[wanita-muslimah] jurnal toddopuli: sastra nusantara adalah sastra kepulauan
Jurnal Toddopuli: SASTRA NUSANTARA ADALAH SASTRA KEPULAUAN Les Insolindes, Insulinde, barangkali adalah istilah lain dari Nusantara yang menunjukkan kepada suatu kawasan yang terdiri dari berbagai pulau. Pengertian sempitnya, barangkali identik dengan wilayah yang sekarang menjadi wilayah negara Republik Indonesia dan budaya Melayu sehingga mencakup Malaysia Barat & Timur serta Brunei. Mungkin termasuk juga Filipina Selatan dan Muangthai Selatan serta Timor Leste. Sedangkan dalam dunia sastra, saya kira istilah ini menunjukkan kepada karya-karya seni yang menggunakan berbagai bahasa di berbagai pulau dan daerah di wilayah Republik Indonesia sebagai sarana utama pengungkapan diri, pengungkapan rasa dan karsa. Jika pemahaman begini benar maka konsekwensi nalarnya, bahwa yang disebut sastra Nusantara, tidaklah sebatas karya-karyaa sastra yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Sastra berbahasa Indonesia hanyalah menjadi salah satu saja dari sastra Nusantara atau sastra Indonesia. Jika kita sepakat dengan pengertian Nusantara seperti ini maka kita akan memasukkan karya-karya besar seperti I La Galigo dari TanahBugis, Sansana Bandar Bandar,Sansana Kayau Pulang dari Tanah Dayak, pantun-pantun, gurindam dan seloka Melayu , karya-karya yang ditulis oleh warga dari etnik Tionghoa atau Indo sebagai bagian dari sastra Nusantara dan bukan hanya membatasinya pada karya-karya yang ditulis dalam bahasa Indonesia "Modern" yang secara usia sangat pendek usianya dibandingkan dengan karya-karya tersebut dan yang kita sangat kurang indahkan. Sedangkansastra Indonesia jauh lebih tua usianya daripada sastra berbahasa Indonesia. Membatasi cakupan sastra Nusantara pada yang berbahasa Indonesia "modern" lebih memperlihatkan kepongahan , kekenesan dan kecupetan atau sektarisme pandangan. Barangkali. Terdapat masalah jika dilihat secara otntologi sebagai sisa atau varian dari pandangan hegemonik "modernitas" dan yang disebut besar dan puncak sebagaimana yang dirumuskan dalam UUD '45 dahulu. Nusantara dan Indonesia adalah dua istilah berbeda makna jika dilihat dari periodisasi sejarah. Nusantara ada jauh sebelum Indonesia lahir. Sedangkan Indonesia dilihat dari segi politik menunjuk kepada wilayah Rempublik Indonesia. Wilayah Republik Indonesia ini, jika kita mau jujur dan realis, juga terdiri dari berbagai pulau dengan budaya masing-masing. Dengan sastra masing-masing pula. Kalau kita mengakui yang disebut Indonesia itu adalah wilayah Republik Indonesia maka sastra yang hidup dan terdapat di berbagai daerah dan pulau, termasuk sastra Indonesia juga, tidak hanya sebatas sastra berbahasa Indonesia. Tidak ada dominasi suku dan budaya besar atau kecil -- yang bertentangan dengan prinsip bhinneka tunggal ika yang secara singkat disebut Indonesia dengan nilai republiken sebagai perekat. Saya khawatir bahwa di sekolah-sekolah dan di publik justru pandangan sempit inilah yang dominan dan diajarkan.Pandangan menyempitkan yang disebut sastra Indonesia begini sama sekali tidak representatif. Kita fasih menyebut Indoneisia, republik, bhinneka tunggal ika tapi apakah maknanya belum dikhayati benar. Pendekatan dan pemahaman salah tentang prinsip-prinsip ini , apalagi hanya sebatas barang hapalan, akan menjalar dan berdampak negatif ke berbagai bidang, terutama pendidikan dan pengajaran. Dari segi ini, saya melihat karya Prof Teeuw yang dijadikan pegangan dalam pengajaran sastra Indonesia menjadi sangat timpang. Sastra lokal sama sekali diabaikan. Padahal di segi lain, dalam kurikulum sekolah-sekolah, terdapat yang disebut "muatan lokal". Barangkali pelaksanaan kurikulum ini ada tautannnya dengan penyediaan bahan lokal, kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lokal, dan tidak kurang pentingnya, mungkin pada soal cara ajar-mengajar sastra di sekolah. Tidak kurang pentingnya adalah tulisan-tulisan apresiasi terhadap karya-karya sastra di suratkabar, radio dan televisi. Tapi di atas segalanya, barangkali yang perlu disepakati dahulu apakah yang disebut sastra Indonesia itu. Apakah hanya sebatas yang disebut karya-karya yang ditulis dalam bahasa Indonesia ataukah juga yang dituangkan dalam bahasa-bahasa lokal Apakah sastra yang berbahasa Sunda dan Jawa yang sekarang cukup berkembang, baik melalui majalah, koran dan radio bisa dihitung sebagai sastra Indonesia atau tidak? Apakah sastra lisan seperti misalnya sansana kayau yang masih hidup di Tanah Dayak bisa dimasukkan sebagai bagian dari sastra Indonesia atau tidak? Apakah soal sastra lokal ada disentuh-sentuh oleh Prof. Teeuw? Mengapa kita harus menggunakan karya Teeuw sebagai bukan pegangan dan bukan karya yang kita susun sendiri dan lebih mewakimi Indonesia dan bersifat republken? Sekedar pertanyaan. Saya sendiri memandang bahwa semua sastra, baik yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau pun bahasa daerah, termasuk yang ditulis oleh orang-orang Indonesia di negeri orang, seniscayanya tergol
Re: [wanita-muslimah] Re: PENGAJIAN LEPAS KANTOR
Judulnya pengajian, yang diomongin sex mulu.minta gratis lagi! -Rizal- --- On Fri, 11/28/08, Wikan Danar Sunindyo <[EMAIL PROTECTED]> wrote: From: Wikan Danar Sunindyo <[EMAIL PROTECTED]> Subject: Re: [wanita-muslimah] Re: PENGAJIAN LEPAS KANTOR To: wanita-muslimah@yahoogroups.com Date: Friday, November 28, 2008, 9:46 PM yang jelas, saya nggak merasa bayar buat sex dengan istri :) salam, -- wikan 2008/11/28 Lina Dahlan <[EMAIL PROTECTED]>: > Sebetulnya sex dengan istri juga gak gratis kan? Karena sudah > dibayar dimuka dengan segala mahar dan ijab kabul...:-)) === Milis Wanita Muslimah Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat. Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com Berhenti mailto:[EMAIL PROTECTED] Milis Keluarga Sejahtera mailto:[EMAIL PROTECTED] Milis Anak Muda Islam mailto:[EMAIL PROTECTED] This mailing list has a special spell casted to reject any attachment Yahoo! Groups Links [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Teror Rapi ala Mumbai
