itu tergantung perbedaan tafsir ttg khilafah itu apa? kalau ditafsirkan bentuk
pemerintahan, ya tidak relevan dengan pengalaman sejarah Islam dan kondisi
kekinian kita. Makanya, mayoritas ulama menafsirkannya sebagai tugas individual
atas semua muslim sebagai pemimpin yg memiliki tanggungjawab ketuhanan untuk
mengejawantahkan semua ajaran Tuhan. Pendapat terakhir ini yang diterima jumhur
ulama. Islam akan maju kalau kita sebagai umatnya tidak menutup diri dan tidak
memahami agama secara dangkal. Mungkin dua artikel berikut ini bisa memberi
penjelasan.
Tapi sikap Bush yang memandang sebagian kelompok umat Islam sebagai musuh pun
sangat kita kecam. Orang seperti Bush ini yang turut bersumbangsih menciptakan
ketegangan Islam dan Barat. Jangan tersinggung ya, aku cuma membantu
menyodorkan pandangan lain dari yg mas percayai. Saya harap kita tetap saling
hormat menghormati meski berbeda pandangan.
Wassalamu 'alaikum..
KOMPAS
Opini
Sabtu, 18 Agustus 2007
Relevansi Khilafah di Indonesia
Azyumardi Azra
Konferensi Khilafah Internasional yang diselenggarakan Hizbut Tahrir
Indonesia pada 12 Agustus 2007 setidaknya berhasil menarik perhatian media
internasional.
Beberapa hari sebelum dan pada hari-H konferensi itu, saya diwawancarai
beberapa media internasional, termasuk al-Jazeera English live, dari Jakarta.
Bagi kalangan media internasional yang memiliki persepsi atau bahkan bias
tertentu terhadap Hizbut Tahrir (HT), Konferensi itu memiliki signifikansi
sendiri. Bahkan dari aneka pertanyaan yang diajukan, tergambar seolah dengan
konferensi itu Islam Indonesia telah berubah drastis; kesan mereka, dengan
konferensi itu, khilafah segera berdiri (entah di mana), dan syariah Islam
secara serta-merta segera berlaku di seluruh Indonesia.
Konferensi itu diselenggarakan bertepatan dengan 28 Rajab (1428 H). Konon
pada tanggal yang sama apa yang disebut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai
"Khilafah Utsmaniyyah" di Turki dihapuskan penguasa sekuler Turki, Kemal
Ataturk pada 1924. Jika orang-orang Turki saja tidak pernah menangisi tamatnya
riwayat khilafah ini, sebaliknya HT umumnya di berbagai penjuru dunia meratapi
berakhirnya kekuasaan Turki Utsmani itu sebagai tamatnya persatuan Islam.
Makna khilafah
Apa sebenarnya khilafah itu? Masih relevan atau viable-kah pembentukan sebuah
khilafah di tengah realitas dunia Muslim Indonesia dan internasional?
Awalnya istilah khilafah mengacu pada Al Quran surat al-Baqarah Ayat 30
tentang penciptaan manusia yang disebut khalifah, wakil Tuhan di bumi. Dalam
hubungan dengan ayat-ayat lain, para ulama menafsirkan, tugas khalifah ialah
memakmurkan kehidupan di muka bumi, bukan menegakkan khilafah, yaitu
kekhalifahan, sebuah lembaga politik yang bermula pada masa pasca-Nabi
Muhammad. Kekhalifahan ini dikenal sebagai al-Khulafa al-Rasyidun
berturut-turut Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan ’Ali bin Abi
Thalib. Ciri paling menonjol dari kekhalifahan yang empat ini ialah bahwa
sukses didasarkan merit, keunggulan kualitas pribadi daripada yang lain- lain.
Kekhalifahan (khilafah), menurut sejarawan terkemuka Ibn Khaldun, tamat
dengan berakhirnya al-Khulafa’ al-Rasyidun. Entitas politik Islam selanjutnya,
seperti Dinasti Umaiyyah, Dinasti Abbasiyah, dan Dinasti Utsmaniyyah, bukan
khilafah karena suksesinya berdasar tali darah daripada merit. Semua entitas
politik pasca-al-Khulafa’ al-Rasyidun adalah kerajaan atau kesultanan, bukan
khilafah.
