RE: [ppiindia] Akhirnya Indonesia punya kebijakan industri

2005-07-05 Terurut Topik Jimmy Okberto
Bull shit about blue print ...
Nanti juga ganti pemerintahan ganti blue print ...
Yang Jadi pertanyaan adalah apakah ada Blue Print dari Mba yang Manis
dan Pediam dilaksanakan Oleh Pemerintahan Sang Idol.

:: Gotong Royong Indonesia Bersatu ::

-Original Message-
From: rahardjo mustadjab [mailto:[EMAIL PROTECTED] 

Dirintis oleh Luhut Panjaitan kemudian dilanjutkan Rini Suwandi akhirnya
dituntaskan oleh Andung Nitimihardja, kita sekarang punya blue print
industri
untuk 10 dan 20 tahun kedepan.  Meskipun belum sempat membaca dokumen
itu (mungkin ada di website Departemen Perindustrian), orang kecil ini
lega.  Penting, karena orang punya acuan mana yang core dan supporting
industry, dan mana yang industri masa depan.  Penting, karena daerah
akan punya acuan pada zoning kalau mau mengembangkan industri
ditempatnya.

Membaca dokumen ini, orang Departemen Pendidikan Nasional (dan Tenaga
Kerja) akan menyadari besarnya kepincangan disisi penyediaan tenaga
kerja.  Mereka akan tergerak untuk memperkuat pendidikan tersier bidang
teknik dan teknologi baik tingkatan S-1 maupun D-1, D-2 dan D-3 -- ingat
kita perlu teknisi lebih banyak daripada insinyur.  Dan lebih banyak
lagi kita perlu tukang ahli -- tukang kayu, tukang batu, juru las, juru
bubut, dan banyak lagi termasuk juru selam (divers -- yang ini dibayar
puluhan dollar per jam, RDP tahu itu).  Kebutuhan kita yang jauh lebih
besar adalah memperkuat STM kalau isinya sudah diperbaiki otomatis tidak
jadi sekolah tawuran saja.

Salam,
RM
 
 Print July 05, 2005 




***
Berdikusi dg Santun  Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality  Shared Destiny. www.ppi-india.org
***
__
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

* Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 




[ppiindia] Akhirnya Indonesia punya kebijakan industri

2005-07-04 Terurut Topik rahardjo mustadjab
Dirintis oleh Luhut Panjaitan kemudian dilanjutkan
Rini Suwandi akhirnya dituntaskan oleh Andung
Nitimihardja, kita sekarang punya blue print industri
untuk 10 dan 20 tahun kedepan.  Meskipun belum sempat
membaca dokumen itu (mungkin ada di website Departemen
Perindustrian), orang kecil ini lega.  Penting, karena
orang punya acuan mana yang core dan supporting
industry, dan mana yang industri masa depan.  Penting,
karena daerah akan punya acuan pada zoning kalau mau
mengembangkan industri ditempatnya.

Membaca dokumen ini, orang Departemen Pendidikan
Nasional (dan Tenaga Kerja) akan menyadari besarnya
kepincangan disisi penyediaan tenaga kerja.  Mereka
akan tergerak untuk memperkuat pendidikan tersier
bidang teknik dan teknologi baik tingkatan S-1 maupun
D-1, D-2 dan D-3 -- ingat kita perlu teknisi lebih
banyak daripada insinyur.  Dan lebih banyak lagi kita
perlu tukang ahli -- tukang kayu, tukang batu, juru
las, juru bubut, dan banyak lagi termasuk juru selam
(divers -- yang ini dibayar puluhan dollar per jam,
RDP tahu itu).  Kebutuhan kita yang jauh lebih besar
adalah memperkuat STM kalau isinya sudah diperbaiki
otomatis tidak jadi sekolah tawuran saja.

Salam,
RM
 


 Print July 05, 2005 


 
 
Indonesia finally has industrial policy 
Zakki P. Hakim, The Jakarta Post, Jakarta

After more than a decade without clear direction,
Indonesia's manufacturing sector finally has a
comprehensive detailed plan to develop the country's
manufacturing industries for the next 20 years.

The Ministry of Industry revealed its National
Manufacturing Sector Development Policy, which
prioritizes 32 sectors of some 365 existing industries
in the country. 

The 32 sectors -- chosen through a thorough
quantitative measurement of its international and
domestic competitiveness -- have been contributing 78
percent of the national output and 83 percent of the
country's total non-oil and gas exports. 

The Ministry's secretary general Agus Tjahajana
explained that the priority sectors were grouped in
two main categories: the basic (core and supporting)
and future industries. 

The core and supporting sectors are existing
industries, which survived the monetary crisis in
1997. Agus said the government would continue to
support the core sectors to return to their precrisis
level of competitiveness in the next five years and
further strengthen them to be world class industries
in the long term. 

Should any of them fail due to natural competition
over time, we have no choice but to shift to others.
Nevertheless, we are determined to do our best to
assist all of them (basic sectors), Agus said on
Friday during a workshop on Industrial Policy for
Journalists. 

The basic manufacturing is expected to support the
development of future industries and all the
agro-based industries upgraded from the basic
manufacturing sector. 

The National Policy document includes a detailed
target of what products each sector should be able to
produce in 10 years from now and a matrix of who would
be responsible for each activity, as well as
industrial zoning maps. 

Agus elaborated that 20 industries would be developed
using a cluster approach, while the remaining 12 would
have non-cluster or development according to
individual characteristics. 

The industrial cluster approach would enable the
government to develop a certain manufacturing sector
from downstream to upstream, through facilitating
networking and synergy between core, related and
supporting industries of all sizes, and then future
sectors. 

It is like a conglomerate, but it involves numerous
different firms -- small, medium and large -- instead
of, for example, all under one holding company, Agus
said. 

The ministry chose to adopt the industrial cluster
approach, which tends to push the priority sectors
evenly, mainly because it was the best option for the
government's limited budget. 

If we have the money, we might consider selecting a
limited number of leading sectors and use the budget
to push them in order to pull all other industries,
he said. 

However, Agus stressed that looking at other
countries' experiences -- such as England, France, the
U.S., Thailand and Malaysia -- it would take years or
even decades to develop a single fully-integrated
cluster. 

Now we have somewhere to start. If this could not
serve as a road map or blueprint, I don't know what
could. 

He said further that the 32 priority sectors would
enjoy preferential treatment from the government,
including fiscal, monetary and administrative
incentives. 

The government would expand the market of products
from the 32 industries, prioritize foreign direct
investment for them, push capacity building of their
human resources, direct and organize university
research for their benefit, and build the
infrastructure for the sectors. 

To put it simply, if we have to choose where to
disburse our limited budget or facilities, we would