Refleksi: Koq main kucing-kungan Pak SBY? Kalau dari semula dibilang bahwa 
perlu impor beras untuk stock dan untuk itu 23 perusahaan akan ditunjuk sebagi 
pengimpor,  masalahnya mungkin bisa dimengerti bahwa kabinet pengusaha perlu 
laba, tetapi koq disulap  dengan pemberitaan  beras impor illegal atau 
penyelundupan beras. Apakah itu bukan suatu usaha manipulasi berita pengibulan 
kaum tani dan rakyat pada umumnya?


http://www.suarapembaruan.com/News/2005/12/10/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY 
Presiden: Impor Beras Hanya untuk Stok
 

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta masyarakat tidak 
menyalahpahami kebijakan pemerintah mengimpor beras dari Vietnam sekitar 70.050 
ton. Impor beras sebanyak itu hanya untuk mengamankan stok pangan dan tidak 
akan masuk ke pasar jika situasi dianggap normal. 

"Karena itu janganlah salah paham terhadap izin impor beras baru-baru ini. 
Beras impor tidak kita maksudkan untuk memasuki pasar dalam keadaan normal," 
kata Presiden Yudhoyono ketika berpidato dalam acara penyerahan Penghargaan 
Ketahanan Pangan Tahun 2005, di Istana Negara, Jumat (9/12). 

Menurut Presiden, sebagai negara agraris Indonesia harus mampu memenuhi 
kebutuhan pangan dalam negeri tanpa harus melakukan impor dari negara lain. 
Impor akan dilakukan, lanjutnya, jika dalam kondisi terpaksa. "Saya ulangi, 
kita mengimpor bahan makanan hanya dalam keadaan terpaksa untuk berjaga-jaga 
agar jangan terjadi kekurangan persediaan," kata Presiden. Ia menambahkan, 
negara bertanggung jawab agar tidak terjadi kekurangan pangan. 

Pemerintah, ujarnya, memiliki kewajiban melindungi seluruh warga negaranya, 
termasuk petani dan bukan petani, dalam hal ini konsumen beras. 

"Kita ingin melindungi petani kita, tidak boleh menderita karena sebuah policy. 
Tetapi kita juga memikirkan konsumen kita, rakyat kita agar bisa membeli dalam 
harga yang terjangkau," katanya. 

Karena itu Presiden meminta menteri yang terkait dengan persoalan ini melakukan 
impor beras dengan hati-hati. Selain itu mereka diharapkan melakukan konsultasi 
dan komunikasi dengan DPR. Pimpinan di semua tingkatan diharapkan mengerti 
persoalan impor beras ini dengan cermat karena jika salah mengambil langkah 
akan terjadi kekacauan. 


Bohongi Rakyat 

Namun Irmadi Lubis, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) 
menilai bahwa kebijakan mengizinkan impor beras sampai 70.050 ton sebelum akhir 
2005, merupakan bukti nyata kebohongan pemerintah yang menyakitkan rakyat. 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2005 lalu, 
telah menegaskan tidak akan ada impor beras, namun hanya dua setengah bulan 
janji itu diingkari. 

Dalam keterangannya kepada pers di Jakarta, hari yang sama, sembari menunjukkan 
teks pidato kenegaraan Presiden Yudhoyono, Irmadi menegaskan, janji pemerintah 
untuk berpihak kepada rakyat, hanya pepesan kosong. (Y-3/M-15) 


Last modified: 10/12/05 


++++

http://www.suarapembaruan.com/News/2005/12/10/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY 

Impor Beras Libatkan 23 Perusahaan Swasta
 

JAKARTA - Keputusan pemerintah mengimpor beras ternyata tidak hanya melibatkan 
Bulog atau Departemen Perdagangan, tetapi 23 perusahaan swasta dan sejumlah 
pendompleng. 

Perusahaan-perusahaan itu memasok beras secara diam-diam ke pasaran sebanyak 
185 ribu ton, sehingga total beras impor yang masuk ke Indonesia saat ini 
ditambah 70.050 ton impor resmi pemerintah menjadi sekitar 255.050 ton. 

Selain itu, sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga memasok beras 
hibah ke Indonesia sebanyak 30 ribu ton. Namun, jumlah beras yang masuk ke 
Indonesia tidak hanya 30 ribu ton sesuai kesepakatan hibah, tapi menjadi 110 
ribu ton, akibat ada pihak yang ikut mendompleng yakni sebanyak 80 ribu ton. 

Fakta tersebut mengemuka dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang 
diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan DPR/MPR RI di Jakarta, Jumat (9/12). 

Diskusi itu menghadirkan pembicara Fahri Andi Laluasa dari Fraksi Partai Golkar 
(FPG), Tamsil Linrung dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Hasto 
Kristiyanti dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P) dan 
pengamat ekonomi dari INDEF Bustanul Arifin. 

Fahri Andi yang menjadi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI mengatakan, kalau jumlah 
185.000 ton itu masuk ke pasar dalam negeri , maka bisa merusak harga beras. 
"Kita menginginkan kalau ada beras impor ya lebih baik masuk ke gudang Bulog 
agar harga pasar tidak terganggu," katanya. 

Tamsil Linrung mengatakan, keputusan pemerintah melakukan impor beras 
membingungkan, karena tidak ada sedikit pun pembicaraan dan anggaran untuk 
mengimpor beras. 

Karena itu, DPR RI dengan tegas menolak impor beras. Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono dalam sidang kabinet pun sepakat menolak impor beras. Tapi, mengapa 
tiba-tiba ada beras impor? 

Tamsil mengatakan, ada rapat lain yang merekomendasikan impor beras. "Saya 
sangat yakin para wartawan tahu siapa orang-orang itu," kata Tamsil yang 
disambut tertawa para wartawan karena ada beberapa wartawan menyebut nama 
seorang petinggi negara ini. 

Bustanul Arifin mengatakan, kebijakan pemerintah untuk tahun 2005 sangat jelas 
yakni tidak ada impor beras, karena produktivitas dalam negeri cukup tinggi. 
Kemungkinan besar pada Januari 2006 kebijakan itu ditinjau jika melihat stop 
beras di tingkat nasional menipis. 

Tapi anehnya, walau sudah ada kebijakan resmi melarang impor beras, pada 
September 2005, muncul isu kekurangan stok beras sehingga perlu diimpor. Data 
yang digunakan adalah dari Departemen Perdagangan dan Bulog. 

"Di sini menjadi sangat jelas bagaimana data itu dijadikan alasan untuk 
kamuflase. Tapi alasan yang utama adalah interes orang-orang tertentu," kata 
Bustanul. 

Anggota F-PDIP Hasto Kristanto, menyatakan kebijakan impor beras jelas memiliki 
implikasi luas, bukan hanya berdampak pada petani, tapi juga membuat 
spekulan-spekulan beras mencari keuntungan semata. Oleh karena itu, kalau ada 
hak angket impor beras, perlu juga masyarakat mendukung agar DPR diberikan 
biaya penyelidikan untuk melakukan kajian lebih dalam. 

Menurutnya, saat ini ada upaya membungkam suara-suara kritis DPR, terkait soal 
hak angket ini. Upaya itu berupa telepon yang meminta dirinya agar mau diajak 
berdamai. (L-8) 


Last modified: 10/12/05 

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Join modern day disciples reach the disfigured and poor with hope and healing
http://us.click.yahoo.com/lMct6A/Vp3LAA/i1hLAA/aYWolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:[EMAIL PROTECTED]
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com

This mailing list has a special spell casted to reject any attachment .... 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Kirim email ke