http://www.suarapembaruan.com/News/2005/10/18/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY Keluar dari Belenggu Kemiskinan Oleh Susidarto MENARIK, mencermati tajuk rencana Harian Suara Pembaruan (8/10) yang berjudul "Dana Kompensasi Salah Sasaran". Inti persoalan, pemberian dana kompensasi dalam bentuk tunai semacam ini jelas tidak mendidik. Rakyat miskin dibuat jadi konsumtif. Mestinya, bukan ikan yang diberi, tetapi kailnya. Akibatnya jelas, banyak terjadi distorsi penyaluran, mereka yang tidak berhak justru menerima, sementara yang miskin justru gigit jari alias tersingkirkan. Dalam banyak kasus, program kompensasi dalam bentuk tunai ini banyak menuai kritikan tajam dan berpotensi menyulut keresahan sosial dan memunculkan ketidakadilan. Dalam program kompensasi pengurangan subsidi (PKPS)-BBM ini, pemerintah memberikan bantuan kepada golongan masyarakat miskin. Dalam konteks ini, masyarakat kategori pra-sejahtera akan dibantu dengan dana tunai sebesar Rp 100.000 per keluarga per bulan. Targetnya sebanyak 15,5 juta keluarga miskin di Indonesia akan menerima program karitas ini. Dengan demikian, untuk setahun ke depan, pemerintah akan mengeluarkan anggaran tidak kurang Rp 18,6 triliun. Khusus tahun 2005 ini, pemerintah akan mengeluarkan dana sekitar Rp 4,8 triliun (3 bulan berjalan). Program pemberian uang tunai semacam ini tampaknya memang bagus, yakni langsung menyentuh kebutuhan hidup masyarakat miskin sehari-hari. Namun, yang dibutuhkan masyarakat miskin, marjinal sesungguhnya bukan pemberian/bantuan kompensasi dalam bentuk uang tunai yang cenderung langsung habis untuk kegiatan konsumtif. Mekanisme semacam ini tidak pernah mendidik orang untuk maju, kreatif, mandiri dan inovatif. Bentuk bantuan semacam ini justru membuat orang terlena, terbelenggu dan terninabobokkan dengan situasi yang karitatif, sehingga bermental "pengemis" dan memunculkan sindroma ketergantungan akut. Program Jangka Panjang Jangan beri ikan, namun berilah kail (pancing), adalah petuah kuno yang sangat kuat pesannya namun relevan untuk diaplikasikan pada konteks program kompensasi BBM sekarang ini. Dalam konteks ini, pemerintah semestinya tidak hanya bertindak bagai sinterklas yang hanya sekadar bagi-bagi hadiah (uang), yang hanya bersifat sementara (jangka pendek) dan karitatif. Pemerintah, semestinya harus mulai memikirkan untuk memberikan bantuan kepada rakyat miskin dalam bentuk program jangka panjang, yang menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat miskin. Sebuah program yang tentunya tidak sekadar kosmetik atau pemanis penampilan (pemerintah) semata untuk menutup berbagai kekurangan dimata rakyatnya, namun sebuah program benar-benar solutif, yang memberikan jalan keluar dari persoalan yang sekian lama menghimpit masyarakat miskin-marjinal. Bantuan kompensasi dalam bentuk uang tunai, jelas tidak membuat masyarakat miskin keluar dari lingkaran kemiskinannya. Nah, yang dibutuhkan masyarakat justru program jangka panjang yang bisa memberdayakan masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan akut dan sistemik. Dalam konteks semacam ini, pemerintah ditantang mampu mengurangi angka pengangguran, yang konon jumlahnya sudah membengkak hingga 50 juta angkatan kerja lebih. Kalau hanya diberi uang Rp 100 ribu sebulan untuk setiap keluarga, mungkin hanya akan dihabiskan dalam tempo singkat, setelah itu mereka akan miskin lagi. Program-program nyata pengurangan pengangguran sungguh ditunggu oleh mereka yang selama ini kalah bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Di sini, pemerintah hendaknya mampu menciptakan lapangan kerja seluas mungkin dengan mengajak berbagai pihak terkait. Tak hanya itu, pemerintah selayaknya mampu memberikan iklim yang kondusif bagi "usaha-bisnis" petani atau nelayan, yang selama ini identik dengan kemiskinan. Potret masyarakat Pulau Enggano (Sumatera) misalnya, yang selama sulit untuk memasarkan ikan hasil tangkapan nelayan akibat kurangnya sarana transportasi sehingga busuk, boleh menjadi potret keprihatinan kita tentang buruknya infrastruktur