[ppiindia] Mendorong Papua Menentukan Diri Sendiri
http://www.gatra.com/artikel.php?id=95481 Mendorong Papua Menentukan Diri Sendiri Senator yang satu ini paling bersemangat mendukung pemberian visa kepada 42 pencari suaka WNI asal Papua. Dialah Kerry Nettle. Selain itu, juru bicara imigrasi untuk Partai Hijau ini juga menyokong upaya rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri. Berikut petikan percakapan Ida Palaloi Suhadji dari Gatra dengan Kerry: Ceritakan dukungan Anda kepada 43 peminta suaka? Partai Hijau (Green Party) telah lama terlibat dalam isu Papua. Keterlibatan saya adalah menyokong kebijakan partai yang mendukung peminta suaka dari Papua Barat ke Australia. Anda mendukung Papua merdeka? Saya mendukung upaya penentuan diri sendiri (self determination) masyarakat Papua. Ini berbeda dengan saya mendukung kemerdekaan. Dengan demikian, mereka dapat kembali ke negaranya. Gerard Henderson, Direktur Eksekutif Institute Sydney di Sydney Morning Herald (4 Juni 2006), mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Australia tidak dipegang Partai Hijau. Komentar Anda? Saya tidak baca artikel itu. Alangkah lucunya kalau dibilang kebijakan politik luar negeri Australia tidak dikendalikan oleh Partai Hijau (Kerry tertawa). Akan berbeda sekali kalau partai kami tidak terlibat di dalamnya. Posisi Anda dan partai? Jika dalam waktu panjang tidak ingin berurusan dengan pencari suaka dari Papua Barat, Australia harus mampu terlibat dalam dialog yang tulus dengan Pemerintah Indonesia dan dapat mengubah situasi di Papua. Jadi, mereka tidak perlu pergi dari tanah kelahiran mereka. Anda merasa perlu ada dialog untuk menyelesaikan masalah itu? Satu hal yang selama ini diinginkan orang Papua adalah dialog dengan Pemerintah Indonesia. Untuk ini, dibutuhkan beberapa anggota masyarakat internasional, seperti yang dilakukan GAM beberapa waktu lalu. Tapi, Indonesia tidak mau berdialog dengan materi kemerdekaan? Harus ada dialog. Sesuatu telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan Australia terhadap apa yang terjadi pada 1968-1969 tentang act of free choice yang dilakukan tidak bebas dan tidak fair. Sekitar 1.025 orang Papua dipaksa oleh Pemerintah Indonesia. Jadi, saya kira, keputusan act of free choice itu tidak akurat untuk memperlihatkan suara sebenarnya rakyat Papua. Itu sudah lama terjadi dan semua mengakui sah? Peristiwa itu sudah sangat lama terjadi dan itu salah. Karena itu, kini kami mendorong dunia internasional seperti PBB untuk melihat kembali keabsahan act of free choice itu. Kami tidak meminta Indonesia melakukannya tetapi PBB yang melakukan review itu. Sudah terjadi? Belum. Saya kira, kami berhak meminta Pemerintah Australia dan masyarakat inernasional mengangkat hal itu. Seperti black caucus di Amerika. Mereka sudah lama meminta keabsahan act of free choice itu dikaji ulang. Apakah Pemerintah Australia juga bersalah dengan mengakui act of free choice? Jelas sekali. Saya kira, masyarakat internasional juga bersalah, termasuk PBB. Itu sebabnya, kami fokus melakukan kampanye tentang act of free choice kepada PBB untuk dikaji ulang. Dari PBB ini kami harapkan absah tidaknya act of free choice itu. Siapa yang harus melakukan inisiatif? Saya kira, seharusnya Sidang Umum PBB. Tetapi Sidang Umum PBB itu baru terjadi jika sejumlah negara yang mewakilinya mendukung proposal untuk mengkaji ulang hasil act of free choice. Jadi, sudah banyak kampanye yang dilakukan untuk isu ini. Dan saya punya komitmen berkampanye untuk melakukan kaji ulang atas pemilihan di Papua tahun 1969. [Internasional, Gatra Nomor 31, Beredar Kamis, 15 Juni 2006] [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~-- See what's inside the new Yahoo! Groups email. http://us.click.yahoo.com/B6DZeC/bOaOAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~- *** Berdikusi dg Santun Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *** __ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ * To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] * Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
Re: [ppiindia] Mendorong Papua Menentukan Diri Sendiri
