Catatan A. Umar Said(http://kontak.club.fr/)
Merebut kekuasaan politik
Menjelang ditutupnya tahun 2007, berikut ini adalah sekadar bahan untuk
renungan bersama mengenai masa depan rakyat beserta negara RI :
Dengan datangnya tahun baru 2008, maka mungkin ada banyak orang yang
bertanya-tanya
apakah tahun baru ini akan bisa mendatangkan perubahan-perubahan besar yang
menguntungkan negara dan bangsa, serta bisa memperbaiki kehidupan sebagian
terbesar rakyat Indonesia?
Mohon ma’af terlebih dulu kepada para pembaca yang sekiranya mempunyai
harapan (atau ilusi?) bahwa tahun 2008 bisa merupakan tahun yang membawa
perubahan-perubahan
besar yang menguntungkan rakyat. Sebab, tulisan ini dengan terus-terang
menyatakan
bahwa tahun 2008 akan tetap mengecewakan atau akan terus menyedihkan bagi
sebagian terbesar rakyat kita. Terutama bagi rakyat miskin yang jumlahnya
lebih dari 40 juta orang, serta bagi orang yang menganggur (termasuk
pengangguran
di kalangan orang muda) yang juga puluhan juta jumlahnya.
Di samping itu, korupsi akan tetap terus merajalela, baik di kalangan atas,
menengah maupun kalangan bawah.. Penyuapan, penggelapan, penyalahgunaan
kekuasaan
dan praktek-praktek bathil lainnya akan terus banyak terjadi di berbagai
bidang
eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketidakjujuran dan ketidakadilan para
hakim, para jaksa, para pejabat kepolisian, akan tetap menjadikan hukum di
Indonesia dilecehkan oleh banyak orang. Kebejatan moral yang sangat meluas
ini akan terus - dalam tahun 2008 – menjadikan bangsa kita sakit parah.
Dan ketika sebagian terbesar rakyat kita mengalami penderitaan berat akibat
kehidupan sehari-hari yang sulit (bahkan banyak yang busung lapar) maka
kita
akan menyaksikan juga bahwa sebagian kecil bangsa kita hidup dengan kelewat
mewah berlebih-lebihan. Yang patut kita kutuk atau kita hujat adalah bahwa
banyak kehidupan bermewah-mewah dan berfoya-foya itu adalah hasil curian
atau
praktek-praktek kriminal lainnya, yang merugikan kepentingan rakyat dan
negara.
Orde Baru adalah sumber banyak penyakit parah
Seperti yang sudah kita saksikan atau alami sendiri masing-masing, kebobrokan
moral dan kebusukan mental ini sebenarnya sudah terjadi sejak lahirnya
kekuasaan
rejim militer Orde Baru, yang diteruskan oleh berbagai pemerintahan yang
menyusulnya
(pemerintahan Habibi, Abdurrahman Wahid, Megawati dan SBY-JK sekarang). Dan
bagi mereka yang benar-benar serius mengamati perkembangan rakyat dan
bangsa
adalah jelas sekali bahwa terutama sekali Orde Barunya Suharto-lah yang
telah
menimbulkan kerusakan moral dan pembusukan mental di banyak kalangan
masyarakat.
Kerusakan moral ini tidak hanya tercermin dalam pelanggaran HAM secara
besar-besaran
terhadap jutaan golongan kiri pendukung politik Bung Karno saja. Dan, juga,
tidak hanya terwujud dalam merajalelanya korupsi secara parah dan ganas.
Jauh
lebih luas dan lebih besar dari itu semua !