Karena itu, seperti pernah saya kemukakan dalam wawancara khusus tentang
khilafah dengan majalah al-Wa’ie, media resmi HTI, gagasan khilafah yang mereka
usung pada dasarnya merupakan romantisme dan idealisasi sejarah belaka. Karena,
jika rujukan gagasan khilafah ialah kekuasaan Turki Utsmani, maka sejak awal
pembentukannya pada masa Sulaiman al-Qanuni abad ke-15, para penguasanya hampir
tidak pernah menyebut entitas politik mereka sebagai khilafah atau memanggil
diri mereka sebagai khalifah. Sebaliknya, dengan rendah hati menyebut diri
sebagai sultan. Barulah saat penguasa Turki Utsmani terakhir Sultan Abd
al-Hamid pada dasawarsa kedua abad ke-20 terancam gerakan Turki Muda yang akan
mengambil alih kekuasaan, ia menyebut diri sebagai khalifah guna menarik
simpati dan solidaritas kaum Muslim lainnya.
Para penguasa Turki Utsmani tampaknya menyadari, khilafah dan jabatan
khalifah bukan sembarangan. Mereka tahu, pada dasarnya adalah para ghazi,
perwira, yang karena perjalanan sejarah menjadi para penguasa. Namun, sadar
atau tidak, kekuasaan yang mereka bangun—dalam perspektif ilmu politik
modern—adalah "oligarki militer" yang kemudian mengalami transformasi menjadi
kesultanan.
Sampai masa Tanzimat (reformasi) sejak paruhan kedua abad ke-19, para sultan
Turki Utsmani lebih dikenal sebagai penguasa yang despotik, yang lebih asyik
dengan diri sendiri daripada memedulikan rakyat. Namun, untuk menciptakan citra
kesalehan bagi dirinya, para penguasa ini memberi beasiswa kepada para penuntut
ilmu, khususnya yang ada di Haramayn (Mekkah dan Madinah).
Karena watak Dinasti Turki Utsmani seperti itu, Haji Agus Salim pernah
mengingatkan tokoh-tokoh Muslim Indonesia yang terlibat dalam Komite Khilafat,
yang menentang penghapusan yang dilakukan Kemal Ataturk, bahwa khilafah tidak
memiliki relevansi dengan Indonesia. Sebaiknya kaum Muslimin Nusantara tidak
menjadikan para penguasa Utsmani yang despotik itu sebagai sosok ideal mereka.
Yang relevan dengan kaum Muslimin Indonesia ialah mencapai kemerdekaan dan
memakmurkan kehidupan bangsa sesuai dengan surat al-Baqarah Ayat 30 itu. Sejak
itu, Komite Khilafat Indonesia kehilangan momentumnya dan ide khilafah tidak
pernah lagi menjadi wacana kaum Muslimin arus utama seperti diwakili Nahdlatul
Ulama, Muhammadiyah, dan banyak lagi.
Lepas dari pernyataan Haji Agus Salim dan kenyataan tidak berkembangnya
wacana khilafah dalam arus utama kaum Muslim Indonesia, gagasan khilafah
agaknya tidak pernah pudar. Sejak Jamaluddin al-Afghani menyerukan perlunya
khilafah (politik) di Istanbul dan khilafah keagamaan di Mekkah, bisa disimak
ide khilafah yang dikembangkan para pemikir sejak Abd al-Rahman al-Kawakibi
(Suriah), Abu al-A’la al-Mawdudi (Pakistan) dan Taqi al-Din al-Nabhani
(Palestina), pendiri HT. Tentu saja, sejauh ini HT paling gigih memperjuangkan
apa yang disebut khilafah.
Khilafah dan negara bangsa
Gagasan khilafah pada masa modern kontemporer menyerukan pembentukan
kekuasaan politik tunggal bagi seluruh umat Islam di muka bumi; sebuah gagasan
yang dapat dipertanyakan kelayakan dan keberlangsungannya (viability). Jika
umat Islam boleh jujur kepada diri sendiri, kesatuan semacam itu tidak pernah
terwujud, bahkan sebelum berakhirnya kekuasaan al-Khulafa’ al-Rasyidun.
