Bung Efron,
Kalo Saya ditaruh di lini mana?
:-)
On Tue, 15 Jun 1999, Efron Dwi Poyo (Amoseas Indonesia) wrote:
> Tambahan: Menteri Pendidikan (lihat daftar).
>
> -Original Message-
> From: Efron Dwi Poyo (Amoseas Indonesia)
> Sent: Tuesday, 15 June, 1999 8:56 AM
>
> Inilah versi saya sendiri jika PDIP menduduki uratan perolehan kursi pada
> Pemilu 99.
>
> Ketua MPR : Dimyati Hartono
> Ketua DPR : Amien Rais
> Ketua MA : sesuai UU-MA
> Ketua BPK : Mar'ie Muhammad
> Ketua DPA : dihapus karena tak efektif.
>
> Presiden: Megawati Soekarnoputri
> Wakil Presiden: Abdurrachman Wahid
>
> Menteri Dalam Negeri: Ichlasul Amal
> Menteri Luar Negeri: Sabam Siagian
> Menteri Pertahanan (tanpa Keamanan): Hasnan Habib
> Menteri Kehakiman: J. E. Sahetapy
> Menteri Ekonomi & Keuangan: Kwik Kian Gie
> Menteri PPN/Ketua Bappenas: Mubyarto
> Menteri Perdagangan & Perindustrian: Laksamana Sukardi
> Menteri Pertanian (Pertanian, Pangan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup):
> Efron Dwi Poyo
> Menteri Pendidikan: Joedoro Soedarsono
> Menteri Koperasi, Ekonomi Kerakyatan, & Tenaga Kerja: Sri Edi Swasono
> Menteri Pekerjaan Umum, Perumahan, & Transmigrasi: Siswono Yudohusodo
> Menteri Pertambangan & Energi: Pandri Prabono
> Menteri Kesehatan: Kartono Mohammad
> Menteri Penerangan & Postel: Fikri Jufrie
> Menteri Pariwisata, Seni, & Budaya: Sophan Sopian
> Menteri Sosial: Sri Mulyani Indrawati
> Menteri Agama: Alwi Shihab
>
> Menteri Sekretaris Negara: Alex Litay
> Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara: Djoko Pramono (eks marinir)
>
> Jaksa Agung: Gagoek Soedarjanto
> Panglima TNI: Susilo B. Yudoyono (sekarang Kaster TNI)
> Kepala Kepolisian RI: Nana S. Permana (sekarang Kapolda Jabar)
>
> Gubernur Bank Indonesia: Syahril Sabirin (sesuai UU BI)
>
> Catatan:
> 1. Ketua MA, menurut UUMA, harus dari Hakim Agung yang usia pensiunnya
> 65 yang dapat diperpanjang 5 kali satu tahun. Untuk menghormati Alm. Ali
> Said, yang tidak mau diperpanjang, sebaiknya kita ikuti saja UUMA. DPA
> sebaiknya dihapus saja dari UUD, karena pada dasarnya tak efektif karena
> sifatnya pasif.
> 2. Beberapa kementerian ada yang dihapus atau digabung yang sejalan.
> Yang dihapus akan dilimpahkan kepada organisasi yang sudah ada. Misal
> kepemudaan kepada KNPI, juga olah raga kepada KONI. Urusan peranan wanita
> memang sebaiknya dihapus untuk menghilangkan kesan bahwa wanita tak berperan
> padahal sudah terbukti banyak perannya di kepemimpinan. Ristek/BPPT digabung
> ke dalam LIPI. Sebagai ganti peran ristek adalah memberdayakan Dewan Riset
> Nasional terutama sebagai penasihat presiden dalam urusan iptek. Direkturnya
> saya usulkan Tejoyuwono Notohadiprawiro.
> 3. HANKAM dikurangi KAM-nya. Urusan keamanan adalah urusan kepolisian.
> Cakupan POLRI adalah penjaga ketertiban, keamanan, dan penegak hukum. Jadi
> Kapolri setingkat Menteri yang langsung di bawah presiden. Oleh karena
> Kapolri adalah pejabat tinggi negara maka yang nge-pos di sini tidak harus
> seorang polisi atau mantan polisi. Yang penting ia tahu betul soal
> TIBKAMKUM. Ini juga mereduksi simbol-simbol militer di dalamnya. Kalau untuk
> Panglima TNI mesti dari TNI. Hanya saja UU Keprajuritan mesti mengubah usia
> pensiun perwira tinggi menjadi 60, namun tak bisa diperpanjang. Ini untuk
> memperluas jaminan karir bagi serdadu yang brilian.
> 4. INDAG tetap digabung karena sesuai dengan pola KADIN. PARSENIBUD
> dipertahankan karena potensi devisa sangat besar. Kementerian yang asal
> bentuk pada pemerintahan sebelumnya seperti investasi, P-BUMN dibawahkan
> oleh Menteri EKU. Kementerian yang sifatnya agro-kompleks dibawahkan oleh
> Menteri Pertanian (oleh saya).
>
> Wassalam,
> Efron
>