Jawa Pos [ Sabtu, 29 November 2008 ] Teror Rapi ala Mumbai Oleh Ridlwan *) Sepuluh hari menjelang ibadah wukuf di Padang Arafah, Kota Mumbai, India, digenangi darah. Aksi terorisme terkoordinasi memakan korban sedikitnya 125 nyawa manusia. Belum lagi ratusan yang lain yang terluka fisik dan mengalami gangguan trauma mendalam. Gerakan teror yang dilakukan saat masyarakat Amerika Serikat merayakan Thanksgiving itu juga membuat ekonomi Mumbai lumpuh sesaat. Bursa tutup, perusahaan multinasional mengevakuasi karyawan, dan negara-negara maju beramai-ramai mengeluarkan travel warning ke India. Efek domino kengerian akibat aksi itu berhasil dicapai. Aksi sadis tak berperikemanusiaan tersebut merupakan teror ke-11 yang terjadi tahun ini di Negeri Sungai Gangga itu. Pada 13 Mei lalu, enam ledakan terjadi di Jaipur, kota tujuan wisata di negara bagian Rajasthan di wilayah barat India. Rangkaian ledakan menewaskan 63 orang dan melukai sedikitnya 150 orang. Lalu, 25 Juli, tujuh ledakan terjadi secara beruntun di Bangalore, salah satu kota maju di wilayah selatan India. Satu orang tewas dan lebih dari 150 orang terluka. Pada 26 Juli, di Ahmedabad, terjadi 20 ledakan bom dalam waktu kurang dari dua jam. Sebanyak 57 orang tewas dan lebih dari 150 orang terluka. Pada 13 September, di New Delhi terjadi enam ledakan. Sebanyak, 26 orang tewas dan sedikitnya 100 orang terluka. Masih di New Delhi, 27 September, tiga ledakan di pasar bunga yang ramai menewaskan tiga orang. Dua hari kemudian (29/9) di Modasa, Gujarat, satu orang terbunuh dan beberapa orang terluka akibat ledakan bom berdaya ledak rendah. Pada hari yang sama, di Malegaon, Maharashtra, lima orang meninggal akibat ledakan bom yang dibawa dengan sepeda motor. Lalu, 14 Oktober di Kanpur, delapan orang terluka akibat bom di pasar. Berikutnya, 21 Oktober di Imphal, ledakan dahsyat di dekat kompleks Komando Polisi Manipur menewaskan 17 orang. Juga, 30 Oktober di Assam, sedikitnya 61 orang tewas dan lebih dari 300 orang terluka akibat 18 teror bom di Assam yang terletak di wilayah timur laut India. Tapi, dari 10 aksi teror sebelumnya, serangan Mumbai bisa dibilang yang paling terkoordinasi. Bayangkan, mereka menyerang 11 target dengan jarak amat dekat (tak lebih setengah jam jalan kaki), menyandera tawanan di hotel mewah, meledakkan granat di stasiun kereta dan berani adu tembak dengan pasukan khusus terbaik India, National Security Guards ( NSG). Belum jelas siapa yang harus dituding. Sebuah kelompok, Deccan Al Mujahedeen, memang mengirim e-mail, tapi masih terburu-buru menyimpulkan otak serangan. Apalagi mengkaitkan kelompok itu dengan tandzhim (struktur) Al Qaidah Internasional. Yang jelas, kelompok itu sangat rapi, terlatih, dan menguasai medan. Bukti sederhananya, mereka berhasil bertahan baku tembak 33 jam dengan NSG yang terkenal sebagai pasukan khusus terbaik di Asia. NSG India yang dijuluki Black Cat (Kucing Hitam) didirikan pada 1985 dengan kekuatan 7.500 personel. Disebut kucing hitam karena mereka selalu memakai pakaian hitam-hitam dan cadar hitam saat bertugas. Personel NSG direkrut dari angkatan bersenjata India yang lolos seleksi ketat di Manesar, 50 kilometer dari New Delhi. Yang lolos berhak menyandang emblem Sudarshan Cakra dan dilindungi identitasnya. NSG juga dilatih oleh personel Israel dan dikenal sebagai pasukan yang sangat cepat dimobilisasi (30 menit setelah kejadian). Paham akan risiko itu, teroris Mumbai tampaknya lebih memilih strategi perang kota. Dengan persenjataan NSG seperti senapan mesin Uzi 9 mm, senapan sniper PSG -17,62 mm, dan shotgun Heckler & Koch 512, teroris itu memilih bersembunyi di hotel padat pengunjung untuk memperbesar risiko salah tembak. Mereka juga membagi target menjadi 11 untuk memecah konsentrasi pasukan komando India. Kepada saya, seorang analis Departemen Pertahanan Indonesia menduga teroris Mumbai termasuk dalam jaringan cross border militant network yang beroperasi sepanjang Asia Selatan dan Asia Tengah. Koneksi militan bersenjata itu terbentang mulai India, Pakistan, Afghanistan, bahkan sampai Provinsi Xinjiang Uigur di pinggir Tiongkok. Sejarah konflik Kashmir membuat India menjadi hot spot sekaligus target empuk serangan. Apalagi, jaringan itu cukup kuat di Pakistan. Kita tahu, setelah Jenderal Pervez Musharaf tak lagi menjabat presiden, penanganan organisasi militan dan ekstrem di Pakistan semakin kendur. Ditambah, pidato presiden terpilih AS Barrack Obama yang berjanji menambah pasukan di Afghanistan kian membuat kawasan itu memanas. Kebobolan Dari berbagai spekulasi tersebut, yang jelas intelijen India kebobolan. Aksi serapi itu tentu disiapkan berhari-hari, tapi sayang lolos dari endusan aparat telik sandi. Pejabat keamanan Indonesia harus mengambil hikmah dari teror Mumbai. Apalagi, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri pernah menyampaikan bahwa sasaran teror mulai bergeser, yakni pejabat negara dan fasilitas-fasilitas vit
[wanita-muslimah] MUI investigates yoga, tells Muslims to suspend practicing
http://www.thejakartapost.com/news/2008/11/25/mui-investigates-yoga-tells-muslims-suspend-practicing.html MUI investigates yoga, tells Muslims to suspend practicing The Jakarta Post , Jakarta | Tue, 11/25/2008 8:20 PM | National The Indonesian Ulema Council (MUI) is telling Indonesian Muslims to stop practicing yoga while the council investigates the practice after public concern rose when a Malaysian top Muslim body banned the practice. MUI head of edict affairs said Tuesday the council would invite yoga experts to explain the practice within the next two weeks. "We will let them explain it to us before we issue an edict on the practice," he said as quoted by Tempointeraktif.com The council plans to study whether yoga includes rituals, actions or teachings that run counter to Islamic teachings. Last week Malaysia's National Fatwa Council, which has the authority to rule over how Muslims practice their faith, issued an edict banning Muslims from practicing yoga, saying the Indian physical exercise contains spiritual elements including chanting and Hindu worship practices that could corrupt Muslims. Many analysts have said the edict reflects the growing strain of conservatism in Malaysia. The majority of Malaysians are Muslim. (dre) [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] How sad