Kesatuan hanya terwujud pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Tetapi sejak
masa khalifah ketiga, Utsman bin Affan, terjadi pertikaian dengan ‘Ali bin Abi
Thalib—lalu menjadi khalifah keempat. Sejak itu, persatuan umat Islam di bawah
satu kekuasaan politik tunggal lebih merupakan imajinasi yang jauh.
Abu A’la al-Mawdudi, yang merumuskan khilafah secara lebih komprehensif,
menyadari hampir tidak mungkinnya mewujudkan khilafah universal. Akhirnya ia
menyerah kepada realitas negara-bangsa (nation-state). Ia menerima kehadiran
negara-bangsa Pakistan pascapartisi Anak Benua India pada 1947, lalu mendirikan
parpol Jama’ati-Islami untuk mewujudkan cita-citanya mencapai khilafah. Maka,
al-Mawdudi dan Jama’ati-Islami terlibat pergulatan politik nasional Pakistan
yang kompleks, sampai terlihat seolah melupakan gagasan dan cita khilafahnya.
Pengalaman al-Mawdudi itu setidaknya menunjukkan dua kontradiksi. Pertama,
khilafah tidak mungkin dicapai melalui negara-bangsa. Kedua, negara-bangsa yang
ada pada dasarnya menerapkan sistem demokrasi modern. Dan khilafah tidak
kompatibel dengan demokrasi yang bersandar pada vox populi vox dei (suara
rakyat adalah suara Tuhan), sementara khilafah yang berdasar pada vox dei vox
populi (suara Tuhan adalah suara rakyat).
Realitas politik yang begitu kompleks membuat al-Mawdudi mengompromikan cita
khilafahnya. Boleh jadi, HTI akan menempuh jalan yang sama. HT Jordania,
misalnya, membentuk parpol yang terlibat proses-proses politik modern. HTI
boleh jadi mengikuti langkah lebih realistis dengan membentuk parpol. Jika itu
jalan yang ditempuh, realisme HTI patut diapresiasi dengan iringan doa, semoga
berhasil di belantara politik Indonesia.
Azyumardi Azra Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta
Situs Berita Rakyat Merdeka
GAZEBO
Sabtu, 18 Agustus 2007, 15:30:37 WIB
www.rakyatmerdeka.co.id
Puritanisme Islam & Pengkhianatan Elit Politik
Oleh: Buya Abd. Aziz Aru Bone
Hari Minggu (12/8) kemarin, sekitar 90 ribu massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
memadati Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta , dalam acara bertajuk,
“Saatnya Khilafah Memimpin Dunia; Konferensi Khilafah Internasional 2007.”
Organisasi Islam puritan yang menyatakan diri sebagai gerakan politik dengan
agenda pembentukan Khilafah Islamiyah ini secara tegas menyatakan, menolak
konsep sosial-politik Barat, seperti, konsep negara-bangsa (nation-state) dan
demokrasi.
Dengan pembentukan Khilafah Islamiyah, HTI bukan saja bercita-cita melenyapkan
demokrasi dan negara-bangsa Indonesia , tapi juga mencita-citakan semua negara
berpenduduk muslim mayoritas sebagai satu kesatuan politik.
Kebangkitan Islam puritan yang aktornya diperankan oleh gerakan keislaman
seperti HTI, erat kaitannya dengan era panjang kolonialisme Eropa di Dunia
Islam, terutama Timur Tengah. Kesadaran yang lahir di kalangan dunia Islam
sebagai respon terhadap kolonialisme Barat di era kolonial adalah, bahwa yang
paling berbahaya dari kolonialisme bukanlah dominasi militer Barat, melainkan
invasi kultural ideologi Barat yang mengikis kepercayaan umat terhadap
validitas ajaran Islam. Maka berbagai konsep social-politik yang diidentifikasi
berasal dari Barat, seperti, nation-state, sekularisme, demokrasi dan
liberalisme, diletakan sebagai musuh yang harus diperangi karena dipandang
mengancam koherensi dan validitas Islam. Dan seruan untuk kembali kepada
autentisitas Islam dipandang sebagai solusi untuk menghadapi invasi kultural
Barat. (El Fadl, 1997:2).
