat dan martabat bangsa." Betul-betul tak mampu membedakan mana individu dan mana negara, dan masih berpikir dengan gaya feudal: raja dan negara adalah tunggal. Nah, kalo Jakgung-nya aja ikut-ikutan pakai paradigma berpikir seperti ini, gimana mau menghrapakan pengusutan yang serius dan all out? manneke -Original Message- > Date: Mon Sep 24 01:22:38 PDT 2007 > From: "Merapi 08" > Subject: [mediacare] * Jakgung Request ke Bank Dunia Soal Soeharto etc > To: mediacare@yahoogroups.com > > * Jakgung Request ke Bank Dunia Soal Soeharto etc > Jawapos - Senin, 24 September 2007 > > JAKARTA - Jaksa Agung (Jakgung) Hendarman Supandji tetap optimistis > bisa melacak aset-aset negara yang diduga hasil korupsi mantan > Presiden Soeharto di luar negeri. Untuk itu, pemerintah segera > mengajukan request ke Bank Dunia untuk menelusuri aset-aset tersebut. > > "Secepatnya kita mengajukan request ke Bank Dunia. Ini agar harta > negara yang diduga ditransfer mantan Presiden Soeharto ke luar > negeri bisa segera dilacak," ujar Hendarman usai berbuka puasa di > kediaman Menkes Sabtu (22/9). Menurut dia, pemerintah mengajukan > request karena mekanismenya memang harus meminta izin ke Bank Dunia. > > Hendarman mengatakan, pelacakan aset Soeharto tersebut sangat > penting karena daftar yang dirilis The Stolen Asset Recovery (StAR) > Initiative tidak detail. Datanya sebatas asumsi bahwa sejumlah > pejabat tinggi dunia, termasuk Soeharto, menggelapkan pajak dan > mengumpulkan uang suap. > > Ketua Umum Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara (Gempita) Albert > Hasibuan mendukung upaya Kejaksaan Agung menindaklanjuti laporan > StAR Initiative. Lembaga itu dibentuk PBB dan Bank Dunia terkait > aset mantan Presiden Soeharto di sejumlah bank di luar negeri. > Sebab, isi dokumen tersebut bisa menjadi petunjuk awal terjadinya > penghimpunan uang haram semasa kepemimpinan Soeharto. > > Menurut Albert, kejaksaan harus menjadikan dokumen Bank Dunia > sebagai bahan penyelidikan. Itu terutama untuk memperkuat pembuktian > kasus perdata atas berbagai dugaan korupsi Soeharto. > > "Kasus (pidana) Soeharto memang telah dihentikan. Tetapi, sekarang > ada upaya perdata untuk mengembalikan kerugian negara. Nah, dokumen > Bank Dunia itu harus dimanfaatkan," kata Albert yang dihubungi koran > ini kemarin. > > Albert mengklaim, sebagian isi dokumen Bank Dunia, termasuk Prakarsa > PBB dalam StAR Initiative, merupakan masukan Gempita. Isinya pernah > dilaporkan ke kejaksaan di era Jaksa Agung Andi M. Ghalib. "Tetapi, > tidak berlanjut dalam proses hukum sampai ada perkembangan program > StAR Initiative," ujar Albert. Gempita, menurut Albert, memaklumi > kuatnya intervensi politis kala itu sehingga masukannya tidak > bergulir di meja hijau. > > Ditanya tentang isi pengaduan Gempita ke kejaksaan, Albert menjawab, > sebagian berisi aset Soeharto di luar negeri. "Ada di Selandia Baru. > Yang lain aset properti di London, Inggris," jelasnya. > > Dari penelusuran koran ini, kantor berita AFP pada 26 April 2000, > pernah memberitakan kesediaan Menlu Selandia Baru Phill Goff > membantu mengamankan aset keluarga Soeharto yang disimpan di > negaranya. Soeharto melalui putranya, Tommy Soeharto, pernah > memiliki Hotel Alpine senilai jutaan dolar AS di South Island, > Selandia Baru. Pada 2000, keluarga Soeharto menjual properti itu > kepada seorang warga Singapura. > > Di tempat terpisah, mantan Jaksa Agung Andi M. Ghalib menolak > mengomentari informasi terkait kasus korupsi Soeharto itu. Termasuk > dokumen Bank Dunia berisi aset Soeharto di luar negeri. "Ini masalah > sensitif, masalah pemimpin bangsa. Saya tidak bisa bicara asal- > asalan. Ini terkait harkat dan martabat bangsa," kata Andi yang > dihubungi koran ini tadi malam. > > Ketua jaksa pengacara negara (JPN) gugatan kasus Soeharto, Dachmer > Munthe, mengatakan, kejaksaan siap menindaklanjuti dokumen Bank > Dunia sebagai materi pembuktian perdata kasus korupsi Yayasan > Supersemar. "Sepanjang ada relevansinya, mengapa tidak? Kalau ada > kaitannya, tentu akan ditindaklanjuti di persidangan. Kami justru > merasa terbantu dalam proses pembuktian," terang Dachmer kemarin. > Meski demikian, Dach
[mediacare] Re: Jakgung Request ke Bank Dunia Soal Soeharto etc