kita. Atau, potret masyarakat perdesaan (daerah terpencil) lain yang kesulitan untuk memasarkan hasil pertanian berupa sayur mayur, sehingga "terpaksa" layu dan busuk, merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Ketiadaan sarana transportasi dan komunikasi, memaksa produk perikanan, pertanian atau produk lain yang dihasilkan masyarakat miskin tidak memiliki nilai tambah sama sekali. Akhirnya, produk pertanian atau perikanan harus dibuang (layu, busuk atau kadaluwarsa) karena sudah lama tidak ada pedagang yang membelinya. Mereka "terasing" dari pasar yang membutuhkan, sehingga tidak mampu memasarkan hasil produknya. Nah, dalam konteks ini, mampukah pemerintah memberikan sarana transportasi dan komunikasi yang memadai, sehingga para petani dan nelayan bisa memasarkan hasil pertaniannya dengan lebih baik lagi? Fenomena di atas merupakan puncak gunung es, yang mungkin mewakili ribuan bahkan jutaan kasus lain serupa di daerah lainnya. Tak hanya itu tentunya, pemerintah juga ditantang untuk mampu menciptakan iklim dan mekanisme persaingan usaha yang kondusif, sehingga mendukung usaha bisnis masyarakat kelas bawah. Petani cabai, bawang merah, padi atau komoditas pertanian strategis/unggulan lain yang senantiasa mengalami kerugian akibat melimpahnya panen sehingga harga jatuh, merupakan agenda yang harus segera diselesaikan. Pemerintah seharusnya berupaya untuk menyetabilkan harga komoditas produksi masyarakat miskin pada saat panen raya, sehingga para petani tidak mengalami kerugian besar. Keluar dari Kemiskinan Inti persoalannya adalah bagaimana caranya agar pemerintah membuat program kompensasi BBM yang bisa membawa masyarakat miskin keluar dari kotak kemiskinannya, sehingga memiliki hari depan yang lebih cerah lagi. Tentu caranya bukan dengan memberikan dana tunai yang dalam sekejap akan habis. Pemerintah harus mampu menciptakan berbagai sarana pendukung (membangun infrastruktur) dan membuka kesempatan kerja seluas-luasnya agar rakyat miskin bisa menikmatinya. Itulah agenda yang selayaknya menjadi prioritas pemerintahan sekarang ini. Bentuk kompensasi jangka panjang lainnya yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan kemudahan pengobatan atau bentuk-bentuk sarana pendukung kesehatan, yang selama ini terasa sangat mahal. Biaya pengobatan dan rawat inap gratis bagi warga tidak mampu merupakan agenda yang sangat penting. Masalah pendidikan serta seabrek masalah mendasar lain, perlu pula mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Masalah terakhir yang penting pula untuk diselesaikan adalah memberikan iklim yang kondusif, sehingga tidak terjadi lonjakan harga komoditas dan jasa-jasa tertentu pascakenaikan harga BBM. Pemerintah, dalam hal ini bisa bekerja sama dengan asosiasi pedagang atau penghasil komoditas tertentu, sehingga setiap kenaikan harga akan dapat dikontrol dengan baik, tidak asal-asalan, seperti yang sering terjadi selama ini. Itulah beberapa bentuk upaya yang semestinya dilakukan pemerintah di balik pencabutan/pengurangan subsidi BBM. Intinya adalah, pemerintah perlu bekerja lebih keras lagi untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Oleh sebab itu, program kompensasi semestinya tidak hanya bersifat kosmetik (tambal sulam) namun harus solutif memecahkan persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa ini. Mental masyarakat miskin tidak dirusak dengan pemberian dana tunai yang cenderung menciptakan mental ketergantungan dan mental pengemis. Pemerintah harus membangun masyarakat yang bermental kerja keras dengan menciptakan berbagai iklim kerja yang kondusif. Hanya dengan cara semacam ini, angka kemiskinan yang demikian tingginya akan dapat ditekan sedemikian rupa, sehingga akan ada parade musik yang lagu yang melantunkan bait: sayonara kemiskinan dan selamat datang masyarakat yang sejahtera. Bukankah itu dambaan dan impian kita bersama belakangan ini? * Penulis adalah pemerhati masalah sosial ekonomi -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 18/10/05 [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
