http://www.serambinews.com/index.php?aksi=bacaberita&beritaid=28653&rubrik=1&kategori=1&topik=12

8 Mei 2007


irwandi Yusuf: 
Pelaku Teror akan Saya Patahkan 




BANDA ACEH - Berbagai aksi teror yang terjadi di Aceh akhir-akhir ini, termasuk 
menggunakan bahan peledak seperti bom dinilai oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf 
dilakukan oleh orang-orang yang tidak ingin Aceh aman. 


"Itu dilakukan oleh segelintir orang, dan bisa kita patahkan. Saya tahu siapa 
di belakang, macam mana mekanisme, pelaku, dan pimpinannya. Kita minta tindakan 
itu dihentikan, jangan sampai kita patahkan baru berhenti," tandas Irwandi 
menjawab wartawan ketika ditanyakan sikapnya menyangkut maraknya aksi teror 
akhir-akhir ini. Irwandi memberikan tanggapan di sela-sela sidang paripurna 
RAPBA 2007 di DPR Aceh, Senin (7/5). 

Menurut Gubernur Aceh, teror bom yang dilakukan sekelompok orang yang terjadi 
akhir-akhir ini di berbagai tempat yang pelakunya belum tertangkap, adalah 
karena mereka tidak ingin Aceh ini aman. Orang-orang seperti itu, kata Irwandi 
sengaja menggangu agar kondisi Aceh yang telah aman dan damai terus bergolak. 

Irwandi mengatakan, masih ada kelompok tertentu yang tidak menginginkan Aceh 
aman, berbagai macam cara dilakukannya. Salah satunya adalah dengan cara teror 
bom dan menempatkannya di beberapa tempat. "Yang kita khawatirkan nanti orang 
yang menjadi sasaran tak kena, tapi rakyat biasa yang akan menjadi korban," 
ujarnya. Untuk itu, Irwandi berharap aparat keamanan bisa bekerja ekstra lagi 
untuk menghentikan teror bom yang sangat meresahkan masyarakat. 

Rangkaian peristiwa 

Seperti diketahui, aksi teror dengan bahan peledak sempat terjadi dalam rentang 
waktu berdekatan pada bulan April lalu. Pada 23 April 2007, sekitar pukul 19.45 
WIB, rumah Wakil Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya di Jalan Listrik, Desa 
Kampung Jawa Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe digranat. 

Hanya berselang sekitar lima jam dengan kejadian di Lhokseumawe, granat juga 
dilempar ke Markas Brimob Polda Aceh di kawasan Jeulingke, Banda Aceh. Kasus 
itu terjadi sekitar pukul 00.30 WIB, Selasa (24/4) dinihari. 

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes (Pol) Jodi Ariadi kepada wartawan di Banda Aceh, 
sebagaimana dilansir LKBN Antara menyatakan, ledakan granat tersebut 
mengakibatkan tiga unit kendaraan mengalami kerusakan ringan. Menurut Jodi, 
pelaku pelemparan bahan peledak tersebut diduga menggunakan sepeda motor. 
Setelah kejadian itu, pihak Polda Aceh terus meningkatkan kewaspadaan terhadap 
pihak-pihak yang ingin membuat kekacauan di tengah semakin membaiknya kondisi 
keamanan di Aceh. 

Aksi pelemparan granat ternyata belum berakhir. Pada pukul 03.10 WIB dinihari, 
Minggu (29/4) giliran rumah Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA), Sofyan 
Dawood yang jadi sasaran. Rumah permanen tersebut berlokasi di Lorong Batee 
Timoh Nomor 5, Desa Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Pada saat 
kejadian, di rumah itu hanya ada istri, anak, dan ibunda Sofyan Dawood, 
sedangkan Sofyan Dawood sendiri dilaporkan sedang di Jakarta. 

Berikutnya, pada 3 Mei 2007, masyarakat Sigli, ibukota Kabupaten Pidie, 
dihebohkan temuan paket berisi bom dalam kolam ikan di halaman rumah Ketua DPRD 
Pidie, Yusuf Ishak. Paket tersebut tidak meledak karena diduga komponennya 
basah terendam air. 

Dari serangkaian peristiwa yang tidak sampai merenggut korban jiwa tersebut, 
sejauh ini Serambi belum mendapatkan konfirmasi tertangkapnya pelaku dan motif 
kejahatan tersebut. 

Selain menanggapi teror bom, Irwandi juga menjawab berbagai macam pertanyaan 
wartawan. Seperti alokasi anggaran RAPBA 2007 yang dinilai belum punya target 
penurunan jumlah penduduk miskin, pengangguran, penciptaan lapangan kerja baru, 
belum berpihak kepada rakyat serta masih banyak kegiatan untuk kepentingan 
pejabat yang dibungkus dalam program. Juga ditanyakan tanggapannya terhadap 
rasionalisasi atau perampingan organisasi Pemda dan pembatalan pembangunan 
jalan Buluseuma-Trumon oleh BRR karena ada surat dari Badan Konservasi Sumber 
Daya Alam (BKSDA). 

