[proletar] Perubahan...

2012-11-02 Terurut Topik cha6966
Dalam sebuah adegan dalam film terbaru James Bond yang berjudul "Sky Fall", 
dimana Silva ( Javier Bardem ) dan Bond ( Daniel Craig ) bercakap tentang 
filosofinya tentang bagaimana bisa merubah perilaku. 

Silva mengatakan dimana di sebuah pulau yang mempunyai banyak kelapa, diserang 
oleh ribuan ekor tikus, akhirnya mereka memutuskan untuk menangkap tikus tikus 
tersebut dengan memberi jebakan buah kelapa didalam drum besar.

Tikusnya tertarik kepada kelapa dan akhirnya tertangkap karena masuk ke dalam 
drum tsb. Sebagian besar tikus tertangkap.

Akan di apakan tikus tersebut?

Apakah akan di bunuh...

Di siram bensin dan di bakar?
Tidak...

Mereka mengumpulkan semua tikus tersebut dalam sebuah tempat.

Dan membiarkan tikus tersebut kelaparan...

Akhirnya...

Karena rasa lapar yang tak tertahankan...

Mereka mulai saling memakan satu sama lainnya..

Yang tidak bertahan atau lemah akhirnya jadi mangsa tikus yang lebih kuat...

Sampai akhirnya populasi tikus itu berkurang karena mereka saling memakan...

Satu dengan yang lainnya...

Setelah jumlahnya berkurang dengan drastis...

Tikus² tersebut akhirnya di lepaskan kembali ke alam liar...

Tikus tersebut kini sudah berubah...

Mereka tidak menyukai buah kelapa lagi...

Mereka mencari tikus lainnya..
Untuk menjadi makanan mereka...

Begitulah cara mereka merubah perilaku... 

Selamat Sore...

Charles Asiku
cha6...@gmail.com
cha6...@yahoo.com
pin: 21EF6D92
Surabaya





Powered by Telkomsel BlackBerry®



Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com 
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/



[proletar] Perubahan yang dialami rezameutia..

2011-03-09 Terurut Topik Jusfiq

Beberapa tahun yang lalu, rezameutia yang otaknya sudah rusak berat itu menolak 
untuk mengakui kesalahannnya. Dia bilang, seingat saya, kata yang keluar tidak 
bisa ditarik oleh seratus ekor kudapun.

Tapi beberapa hari yang lalu dia sudah bersedia mengakui bahwa dia salah 
menulis kata "stone" yang mestinya "stoned".

Kesediaan mengakui kesalahan itu saya anggap sebagai perubahan sikap rezameutia 
yang signifikan.

Ada harapan bahwa dia akan bisa sembuh dan otaknya bisa berhenti ciut dan bisa 
akan jadi lebih gede dari biji peler monyet ouistiti.






Post message: prole...@egroups.com
Subscribe   :  proletar-subscr...@egroups.com
Unsubscribe :  proletar-unsubscr...@egroups.com
List owner  :  proletar-ow...@egroups.com
Homepage:  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
proletar-dig...@yahoogroups.com 
proletar-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
proletar-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/



[proletar] Perubahan UU Peradilan Militer

2006-08-16 Terurut Topik MTI
Perubahan UU Peradilan Militer


www.transparansi.or.id - Senin, 14 Agustus 2006, bertempat di Hotel Cemara, 
Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) menyelenggarakan Diskusi Perubahan UU Peradilan 
Militer. Hadir sebagai narasumber Mayjen Sryadi (Dirjen Pertahanan Dephankam), 
Andreas H. Pariera (Ketua Pansus Perubahan UU Peradilan Militer), Donny 
Ardyanto (Tim Analis YLBHI). 

Mayjen Suryadi yang mewakili pemerintah masih bersih keras mempertahankan asas 
koneksitas berikut hukum acara peradilan militer yang diatur dalam UU Peradilan 
Militer, dengan alasan, pertama, amanat dari TAP MPR yang harus dilaksanakan 
dalam undang-undang, kedua, status hukum dari Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 
tentang Peran TNI dan Polri, ketiga, kesesuaian antara jenis dan materi muatan 
atau rezim hukumnya, keempat, kewenangan penyidikan terhadap anggota TNI yang 
melakukan pelanggaran pidana umum, kelima, Peran Ankum dan Papera.
   
