Setuju Bung Ridwan,
Semoga Tuhan memberkati orang-orang yang memang bertindak untuk rakyat,
bangsa dan negara.
peace.
BRIDWAN wrote:
>
> Rekan-Rekan Yth.,
> Sungguh menarik topik dibawah ini. Saya sempat berpikir
> bahwa mungkin anggota DPR dari Fraksi Karya Pembangunan
> pasti banyak orang yang baru. Hidup Golkar !?
> Ternyata tidak !
> Orang-orangnya rata rata masih yang itu-itu juga.
> Gaya dan bicaranya juga masih yang sama.
> Yang beda hanya 'era'-nya saja.
>
> Apakah manusia itu memang berubah-ubah mengikuti era,
> atau mengikuti jaman atau mengikuti keadaan ?
>
> Berbahagialah manusia yang berubah demi kebaikan......:)
>
> Salam,
> BRIDWAN
>
> -----------------------------------------------------------
> SELASA, 29 DESEMBER 1998
>
> FKP DPR RI Temukan 171 Keppres Dan Kepmen KKN
>
> JAKARTA (Waspada): Fraksi Karya Pembangunan (FKP) DPR RI
> menemukan 171 Keppres dan Kepmen berbau KKN selama masa
> Kabinet Pembangunan V dan VI. FKP akan terus mengkaji
> Keppres dan Kepmen itu dan melakukan hearing dengan pakar
> hukum sebelum mengusulkan kepada pemerintah untuk mencabut
> Keppres dan Kepmen yang diterbitkan semasa Soeharto menjadi
> Presiden.
>
> Demikian Ketua FKP Andi Mattalata dalam penjelasan catatan
> akhir tahun 1998 FKP DPR kepada wartawan di Jakarta Senin
> (28/12). Tekad FKP, kata Andi, mewujudkan pemerintahan yang
> bersih, credible dan bebas KKN menyusul keluarnya Tap MPR
> No.XI Tahun 98 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih
> dan bebas KKN.
>
> Sebagai langkah awal mantan Presiden Soeharto dan beberapa
> menteri Kabinet Pembangunan VII telah diperiksa oleh Jaksa
> Agung.
>
> FKP sendiri sudah membentuk Tim Pengkajian Keputusan
> Presiden dan Menteri dalam rangka penyelenggara negara
> yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
> Tim ini diketuai oleh Erie Soekardja.
>
> Penelitian Keppres dan Kepmen itu menurut Andi hanya yang
> diterbitkan 10 tahun terakhir yakni Pelita V dan VI.
> Sedangkan Keppres dan Kepmen masa kabinet sebelum itu
> tidak menjadi pengkajian oleh FKP. "Selain waktunya relatif
> lama dan data statistik serta laporan menunjukkan priode
> pembangunan repelita I, II, III dan IV relatif sukses,
> dan unsur KKN-nya kurang," ungkap Andi.
>
> Secara terpisah kepada Waspada Erie Soekardja mengatakan,
> tim yang diketuainya itu diharapkan dapat menyelesaikan
> tugasnya sebelum priode FKP DPR RI berakhir. Dia mengatakan,
> dari 171 Keppres dan Kepmen yang berbau KKN temuan FKP
> diantaranya 19 Keppres bidang politik, 88 bidang Industri
> dan Pembangunan (Inbang) serta 64 masalah bidang Ekonomi
> dan Keuangan.
>
> Langkah pertama kata Erie, Tim akan mengadakan dengar
> pendapat dengan pakar-pakar hukum dan tokoh pemerhati
> dalam soal Keppres.
> Menurut dia, mungkin juga akan memanggil mantan-mantan
> menteri, untuk meminta penjelasannya menyusul diterbitkannya
> Keppres tersebut.
>
> Apakah FKP juga akan memanggil Pak Harto, tanya Waspada.
> "Kita tidak berpikir sejauh itu, karena keinginan kita hanya
> ingin mencabut Keppres itu, bila memang saat ini tidak
> diperlukan lagi," tukas Erie Soekardja.
>
> Menurut FKP Keppres dan Kepmen yang dianggap memiliki unsur
> KKN dikaji oleh FKP apakah sesuai dengan paradigma sekarang
> yang aspeknya keadilan, sedangkan dulu aspek Keppres dan
> Kepmen yang diterbitkan berdasarkan pemanfaatan. "Kalau tidak
> ada aspek keadilan kami minta dicabut saja," kata Erie
> Soekardja. (j07)