ah alasan klise, dari dulu australia atawa amerika tidak pernah beranjak dari masalah kekayaan sumber daya alam. Timtim merdeka bagaimana sekarang keadaanya, melarat dan sekarat tinggal menunggu mati saja. Padahal Australia dulunya yang getol melobi dunia supaya Timtim merdeka tapi sesudah merdeka ya sudah jadi jongosnya australia. Orang papua mestinya belajar dari kasus Timtim ini. jangan sampai keluar dari mulut buaya masuk ke neraka berabe. bisa-bisa nyesel seumur hidup. tanyalah sama orang timtim sana. -Original Message- From: Ambon [EMAIL PROTECTED] To: Undisclosed-Recipient:; Date: Sun, 18 Jun 2006 23:40:30 +0200 Subject: [ppiindia] Mendorong Papua Menentukan Diri Sendiri http://www.gatra.com/artikel.php?id=95481 Mendorong Papua Menentukan Diri Sendiri Senator yang satu ini paling bersemangat mendukung pemberian visa kepada 42 pencari suaka WNI asal Papua. Dialah Kerry Nettle. Selain itu, juru bicara imigrasi untuk Partai Hijau ini juga menyokong upaya rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri. Berikut petikan percakapan Ida Palaloi Suhadji dari Gatra dengan Kerry: Ceritakan dukungan Anda kepada 43 peminta suaka? Partai Hijau (Green Party) telah lama terlibat dalam isu Papua. Keterlibatan saya adalah menyokong kebijakan partai yang mendukung peminta suaka dari Papua Barat ke Australia. Anda mendukung Papua merdeka? Saya mendukung upaya penentuan diri sendiri (self determination) masyarakat Papua. Ini berbeda dengan saya mendukung kemerdekaan. Dengan demikian, mereka dapat kembali ke negaranya. Gerard Henderson, Direktur Eksekutif Institute Sydney di Sydney Morning Herald (4 Juni 2006), mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Australia tidak dipegang Partai Hijau. Komentar Anda? Saya tidak baca artikel itu. Alangkah lucunya kalau dibilang kebijakan politik luar negeri Australia tidak dikendalikan oleh Partai Hijau (Kerry tertawa). Akan berbeda sekali kalau partai kami tidak terlibat di dalamnya. Posisi Anda dan partai? Jika dalam waktu panjang tidak ingin berurusan dengan pencari suaka dari Papua Barat, Australia harus mampu terlibat dalam dialog yang tulus dengan Pemerintah Indonesia dan dapat mengubah situasi di Papua. Jadi, mereka tidak perlu pergi dari tanah kelahiran mereka. Anda merasa perlu ada dialog untuk menyelesaikan masalah itu? Satu hal yang selama ini diinginkan orang Papua adalah dialog dengan Pemerintah Indonesia. Untuk ini, dibutuhkan beberapa anggota masyarakat internasional, seperti yang dilakukan GAM beberapa waktu lalu. Tapi, Indonesia tidak mau berdialog dengan materi kemerdekaan? Harus ada dialog. Sesuatu telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan Australia terhadap apa yang terjadi pada 1968-1969 tentang act of free choice yang dilakukan tidak bebas dan tidak fair. Sekitar 1.025 orang Papua dipaksa oleh Pemerintah Indonesia. Jadi, saya kira, keputusan act of free choice itu tidak akurat untuk memperlihatkan suara sebenarnya rakyat Papua. Itu sudah lama terjadi dan semua mengakui sah? Peristiwa itu sudah sangat lama terjadi dan itu salah. Karena itu, kini kami mendorong dunia internasional seperti PBB untuk melihat kembali keabsahan act of free choice itu. Kami tidak meminta Indonesia melakukannya tetapi PBB yang melakukan review itu. Sudah terjadi? Belum. Saya kira, kami berhak meminta Pemerintah Australia dan masyarakat inernasional mengangkat hal itu. Seperti black caucus di Amerika. Mereka sudah lama meminta keabsahan act of free choice itu dikaji ulang. Apakah Pemerintah Australia juga bersalah dengan mengakui act of free choice? Jelas sekali. Saya kira, masyarakat internasional juga bersalah, termasuk PBB. Itu sebabnya, kami fokus melakukan kampanye tentang act of free choice kepada PBB untuk dikaji ulang. Dari PBB ini kami harapkan absah tidaknya act of free choice itu. Siapa yang harus melakukan inisiatif? Saya kira, seharusnya Sidang Umum PBB. Tetapi Sidang Umum PBB itu baru terjadi jika sejumlah negara yang mewakilinya mendukung proposal untuk mengkaji ulang hasil act of free choice. Jadi, sudah banyak kampanye yang dilakukan untuk isu ini. Dan saya punya komitmen berkampanye untuk melakukan kaji ulang atas pemilihan di Papua tahun 1969. [Internasional, Gatra Nomor 31, Beredar Kamis, 15 Juni 2006] [Non-text portions of this message have been removed] Yahoo! Groups Sponsor ~-- See what's inside the new Yahoo! Groups email. http://us.click.yahoo.com/B6DZeC/bOaOAA/E2hLAA/BRUplB/TM ~- *** Berdikusi dg Santun Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