Bombing At Mosque In Iraq Suicide Attack Before Prayers Kills at Least 12 By Sudarsan Raghavan and Saad Sarhan Washington Post Foreign Service Saturday, November 29, 2008; Page A08 BAGHDAD, Nov. 28 -- A suicide bomber detonated explosives outside a Shiite mosque south of Baghdad on Friday, police said, killing at least 12 people and injuring 23 a day after Iraqi lawmakers approved a security pact to extend the U.S. military presence in Iraq. The attack in the city of Musayyib, 40 miles south of the capital, occurred as people were gathered outside the mosque before the start of Friday prayers, witnesses and police said. The mosque is run by loyalists of Shiite cleric Moqtada al-Sadr. "Suddenly, a huge explosion shook the entire building," said Dawood Ahmad, 23, a worshiper. "Window glass flew in all directions, hitting me in the back. Heavy black smoke filled the main hall. Despite my injury, I rushed outside. I saw bodies lying on the ground, parts of human flesh scattered around. And many screaming for help." After the prayers, the several hundred worshipers had planned to march in protest against the security agreement, which still requires approval from Iraq's presidency council. The Sadrists have long opposed the U.S. military presence in Iraq. Sadr issued a statement through his key aides Friday, calling for three days of mourning and peaceful demonstrations against the pact. No group asserted responsibility for the bombing, but suicide attacks are typically the trademark of Sunni extremists. The U.S. military said in a statement that eight civilians were killed and 15 wounded. Last month, the U.S. military handed over control of security in Babil province, which includes Musayyib, to Iraqi forces. The city is predominantly Shiite, but pockets of Sunnis live in villages and on farms in the surrounding area. Both Shiite and Sunni extremists have operated in the area. On July 16, 2005, a suicide bombing killed an estimated 90 people in the city. In the city of Kufa, also in southern Iraq, about 500 Sadrists carrying black flags and photos of Sadr demonstrated against the pact after Friday prayers. "No, no agreement!" and "Death, death to those who signed the agreement!" they chanted. "We shall continue to protest the agreement because it does not serve Iraq or its people," said Kadhim Alwan, 25, a protester. "We reject this agreement because we have our own beliefs, and we do not want to be tied down to the West and its culture." Waad Khazaly, 30, a taxi driver, said Sadr's U.S.-backed rivals had signed the agreement only to "keep their dominance" ahead of provincial elections scheduled for next year. Before the protest, an influential Sadrist aide said the attack in Musayyib was a result of the security agreement. "The Iraqi government cannot survive without the U.S. presence, and as long as the Americans remain here, Iraq will be still a battlefield," Abdul Hadi al-Muhammadawi told worshipers at the Kufa mosque. Meanwhile, a car bomb exploded in a square in central Baghdad, killing two people and wounding 15, police said. Sarhan reported from Kufa. Special correspondents Zaid Sabah, K.I. Ibrahim and Aziz Alwan contributed to this report.r its people," said Kadhim Alwan, 25, a protester. "We reject this agreement because we have our own beliefs, and we do not want to be tied down to the West and its culture." Waad Khazaly, 30, a taxi driver, said Sadr's U.S.-backed rivals had signed the agreement only to "keep their dominance" ahead of provincial elections scheduled for next year. Before the protest, an influential Sadrist aide said the attack in Musayyib was a result of the security agreement. "The Iraqi government cannot survive without the U.S. presence, and as long as the Americans remain here, Iraq will be still a battlefield," Abdul Hadi al-Muhammadawi told worshipers at the Kufa mosque. Meanwhile, a car bomb exploded in a square in central Baghdad, killing two people and wounding 15, police said. Sarhan reported from Kufa. Special correspondents Zaid Sabah, K.I. Ibrahim and Aziz Alwan contributed to this report. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Doctors, schools blamed for poor services
Refleksi: Ketidakberpihak rezim berkuasa kepada kepentingan rakyat mudah diketahui, antara lain dengan melihat pada bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dua bidang ini cukup menjadi indikator penilian keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Agaknya hanya keajaiban bisa merubah kemalangan rakyat NKRI, tetapi sayang seribu sayang keajaiban hanya terdapat dalam cerita dogeng. http://www.thejakartapost.com/news/2008/11/29/doctors-schools-blamed-poor-services.html Doctors, schools blamed for poor services Erwida Maulia , The Jakarta Post , Jakarta | Sat, 11/29/2008 11:33 AM | National Inconsistent standards and unethical recruitment methods in the health industry are to blame for Indonesia's costly yet ineffective medical services, a study says. The study, jointly conducted by Indonesian and Australian researchers between March and September this year, found that doctors' "uncontrolled freedom" in setting prices and employment standards has led to the cost blowout and poor quality in services across the country. "Doctors can charge unreasonably high prices for their services without patients' having any idea what is reasonable. The price of medical treatment in a Jakarta state hospital could be significantly higher than in a private hospital in Malaysia," the study coordinator, Hasbullah Thabrany from the University of Indonesia, told press in Jakarta on Thursday. He said measures ensuring the quality of medical services were very weak, with audits rarely carried out into hospitals' performance. Hasbullah said doctors should also just focus on one practise, instead of multiple areas, because it was leading to discriminative practices based on a patient's financial status. "The current system is seeing doctors treat wealthier patients above all others. This is a threat to the quality of medical services, which should be equal for all," he said. An increase in government remuneration has been suggested as a way of enticing doctors to stay in one just area. Civil servant doctors are paid the same salary as other civil servants in Indonesia, while a fresh-graduate state doctor may receive as little as Rp 1.2 million (US$100) per month. Low incomes have forced doctors to expand their services to multiple areas, though under the 2004 Medical Practices Act one doctor is limited to working in