Refleksi: Kalau kesungguhan Pansus orang hilang diragukan berarti ini hanya
desaa desus kampanye untuk pemilihan umum dengan penampilan mau jujur sesasi
ketentuan hukum yang berabad. Jadi kenyataan dibalik desas-desus ini tidak
lain mempertegas gambaran kekuasaan penipu, penjahat, pendeknya mereka yang
berkelakuan buruk dalam tachta pemerintahan. Dengan begitu sulit diharapkan
adanya perkembangan positif dari pemerintahan demikian.
http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=350496
Jumat, 24 Okt 2008,
Kesungguhan Pansus Orang Hilang Diragukan
Hendardi saat Tampil di DPR
JAKARTA - Pansus Penghilangan Orang secara Paksa yang dihidupkan lagi oleh DPR
benar-benar mendapat tanggapan miring dari banyak pihak. Selain dari sejumlah
jenderal yang berencana dipanggil, beberapa LSM yang concern terhadap hal itu
juga menyatakan keraguannya.
Kesempatan rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang berencana mengundang sejumlah
LSM kemarin juga tidak berjalan seperti yang diinginkan. Hanya Setara Institute
yang hadir. "Tapi, (kedatangan kami) ini jangan diartikan sebagai dukungan
politik," ujar Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi di gedung DPR,
Senayan, Jakarta, kemarin (23/10).
Menurut Hendardi, pihaknya hanya ingin memberikan masukan-masukan yang bisa
dilakukan pansus. Tidak sampai mengungkapkan hasil pendampingan yang pernah
dilakukan lembaganya terhadap mereka yang pernah menjadi korban penculikan.
"Terus terang, kami pun sebenarnya tidak terlalu percaya dengan kesungguhan
DPR," ujarnya.
Seperti diketahui, penghidupan kembali pansus orang hilang itu dikecam para
purnawirawan yang akan maju sebagai capres. Maklum, mereka akan dipanggil
sebagai saksi. Prabowo Subianto, mantan Pangkostrad, menuding pansus itu penuh
muatan politis jelang pilpres.
Di mata Hendardi, pengaktifan pansus tersebut merupakan pengakuan atas
kelalaian yang selama ini dilakukan. Yaitu, tidak menanggapi dengan porsi yang
baik atas rekomendasi Komnas HAM tentang penghilangan orang secara paksa yang
telah dikirimkan beberapa waktu lalu. "Ini bukti DPR selama ini tidak melakukan
apa-apa," ujarnya.
"Ya sudah, DPR sekarang kembali diuji, kita lihat saja sama-sama seperti apa
nanti," tambah ketua PBHI itu.
Pada RDPU tersebut, selain Setara Institute, pansus sebenarnya mengundang
Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) dan sejumlah keluarga
korban. Namun, seperti halnya sehari sebelumnya, undangan pansus tetap
diabaikan.
"Kalau alasan keluarga korban ragu, itu alasan yang tidak bisa ditepis," ujar
Ketua Pansus Effendi Simbolon. Namun, dia berharap, semua pihak bersedia
berpikir positif atas kinerja pansus yang dia pimpin.
Dia pun berusaha meyakinkan bahwa pembentukan kembali pansus yang dipimpinnya
juga berdasarkan surat dari Komnas HAM tertanggal 27 November 2006. (dyn
[Non-text portions of this message have been removed]