Donny menekankan pentingnya penghapusan asas koneksitas dan hukum acara 
peradilan militer dengan mendasari pada asas equality before the law, bahwa 
semua warga negara Indonesia termasuk anggota TNI wajib tunduk dalam hukum yang 
berlaku umum. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum, harus tunduk 
kepada peradilan umum. Lain halnya dengan anggota TNI yang melakukan tindak 
pidana militer, maka harus tunduk kepada peradilan militer. Jadi UU Peradilan 
Militer di dalam perubahannya hanya mengatur mengenai hukum materiil dan formil 
tindak pidana militer.

Andreas mengeluhkan panjangnya proses pembahasan yang dilakukan oleh DPR dan 
pemerintah dalam Perubahan UU ini. Perubahan UU Peradilan Militer ini juga 
merupakan usul insiatif DPR, dimana seluruh fraksi menyatakan setuju 
penghapusan asas koneksitas dan hukum acara peradilan militer dalam UU 
Peradilan Militer. Tidak adanya titik temu diantara kedua pihak karena 
perbedaan starting point dalam pola pikir. DPR mendasari Perubahan UU ini dalam 
kerangka TNI adalah sama kedudukannya dengan warga negara pada umumnya, 
sedangkan pemerintah mendasari dalam kerangka TNI memiliki kewenangan specialis 
sehingga membutuhkan rezim hukum yang khusus mengatur mengenai peradilan 
militer.

Sampai dengan akhir diskusi belum ada titik temu mengenai permasalahan 
kewenangan koneksitas dan hukum acara peradilan militer, dimana keduanya adalah 
substansi terpenting dari perubahan UU Peradilan Militer. (FR)

++

Untuk berita aktual seputar pemberantasan korupsi dan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) klik
http://www.transparansi.or.id/?pilih=berita

Untuk Indonesia yang lebih baik, klik
http://www.transparansi.or.id/

[Non-text portions of this message have been removed]



Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage:  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
 




[proletar] Perubahan, Problematika dan Agama

2005-12-15 Terurut Topik Ambon
http://www.padangekspres.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=6719



  Perubahan, Problematika dan Agama
  Oleh Nelson Alwi
 
Rabu, 14-Desember-2005, 01:39:21
 
 
REFORMASI bergulir mengecewakan. Masyarakat (ke)banyak(an) 
dirongrong berbagai penyimpangan berkedok perbaikan secara cepat dan terkadang, 
begitu mengejutkan. Pada titik tertentu, perubahan atau penjungkirbalikan 
tujuan dimaksud cenderung memperparah ketegangan (gap oriented) antara 
permasalahan transendensi dengan kepedulian masyarakat terhadap keyakinan 
maupun lingkungannya. 
 
 

  Ya, perubahan yang cepat lagi mengejutkan menawarkan sejumlah tantangan, 
terutama sekali dalam dan untuk menetapkan standar moral sehubungan dengan 
perilaku manusia yang, mau tidak mau, selalu terlibat dalam proses 
keberadaannya selaku umat beragama. Sementara identifikasi keyakinan menyangkut 
kerangka perilaku, jelas, merupakan persoalan yang tak mungkin lepas dari 
perubahan itu sendiri. Sekecil apapun, perubahan tersebut dipandang dari dan 
berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan mencuatnya sosok kekurangmoralitasan 
produk akhirnya. 

  Berbagai permasalahan yang mengemuka, sebagai produk akhir sebuah 
transformasi-reformasi, memang teramat pelik dan memiriskan. Keamburadulan 
politik, krisis demokrasi dan kemanusiaan, ketidakstabilan ekonomi dan kian 
beratnya beban atau tekanan hidup rakyat kecil, meroketnya pertambahan penduduk 
miskin (berikut praktik-praktik pemiskinan terselubung) dan pengangguran di 
samping yang tak kalah penting, tidak kunjung tuntasnya kasus-kasus seperti 
korupsi, kerusakan dan pengrusakan lingkungan (illegal logging), kontinuitas 
konflik di sejumlah tempat, dan kentalnya ketergantungan penyelenggara negara 
kepada kaum kapitalis-materialistis. 

  Sementara masyarakat pada umumnya telah cukup paham, bahwa persoalan 
-yang barangkali tepat disimpulkan sebagai- kemiskinan serta kezaliman tak bisa 
diatasi hanya dengan menunjukkan air-muka penuh perhatian dan keprihatinan 
(monotone attitude). Pengertian mendalam terhadap asal-muasal kemiskinan dan 
struktur yang melanggengkan kezaliman akan menyebabkan masyarakat berhadapan 
muka dengan kesimpangsiuran penafsiran fungsi kekuasaan berikut 
kompleksitas-trasformasi kezaliman dalam aneka situasi dan kondisi. 