three places. Hasbullah said a lack of standards also plagued the recruitment and education process of would-be doctors. Medical schools, he argued, where becoming "liberal" and selecting students based on their financial status instead of abilities. The study recommended the government immediately reform its overall medical workforce management policy. Secretary general of the Indonesian Doctors Association (IDI), Zaenal Abidin, said there were no standards for medical services in the country and the Health Ministry had not yet developed a regulation for the industry. He said doctors should obey ethical standards set by the Indonesian Medical Council. Concerns have been raised over the growing trend in medical schools to recruit students based on financial capacities and said the IDI had been urging lawmakers and the government to fix the situation. "Such a selection process will produce graduates who only care about money. It will create problems because doctors are directly involved in people's wellbeing," he said. The study into the quality of medical services is among nine other research projects being developed this year under the Australia-Indonesia Governance Research Partnership (AIGRP) program. The results of the studies will be presented before industry experts on Dec. 1. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] House wants CIA book banned
Refleksi: Tidak mengherankan bila DPR melarang buku "The Legacy of Ashes", karena sesuai dengan fungsinya sebagai Dewn Penipu Rakyat (DPR), maka tentunya mereka tidak mau supaya rakyat mengetahui rahasia umum. http://www.thejakartapost.com/news/2008/11/24/house-wants-cia-book-banned.html House wants CIA book banned The Jakarta Post | Mon, 11/24/2008 4:47 PM | National House Speaker Agung Laksono on Monday said he had requested the Attorney General's Office (AGO) ban a recently published translation of a book on CIA history, which claims an important Indonesian figure was a CIA agent. "We have entrusted the matter to the AGO," he said as quoted by tempointeraktif.com. The book, titled Legacy of ashes, the history of the CIA and written by New York Times journalist Tim Weiner, discusses CIA history in relation to international political events including the bloody political situation in Indonesia of 1965. Weiner quoted former CIA top agent Clyde McAvoy saying "Adam Malik was a CIA agent in 1964". Malik was Indonesia's top diplomat and served as the country's vice president from 1978 to 1983. Separately on Monday, AGO spokesman Jasman Panjaitan said his office was still analyzing the book and had yet to decide whether to ban it. "Our Social-Political Affairs Directorate is studying the book. We are looking into the substance of the book, and have yet to summon its writer," he said. Jasman, however, said Malik's family could file a complaint over the book if they felt slandered. (anb/ewd) Comments (8) | Post comment A | A | A | | |||| Rabin Dranir (not verified) - Fri, 11/28/2008 - 5:28pm Excuse me, but isn't it a cool thing if you join CIA? what's with all the fuss? Lynda (not verified) - Thu, 11/27/2008 - 1:36pm Umm, great, just like when Soeharto banned Adam Schwartz "The Nation in Waiting" back in '80s-'90s. I remember feverishly finally securing a copy during my time overseas, and after reading it I went "Meh?" out of confusion of what the fuss had been all about. That book is now widely sold in Indonesia and no revolution has been inspired by it. Adam Malik's family reserves the rights to sue for defamation. But banning the public to read and subjectively think for themselves is equal to dumbing the nation -- 'pembodohan bangsa'. Adamsen (not verified) - Wed, 11/26/2008 - 1:43am I agree with all comments prior to mine. Everybody knows that the Coup led by Suharto had CIA links. I am surprised that Suharto himself was not mentioned in the book? I think the GOI still has the paranoia? Sledet (not verified) - Tue, 11/25/2008 - 9:51am A democratic system does not ban on books. What message will we send to the world and to our own people? Malik's family can sue Weiner, for that matter, and the government should not ban his book or any books based on fear that the family will do just that. If the government needs something to do, why not chase the patented Indonesian folk songs by the Malaysian? Rafiq Mahmood, Bogor (not verified) - Tue, 11/25/2008 - 9:08am Excellent. The author will be pleased. Nothing is better to boost sales than by banning something. I hardly think that the CIA's and MI6's engineering of the Soeharto coup and their accompanying death lists something to pretend didn't happen any more. If someone thinks he has been libelled by the book sue in the courts where it is published. Surely nothing to worry about now, though: few people who survived those dark times have their hands clean. If anyone wants to hush up what the CIA did then it is surely the CIA themselves? Why do their work for them and be more enthusiastic they they are? Don't be silly. Nairdah (not verified) - Mon, 11/24/2008 - 11:35pm Note the name of the book. The History of the CIA. It is a global topic, not a book on Indonesia. The book is already published and selling like fresh cooked sate. Yes, there is a mention of Adam Malik. But the book contains other more serious aspects of Indonesian history that has been kept from Indonesians for decades. Indonesians are entitled to find out for themselves. The rest of the world already knows. Please don't ban a comprehensive history of the CIA just because there is a short section on Indonesia you don't agree with. And as for summoning the writer. He is probably too busy doing book signings and media interviews. Nairdah (not verified) - Mon, 11/24/2008 - 11:17pm I think after all those decades of censorship of history by Soeharto, Indonesians don't need another Big Brother after the style of Soviet Russia or Maoist China to tell them what they can read or not read. Eventually the facts will be flushed out. And banned books. Why is the automatic reaction of our politicians in Indonesia to ban anything they fear or dislike - the clothes that people wear, the movies they see, the books they can read,..the things they are allowed to think. Like the recent police de
Re: [wanita-muslimah] Pandangan lain Re: larangan yoga?
