Best regards,
Sulistiono Kertawacana
--------------------------------------------------------------------------
Rabu, 07 Desember 2005
O P I N I No. 5169
Halaman Utama
Tajuk Rencana
Nasional
Ekonomi
Uang & Efek
Jabotabek
Nusantara
Luar Negeri
Olah Raga
Iptek
Hiburan
Feature
Mandiri
Ritel
Hobi
Wisata
Eureka
Kesehatan
Cafe & Resto
Hotel & Resor
Asuransi
Otomotif
Properti
Promarketing
Budaya
CEO
Opini
Foto
Karikatur
Komentar Anda
Tentang SH
Logika Tukang Ojek Gelora Bung Karno
Oleh
Sulistiono Kertawacana
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit aset Gelora Bung
Karno (GBK). Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pun sedang menyelidiki
dugaan korupsi terhadap pengalihan fungsi aset GBK kepada swasta. Perang urat
saraf pun terjadi antara Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dengan Ketua BPK Anwar
Nasution. Yusril mencela sinyalemen Anwar tentang salah urus aset GBK yang
berada di bawah Sekretariat Negara (Setneg), memakai logika tukang ojek.
GBK memang aset menggiurkan. Kompleks itu pernah jadi rebutan
Gubernur Jakarta Sutiyoso dan Mendagri Hari Sabarno saat era baru otonomi
daerah. Jakarta sebagai ibu kota negara berniat mengambilalih kepemilikan GBK
dari pemerintah pusat. Aset yang terdiri dari tanah dan bangunan, baik yang
berada di dalam maupun di luar komplek, dapat menghasilkan uang yang tidak
sedikit. Jika ditilik dari sejarahnya, GBK diperuntukkan bagi penyelenggaraan
Asian Games IV tahun 1962.
Aset GBK
Dasar pengelolaan GBK adalah Keppres No 4/1984 yang diubah terakhir
dengan Keppres No 72/1999 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan.
Melalui Keppres No 7/2001 Gelanggang Olah Raga Senayan diubah menjadi Gelora
Bung Karno (GBK). GBK milik Negara Republik Indonesia. Penguasaan, pengelolaan,
dan administrasi GBK dilakukan pemerintah (Setneg). Segala biaya yang
dikeluarkan oleh Badan Pengelola ditanggung Sekretariat Negara.
Badan Pengelola dibentuk untuk mengelola dan mengusahakan GBK.
Badan ini terdiri dari unsur pemerintah dan Pemda (Gubernur DKI Jakarta). Dan
bertanggung jawab serta berkewajiban melaporkannya secara berkala atau
sewaktu-waktu sesuai kebutuhannya kepada presiden.
Badan pengelola bertugas mengurus GBK dengan sebaik-baiknya
sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan selama-lamanya bagi
kepentingan negara dan masyarakat atas kemampuannya sendiri. Mengelola dan
mengusahakan pemanfaatan semua tanah dan bangunan untuk menunjang kegiatan olah
raga nasional dan mendukung upaya untuk memajukannya.
GBK dikelola oleh Direksi Pelaksana Pengelolaan, terdiri dari
seorang Ketua Direksi dan beberapa anggota Direksi. Mereka diangkat dan
diberhentikan oleh Mensesneg selaku ketua Badan Pengelola. Mereka bertanggung
jawab dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau
sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Badan Pengelola GBK.
Direksi Pelaksana dengan persetujuan Badan Pengelola GBK dapat
mengadakan kerja sama dan/atau perikatan dengan pihak lain sesuai ketentuan.
Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Badan Pengelola GBK
ditanggung Setneg.
Terkait status kelembagaan, Presiden menerbitkan Keppres No 23/2001
tanggal 19 Februari 2001 tentang Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan GBK
yang bertugas mengkaji status dan bentuk kelembagaan pengelolaan GBK.
Tim tersebut diberi waktu paling lama 6 bulan sejak Keppres
ditetapkan. Namun, hingga jangka waktunya terlewati, ketika itu belum ada
keputusan untuk menentukan status kelembagaan hukum GBK. Baru kemudian pada 18
Oktober 2004 melalui Keppres No 94/2004 tentang Pengelolaan Komplek GBK
menetapkan GBK sebagai Peninggalan Nasional. Keppres No 94/2004 juga mencabut
Keppres No 4/1984 yang terakhir diubah dengan Keppres No 72/1999 yang mengatur
pengelolaan GBK.
Jadikan Badan Usaha
Dengan status sebagai peninggalan nasional, maka segala biaya
pengelolaannya menjadi otonom, yang berasal dari pengelolaan komplek GBK.
Sedangkan struktur organisasi tidak mengalami perubahan signifikan, dikelola
Badan Pengelola yang menetapkan kebijakan umum. Ketua Badan Pengelola tetap
Mensesneg dengan anggota Menkeu, Mendiknas, Menkimpraswil, Gubernur Jakarta,
dan Ketua KONI pusat.
Dengan anatomi GBK tersebut, apakah masih pantas ia dikelola dengan
melibatkan para menteri (birokrat)? Rasanya kurang tepat lagi GBK dikelola
dengan model demikian. Sebab, GBK merupakan lahan strategis yang terletak di
kawasan elite yang lebih pantas dikelola BUMN selaku entitas bisnis. Apalagi
sekarang sudah kadung berdiri hotel, plaza, dan perkantoran di atas areal GBK.
Saat ini, setidaknya ada 57 kontrak usaha di sepanjang Jl. Asia
Afrika Jakarta. Kontraknya pun nilainya sudah miliaran rupiah. Sekadar menyebut
sebuah kontrak Badan Pengelola GBK dengan Kajima Overseas dan PT Senayan
Trikarya Sempana yaitu US$ 520.000 atau sekitar Rp 5,2 miliar (dengan kurs 1 US
= Rp 10.000) per tahun.
Status GBK selaku peninggalan nasional belum memiliki pijakan hukum
yang kuat. UU yang mengatur benda peninggalan nasional belum ada. Jika
dijadikan benda sebagaimana diatur UU No 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya pun
tidak termasuk dalam kategorinya (benda tersebut berusia minimal 50 tahun).
Jika pemerintah ingin menjadikan GBK sebagai sumber pendapatan dan
agar pengelolaannya lebih profesional, jadikanlah ia entitas bisnis dengan ujud
badan usaha, sebagaimana diatur dalam UU No 19/2003 tentang BUMN. Pilih salah
satu di antara dua bentuk Perusahaan Umum (Perum) atau Perusahaan Perseroan
(Persero) sesuai dengan maksud dan tujuan dikelolanya GBK.
Jangan libatkan lagi para birokrat dalam pengelolaannya. Kembalikan
mereka pada habitatnya, agar logika tukang ojek atas pengelolaannya tidak ada
lagi.
Penulis adalah anggota Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
Copyright © Sinar Harapan 2003
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Clean water saves lives. Help make water safe for our children.
http://us.click.yahoo.com/YNG3nB/VREMAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