  Dengan demikian memang menjadi menarik menalitemalikan kondisi negara 
dewasa ini dengan implementasi keagamaan warganya. Atau dengan kata lain, cukup 
relevan rasanya mengamati realita kehidupan spiritual masyarakat yang ngotot 
mengecam paham anti-agama di tengah problem yang mengharu-biru bangsa sekarang 
ini. Bagi sebagian orang, implementasi (ke)agama(an) cenderung bias, dan 
berlebihan. Seolah segala macam aktivitas keagamaan masyarakat saat ini baru 
menemukan kesahihannya bila telah (di)sejalan(kan) dengan prinsip-prinsip 
kebersamaan -yang salah kaprah. Di banyak tempat zikir atau ritual keagamaan 
yang hakikinya bersifat personal (hablumminallah) diorganisasi dan 
dimobilisasi. Di samping itu, tidak sedikit pemuka agama teperdaya (atau 
diberdayakan?) untuk memihak sehingga, terkadang tak segan-segan memanipulasi 
"sesuatu" yang belum jelas. Tidak pula terhitung pejabat yang maling di kantor 
namun tampak sangat khusyuk beribadah di depan umum. 

  Artinya, kesulitan dalam mengantisipasi perubahan yang telanjang lagi 
mengejutkan, niscaya dapat melahirkan pengaruh serta relevansi yang tidak 
menentu: kekakuan dan kegalauan, yang menyodorkan kompleksitas proses 
transformasi sosial kemasyarakatan yang bersumber pada kegagalan (pemuka) agama 
dan keyakinan dalam membimbing penganut atau pemeluknya. 

  Sebagian anak bangsa bisa jadi gagal dalam rangka memberikan arti 
keberadaannya di muka bumi ini, sebab keterlibatan mereka selalu saja menjurus 
kepada relevansi kemasalampauan (stagnant). Dan sebagai alternatif yang lebih 
buruk, mereka akan terjungkal dan masuk ke lingkar permasalahan yang 
betul-betul membingungkan. Suasana dan kondisi seperti itu besar kemungkinan 
akan menimbulkan kekacauan, kefrustrasian, kegoncangan, keterasingan dan 
bahkan, memancing timbulnya sikap keras reaksioner berlatar "konsep" keagamaan 
-yang sesungguhnya sangat luhur. 

  Berdasarkan fakta lapangan, militansi kelompok yang kritis-radikal 
mencermati permasalahan sebab-akibat dekadensi moralitas dan degradasi agama 
dengan kacamata kuda, lempang. Mengantisipasinya secara ekstrem, karena 
semata-mata bertumpu kepada norma-norma serta tolok ukur kelaziman. Menariknya, 
keberadaan aliran keagamaan bersifat temporal yang nyaris tanpa bentuk dan 
entah bersarang di mana, yang seringkali dituding berdiri di belakang layar 
konflik antargolongan, antardaerah, antaretnik dan lain-lain sebagainya, 
berimbas ke institusi-institusi resmi seperti pondok pesantren dan (alumni) 
santrinya. Secara berlebihan (over acting), sekian pondok pesantren, santri 
maupun alumninya dicurigai. 