Menyangkut target penurunan penduduk miskin, pengangguran dan penciptaan 
lapangan kerja baru untuk kesejahteraan rakyat, menurut Irwandi akan dilakukan 
secara bertahap. Artinya, mengurangi jumlah penduduk miskin itu tidak bisa 
dilakukan dalam setahun, seperti membuat tauge, satu malam langsung jadi. Tapi 
harus dilakukan dua sampai lima tahun. Begitu juga dengan penurunan angka 
pengangguran dan penciptaan lapangan kerja baru untuk kesejahteraan rakyat. 

Dijelaskannya, RAPBA 2007 senilai Rp 4 triliun lebih yang telah disampaikan 
kepada DPR Aceh, sudah berimbang antara belanja pegawai dengan pembangunan, 
bahkan rasionya lebih besar belanja pembangunan mencapai 80 persen (untuk 
belanja publiknya) sedangkan belanja pegawai di bawah 20 persen. "Jika dalam 
pembahasan dan perjalanan pelaksanaannya nanti masih ditemukan ada program yang 
tujuannya untuk menambah penghasilan pejabat Pemda, akan kita pangkas," 
janjinya. 

Terhadap kekhawatiran sejumlah anggota Dewan bahwa dengan rendahnya alokasi 
dana pengawasan di Bawasda membuat RAPBA 2007 rawan korupsi, menurut Irwandi 
kekhawatiran itu bisa saja terjadi. Tetapi, katanya, kemungkinan menambah 
jumlah anggaran pengawasan dan personel pengawas serta melibatkan ICW dan pihak 
lainnya untuk mengawasi APBA 2007 sangat besar, termasuk masyarakat. "Kita 
minta untuk proaktif melakukan pengawasan dalam pelaksanaan APBA tahun ini," 
imbaunya. 

Menyangkut soal perampingan atau rasionalisasi organisasi Pemda, jelas 
gubernur, tetap akan dilakukan. Tapi karena rancangan qanunnya belum disahkan 
DPR Aceh, maka pelaksanaannya masih tertunda. Perampingan organisasi itu 
penting dilaksanakan untuk efisiensi dan efektif pelaksanaan roda pemerintahan 
dan penggunaan anggaran dalam melayani publik. 

Irwandi mengakui ada beberapa tugas badan yang tumpang tindih. Misalnya, Biro 
Pegawai dengan Badan Kepegawaian, dan Biro Humas dan Hukum dengan Dinas 
Infokom. "Ini perlu dirampingkan untuk maksud dan tujuan yang diharapkan," 
ujarnya. 

Kecewa pada BRR 

Sedangkan mengenai pembatalan pembangunan jalan dari Buluseuma-Trumon oleh BRR, 
karena ada surat dari BKSDA, Irwandi menyatakan kecewa terhadap BRR. Padahal, 
katanya, sebelum ada surat dari BKSDA, ia sudah menyurati BRR untuk meneruskan 
pembangunan jalan tersebut, tapi kenapa BRR lebih mempertimbangkan surat BKSDA. 

Gubernur mengatakan, ruas jalan Buluseuma-Trumon yang akan dibangun itu bukan 
buka baru yang dikhawatirkan bisa merusak ekosistem TNGL. "Jalan yang mau kita 
bangun adalah jalan lama dan tujuan dari pembangunannya adalah untuk 
peningkatan kualitas jalan dan pengaspalan. Untuk itu, gubernur berharap BKSDA 
tidak salah menilai dan BRR mau kembali memprogramkan pembangunan jalan 
tersebut," pintanya. 

Anggota DPR Aceh juga mempertanyakan penghentian pembangunan jalan tersebut 
dalam pemandangan umumnya terhadap RAPBA 2007. Jalan itu sudah lama dibuka, dan 
usulan ke BRR adalah untuk peningkatan, bukan buka jalan baru. "Karena itu, 
program pembangunan jalan tersebut harus dilaksanakan," ujar seorang anggota 
DPR Aceh dari F-PBR, Yunardi Natsir. 

Anggota F-PAN, Zainal Arifin mengatakan, BKSDA dalam memberikan rekomendasi 
hendaknya mempertimbangkan keadaan masyarakat Buluseuma yang membutuhkan jalan 
yang baik untuk peningkatan kesejahtraannya. Pembangunan jalan itu, kata Zainal 
bukan untuk merusak ekosistem TNGL melainkan membebaskan masyarakat Buluseuma 
dari keterisolasian dengan ibukota kabupaten.(he

Kirim email ke