Orde Barunya rejim militer Suharto telah mengubur segala yang luhur dan besar
dari tradisi perjuangan banyak perintis kemerdekaan, hanya oleh karena
perintis
kemerdekaan ini pada umumnya dianggap “kiri”, atau simpatisan
dan pendukung gagasan-gagasan besar Bung Karno. Seperti kita saksikan
bersama,
selama pemerintahan Orde Baru perkataan “revolusi” tidak banyak
terdengar lagi, karena revolusi adalah musuh rejim militer Suharto. Begitu
juga perkataan “gotong royong”, “berdikari”, “kolonialisme”
dan “imperialisme”, “sosialisme”, dan NASAKOM adalah
kata-kata yang sering diucapkan oleh Bung Karno, yang kemudian dijadikan
“taboo”
selama jaman Orde Baru itu.
“De-Sukarnoisasi” yang dijalankan oleh Orde Baru adalah pada
dasarnya pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk
menciptakan
masyarakat adil dan makmur, masyarakat sosialis à la Indonesia dan
penguburan jiwa revolusioner sebagian besar rakyat Indonesia melawan
imperialisme.
Sejak diberlakukannya “de-Sukarnoisasi” ini Orde Baru bukan saja
menjadikan bangsa kita sebagai antek imperialisme (terutama AS), dan negara
kita sebagai ladang pengurasan kekayaan bagi kepentingan modal asing,
melainkan
juga telah merusak besar-besaran jiwa bangsa lewat berbagai indoktrinasi
yang
menyesatkan. Akibat buruk berbagai macam indoktrinasi yang menyesatkan ini
kita bisa saksikan di berbagai bidang kehidupan bangsa sampai sekarang.
Jadi, proses pembusukan moral secara besar-besaran ini sudah berjalan lebih
dari 40 tahun, dan dimulai sejak dibangunnya Orde Baru oleh “golongan
tua” TNI-AD di bawah pimpinan Suharto. Pembusukan moral inilah yang
menimbulkan di seluruh negeri kita berbagai masalah sulit dan parah
sekarang
ini di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, termasuk agama.
Tidak mungkin ada perubahan dan perbaikan, kalau ......
Sampai akhir tahun 2007, kalau kita baca suratkabar atau majalah Indonesia
(dan kita lihat tayangan di TV), maka tercerminlah di situ betapa banyaknya
persoalan-persoalan besar dan rumit yang harus dihadapi bangsa dan negara.
Banyak persoalan-persoalan ini bertumpuk-tumpuk karena tidak bisa ditangani
atau diselesaikan secara baik dan tuntas. Karena banyaknya persoalan, dan
juga karena parahnya, maka tipislah harapan bahwa persoalan-persoalan itu
akan dapat diselesaikan dalam tahun 2008. Bahkan, juga tidak akan mungkin
dalam tahun 2009 atau 2010 atau 2015 sekalipun, kalau kekuasaan politik
masih
terus dipegang atau didominasi oleh orang-orang yang berjiwa Orde Baru.
Sebab,
patut selalu kita ingat bahwa justru orang-orang yang berjiwa Orde Baru-lah
yang menjadi sumber penyakit bangsa, atau yang menjadi penyebab banyak
persoalan-persoalan
parah di negeri kita.
Artinya, selama jangka waktu yang cukup lama di masa mendatang tidak mungkin
ada perubahan-perubahan besar yang bisa membawa perbaikan hidup bagi
sebagian
terbesar rakyat kita yang sedang sangat menderita karena kemiskinan,
pengangguran,
kelaparan, dan kekurangan kesehatan. Tentu saja, tidak akan ada
perubahan-perubahan
besar yang menguntungkan kepentingan orang banyak, karena kekuasaan politik
ada dalam genggaman orang-orang yang tidak peduli terhadap nasib rakyat.
Mereka
yang bermoral begitu rendah ini tidak menginginkan adanya
perubahan-perubahan
besar atau perbaikan-perbaikan fundamental dalam pengelolaan negara, karena
mereka takut kehilangan kesempatan untuk mencuri kekayaan rakyat dan
negara.
Para penjahat yang menempati banyak kedudukan penting-penting dalam bidang
eksekutif, legislatif dan yudikatif, merasa lebih diuntungkan dengan adanya
kebobrokan moral dan ke-ambur-adulan pengelolaan kehidupan negara dan
pemerintahan.