Ude deh Placuran ga bisa dihapus Itu kebutuhan hajat hidup orang kebanyakan. Lebih baik di berikan lokasi shg kliatan legal. Ada cek up sbulan skali oleh dr. Kmdn Psk diberi asuransi. Ada tim penilai kelayakan kerja. Bgitu .. Sama halnya dgn pemberantasan aids bukan melarang seks bebas tapi menghimbau ngeseks pakai kondom. Peace, *van* Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT -Original Message- From: donnie damana <[EMAIL PROTECTED]> Date: Sat, 29 Nov 2008 17:44:06 To: Subject: Re: [wanita-muslimah] Pandangan lain Re: larangan yoga? Apakah kalau tidak membuang sampah di sungai dibelakang rumah atau tidak menaruh kotoran di bawah karpet sama dengan memelihara sampah/ kotoran? Donnie On Nov 28, 2008, at 3:00 PM, Lina Dahlan wrote: > Kalau "Membubarkan pelacuran sama saja menaruh kotoran dibawah > karpet, atau > membuang sampah disungai dibelakang rumah", apa > ungkapan yang sepadan dengan itu untuk "Memelihara pelacuran"? > > wassalam, > --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, donnie damana > <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > > Idealnya tidak ada pelacuran boss.. > > Tapi dunia kita tidak ada dalam pikiran ideal kita. > > Membubarkan pelacuran sama saja menaruh kotoran dibawah karpet, > atau > > membuang sampah disungai dibelakang rumah. Rumah kita keliatan > > bersih, tapi begitu musim hujan seluruh kompleks kebanjiran.. > > > > salim, > > Donnie > > > > On Nov 27, 2008, at 3:46 PM, Robert Sianturi wrote: > > > > > Yoga dilarang > > > Naik mobil ya harus dilarang... Bid'ah.. karena tidak pernah > > > dilakukan oleh Nabi > > > Pergi ke dokter harus dilarang... Musyrik.. karena percaya > kepada > > > kekuatan dokter > > > Juga Bid'ah karena tidak pernah ada dokter di zaman Nabi... > > > Wudhu pakai air PDAM, najis... karena sumber dari air sungai > yang > > > kotor bercampur najis > > > > > > pendapat saya ini mungkin akan ada yang membantah... > > > Tapi itu hak bagi mereka yang punya pandangan lain... > > > > > > Maka sebaiknya yang percaya Yoga itu bertentangan dengan Islam > ya > > > silahkan tidak melakukan Yoga... > > > Yang percaya Yoga tidak bertentangan dengan islam ya silahkan > > > melakukan yoga (kalau bisa) > > > > > > Ulama (yang merasa mewakili umat/ yang merasa paling berhak > > > menafsirkan syariat) tidak perlu sampai ada aturan melarang > hal2 > > > yang masih samar... > > > kalau nanti aturan pada hal > > > yang masih samar itu dibuat jangan2 akan jadi tradisi dimasa > > > depan Iya kalau benar... kalau kurang tepat???.. kan bisa > buat > > > tersesat generasi mendatang.. > > > > > > fakta: 12 tahun setelah Nabi wafat ada peristiwa penting... > > > Yakni ditetapkannya penanggalan Hijriyah... > > > dimana perhitungan harinya adalah memakai perhitungan Lunar > (bulan) > > > > > > Fakta lain: pada zaman nabi penanggalan memakai perhitungan > solar > > > (matahari) > > > > > > pertanyaan: berarti perhitungan hari, bulan dan tahun berbeda, > lalu > > > bagaimanakah perhitungan bulan ramadhan, haji dsb.. karena > > > perhitungan dibuat dengan dasar yang sudah berbeda dengan dasar > > > yang dipakai waktu zaman Nabi Muhammad.. > > > > > > fakta berikutnya: seperti perhitungan bulan ramadhan, syawal, > idul > > > adha dsb sering muncul polemik... semuanya sama2 memakai > > > perhitungan lunar dengan berbagai dalil yang masing2 merasa > benar. > > > padahal semuanya dibuat oleh ulama terdahulu yang sudah > berdasar > > > perhitungan yang sebenarnya sudah > > > bergeser dari dasar perhitungan zaman Nabi yang waktu beliau > hidup > > > perhitungan adalah memakai perhitungan peredaran matahari (solar) > > > > > > Untuk itu.. kata kawan saya yang mbeling... 'Gitu aja kok > repot'... > > > Mungkin benar juga, Tuhan tidak perlu (atau malah tidak butuh) > > > dibela... > > > Tapi manusia yang merasa paling berhak sebagai pembuat tafsir.. > itu > > > mungkin yang perlu (butuh) dibela.. butuh dipercaya... > > > > > > Mohon Pencerahan... lebih lanjut khususnya beliau2 yang > mendalami > > > ilmu agama > > > > > > Tapi yang pasti saya sepakat.. > > > Kompleks pelacuran ditutup... > > > Koruptor ditangkap (meskipun mungkin tiap jumat pergi ke > masjid, > > > atau mungkin tiap minggu pergi ke gereja, atau tiap purnama ke > > > vihara).. > > > jadi jangan karena sudah bergelar Haji, atau dengan riya > memberikan > > > zakat.. atau tiap tahun baru imlek memberikan sumbangan > besar... > > > tetap korupsi dan tidak dihukum, malah tidak merasa malu... > > > > > > karena orang masih sangat menghargai orang yang mampu > > > secara ekonomi... apalagi jika kaya raya (meskipun koruptor).. > > > merasa bangga jika bisa dekat.. dan tidak malu sebagai keluarga > > > koruptor.. (yang korupsi atau merampok uang rakyat aja tidak > malu > > > dan malah dihargai oleh masyarakat) apalagi jka sudah mendapat > > > predikat dengan para pemuka agama, atau malah jadi pemuka > agama > > > > > > Fakta ini bisa dilihat disekitar kita > > > > > > --- Pada Kam, 27/11/08, Al Faqir Ilm
[wanita-muslimah] Depkes Harus Ambil Alih Pendidikan Kedokteran + 50 Persen Dokter Tidak Kompeten
