[CHICAGO] Perekonomian Amerika Serikat dihantui kemungkinan terjadinya resesi akibat banyaknya daftar perumahan baru yang tidak mendapat persetujuan pembiayaan. Kondisi ini akan mengganggu perekonomian negara adidaya tersebut, sehingga diperkirakan bakal dilanda resesi ekonomi.
Mantan Gubernur Bank Sentral AS, Alan Greenspan dalam pertemuan dengan kelompok-kelompok bisnis dan keuangan di Chicago, Selasa (23/10) atau Rabu dini hari WIB mengatakan, peluang terjadinya resesi kurang lebih 50:50, sebab banyak hal-hal ketidakpastian. "Dalam empat, lima hingga enam bulan ke depan, kita akan melihat melambatnya pertumbuhan," kata Greenspan dalam the Midwest ACG Capital Connection conference. Masalah perumahan, tuturnya, merupakan isu utama yang harus dipikirkan bagaimana jalan keluarnya. Sebagi informasi, pertumbuhan ekonomi AS, ditopang oleh dua pilar yakni pembiayaan kredit kepemilikan rumah dan kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Pada pertengahn Agustus lalu, masalah surat utang yang ditransaksikan dengan jaminan kredit kepemilikan rumah yang debitornya kurang layak mendapat pinjaman bermasalah, karena mereka (debitornya) tidak mampu membayar cicilan, akibat kenaikan suku bunga. Sebagai akibatnya, surat berharga atau portofolionya mengalami penurunan, sehingga menimbulkan gejolak di pasar keuangan global yang berimbas ke hampir semua pasar keuangan regional, termasuk pasar saham dan pasar uang Indonesia. Masalah kredit perumahan yang dikenal dengan subprime mortgage di AS tersebut, merambat ke mana-mana, karena para investor yang merugi di bursa global mencairkan portofolionya di negara-negara lain termasuk Indonesia, sehingga indeks harga saham dan kurs rupiah terkoreksi tajam. Greenspan menambahkan, ketika ada penipuan dalam penetapan harga rumah, maka akan muncul harga rumah yang baru dan sangat spesifik. Pembiayaan perumahan bagi pinjaman yang kurang layak berkisar 25 persen. Ketika terjadi masalah, hampir semua segmen ini macet. Globalisasi Sementara itu, dalam pidato Presiden Bank Dunia Robert B. Zoellick, bertajuk "Mengubah Masa Depan: Globalisasi yang Inklusif dan Berkesinambungan" dalam rapat tahunan Dewan Gubernur Grup Bank Dunia di Washington DC mengatakan, globalisasi juga telah mendatangkan kesenjangan manfaat bagi miliaran orang di negara-negara berpenghasilan menengah yang mulai menaiki tangga pembangunan sejak akhir Perang Dingin. Di banyak negara, ketegangan sosial melemahkan persatuan politik. Negara-negara berpendapatan menengah ini perlu terus bertumbuh, memberikan pembangunan yang inklusif dan mengadopsi kebijakan lingkungan demi kesejahteraan yang berkesinambungan. Pengaruh yang lebih besar dari negara-negara berkembang menimbulkan pertanyaan tentang posisi mereka dalam sistem global yang terus berubah. Jadi, pertanyaannya bukan hanya soal berapa besar negara berkembang akan berinteraksi dengan negara maju melainkan juga dengan negara-negara termiskin dan lebih kecil di dunia. Menurut Zoellick, hampir satu miliar orang berpenghasilan US$ 1 per hari. Globalisasi tidak boleh mengabaikan satu miliar orang dengan pendapatan paling rendah ini. Sebab, kemiskinan menciptakan ketidakstabilan, penyakit dan kehancuran sumber daya dan lingkungan. Negara-negara maju, papar Zoellick, juga menghadapi peluang dan tekanan globalisasi. Mereka mengakui, tidak akan mencapai keberhasilan dengan mengucilkan kelompok tertentu. Perilaku sopan dan kepentingan sendiri, memaksa mereka mengakui adanya saling ketergantungan, bahkan ketika mereka mempertimbangkan cara terbaik untuk mencapainya