Saya suka heran kok tiap kali kita bicara tentang kritik internasional tentang pemimpin korup di negeri ini, selalu disangkut-pautkan dengan "harkat dan martabat bangsa." Betul-betul tak mampu membedakan mana individu dan mana negara, dan masih berpikir dengan gaya feudal: raja dan negara adalah tunggal. Nah, kalo Jakgung-nya aja ikut-ikutan pakai paradigma berpikir seperti ini, gimana mau menghrapakan pengusutan yang serius dan all out? manneke -Original Message- > Date: Mon Sep 24 01:22:38 PDT 2007 > From: "Merapi 08" <[EMAIL PROTECTED]> > Subject: [mediacare] * Jakgung Request ke Bank Dunia Soal Soeharto etc > To: mediacare@yahoogroups.com > > * Jakgung Request ke Bank Dunia Soal Soeharto etc > Jawapos - Senin, 24 September 2007 > > JAKARTA - Jaksa Agung (Jakgung) Hendarman Supandji tetap optimistis > bisa melacak aset-aset negara yang diduga hasil korupsi mantan > Presiden Soeharto di luar negeri. Untuk itu, pemerintah segera > mengajukan request ke Bank Dunia untuk menelusuri aset-aset tersebut. > > "Secepatnya kita mengajukan request ke Bank Dunia. Ini agar harta > negara yang diduga ditransfer mantan Presiden Soeharto ke luar > negeri bisa segera dilacak," ujar Hendarman usai berbuka puasa di > kediaman Menkes Sabtu (22/9). Menurut dia, pemerintah mengajukan > request karena mekanismenya memang harus meminta izin ke Bank Dunia. > > Hendarman mengatakan, pelacakan aset Soeharto tersebut sangat > penting karena daftar yang dirilis The Stolen Asset Recovery (StAR) > Initiative tidak detail. Datanya sebatas asumsi bahwa sejumlah > pejabat tinggi dunia, termasuk Soeharto, menggelapkan pajak dan > mengumpulkan uang suap. > > Ketua Umum Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara (Gempita) Albert > Hasibuan mendukung upaya Kejaksaan Agung menindaklanjuti laporan > StAR Initiative. Lembaga itu dibentuk PBB dan Bank Dunia terkait > aset mantan Presiden Soeharto di sejumlah bank di luar negeri. > Sebab, isi dokumen tersebut bisa menjadi petunjuk awal terjadinya > penghimpunan uang haram semasa kepemimpinan Soeharto. > > Menurut Albert, kejaksaan harus menjadikan dokumen Bank Dunia > sebagai bahan penyelidikan. Itu terutama untuk memperkuat pembuktian > kasus perdata atas berbagai dugaan korupsi Soeharto. > > "Kasus (pidana) Soeharto memang telah dihentikan. Tetapi, sekarang > ada upaya perdata untuk mengembalikan kerugian negara. Nah, dokumen > Bank Dunia itu harus dimanfaatkan," kata Albert yang dihubungi koran > ini kemarin. > > Albert mengklaim, sebagian isi dokumen Bank Dunia, termasuk Prakarsa > PBB dalam StAR Initiative, merupakan masukan Gempita. Isinya pernah > dilaporkan ke kejaksaan di era Jaksa Agung Andi M. Ghalib. "Tetapi, > tidak berlanjut dalam proses hukum sampai ada perkembangan program > StAR Initiative," ujar Albert. Gempita, menurut Albert, memaklumi > kuatnya intervensi politis kala itu sehingga masukannya tidak > bergulir di meja hijau. > > Ditanya tentang isi pengaduan Gempita ke kejaksaan, Albert menjawab, > sebagian berisi aset Soeharto di luar negeri. "Ada di Selandia Baru. > Yang lain aset properti di London, Inggris," jelasnya. > > Dari penelusuran koran ini, kantor berita AFP pada 26 April 2000, > pernah memberitakan kesediaan Menlu Selandia Baru Phill Goff > membantu mengamankan aset keluarga Soeharto yang disimpan di > negaranya. Soeharto melalui putranya, Tommy Soeharto, pernah > memiliki Hotel Alpine senilai jutaan dolar AS di South Island, > Selandia Baru. Pada 2000, keluarga Soeharto menjual properti itu > kepada seorang warga Singapura. > > Di tempat terpisah, mantan Jaksa Agung Andi M. Ghalib menolak > mengomentari informasi terkait kasus korupsi Soeharto itu. Termasuk > dokumen Bank Dunia berisi aset Soeharto di luar negeri. "Ini masalah > sensitif, masalah pemimpin bangsa. Saya tidak bisa bicara asal- > asalan. Ini terkait harkat dan martabat bangsa," kata Andi yang > dihubungi koran ini tadi malam. > > Ketua jaksa pengacara negara (JPN) gugatan kasus Soeharto, Dachmer > Munthe, mengatakan, kejaksaan siap menindaklanjuti dokumen Bank > Dunia sebagai materi pembuktian perdata kasus korupsi Yayasan > Supersemar. "Sepanjang ada relevansinya, mengapa tidak? Kalau ada > kaitannya, tentu akan ditindaklanjuti di persidangan. Kami justru > merasa terbantu dalam proses pembuktian," terang Dachmer kemarin. > Meski demikian, Dachmer mengaku belum menerima instruksi jaksa agung > untuk menindaklanjuti dokumen Bank Dunia tersebut. > > Sementara itu, Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Perdata dan > Tata Usaha Negara (Datun) Yoseph Suardi Sabda mengatakan, perlu > kajian mendalam terhadap data Bank Dunia sebelum menjadikannya > sebagai materi pembuktian di persidangan. "Dalam kajian tersebut, > harus diidentifikasi kasus hukumnya terlebih dahulu," jelas Yoseph. > > Dia menambahkan, jika hanya melansir data dari media massa dan LSM, > kejaksaan sulit mengembalikan aset Soeharto. Sebab, data tersebut >