Refleksi: Kalau Depkes ambil alih pendidikan kedokteran, apakah pelanyanan kesehatan akan menguntungkan jaminan kesehatan rakyat jika negara dikuasai penguasa tukang copet bin bandit? http://www.sinarharapan.co.id/berita/0811/29/kesra01.html Depkes Harus Ambil Alih Pendidikan Kedokteran Oleh Web Warouw Jakarta - Pendidikan kedokteran merupakan hulu persoalan kedokteran di Indonesia yang harus segera ditertibkan agar kualitas dan kompetensi dokter dalam pelayanan kesehatan dapat dibina dari awal serta tetap terjaga. Untuk itu, sudah waktunya Departemen Kesehatan (Depkes) mengambil alih pendidikan kedokteran, ketimbang pendidikan kedokteran ditangani oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas)."Kalau ini dibiarkan terus, perbaikan dan peningkatan kesehatan rakyat akan selalu menghadapi hambatan karena kualitas dokter terus menurun menyesuaikan pasar. Sudah waktunya Departemen Pendidikan menyerahkan pendidikan kedokteran kepada Departemen Kesehatan," tegas Pimpinan Ikatan Dokter Anak Indonesia dr H Tubagus Rachmat Sentika, SpA MARS ketika dihubungi SH, Sabtu (29/11) di Jakarta. Ia melanjutkan, di bawah Depdiknas, dokter dikondisikan menjadi profit oriented (berorientasi pada keungungan) ketimbang sebagai pelayan masyarakat. Sejak awal, biaya pendidikan sudah mahal sehingga saat menjadi dokter orientasinya adalah mencari uang sebanyak mungkin ketimbang bekerja secara profesional untuk melayani masyarakat. Menurutnya, pendidikan kedokteran adalah pendidikan profesi, dari co asisten dokter sampai spesialis, menjadi bagian dari Departemen Kesehatan. Untuk menjadi sarjana, diberikan mata kuliah yang 75 persen persoalan profesi kedokteran, sisanya tentang pendidikan. Walaupun di bawah Depdiknas, 70 persen tenaga pendidiknya adalah bagian dari Depkes. Kekurangan Dokter Anak "Secara teknis, lebih mudah diambil oleh Departemen Kesehatan sehingga semua tenaga pendidik menjadi bagian dari Pusat Pendidikan Kedokteran Indonesia. Untuk itu, semua rumah sakit tipe B dan C harus didorong menjadi rumah sakit pendidikan, ketimbang tidak jelas seperti saat ini," lanjutnya. Sentika memberi contoh, saat ini hanya ada 2.800 dokter anak di seluruh Indonesia. Padahal, yang dibutuhkan 22.000 dokter anak. Setiap tahun fakultas kedokteran hanya bisa meluluskan 70 dokter anak. "Di Jakarta, hanya ada 600 dokter anak sehingga terjadi jurang kebutuhan yang lebar antara Jakarta dengan daerah," jelasnya. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Konsil Kedokteran Indonesia dr Hardi Yusa. Menurutnya, di beberapa negara, fakultas kedokteran memang dibawahi Departemen Kesehatan. Walau berat, mungkin sudah waktunya Depkes mengambil tanggung jawab pendidikan dokter, tidak hanya yang spesialis seperti sekarang, tetapi juga sejak pendidikan dokter awal. Tentang kompetensi dokter yang rendah, menurutnya, ada pada dokter-dokter yang baru lulus dan belum berpengalaman. Dalam kuliah enam tahun, pendidikan klinis dijadikan satu dengan pendidkan akademi umum sehingga saat lulus pengalaman dokter sangat rendah. Saat ini, jumlah dokter Indonesia sebanyak 90.000 dokter. Setiap tahun, kompetensi mereka diperiksa oleh Konsil kedokteran Indonesia, jelasnya. Sebelumnya, Profesor Hasbullah Thabrany dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI), kepada SH, Kamis (27/11) mengungkapkan bahwa lebih dari 50 persen dokter yang memperoleh izin praktik, ternyata tidak mempunyai kompetensi untuk melayani pasien, meskipun sudah mempunyai sertifikat Continuing Medical Education (CME). n http://www.sinarharapan.co.id/berita/0811/28/sh03.html 50 Persen Dokter Tidak Kompeten Jakarta - Lebih dari 50 persen dokter yang memperoleh izin praktik, ternyata tidak mempunyai kompetensi untuk melayani pasien. Ini terjadi karena pemerintah tidak melakukan kontrol terhadap praktik dokter. Oleh sebab itu, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) harus bekerja sama dengan Departemen Kesehatan (Depkes) menciptakan tenaga medis berkualitas. Selain itu, Depkes harus membentuk Gugus Tugas Tata Kelola Kesehatan yang dipimpin Menteri Kesehatan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan utama. Tugasnya untuk menyusun rencana nasional mengenai tata laksana pelayanan kesehatan. "Lebih dari 50 persen dokter kurang kompeten. Meskipun sudah mempunyai sertifikat Continuing Medical Education (CME), belum tentu dia dokter yang baik, karena bagaimana dengan kompetensinya?" kata Profesor Hasbullah Thabrany dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI), kepada SH, Kamis (27/11), seusai memaparkan hasil penelitiannya bersama peneliti dari Australia tentang Tata Kelola Pelayanan Medis di Indonesia. Penelitian diadakan Maret-September 2008 di Jakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Utara, dengan menggali narasumber dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), perhimpunan rumah sakit, masyarakat konsumen, Departemen Kesehatan, dan Dinas Kesehatan. Hasilnya, ada ancaman
[wanita-muslimah] Argumen Kuota Pencalonan Perempuan