Dalam konteks pasca kolonial kini, sikap menempatkan dunia
Islam pada kutup yang berlawanan secara diametral dengan Barat terus berlanjut
dengan mengambil beragam agenda dan strategi, dari yang paling radikal melalui
berbagai gerakan terorisme yang dimotori oleh organisasi seperti Al-Qaeda,
hingga yang mengambil perlawanan politik-kultural dengan melakukan penolakan
secara menyeluruh dan fundamental atas berbagai konsep sosial politik Barat,
seperti yang dipelopori organisasi gerakan keislaman Hizbut Tahrir di berbagai
negara.
Meski berbeda agenda dan strategi aksi, tapi gerakan Islam puritan ini
sama-sama memposisikan Barat sebagai the others (meminjam istilah Edward W
Said) yang menyebabkan keterpurukan Dunia Islam melalui kolonialisme duhulu,
hingga imperealisme kini.
Sikap menempatkan Barat sebagai lawan juga dipicu dan seakan mendapatkan
justifikasi teologis oleh pembacaan teks-teks keagamaan dengan lagam
puritanistik.
Kaitannya dengan ini, tokoh penting dan ideolog Ikhwanul Muslimin yang
merupakan organisasi asal Hizbut Tahrir, Sayyid Qutb, meramu tafsir tentang
jihad sebagai ajaran ofensif, bukan defensif.
Dalam lagam penafsiran yang puritanistik- tekstual ala Qutb, Islam puritan juga
mendapatkan justifikasi teologis untuk menolak semua ideologi dan konsep-konsep
sosial politik Barat yang dinilai mengancam koherensi dan validitas Islam,
termasuk demokrasi dan nation state.
Kini Islam puritan hadir di Indoensia. Selain dipengaruhi dua faktor di atas,
tumbuh suburnya puritanisme Islam di Indonesia pasca runtuhnya rezim Orde Baru,
juga merupakan aktualisasi kekecewaan masyarakat bawah atas peralihan politik
dari rezim Orde Baru ke Era Reformasi yang sama sekali tidak berdampak pada
perbaikan kesejahteraan rakyat.
Kecewa terhadap elit politik yang
tidak menunjukan komitmen sungguh dan kepedulian penuh pada rakyat, rakyat pun
bukan saja tidak percaya terhadap elit politik, tapi juga tidak percaya
terhadap demokrasi. Lalu memandang penuh harap pada gerakan puritanisme agama
yang dipandang memberikan harapan baru di dunia dan bumbu-bumbu janji syurgawi
di kehidupan setelah mati.
Maka perlawanan terhadap puritanisme Islam Indonesia , sebenarnya bukan saja
merupakan tantangan dan tanggungjawab kalangan muslim moderat dan civil
sosiety, tapi juga elit politik.
Meski kehadirannya mengancam demokrasi dan negara-bangsa Indonesia ,
perlawananan terhadapnya tidak perlu melibatkan tangan besi kekuasaan negara,
karena akan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang meniscayakan kebebasan
berorganisasi dan berpendapat. Biarkan saja demokrasi yang sedang tumbuh ini
menjadi pasar bebas bagi ide-ide keagamaan.
Perlawanan terhadapnya sebaiknya dilakukan secara kultural oleh kalangan Islam
moderat dan civil society dengan memberikan pemahaman kepada kaum muslimin
Indonesia tentang pentingnya meletakan Islam sebagai corpus terbuka, moderat,
dan mengambil peran kultural dalam relasi Islam dan negara, bukan sebagai
ideologi politik tertutup yang legal-formalistik. Karena tidak seperti Islam
Arab, dengan peran kulturalnya Islam Indonesia mengikuti gerak sejarah yang
non-linear, yang mengalami kontinuitas, diskontinuitas dan perubahan. Dalam
konteks Islam Indonesia , gerak sejarah itu mampu direspon secara terbuka dan
adaptif, termasuk terhadap ide-ide progesif dan demokrasi.
Itu saja tidak cukup, tugas berat juga diemban para pengelola negara dan
elit-elit politik untuk segera mengakhiri pengkhianatannya terhadap rakyat dan
nilai-nilai demokrasi. Bahwa kini sudah saatnya para elit politik harus
menunjukan keseriusan,
komitmen tinggi dan keberpihakan pada rakyat agar perubahan politik yang
terjadi secara langsung dapat berpengaruh positif pada perbaikan kesejahteraan
rakyat, bukan hanya pergantian kekuasaan politik di tingkat elit.