Hukum dan peradilan dapat “dibeli” dengan uang banyak
Para penjahat ini (di antaranya ada yang terdiri dari tokoh-tokoh
pemerintahan
dan masyarakat, termasuk anggota-anggota perwakilan rakyat, dan tokoh-tokoh
partai politik dan agama) merasa terancam kalau KPK betul-betul bisa
melaksanakan
tugas-tugasnya dalam memberantas korupsi dengan tegas, konsekwen, jujur,
tuntas,
dan tidak pandang bulu
Sampai akhir tahun 2007, citra penegakan hukum (rule of law) di Indonesia
tidaklah cemerlang sama sekali. Menurut hasil survey, dunia peradilan di
negeri
kita juga termasuk dalam kategori yang terkorup. Citra banyak hakim, jaksa
dan polisi dikotori oleh banyaknya berita dan desas-desus (yang berdasar)
tentang praktek suapan, sehingga penjahat-penjahat besar dapat “membeli”
hukum dan pengadilan dengan uang yang banyak (ingat kasus Tommy Suharto,
antara
lain). Oleh karena itu, apakah dalam tahun 2008 dunia hukum di negeri kita
akan ada perbaikan adalah soal yang sulit diramalkan. Sebab, masih cukup
banyak
persoalan-persoalan di Mahkamah Agung yang “tidak jelas juntrungnya”.
Juga di Kejaksaan Agung. Jadi, kita akan sama-sama menyaksikan bahwa seruan
PBB dan Bank Dunia untuk membenahi hukum dan peradilan di Indonesia, antara
lain dengan program StAR Initiative, tidak akan mempunyai dampak yang besar.
Dalam tahun 2008 tidak banyak perubahan yang akan terjadi, karena sebagian
terbesar tokoh-tokoh dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat, akan sibuk
sekali dengan kegiatan-kegiatan menghadapi Pemilu 2009. Kesibukan luar
biasa
dari partai-partai politik dan berbagai kalangan masyarakat untuk
diselenggarakannya
Pemilu tahun 2009 ini tidak akan banyak pengaruhnya untuk perbaikan nasib
sebagian terbesar rakyat Indonesia.
Pemilu 2009 tidak akan mendatangkan perubahan besar
Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, rakyat Indonesia perlu menyadari
bahwa tidak perlu menaruh harapan terlalu besar atas hasil Pemilu 2009.
Sebab,
akan sama-sama kita saksikan dan kita alami sendiri, bahwa Pemilu 2009
tidak
akan mendatangkan perubahan-perubahan besar yang bisa memperbaiki kehidupan
rakyat banyak.
Pemilu tahun 2009 hanya akan tetap merupakan jalan bagi partai-partai
politik,
yang selama ini sudah memegang kekuasaan politik, untuk terus berkuasa.
Sedangkan
kita semua melihat bahwa sebagian besar partai-partai politik itu (antara
lain Golkar, PDI-P, Partai Demokrat, PPP) sudah menunjukkan “bhakti”-nya
atau “jasa”-nya (harap perhatikan tandakutip di sini) kepada rakyat
Indonesia, yang hasil negatifnya malah mendatangkan penderitaan bagi banyak
orang.
Oleh karena itulah, kita tidak perlu (atau,bahkan, tidak boleh !) menaruh
ilusi kepada hasil Pemilu 2009 yang akan datang. Seperti dibuktikan oleh
pengalaman
yang sudah-sudah, pemilu yang diikuti oleh partai-partai tradisional itu
telah
terbukti -- dengan jelas sekali ! -- tidak pernah mendatangkan
perubahan-perubahan
besar yang menguntungkan perbaikan hidup bagi sebagian terbesar rakyat,
terutama
rakyat miskin. Segala janji-janji yang biasanya diuar-uarkan secara
bagus-bagus
dan muluk-muluk itu ternyata hanyalah omongkosong saja , yang kemudian
dicampakkan
begitu saja atau dilupakan, setelah pemilu lewat. Anggota-anggota berbagai
perwakilan rakyat (di tingkat nasional, propinsi, atau kabupaten) yang
ditunjuk
oleh partai-partai, selama ini lebih banyak mengurusi kepentingan partai
atau
golongan, daripada mengurusi kepentingan rakyat banyak, sambil melakukan
hal-hal
yang haram atau terlarang.