  Memang,

[proletar] Perubahan, Antara Janji dan Kenyataan

2005-01-29 Terurut Topik Ambon

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0501/28/opi02.html

Perubahan, Antara Janji dan Kenyataan
Oleh Mohammad Nasih

Salah satu "amunisi" yang membuat pasangan SBY-Kalla memenangi pemilihan umum 
presiden 5 Juli 2004 adalah wacana perubahan. SBY-Kalla kala itu mampu 
membangun image bahkan mitos bahwa mereka adalah pasangan yang akan membuat 
Indonesia mengalami perubahan signifikan menuju kondisi yang lebih baik. 
Masyarakat yang saat itu sudah berada dalam kondisi jengah terhadap kondisi 
yang pengap, sesak, dan tidak menentu, memang menginginkan perubahan kondisi. 
Persepsi yang menguat di kalangan masyarakat adalah bahwa perubahan itu identik 
dengan pergantian kepemimpinan. Dengan kata lain, perubahan tidak mungkin bisa 
dicapai tanpa pergantian kepemimpinan nasional. Inilah yang segera ditangkap 
pasangan SBY-Kalla sehingga dengan intensitas yang sangat tinggi menggelorakan 
wacana perubahan dan membuat image tambahan bahwa suara rakyat yang 
menginginkan perubahan tersebut datang dari seluruh penjuru nusantara. 
Namun, setelah SBY-Kalla memegang tampuk kepemimpinan sampai 100 hari pertama 
sekarang ini, belum ada tanda-tanda perubahan yang dijanjikan sebelumnya akan 
terwujud. Bahkan, jika jeli melihat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh 
SBY-Kalla, perubahan yang dikampanyekan hanya sekadar janji-janji belaka. 
Ternyata apa yang mereka kampanyekan tidak ada bedanya dengan elite-elite 
politik lain yang hanya berkepentingan merebut hati dan simpati rakyat agar mau 
memberikan suara dukungan dalam pemilu presiden.
Ada beberapa hal yang bisa digunakan sebagai alat ukur untuk mengambil 
kesimpulan bahwa sesungguhnya pemerintahan SBY-Kalla tidak serius dalam 
mengimplementasikan janji-janjinya itu. Sebab, sampai saat ini, rakyat masih 
belum merasakan perubahan konkret yang dijanjikan SBY-Kalla. 
Pertama, inefisiensi kabinet. Sebenarnya yang diharapkan dari kepemimpinan 
SBY-Kalla adalah pemerintahan yang efektif dan efisien dengan kabinet yang 
ramping dan menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Dengan 
struktur kabinet yang ramping, pengeluaran negara bisa ditekan dan mengurangi 
peluang korupsi. Tetapi kenyataannya jauh dari bayangan. Bahkan, Kabinet 
Indonesia Bersatu lebih gemuk lagi karena melebihi jumlah kursi kabinet yang 
dibentuk oleh Megawati dalam pemerintahannya. Parahnya lagi, terlihat SBY 
menempatkan orang yang salah dalam jabatannya. Jika argumen ini disanggah 
dengan mengatakan bahwa jabatan menteri adalah jabatan politis, maka jawaban 
selanjutnya adalah bahwa SBY pernah menjanjikan dia akan membentuk kabinet yang 
akomodasionis, tetapi juga profesional. Kenyataannya, SBY banyak terjebak oleh 
kepentingan partai-partai yang ingin memasukkan orang-orangnya walaupun tidak 
mempunyai kemampuan dibidang yang menjadi tanggung jawabnya.
Kedua, lamban dalam menyikapi persoalan-persoalan yang menuntut penanganan 
secara cerdas dan tangkas. SBY sebelumnya mempunyai citra cepat dan tangkas 
dalam menangani masalah. Ini terkait dengan latar belakang SBY sebagai seorang 
militer. Bahkan dalam karier kemiliterannya, SBY selalu dinaungi bintang 
terang. Tetapi kenyataannya sebagaimana dikatakan banyak orang sebelumnya bahwa 
SBY adalah seorang yang peragu. Sikap inilah yang membuat pemerintah lambat 
dalam menangani permasalahan bangsa yang membutuhkan penanganan cepat dan 
akurat. Contoh konkretnya adalah penangan masalah Aceh yang terlambat dan 
sampai saat ini menyisakan masalah. 
Ketiga, supremasi hukum belum juga ditegakkan secara serius. Pemerintah memang 
telah melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap beberapa orang yang diduga 
terlibat tindak korupsi. Tetapi, mereka yang diperiksa dan ditangkap tersebut 
adalah koruptor kelas teri jika dibandingkan dengan koruptor kasus BLBI. Para 
koruptor kelas kakap yang telah merugikan negara sampai lebih dari lima ratus 
triliun rupiah ternyata bebas berkeliaran dan melarikan diri ke luar negeri. 
Tidak ada tindakan yang tegas dan penangkapan terhadap koruptor kelas kakap 
itu. Itu artinya, pemerintah belum serius dan menjadikan penegakan hukum dengan 
menangkap penjahat-penjahat recehan tersebut sebagai pembentuk wacana di 
masyarakat. Menangkap penjahat kelas teri diwacanakan sebagai gebrakan 
pemerintah.. Jika pemerintah serius menegakkan hukum dan memberantas korupsi, 
para koruptor kakap tersebut seharusnya sudah berada dalam sel tahanan. Yang 
paling mendasar untuk dipertanyakan bagaimana mungkin pemerintahan sekarang 
bisa menyeret Soeharto sebagaimana amanat reformasi kalau menyeret koruptor itu 
saja belum bisa dilakukan. 
Keempat, SBY membiarkan pejabat yang membantunya melakukan rangkap jabatan 
sehingga menyebabkan konflik kepentingan. Contoh yang paling populer adalah 
Kalla yang menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas di Bali beberapa waktu 
lalu. Bahkan ada indikasi SBY juga menginginkan para menterinya menguasai 
partai-partai yang lain menjelang pelaksanaan kongres beberapa partai sekarang 
ini. Ini tidak bai