Keberpihakan sepenuh hati pada kesejahteraan rakyat, merupakan keniscayaan
muktak untuk menumbuhkan optimisme rakyat terhadap demokrasi sekaligus
membendung arus puritanisme Islam yang mengancam nation-state dan demokrasi
Indonesia. Lantaran, puritanisme Islam tumbuh subur di Indonesia pasca Orde
Baru, bukan hanya sebagai respon atas sikap politik Barat terhadap dunia Islam
yang tidak adil dan disokong oleh pemahaman keislaman yang puritanistik, tapi
juga dipicu oleh kekecewaan terhadap elit politik dan pengelola negara yang
kerap mempertontonkan pengkhianatan atas nilai-nilai demokrasi dan tidak
memiliki keberpihakan sepenuh hati kepada rakyat.(**)
Achmad Chodjim <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
"Tsumma takunu ala khilafatun minhajin nubuwwah (dan akan tegak
kembali khilfah yang bermanhaj kenabian)"
Hadis yang dikutip ini tidak menunjukkan bahwa kita harus mendirikan khilafah!
Khilafah dan Nubuwah itu haq Allah. Jadi, kita tidak bisa mengusung kenabian
atau khalifah. Maka, tugas penting umat Islam adalah menjalankan kehidupan ini
secara islami. Kita bangun iklim yang kondusif. Khalifahnya sendiri sudah ada,
dan masih gaib bagi umat manusia saat ini.
Dengan iklim yang kondusif itu, kelak Sang Khalifah akan diturunkan langsung
oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perhatikan ujung QS 7:157 di bawah ini:
".....Falladziina aamanuu bihii wa 'azzaruuhu wa nasharuuhu wattaba'uu annuur
alladzii unzila ma'ahu ulaaika hum al-muflihuun."
Maka orang-orang yang beriman kepada dia (Muhammad), memuliakannya, menolongnya
(menciptakan iklim yang kondusif), dan mengikuti CAHAYA YANG DITURUNKAN BESERTA
DIA (Muhammad), merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan/keberuntungan.
Dus, khalifah bukanlah kekuasaan yang kita rebut atau kita himpun kekuatan
massa untuk kita dirikan. Bukan demikian! Kewajiban kita hanyalah beriman
kepada Rasul Allah, memuliakan Rasul Allah, Menolong Rasul Allah, dan mengikuti
cahaya yang diturunkan Allah yang menyertai Rasul Allah. Makanya, tak ada
khalifah pasca Khulafa' arrasyiduun. Nanti, akan turun lagi ya karena Sang
Khalifah itu sudah ada, dan tinggal kita bersiap-siap saja menjemputnya. Jadi,
kita tidak berebut khilafah seperti sekarang. Khilafah yang ini sih akal-akalan
NEKOLIM (neoklonialisme imperialisme).
Salam,
chodjim
----- Original Message -----
From: Irdham Kusuma
To: wanita-muslimah@yahoogroups.com
Sent: Thursday, September 06, 2007 9:28 PM
Subject: Re: [wanita-muslimah] Re: Fwd: Bush Bersumpah Akan Menyerang Siapa
Saja yang Ingin Kekhilafahan di Ti
Recent Activity
a.. 14New Members
Visit Your Group
Y! Messenger
All together now
Host a free online
conference on IM.
Share Photos
Put your favorite
photos and
more online.
Yahoo! 360°
Start Today
Get your own
place online
.Kalau orang kafir seperti Bush saja meyakini akan kembali berdirinya khilafah
apalagi kita yang muslim. Bukankan sudah jelas sabda masul bahwa: Tsumma takunu
ala khilafatun minhajin nubuwwah (dan akan tegak kembali khilfah yang bermanhaj
kenabian) Lagipula kalau khilafah itu dianggap tidak nyata buat apa repot-repot
mempertentangkan pihak yang memperjuangkan berdirinya kembali khilafah, iya
khan?
[Non-text portions of this message have been removed]
---------------------------------
Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru!
[Non-text portions of this message have been removed]
