Terimakasih untuk Rank Marola yang telah mengkopikan berita yang perlu kita
cermati dari Sumbar. Berita ini sangat menyedihkan pertama dari hanya
diberikan waktu 2 tahun untuk menyelenggarakan dan mengevaluasi sebuah
program pendidikan yang biasanya memerlukan waktu lama sampai bisa dinilai
dengan baik keberadaannya. Kedua, kalau benar pemda kita masih saja sulit
untuk ditemui untuk memperhatikan pendidikan dan mau memahami segala
permasalahan yang ada - seperti dilaporkan, kapan kita bisa segera mengejar
ketertinggalan kita untuk memberdayakan sumber daya manusia?
Sepertinya ada masalah yang mendasar disini, disatu sisi kita menghendaki
adanya otonomi. Tetapi disisi lain, masih saja daerah tidak siap untuk
bertindak dengan baik dan mau mendengarkan segala masalah dan sanggup
menganalisa untuk bisa mengambil keputusan dengan baik. Semuanya ini
berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan SDM, yang dengan
kata lain adalah kebutuhan untuk meningkatkan proses pendidikan.
Mudah-mudahan ada yang kita bisa lakukan yang sejalan dengan usaha
meningkatkan pendidikan. Mudah-mudahan pula pemerintahan kedepan akan lebih
memperhatikan pendidikan, seperti janjinya kelima-limanya capres dan
cawapres.
Wasslam,
Ridwan
- Original Message -
From: "RaNK MaRoLa" <[EMAIL PROTECTED]>
To: "KaRaNTau" <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Tuesday, June 22, 2004 11:56 AM
Subject: [EMAIL PROTECTED] 891 Siswa SMK Dhuafa Terancam* Gedung Sekolah
DitarikPemprov
> 891 Siswa SMK Dhuafa Terancam* Gedung Sekolah Ditarik Pemprov
> By padangekspres, Selasa, 22-Juni-2004, 02:35:49 WIB
>
> Padang, Padek-Sebanyak 891 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dhuafa di
> bawah naungan Yayasan Bakti Nusantara Isafat (YBNI), terancam tidak bisa
> melaksanakan proses belajar mengajar (PBM).
>
> Pasalnya, gedung sekolah yang selama ini mereka tempati (Ex Asrama
Transito
> Departemen Transmigrasi di Jalan S Parman), akan diambil oleh Pemerintah
> Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar), dan digunakan untuk keperluan
> lain.
>
> Gedung tersebut adalah milik Pemprov Sumbar, yang dipinjampakaikan kepada
> YBNI, selama dua tahun, terhitung sejak 31 Maret 2001, sebagaimana yang
> dituangkan dalam berita acara, antara Pemprov Sumbar dengan YBNI.
>
> Berdasarakan Surat Sekretariat Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Nomor:
> 011/143/V/Perl-2004 perihal pengembalian Asrama Transito kepada Pemprov
> Sumbar, tertanggal 31 Mei 2004, YBNI harus mengembalikan gedung kepada
> Pemprov Sumbar, paling lama satu bulan sejak surat Sekda disampaikan.
> Berarti, paling lama akhir Juni pihak YBNI harus meninggalkan gedung itu.
>
> Persoalan pengembalian gedung ini, Senin (21/6) dibahas dalam hearing DPRD
> Sumbar melalui Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat bersama eksekutif, dan
> pihak YBNI. Hadir pada hearing yang dipimpin Sekretaris Komisi E DPRD
Sumbar
> Marfendi itu, Asisten III Daniwar Djalil, Asisten IV Asrul Masud, bersama
> staf lainnya, dan Ketua YBNI Ibrahim bersama pengurus YBNI dan staf
pengajar
> di SMK Dhuafa.
>
> Dalam acara dengar pendapat yang berlangsung sekitar beberapa jam itu,
> diambil keputusan, selama belum ada solusi atau pemindahan tempat yang
> jelas, Pemprov tidak boleh begitu saja memerintahkan pengembalian gedung
> tersebut. "Pokoknya, selama belum ada solusi yang jelas, tidak boleh ada
> gangguan terhadap proses belajar mengajar di SMK Dhuafa. Ini adalah
masalah
> pendidikan, yang perlu mendapat perhatian dan tanggung jawab kita
bersama,"
> tegas Marfendi.
>
> Ketua Umum YBNI Ibrahim, kepada wartawan usai hearing menjelaskan, sejauh
> ini pihaknya tidak tahu harus membawa ke mana ratusan siswanya. Karena
itu,
> ia mengaku ingin bertemu langsung dengan Gubernur Sumbar, untuk
menyampaikan
> keluhan tersebut. Dipaparkan Ibrahim, gedung yang sekarang ditempati
sebagai
> tempat belajar yang jauh dari layak itu, merupakan tindak lanjut dari
> kesepakatan YBNI, dengan Gubernur Sumbar dalam berita acara Nomor:
> 03/BA/III-2001.
>
> Pada pasal (1) berita acara yang ditandatangani Ibrahim dan Gubernur
Sumbar
> Zainal Bakar, disebutkan pihak pertama (gubernur atas nama Pemprov Sumbar)
> menyerahkan secara pinjam pakai gedung dimaksud, kepada pihak kedua
(Ibrahim
> atas nama YBNI) untuk selanjutnya dikelola oleh pihak kedua. Selanjutnya
> pada pasal (2) disebutkan, pinjam pakai gedung milik Pemprov Sumbar
tersebut
> diberi limitasi selama 2 tahun, setelah itu dilakukan evaluasi apakah
perlu
> dilanjutkan atau dihentikan (disesuaikan dengan kondisi saat itu).
>
> "Tapi setelah limitasi, tidak ada pembicaraan atau evaluasi, pada hal kita
> YBNI sangat membutuhkan gedung itu sebagai tempat belajar anak-anak. Kalau
> diambil, ke mana semua siswa yang tidak berpunya itu akan pindah. Pemprov
> dan semua pihak kita harapkan menyikapi persoalan ini sebagai tanggung
> jawab, bukan hanya sebatas kasihan," ungkap Ibrahim mengeluh.
>
> Sekaitan dengan itulah, ia mengaku akan berusaha menemui langsung Gubernur
> Sumbar, hari ini. Bahkan atas inisitaif
