28 Oktober, 2008 - Published 12:20 GMT
Email kepada teman Versi cetak
UU anti-diskriminasi disahkan
Ervan Hardoko
BBC Siaran Indonesia, Jakarta
DPR hari ini (Selasa, 28/10) mengesahkan undang-undang tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Undang-undang yang terdiri dari 23 pasal ini, diharapkan bisa memberi
perlindungan terhadap korban-korban kekerasan berdasarkan etnis dan
ras.
Para pelanggar undang-undang diancam hukuman penjara dan denda yang
cukup besar.
Namun, sebagian pihak mengatakan, masih ada kelemahan dalam undang-
undang yang sudah digagas sejak 1999 ini
Di ruang sidang paripurna DPR yang sedikit dihadiri para wakil
rakyat, Wakil ketua DPR Muhaimin Iskandar mengesahkan Undang-undang
tentang Diskriminasi Ras dan Etnis.
Undang-undang ini mengatur semua jenis diskriminasi yang dilakukan
perorangan dan korporasi.
Namun, sebuah lembaga usaha baru bisa dijerat undang-undang ini jika
melakukan diskriminasi yang berujung pada pelanggaran pidana seperti
penganiayaan atau pembunuhan.
Diskriminasi korporasi
Diskriminasi korporasi tidak mencakup kesetaraan di bidang ekonomi,
sosial dan budaya. Ketua Pansus Undang-undang Diskriminasi Etnis dan
Ras, Murdaya Poo menampik anggapan tersebut.
"Manusia tidak bisa memilih akan jadi ras apa ketika dia dilahirkan,
karena itu tidak boleh ada pembedaan," ujar Murdaya Poo.
Meski demikian, Ketua komite Anti Diskriminasi Indonesia Trisno
Susanto melihat masalah diskriminasi korporasi ini tetap menjadi
ganjalan.
Secara umum, menurut Trisno, undang-undang ini tidak bisa
menyelesaikan masalah diskriminasi di Indonesia. Sebab, masalah
diskriminasi kini berkembang tidak hanya seputar masalah ras dan
etnis saja.
Undang-undang ini telah digagas sejak tahun 1999 setelah Jakarta
dilanda kerusuhan bernuansa etnis dan ras.
Dalam undang-undang ini, seseorang yang melakukan tindak diskriminasi
ras dan etnis tanpa tindak kekerasan terancam hukuman penjara antara
1-5 tahun dengan denda maksimal Rp500 juta.
Jika tindakan diskriminasi itu berujung pada tindak kekerasan bahkan
hingga menghilangkan nyawa, hukumannya jauh lebih berat. Sedangkan,
untuk diskriminasi oleh korporasi atau perusahaan, ancaman hukuman
berupa denda dan juga pencabutan izin usaha.
