[ppiindia] PDIP-Gerindra Tak Niat Panggil SBY + SBY Bersih dari Bailout Century yang Sedot Uang Negara Rp 6,7 Triliun
Jawa Pos Senin, 15 Februari 2010 ] PDIP-Gerindra Tak Niat Panggil SBY JAKARTA - Posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) benar-benar aman dalam skandal Bank Century. Hampir pasti pansus yang kini memasuki tahap akhir tak akan menyentuh presiden. Dua partai di luar koalisi, yakni PDIP dan Gerindra, ternyata tak berhasrat memintai ketarangan SBY. Dengan peta politik tersebut, praktis hanya Partai Hanura yang memandang perlu mendengarkan kesaksian Presiden SBY. Suara Hanura itu sulit terwujud karena mereka hanya memiliki satu kursi di pansus, yakni Akbar Faisal. Menurut Partai Gerindra, SBY tak perlu dipanggil karena sudah cukup memanggil Jusuf Kalla (Wapres saat itu). ''Apa masih perlu presiden dipanggil. Saya kira belum ada urgensinya,'' kata anggota pansus dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani di Jakarta kemarin (14/2). Saat kebijakan bailout diambil melalui rapat KSSK pada 21 November 2008 dini hari, JK berposisi sebagai acting president. Sebab, SBY tengah berada di Washington DC, Amerika Serikat. ''Penjelasan dari JK sudah cukup mewakili. Ibaratnya, sebagai plt presiden, apa yang dilakukan JK sudah mengekspresikan tanggung jawab presiden,'' ungkap Sekjen DPP Partai Gerindra itu. Anggota pansus dari FPDIP Ganjar Pranowo menuturkan, fraksinya tetap bekerja dalam koridor data, fakta, dan aturan perundang-undangan. ''Jadi, ikuti saja alurnya,'' kata Ganjar. Menurut dia, harus dipisahkan antara keinginan politik yang berujung pada tuduhan politisasi dan fakta-fakta yang memang bisa diungkap. ''Ini harus benar-benar fokus. Jangan sampai semua didorong dan dipancing dalam perdebatan memanggil atau tidak memanggil presiden. PDIP tidak mau terjebak itu. Kalau memang di antara salah seorang kesaksian menunjuk hidung ke sana (presiden, Red), baru dihadirkan.''. (pri/dyn +++ Jawa Pos [ Minggu, 14 Februari 2010 ] SBY Bersih dari Bailout Century yang Sedot Uang Negara Rp 6,7 Triliun Sikap Golkar-PKS Terkait Century JAKARTA - Dua partai politik berpengaruh yang mitra koalisi pemerintah, Golkar dan PKS, menegaskan sikap politiknya terkait posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam skandal Bank Century. Berdasar pemeriksaan yang dilakukan pansus, kedua partai itu berpandangan bahwa Presiden SBY sepenuhnya bersih dari bailout yang menyedot uang negara Rp 6,7 triliun tersebut. Bahkan, menurut mereka, tidak ada alasan yang cukup penting bagi pansus untuk mendengarkan kesaksian presiden. Namun, kondisi berbeda bisa saja menimpa Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. ''Golkar menyimpulkan, tidak memandang perlu bagi pansus memanggil presiden untuk urusan skandal Century. Kami tidak menemukan data-data dan fakta sehingga presiden harus dipanggil ke pansus,'' kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso dalam diskusi Ketika Koalisi Pecah di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, kemarin (13/2). Priyo menegaskan, kesimpulan itu bukan hasil negosiasi Golkar dengan SBY. Apa lagi dikaitkan dengan isu yang beredar bahwa Golkar memang mengincar posisi Menkeu Sri Mulyani setelah nanti dilengserkan. ''Tidak ada. Ini hanya masalah tidak menemukan data. Golkar sendiri hormat dan merasa nyaman dengan platform Presiden SBY,'' ujar wakil ketua DPR itu. Dalam