Surat Dirjen Pajak No. S-89/PJ.311/2000
PINJAMAN SUB ORDINASI TANPA BUNGASehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX
perihal sebagaimana tersebut di atas dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :1. Dalam surat tersebut, Saudara
menjelaskan bahwa perusahaan Saudara adalah perusahaan
induk (holding company) dari sebuah group perusahaan perkebunan dan
telah terdaftar di Bursa
Efek. Dalam menjalankan operasional perusahaan Saudara tidak dapat
dihindari adanya pinjaman
dari perusahaan induk ke anak perusahaan terutama karena adanya
kebutuhan mendesak dari
perusahaan yang meminjam sambil menunggu proses kredit dari bank.
Adakalanya pinjaman
tersebut tidak dikenai bunga dengan pertimbangan bahwa perusahaan anak
sedang dalam
kesulitan keuangan. Dalam pemeriksaan pajak oleh petugas pajak, hal
tersebut menjadi
perdebatan antara diperbolehkannya pinjaman tersebut tanpa bunga atau
apakah pinjaman
tersebut mengandung bunga yang terselubung (deem interest).
Sehubungan dengan adanya Kep-28/PM/1999 Tanggal 31 Desember 1999 tentang
Pokok-pokok
Ketentuan Perjanjian Pinjaman Sub Ordinasi Perusahaan efek tersebut,
Saudara mohon
penjelasan beberapa hal sebagai berikut : a. Apakah Pinjaman
Sub Ordinasi seperti yang dimaksud pada keputusan tersebut boleh
tanpa bunga, dan jika boleh bagaimana konsekuensi perpajakannya
? b. Jika pinjaman Sub Ordinasi tersebut dikenakan bunga dan oleh
karena satu dan lain hal
beban bunga ditangguhkan pembayarannya sampai dengan suatu
tanggal tertentu
kapankah terhutang pajak penghasilan Pasal 23 ? c. Jika
pinjaman Sub Ordinasi beserta bunganya dikonversi kedalam saham bagaimana
konsekuensi perpajakannya ?2. Dalam Pasal 23 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun
1994 antara lain
diatur bahwa atas penghasilan bunga yang dibayarkan atau terutang oleh
badan pemerintah,
Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha
tetap, atau
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam
negeri atau bentuk usaha
tetap, dipotong oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima
belas persen) dari jumlah
bruto.3. Dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor
S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 perihal
Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham ditegaskan bahwa pinjaman
perusahaan tanpa
bunga dari pemegang sahamnya dapat dianggap wajar apabila memenuhi
syarat kumulatif
sebagai berikut : a. Pinjaman tersebut berasal dari dana
milik pemegang saham pemberi pinjaman itu sendiri
dan bukan berasal dari pihak lain. b. Modal yang
seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman kepada
perusahaan penerima pinjaman telah disetor seluruhnya. c.
Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi. d.
Perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk
kelangsungan usahanya. Apabila salah satu dari
ke-empat unsur diatas tidak terpenuhi maka atas pinjaman
tersebut dilakukan koreksi menjadi terutang bunga dengan
tingkat bunga wajar.4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini
ditegaskan bahwa : a. Pinjaman Sub Ordinasi seperti yang dimaksud
dalam permasalahan diatas dapat
diterima sebagai pinjaman tanpa bunga sepanjang memenuhi
persyaratan sebagaimana
tersebut pada butir 3 diatas. b. Apabila pembayaran
bunga pinjaman Sub Ordinasi ditangguhkan, maka Pajak
Penghasilan Pasal 23 atas bunga tersebut terhutang pada saat
dibayarkan atau terutang
(mana yang lebih dahulu). Dalam hal pembukuan perusahaan
menganut metode akrual
maka penangguhan pembayaran bunga tidak mempengaruhi saat
pengakuan biayanya. c. Jika pinjaman Sub Ordinasi beserta bunganya
dikonversikan dalam bentuk saham, maka
sesuai dengan butir 2 di atas Pajak Penghasilan yang terutang
atas bunga pinjaman
Sub Ordinasi tetap sebesar 15% dari jumlah brutonya.Demikian
agar maklum.A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN,
ttd
IGN MAYUN WINANGUN
[Non-text portions of this message have been removed]
