http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=27350
02 Mei 2009 05:29:55 Ribuan Buruh Long March ke Istana JAKARTA - Sekitar empat ribu buruh berunjukrasa untuk memperingati Hari Buruh alias May Day di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta. Para buruh yang mayoritas berasal dari Jabodetabek tersebut berorasi dan kemudian melakukan long march menuju ke Istana Merdeka. Dalam aksinya, para buruh juga membawa dua mobil pengeras suara dan membentangkan spanduk berisi kalimat-kalimat protes. Selain itu, mereka juga menggelindingkan bola raksasa warna oranye yang bertuliskan kalimat upah layak yes, suap no sambil berjalan beriringan di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin. Aksi ribuan buruh tersebut sempat memacetkan arus lalu lintas selama lebih dari satu jam. Perwakilan Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI) Baris Silitonga, koordinasi aksi, menerangkan, aksi damai ini diikuti sekitar 7 ribu peserta. "Peserta berasal dari anggota FSPMI Jabodetabek," katanya. Dalam aksinya, FSPMI mengeluarkan enam tuntutan. Antara lain. revisi undang-undang Jamsostek, penghapusan sistem outsourcing dan tenaga kerja kontrak, dan memperjuangkan undang-undang upah layak dan struktur upah. "Isu upah di Indonesia adalah tentang upah rendah, upah minimum yang tidak bisa memenuhi kehidupan layak, dan upah lebih rendah dibandingkan biaya hidup," tutur dia. Tuntutan yang selanjutnya adalah penguatan pengawasan terhadap buruh. Baris melihat, sistem otonomi daerah justru melemahkan pengawasan terhadap buruh. Tenaga pengawas kurang kompeten dan praktik suap makin merajalela. Tuntutan yang kelima adalah memperjuangkan peradilan buruh yang murah, cepat, dan berkeadilan. "Biaya di peradilan perburuhan masih terlalu mahal dan banyak mafia peradilan. Proses penyelesaian lama, lokasi peradilan perburuhan sangat jauh, dan pekerja selalu kalah dalam perselisihan dengan pengusaha melalui peradilan perburuhan karena buruh kurang dana," kata dia.Tuntutan yang terakhir adalah memperjuangkan Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus (SEZ) yang memberikan kesejahteraan pekerja/buruh. Di tempat terpisah, menyambut Hari Buruh Internasional, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyampaikan bahwa akan mendorong agar tidak ada lagi Pemecatan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di tanah air. "Kami sudah menangkap aspirasi, dan selalu mendorong supaya tidak ada PHK," ujar Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Besar Setyoko. Pemerintah, kata dia, telah berupaya mengeluarkan Surat Keputusan Empat Menteri yang menyarankan agar PHK dihindari tiap perusahaan. Untuk itu, dia pun berharap agar ke depan para buruh bisa mendukung berbagai upaya pemerintah tersebut dengan baik. (zul/kim) [Non-text portions of this message have been removed]