diskusi tersebut, turut berbicara Ketua DPP PKS yang juga Ketua FPKS di DPR Mustafa Kamal, Ketua DPP Partai Demokrat Jafar Hafsah, dan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Bachtiar Effendy. Priyo kembali menambahkan, Presiden SBY dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie terus membangun komunikasi. Dia mengisyaratkan keduanya sudah bertemu pasca-Ical -panggilan populer Aburizal Bakrie- mengumpulkan para petinggi Golkar yang duduk di pemerintahan dan legislatif di gedung DPR pada Rabu lalu (10/2). ''Keduanya sering komunikasi, rutin komunikasi juga secara fisik,'' kata Priyo yang menolak menjelaskan kapan pastinya pertemuan itu terjadi. Menurut Priyo, SBY dan Ical membicarakan banyak hal. Terutama menyangkut penyelesaian masalah bangsa dan negara, serta membangun ekonomi yang kuat. ''Kami gembira mendapat kesan keduanya ada kedekatan emosional atau personal,'' ujarnya, lantas tersenyum. Persoalan lain yang turut dibicarakan, sambung Priyo, tentunya berkaitan dengan kasus Century. ''Berkaitan dengan pendirian Partai Golkar, mohon dimaklumi peranan instrumen parlemen dari Fraksi Partai Golkar (FPG) untuk menunjukkan kebenaran,'' kata Priyo. Dia menyampaikan, Golkar tetap akan berpegangan pada fakta dan temuan di pansus. Dalam pandangan awal, FPG menyimpulkan bahwa kasus Bank Century merupakan perampokan sistemik. Itu tidak mungkin dilakukan tanpa keterlibatan pejabat otoritas moneter (BI) dan fiskal (Depkeu). ''Pemeriksaan pansus dilihat secara langsung jutaan masyarakat. Makanya, kami tidak akan menghapus beberapa jejak temuan yang kami dapatkan itu,'' ujar Priyo. Priyo menuturkan, partainya mengharapkan bisa mengawal pemerintah dan
Re: [ppiindia] PDIP-Gerindra Tak Niat Panggil SBY + SBY Bersih dari Bailout Century yang Sedot Uang Negara Rp 6,7 Triliun
Implisit sudah ada kesepakatan di antara para elite politik untuk mengamankan SBY. Jadi, segala hiruk pikuk Pansus kini tinggal bunga-bunganya saja, sekedar untuk memeriahkan pesta. Karena, kalau pakai logika, keterangan SBY tentu diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh Sri Mulyani dan Boediono mengkoordinasikan tindakan mereka membail out Century dengan Presiden. Wapres JK kan tidak tahu apa-apa soal ada-tidaknya koordinasi tsb. Yang bisa menjawab ya cuma SBY. Tugas Pansus/elite politik sekarang: Melanjutkan tawar-menawar dan mencari kambing hitam yang bisa dikorbankan, sekadar supaya rakyat dan media massa tidak ribut. Masa sih sudah keluar duit banyak untuk Pansus dan Hak Angket, tapi tidak ada yang kena hukuman pidana. From: sunny am...@tele2.se Subject: [ppiindia] PDIP-Gerindra Tak Niat Panggil SBY + SBY Bersih dari Bailout Century yang Sedot Uang Negara Rp 6,7 Triliun To: undisclosed-recipi...@yahoo.com Date: Tuesday, February 16, 2010, 6:44 AM Jawa Pos Senin, 15 Februari 2010 ] PDIP-Gerindra Tak Niat Panggil SBY JAKARTA - Posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) benar-benar aman dalam skandal Bank Century. Hampir pasti pansus yang kini memasuki tahap akhir tak akan menyentuh presiden. Dua partai di luar koalisi, yakni PDIP dan Gerindra, ternyata tak berhasrat memintai ketarangan SBY. Dengan peta politik tersebut, praktis hanya Partai Hanura yang memandang perlu mendengarkan kesaksian Presiden SBY. Suara Hanura itu sulit terwujud karena mereka hanya memiliki satu kursi di pansus, yakni Akbar Faisal. Menurut Partai