Refleksi: Kalau kesungguhan Pansus orang hilang diragukan berarti ini hanya desaa desus kampanye untuk pemilihan umum dengan penampilan mau jujur sesasi ketentuan hukum yang berabad. Jadi kenyataan dibalik desas-desus ini tidak lain mempertegas gambaran kekuasaan penipu, penjahat, pendeknya mereka yang berkelakuan buruk dalam tachta pemerintahan. Dengan begitu sulit diharapkan adanya perkembangan positif dari pemerintahan demikian.
http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=350496 Jumat, 24 Okt 2008, Kesungguhan Pansus Orang Hilang Diragukan Hendardi saat Tampil di DPR JAKARTA - Pansus Penghilangan Orang secara Paksa yang dihidupkan lagi oleh DPR benar-benar mendapat tanggapan miring dari banyak pihak. Selain dari sejumlah jenderal yang berencana dipanggil, beberapa LSM yang concern terhadap hal itu juga menyatakan keraguannya. Kesempatan rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang berencana mengundang sejumlah LSM kemarin juga tidak berjalan seperti yang diinginkan. Hanya Setara Institute yang hadir. "Tapi, (kedatangan kami) ini jangan diartikan sebagai dukungan politik," ujar Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (23/10). Menurut Hendardi, pihaknya hanya ingin memberikan masukan-masukan yang bisa dilakukan pansus. Tidak sampai mengungkapkan hasil pendampingan yang pernah dilakukan lembaganya terhadap mereka yang pernah menjadi korban penculikan. "Terus terang, kami pun sebenarnya tidak terlalu percaya dengan kesungguhan DPR," ujarnya. Seperti diketahui, penghidupan kembali pansus orang hilang itu dikecam para purnawirawan yang akan maju sebagai capres. Maklum, mereka akan dipanggil sebagai saksi. Prabowo Subianto, mantan Pangkostrad, menuding pansus itu penuh muatan politis jelang pilpres. Di mata Hendardi, pengaktifan pansus tersebut merupakan pengakuan atas kelalaian yang selama ini dilakukan. Yaitu, tidak menanggapi dengan porsi yang baik atas rekomendasi Komnas HAM tentang penghilangan orang secara paksa yang telah dikirimkan beberapa waktu lalu. "Ini bukti DPR selama ini tidak melakukan apa-apa," ujarnya. "Ya sudah, DPR sekarang kembali diuji, kita lihat saja sama-sama seperti apa nanti," tambah ketua PBHI itu. Pada RDPU tersebut, selain Setara Institute, pansus sebenarnya mengundang Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) dan sejumlah keluarga korban. Namun, seperti halnya sehari sebelumnya, undangan pansus tetap diabaikan. "Kalau alasan keluarga korban ragu, itu alasan yang tidak bisa ditepis," ujar Ketua Pansus Effendi Simbolon. Namun, dia berharap, semua pihak bersedia berpikir positif atas kinerja pansus yang dia pimpin. Dia pun berusaha meyakinkan bahwa pembentukan kembali pansus yang dipimpinnya juga berdasarkan surat dari Komnas HAM tertanggal 27 November 2006. (dyn [Non-text portions of this message have been removed]