http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=1349 28/11/2008 Argumen Kuota Pencalonan Perempuan Oleh Didik Supriyanto Hari-hari ini, Mahkamah Konstitusi sedang menyidangkan gugatan Mohammad Sholeh terhadap Pasal 55 dan 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, yang mengatur keterwakilan 30 persen perempuan. Inilah kali pertama kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30 persen perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di pemilu ditantang secara terbuka lewat jalur hukum. Sebelumnya, perlawanan muncul di forum-forum politik yang melebar dalam perdebatan publik di media massa. Pasal 55 UU No 10/2008 menyebutkan, dalam daftar calon anggota legislatif yang disusun partai politik, pada setiap tiga calon, sedikitnya terdapat satu perempuan. Sementara Pasal 214 mengatakan, calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara sedikitnya 30 persen BPP (bilangan pembagi pemilih). Jika tak ada calon yang meraihnya, kursi diberikan berdasar nomor urut. Jadi, meskipun dalam Pemilu 2009 nanti daftar calon bersifat terbuka, namun calon terpilih tidak ditentukan berdasar suara terbanyak. Dalam gugatannya, Sholeh mendalilkan, pasal-pasal tersebut telah menghilangkan hak-hak konstitusional dirinya sebagai warga negara. Ia merasa telah didiskriminasi oleh ketentuan pasal tersebut. Menurutnya, pemilu sebagai arena terbuka untuk memperebutkan jabatan publik, semestinya berlaku ketentuan yang sama kepada semua warga negara, tidak peduli apakah dia itu laki-laki atau perempuan. Dalil Sholeh tersebut mau tidak mau membawa kita pada perbincangan tentang apa itu prinsip persamaan warga negara dalam sistem pemilu. Sholeh benar, tiadanya persamaan perlakuan dalam sistem pemilu tidak saja mencederai konstitusi, tetapi juga nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi oleh umat manusia. Tetapi, sadarkah kita bahwa sejak prinsip persamaan itu diterapkan dalam sistem pemilu, ternyata hasil pemilu tidak pernah menunjukkan representasi warga negara yang sesungguhnya? Prinsip Demokrasi Prinsip demokrasi menuntut sistem perwakilan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat terwakili. Tujuannya agar dalam pengambilan keputusan tidak ada kelompok yang ditinggalkan. Namun, sejak gagasan demokrasi digulirkan dan dipraktikkan, parlemen nyaris tidak pernah mewakili semua kelompok di masyarakat. Kenyataan itu menyebabkan parlemen sering mengeluarkan kebijakan yang justru mendiskriminasi kelompok masyarakat yang diklaim diwakilinya. Menurut Sensus Penduduk 2000, jumlah perempuan Indonesia mencapai 101.625.816, atau 51 persen dari jumlah penduduk. Sementara jumlah perempuan di DPR hasil Pemilu 2004, hanya 9 persen dari 550 kursi. Itu artinya, perempuan Indonesia hanya diwakili oleh beberapa orang, sehingga 101 juta lebih perempuan Indonesia terdiskriminasi oleh kebijakan DPR. Bentuk diskriminasi itu bisa dilihat dari sedikitnya produk perundang-undangan yang melindungi kepentingan perempuan. Banyak politisi, termasuk Sholeh tentu saja, dengan gampang menyalahkan perempuan jika tidak bisa memasuki parlemen. Sebab, sistem pemilu dibuka buat siapa saja untuk bertanding secara fair. Jika tidak banyak calon perempuan yang terpilih, itu bukan salah sistemnya, tapi lebih karena pemilih memang tidak menyukai calon perempuan. Dalih tersebut mengandaikan bahwa semua calon bertarung tidak hanya dalam sistem yang sama, tetapi juga memiliki kemampuan yang sama. Padahal, kenyataannya tidaklah demikian. Perempuan yang terdiskriminasi oleh sistem sosial yang didominasi laki-laki selama berabad-abad punya keterbatan dan kelemahan hampir di semua lini kehidupan. Kondisi ini menyebabkan perempuan tidak akan mampu bersaing dalam pertarungan politik yang terbuka. Secara ekonomi, perempuan tidak memiliki akses yang cukup, sehingga dalam pemilu yang membutuhkan dana yang tidak sedikit, calon perempuan akan menghadapi banyak kesulitan. Secara politik, perempuan jelas tidak menguasai struktur partai, sehingga pencalonannya nyaris tanpa dukungan partai. Yang tak kalah penting adalah kultur perempuan yang tidak bisa "menghalalkan" segala cara, sehingga dalam pertarungan keras, mudah disingkirkan. Kenyataan tersebut membuat perempuan sulit untuk meraih kursi legislatif. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30 persen perempuan dalam pencalonan anggota pemilu legislatif. Kebijakan ini berarti memberikan ruang yang lebih terbuka buat perempuan agar berhasil memasuki parlemen. Namun, sifat kebijakan afirmasi ini sementara. Saat perempuan sudah dalam kondisi yang sama untuk bersaing dengan laki-laki, maka kebijakan tersebut bisa dihapus. Jatah Kursi Dibandingkan dengan praktik di beberapa negara, kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30 persen perempuan di Indonesia masih lebih "adil" bila dilihat dari kacamata kepentingan politik lagi-laki. Sebab, di beberapa negara kebijakan itu diwujudkan dalam bentuk 30 persen kursi ter
[wanita-muslimah] iraqi girls dancing
http://www.youtube.com/watch?v=Ogmib5XQZfo&feature=related [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Everywoman - Apostasy
Click : http://www.youtube.com/watch?v=mgnncfYRPxk [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [wanita-muslimah] Pandangan lain Re: larangan yoga?