Gerindra, SBY tak perlu dipanggil karena sudah cukup memanggil Jusuf Kalla (Wapres saat itu). ''Apa masih perlu presiden dipanggil. Saya kira belum ada urgensinya,' ' kata anggota pansus dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani di Jakarta kemarin (14/2). Saat kebijakan bailout diambil melalui rapat KSSK pada 21 November 2008 dini hari, JK berposisi sebagai acting president. Sebab, SBY tengah berada di Washington DC, Amerika Serikat. ''Penjelasan dari JK sudah cukup mewakili. Ibaratnya, sebagai plt presiden, apa yang dilakukan JK sudah mengekspresikan tanggung jawab presiden,'' ungkap Sekjen DPP Partai Gerindra itu. Anggota pansus dari FPDIP Ganjar Pranowo menuturkan, fraksinya tetap bekerja dalam koridor data, fakta, dan aturan perundang-undangan. ''Jadi, ikuti saja alurnya,'' kata Ganjar. Menurut dia, harus dipisahkan antara keinginan politik yang berujung pada tuduhan politisasi dan fakta-fakta yang memang bisa diungkap. ''Ini harus benar-benar fokus. Jangan sampai semua didorong dan dipancing dalam perdebatan memanggil atau tidak memanggil presiden. PDIP tidak mau terjebak itu. Kalau memang di antara salah seorang kesaksian menunjuk hidung ke sana (presiden, Red), baru dihadirkan.' '. (pri/dyn +++ Jawa Pos [ Minggu, 14 Februari 2010 ] SBY Bersih dari Bailout Century yang Sedot Uang Negara Rp 6,7 Triliun Sikap Golkar-PKS Terkait Century JAKARTA - Dua partai politik berpengaruh yang mitra koalisi pemerintah, Golkar dan PKS, menegaskan sikap politiknya terkait posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam skandal Bank Century. Berdasar pemeriksaan yang dilakukan pansus, kedua partai itu berpandangan bahwa Presiden SBY sepenuhnya bersih dari bailout yang menyedot uang negara Rp 6,7 triliun tersebut. Bahkan, menurut mereka, tidak ada alasan yang cukup penting bagi pansus untuk mendengarkan kesaksian presiden. Namun, kondisi berbeda bisa saja menimpa Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. ''Golkar menyimpulkan, tidak memandang perlu bagi pansus memanggil presiden untuk urusan skandal Century. Kami tidak menemukan data-data dan fakta sehingga presiden harus dipanggil ke pansus,'' kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso dalam diskusi Ketika Koalisi Pecah di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, kemarin (13/2). Priyo menegaskan, kesimpulan itu bukan hasil negosiasi Golkar dengan SBY. Apa lagi dikaitkan dengan isu yang beredar bahwa Golkar memang mengincar posisi Menkeu Sri Mulyani setelah nanti dilengserkan. ''Tidak ada. Ini hanya masalah tidak menemukan data. Golkar sendiri hormat dan merasa nyaman dengan platform Presiden SBY,'' ujar wakil ketua DPR itu. Dalam diskusi tersebut, turut berbicara Ketua DPP PKS yang juga Ketua FPKS di DPR Mustafa Kamal, Ketua DPP Partai Demokrat Jafar Hafsah, dan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Bachtiar Effendy. Priyo kembali menambahkan, Presiden SBY dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie terus membangun komunikasi. Dia mengisyaratkan keduanya sudah bertemu pasca-Ical -panggilan populer Aburizal Bakrie- mengumpulkan para petinggi Golkar yang duduk di pemerintahan dan legislatif di gedung DPR pada Rabu lalu (10/2). ''Keduanya sering komunikasi, rutin komunikasi juga secara fisik,'' kata Priyo yang menolak menjelaskan kapan pastinya pertemuan itu terjadi. Menurut Priyo, SBY dan Ical membicarakan banyak