Peran GOLKAR yang negatif dan merusak
Contoh negatif yang paling menyolok dalam hal ini adalah apa yang dilakukan
oleh Golkar selama lebih dari 40 tahun. Seperti yang sudah disaksikan oleh
banyak orang selama ini, Golkar, sebagai kekuatan politik yang paling besar
pendukung rejim militer Orde Baru sepanjang 32 tahun, tidak berbuat banyak
untuk perbaikan nasib rakyat banyak. Sebaliknya, Golkar telah merupakan
kendaraan
politik Suharto dalam merusak cita-cita para pejuang kemerdekaan dan
menghancurkan
segala yang baik dari gagasan-gagasan besar Bung Karno.
Itulah sebabnya, maka sekarang ini - dan juga di masa-masa yang akan datang
-- tidak bisa diharapkan adanya perubahan-perubahan fundamental dan
besar-besaran,
selama Golkar masih memainkan peran penting dalam kehidupan politik. Dan
sudah
dapat diramalkan bahwa dalam Pemilu 2009 akan tetap memperoleh suara yang
banyak sekali. Sebab, Golkar (dengan dibantu oleh berbagai kekuatan
pro-Suharto)
masih menguasai sebagian besar birokrasi, di samping menumpuk dana yang
juga
besar sekali, yang berasal dari sumber-sumber yang bisa dipersoalkan
“kebersihannya”.
Karenanya, perlu sekali menjadi kesadaran kita bersama bahwa Golkar (dan
para pendukung politik Orde Barunya Suharto) adalah kekuatan politik di
negeri
kita yang menentang adanya perubahan-perubahan besar yang menguntungkan
kepentingan
rakyat banyak (sekali lagi, terutama sekali rakyat miskin). Dan bahwa
perubahan-perubahan
besar tidak akan mungkin dilakukan oleh Golkar, atau bersama-sama Golkar.
Itu pulalah penjelasannya mengapa kita tidak boleh punya ilusi bahwa Pemilu
2009 akan mendatangkan perbaikan kehidupan bagi rakyat banyak. Perubahan
dan
perbaikan besar-besaran hanya dapat dilakukan kalau Golkar (dan para
pendukung-pendukung
Orde Barunya Suharto yang lain) sudah tidak berdominasi lagi dalam
kehidupan
politik negeri kita.
Pentingnya rakyat merebut kekuasaan politik
Oleh karena itu, seluruh golongan dalam masyarakat yang mendambakan
perubahan-perubahan
besar demi kepentingan rakyat banyak perlu berusaha -- dengan segala cara
dan bentuk – untuk menghimpun, kemudian memperbesar dan meluaskan kekuatan
guna mendorong adanya perubahan-perubahan yang mendasar. Perubahan yang
mendasar
dan perbaikan yang mendalam hanya dapat dilaksanakan kalau kekuasaan
politik
ada di tangan kekuatan-kekuatan pro-rakyat dan anti-imperialisme atau
anti-neoliberalisme.
Artinya, untuk lebih jelas lagi, negeri kita akan bisa melakukan
perubahan-perubahan
besar untuk perbaikan kehidupan rakyat, kalau kekuatan-kekuatan pro-rakyat
sudah bisa merebut kekuasaan politik di negeri kita.
Untuk bisa mendorong terjadinya perebutan kekuasaan politik ini, diperlukan
adanya dukungan dari banyak golongan, melalui berbagai macam kegiatan dan
aksi-aksi massa. Segala macam aksi atau gerakan rakyat, yang menuntut
perbaikan
kesejahteraan hidup, dan melawan kejahatan korupsi, perlu dikembangkan
bersama-sama.
