http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10518:pemilu-2009-masyarakat-materialistis-atau-caleg-money-politik&catid=78:umum&Itemid=131
Pemilu 2009: Masyarakat Materialistis Atau Caleg Money Politik?
Oleh : Harry Veryanto Sihite
Pemilihan umum yang di jadwalkan berlangsung 9 April 2009, membuat rasa
penasaran terhadap para caleg yang bertarung di pemilu nanti.
Seperti biasa setiap pemilih akan melakukan hak pilihnya secara langsung
di tiap-tiap TPS yang sudah di tentukan. Banyak argument akan pemilihan kali
ini, apakah pemilihan ini akan mensejahterakan atau malah menyengsarakan
masyarakat, atau bahkan pemilu kali ini hanya procedural semata yang bisanya
hanya menghabiskan anggaran triliunan rupiah. Argument seperti itu bukan hanya
dari kalangan pengamat politik saja akan tetapi masyarakat awampun berpendapat
demikian.
Para calon legislative (caleg) yang mencalonkan diri berasal dari
berbagai kalangan dan berbagai profesi, demokrasi yang tiada batas membuat
banyak pihak turut ambil bagian dalam pencalonan kali ini, tidak penting sebuah
kualitas akan caleg tersebut asalkan ijazah SMA telah mereka kantongi yang
merupakan salah satu syarat utama untuk pencalonan.
Jadi tidak jarang terdengar ucapan dari berbagai masyarakat yang
mengatakan apakah mereka mengerti akan dunia politik, apakah mereka layak jadi
wakil rakyat atau apakah nantinya mereka-mereka mampu melaksanakan
tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat. Beribu keraguan akan kualitas dan
akuntabilitas dari Caleg tersebut pun bermunculan melihat keseharian mereka
yang tidak pernah bersentuhan dengan politik.
Pada umumnya, berbagai profesi dari para caleg tersebut juga
bermacam-macam mulai dari petani, pengusaha, pedagang, nelayan, supir dan lain
sebagainya yang tidak ada hubungan dan pengalamannya dengan dunia politik,
memang tidak jarang juga caleg yang berpendidikan diploma, strata, dan
pendidikan tinggi lainnya, akan tetapi permasalahannya apakah mereka mempunyai
pengalaman di dunia politik? memang pada dasarnya itu sudah lebih baik dari
caleg lain yang hanya mempunyai pendidikan SMA.
Money Politik
Disamping semua itu yang menjadi sorotan tajam adalah sistem kampanye
dari pada Caleg tersebut yang tidak bersifat mendidik atau membangun, yang
terjadi malah merusak moral dan pola pikir masyarakat. Sistem kampanye para
caleg ini kerap kali menjadi bahasan perbincangan di tengah-tengah masyarakat,
ataupun bagi para pengamat politik.
Pada umumnya Caleg DPRD TK II/kab,kota, DPRD TK I/propinsi DPD dan caleg
DPR-RI mempunyai sistem atau metode kampanye yang hampir sama yaitu dengan
sistem money politik yang sangat luar biasa. Misalnya saja di daerah
kabupaten/kota money politik terlihat sangat kontras, para caleg langsung
membeli suara dari tiap masyarakat dengan cara membagi-bagikan uang tunai
pecahan lima puluh ribu sampai seratus ribu rupiah untuk perorangnya, sungguh
sangat luar biasa bukan?
Bukan hanya itu syukuran besar-besaranpun di buat guna memperoleh suara
terbanyak di pemilu nanti. Sistem seperti ini memang sangat di sukai orang,
khususnya masyarakat awam yang kehidupannya di lengkapi dengan penderitaan
kemiskinan. Bahkan orang-orang seperti ini mengharapkan maunya pemilu di
laksanakan sebulan sekali. Mengapa tidak, karena hanya di saat seperti ini
mereka memperoleh penghasilan tambahan dari para Caleg tersebut.
Sehingga tidak jarang satu orang pemilih mengikuti syukuran dan menerima
uang dari dua orang atau bahkan tiga orang caleg yang berbeda, mereka tidak
berpikir jauh akan perbuatan tersebut. Kampanye seperti ini jelas merusak moral
bangsa menjadi bangsa yang materialistis. Yang menjadi sangat aneh yaitu
mengapa setiap orang mau menerima pemberian dari setiap caleg yang menawarkan
pemberian tersebut? Bukankah nantinya mereka menjadi bingung menjatuhkan
pilihan, atau jangan-jangan mereka menjadi Golput karena bingung dengan
fenomena siraman uang tersebut.
Masyarakat Materialistis
Fakta ini memunculkan pertanyaan, benarkah masyarakat kita materialistis?
Pola pikir masyarakat yang mengatakan, siapa caleg yang memberi uang dengan
jumlah yang paling besar maka akan menjadi pilihan di saat pemilu nanti. Bukan
hanya caleg DPRD TK II akan tetapi caleg DPRD TK I, DPR RI dan DPD pun turut
meramaikan pembagian uang tersebut secara kontras dan terang-terangan. Kampanye
kali ini seolah berubah menjadi sebuah pasar tempat jual beli, dimana suara
masyarakat menjadi objek jual beli
Apa yang menjadi alasan masyarakat menerima uang dari setiap caleg yang
menawarkan uang itu? Mungkinkah itu semata-mata karena kodrat manusia yang haus
akan uang karena juga di desak berbagai kebutuhan, atau mungkin juga itu sebuah
kekesalan masyarakat akan kinerja wakil rakyat selama ini, masyarakat berpikir
bilamana mereka telah duduk di tahtanya otomatis mereka akan lupa terhadap
janji-janji dan harapan-harapan yang telah mereka orasikan, kedekatan semasa
kampanye akan berakhir secara spontan, jadi masyarakat seolah berpikir ada
baiknya para caleg di manfaatkan sewaktu masa kampanyenya.
Bilamana hal seperti ini membudaya di sela kehidupan bangsa ini, maka
jelaslah bangsa kita akan tidak beradab dan bermoral, wakil kita di parlemen
nantinya adalah sekelompok orang yang terpilih karena memiliki uang paling
banyak semasa kampanye yang kualitas dan akuntabilitas mereka tidak teruji.
Malah bisa jadi sistem pemerintahan kita akan lebih parah dari sekarang ini.
Jadi untuk itu, bagi kita masyarakat pemilih gunakanlah hak pilih kita
sebaik mungkin, jangan mau di iming-imingi oleh para caleg yang tidak
bertanggung jawab, tolak dengan tegas money politik yang meremehkan martabat
dan jiwa kebangsaan kita, jangan anda berharap mereka akan tinggal diam akan
uang mereka yang telah banyak habis semasa kampanye.
Perlu di ingat bahwa mereka akan menutupi kerugian semasa kampanye itu
dengan uang kita sendiri juga, bilamana mereka terpilih nantinya, aspirasi yang
kita suarakan tidak akan di respon oleh mereka, mengembalikan uang yang habis
semasa kampanye menjadi prioritas utama mereka. Untuk itu pilihlah calon yang
benar-benar pro terhadap rakyat yang memiliki kualitas dan akuntabilitas yang
tinggi, berjiwa kebangsaan dan yang takut akan Tuhan.***
Penulis Adalah Peneliti pada Center of Law and Democracy Studies (CLDS),
bermukim di Medan.
[Non-text portions of this message have been removed]