Apakah kalau tidak membuang sampah di sungai dibelakang rumah atau tidak menaruh kotoran di bawah karpet sama dengan memelihara sampah/ kotoran? Donnie On Nov 28, 2008, at 3:00 PM, Lina Dahlan wrote: > Kalau "Membubarkan pelacuran sama saja menaruh kotoran dibawah > karpet, atau > membuang sampah disungai dibelakang rumah", apa > ungkapan yang sepadan dengan itu untuk "Memelihara pelacuran"? > > wassalam, > --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, donnie damana > <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > > Idealnya tidak ada pelacuran boss.. > > Tapi dunia kita tidak ada dalam pikiran ideal kita. > > Membubarkan pelacuran sama saja menaruh kotoran dibawah karpet, > atau > > membuang sampah disungai dibelakang rumah. Rumah kita keliatan > > bersih, tapi begitu musim hujan seluruh kompleks kebanjiran.. > > > > salim, > > Donnie > > > > On Nov 27, 2008, at 3:46 PM, Robert Sianturi wrote: > > > > > Yoga dilarang > > > Naik mobil ya harus dilarang... Bid'ah.. karena tidak pernah > > > dilakukan oleh Nabi > > > Pergi ke dokter harus dilarang... Musyrik.. karena percaya > kepada > > > kekuatan dokter > > > Juga Bid'ah karena tidak pernah ada dokter di zaman Nabi... > > > Wudhu pakai air PDAM, najis... karena sumber dari air sungai > yang > > > kotor bercampur najis > > > > > > pendapat saya ini mungkin akan ada yang membantah... > > > Tapi itu hak bagi mereka yang punya pandangan lain... > > > > > > Maka sebaiknya yang percaya Yoga itu bertentangan dengan Islam > ya > > > silahkan tidak melakukan Yoga... > > > Yang percaya Yoga tidak bertentangan dengan islam ya silahkan > > > melakukan yoga (kalau bisa) > > > > > > Ulama (yang merasa mewakili umat/ yang merasa paling berhak > > > menafsirkan syariat) tidak perlu sampai ada aturan melarang > hal2 > > > yang masih samar... > > > kalau nanti aturan pada hal > > > yang masih samar itu dibuat jangan2 akan jadi tradisi dimasa > > > depan Iya kalau benar... kalau kurang tepat???.. kan bisa > buat > > > tersesat generasi mendatang.. > > > > > > fakta: 12 tahun setelah Nabi wafat ada peristiwa penting... > > > Yakni ditetapkannya penanggalan Hijriyah... > > > dimana perhitungan harinya adalah memakai perhitungan Lunar > (bulan) > > > > > > Fakta lain: pada zaman nabi penanggalan memakai perhitungan > solar > > > (matahari) > > > > > > pertanyaan: berarti perhitungan hari, bulan dan tahun berbeda, > lalu > > > bagaimanakah perhitungan bulan ramadhan, haji dsb.. karena > > > perhitungan dibuat dengan dasar yang sudah berbeda dengan dasar > > > yang dipakai waktu zaman Nabi Muhammad.. > > > > > > fakta berikutnya: seperti perhitungan bulan ramadhan, syawal, > idul > > > adha dsb sering muncul polemik... semuanya sama2 memakai > > > perhitungan lunar dengan berbagai dalil yang masing2 merasa > benar. > > > padahal semuanya dibuat oleh ulama terdahulu yang sudah > berdasar > > > perhitungan yang sebenarnya sudah > > > bergeser dari dasar perhitungan zaman Nabi yang waktu beliau > hidup > > > perhitungan adalah memakai perhitungan peredaran matahari (solar) > > > > > > Untuk itu.. kata kawan saya yang mbeling... 'Gitu aja kok > repot'... > > > Mungkin benar juga, Tuhan tidak perlu (atau malah tidak butuh) > > > dibela... > > > Tapi manusia yang merasa paling berhak sebagai pembuat tafsir.. > itu > > > mungkin yang perlu (butuh) dibela.. butuh dipercaya... > > > > > > Mohon Pencerahan... lebih lanjut khususnya beliau2 yang > mendalami > > > ilmu agama > > > > > > Tapi yang pasti saya sepakat.. > > > Kompleks pelacuran ditutup... > > > Koruptor ditangkap (meskipun mungkin tiap jumat pergi ke > masjid, > > > atau mungkin tiap minggu pergi ke gereja, atau tiap purnama ke > > > vihara).. > > > jadi jangan karena sudah bergelar Haji, atau dengan riya > memberikan > > > zakat.. atau tiap tahun baru imlek memberikan sumbangan > besar... > > > tetap korupsi dan tidak dihukum, malah tidak merasa malu... > > > > > > karena orang masih sangat menghargai orang yang mampu > > > secara ekonomi... apalagi jika kaya raya (meskipun koruptor).. > > > merasa bangga jika bisa dekat.. dan tidak malu sebagai keluarga > > > koruptor.. (yang korupsi atau merampok uang rakyat aja tidak > malu > > > dan malah dihargai oleh masyarakat) apalagi jka sudah mendapat > > > predikat dengan para pemuka agama, atau malah jadi pemuka > agama > > > > > > Fakta ini bisa dilihat disekitar kita > > > > > > --- Pada Kam, 27/11/08, Al Faqir Ilmi <[EMAIL PROTECTED]> menulis: > > > Dari: Al Faqir Ilmi <[EMAIL PROTECTED]> > > > Topik: Re: [parapemikir] Re: Re: Re: Re: larangan yoga? > > > Kepada: [EMAIL PROTECTED] > > > Tanggal: Kamis, 27 November, 2008, 9:51 AM > > > > > > malaysia kok ditiru jelas-jelas di Genting Island, perjudian > dan > > > kawan-kawannya legal kok, begitu juga di Indonesia MUI kok > ngurus > > > yang harusnya tidak diurus, tuh di dolly surabaya sudah jelas > > > dilihat dari kaca mata manapun nggak bener dan ilegal kok yo > aman- > > > aman ae > > > > > > --- On Wed, 11/26/08, Ahmad Sam