Dan dengan digalakkannya aksi-aksi sosial dan aksi-aksi politik di berbagai
bidang dan dalam macam-macam bentuk ini bisalah kemudian diperdalam
kesedaran
politik banyak orang bahwa hanya perubahan kekuasaan politik menjadi
pro-rakyat-lah
yang merupakan jalan lapang bagi terciptanya masyarakat sejahtera, adil dan
makmur.
Merebut kekuasaan politik untuk kepentingan rakyat banyak
Aksi-aksi atau gerakan yang dilancarkan oleh berbagai golongan dalam
masyarakat
untuk mendorong terjadinya perubahan-perubahan besar bagi kepentingan
rakyat
banyak ini sangat mutlak diperlukan guna memungkinkan terjadiya perebutan
kekuasaan politik dari tangan-tangan para pendukung Orde Baru (dan
sisa-sisanya).
Dan bagi kita adalah perlu jelas, bahwa merebut kekuasaan politik demi
kepentingan
rakyat banyak adalah tujuan yang sah dan luhur dan tindakan yang mulia.
Sebaliknya,
membiarkan terus-menerus dikangkanginya kekuasaan politik oleh
kalangan-kalangan
yang korup atau rusak moralnya adalah sikap yang salah atau khianat. Supaya
lebih jelas lagi, merebut kekuasaan politik dari para penjahat negara dan
pengkhianat rakyat adalah perbuatan yang dibenarkan oleh fikiran atau nalar
yang sehat, dan adalah sikap politik yang benar. Apa yang terjadi di
negara-negara
Amerika Latin akhir-akhir ini menunjukkan contohnya (antara lain :
Venezuela,
Bolivia, Argentina, Brasilia, Cili, dengan kadar dan bentuk yang
berbeda-beda)
Sejarah bangsa kita sejak berkuasanya Suharto dan konco-konconya menunjukkan
dengan gamblang sekali bahwa berbagai masalah besar dan parah, yang
merupakan
penyakit bangsa (antara lain ; korupsi yang merajalela, kerusakan moral
yang
meluas, ketidakpedulian terhadap nasib rakyat banyak) tidak mungkin lagi
diatasi
atau diselesaikan oleh kekuasaan politik yang dipegang terus-menerus oleh
orang-orang “lama” yang berjiwa pro-Orde Baru. Sebab, justru mereka-mereka
itulah yang merupakan penyakit bangsa!
Oleh karena itu, sudah makin terasa mendesaklah perlu tampilnya gerakan
besar-besaran
dari berbagai golongan (terutama dari kalangan generasi muda) untuk
mempercepat
atau mendorong terjadinya perebutan kekuasaan politik di negeri kita..
Merebut
kekuasaan politik dari genggaman kalangan pengkhianat kepentingan rakyat,
demi membangun masyarakat yang sejahtera dan demokratis, adalah tugas luhur
kita bersama. Merebut kekuasaan politik dan menggantikannya dengan yang
benar-benar
mentrapkan jiwa Pancasila-nya Bung Karno (dan bukannya Pancasila “palsu”
yang dijajakan selama puluhan tahun oleh Suharto dkk) dan yang menjunjung
tinggi-tinggi Bhinneka Tunggal Ika, adalah tujuan perjuangan jangka panjang
rakyat.
Jadi, merebut kekuasaan politik, dengan arah yang demikian, sama sekali
bukanlah
perbuatan yang tercela dan terlarang. Melainkan, (dan bahkan sebaliknya !),
adalah perbuatan yang secara politik dibenarkan, dan secara moral
dianjurkan.
Dan syukurlah bahwa kesedaran ke arah ini sudah mulai tumbuh di berbagai
kalangan.
Dan ini pulalah yang menjadi sumber harapan kita untuk menyongsong hari
depan
yang lebih baik bagi rakyat.
Paris, 28 Desember 2007
Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com
[Non-text portions of this message have been removed]
