**Laporan Akhir Tahun Kelautan dan Perikanan 2008<http://kiara.or.id/content/view/78/1/> * **KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan)
GERAK MUNDUR KELAUTAN KITA 51 Tahun Deklarasi Djoeanda (13 Desember 1957 - 13 Desember 2008) * Mukadimah Di pengujung tahun 2008, banyak hal baik dan buruk yang terjadi senyampang Januari-Desember. Sebagai wadah berhimpunnya organisasi non-pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan individu yang menaruh peduli atas isu-isu kelautan dan perikanan di Indonesia, KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) mengambil inisiatif untuk memberikan laporan akhir tahun. Laporan ini disajikan bertepatan dengan usia 51 tahun Deklarasi Djoeanda (13 Desember 1957-13 Desember 2008), sebagai refleksi atas konsistensi kita pada cita-cita dasar negeri kelautan, yang berdaulat atas setiap jengkal perairan laut yang ditaburi ribuan pulau, dan bermartabat sebagai bangsa bahari yang besar. **Setahun Pemerintahan Foke Gagal Selamatkan Pesisir Jakarta<http://kiara.or.id/content/view/81/1/> * Siaran Pers WALHI Jakarta, KIARA, KPNNI, Sarekat Hijau Indonesia Jakarta * Jakarta, 16 Desember 2008- Banjir air pasang (rob) setinggi 20 hingga 50 sentimeter kembali menggenangi jalan raya dan permukiman warga di Muara Baru dan sentra perdagangan ikan Muara Angke. Bencana ekologis ini terjadi Senin (15/12) kemarin. Fakta ini kian menegaskan bahwa setahun Pemerintahan Dr. Ing H. Fauzi Bowo (Foke) gagal mengatasi bencana ekologis di kawasan pesisir Jakarta yang terjadi berulang-ulang. (selengkapnya di www.kiara.or.id) **Kehidupan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kian Terancam<http://kiara.or.id/content/view/80/1/> * Siaran Pers: Minggu, 14 Desember 2008 Mitra Bentala dan KIARA *Pahoman, Bandar Lampung- Ancaman keberlanjutan kehidupan nelayan tradisional dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kian nyata. Mereka menilai, hasil tangkapan ikan telah berkurang drastis. Hal ini diakui oleh Bambang (45), nelayan jaring tradisional yang sering kali melaut di perairan Teluk Lampung dan Pantai Timur, Lampung. "Jumlah tangkapan ikan kami berkurang drastis saat ini. Kami mengetahui kondisi laut telah dirusak oleh kebijakan pemerintah dan aktivitas perusahaan yang tak peduli akan keberlanjutan lingkungan hidup. Akibatnya, 80% masyarakat pesisir terus bergelut dengan kemiskinan... (selengkapnya di www.kiara.or.id) **"Deklarasi Djuanda" 13 Desember <http://kiara.or.id/content/view/79/1/>* Oleh Suhana, Kepala Riset dan Kebijakan Kelautan pada Pusat Studi Pembangunan dan Peradaban Maritim *JAKARTA - Desember adalah bulan bersejarah bagi Indonesia dan dunia. Dua peristiwa yang mengubah rezim kelautan nasional dan internasional terjadi di bulan ini. Pertama, Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, dan kedua, pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. (selengkapnya di www.kiara.or.id) *Berikut di bawah ini adalah deklarasi perempuan nelayan Asia Tenggara yang disepakati di Hanoi, Vietnam pada tanggal 4 Desember 2008..* Hanoi Declaration of Women Fishers <http://kiara.or.id/content/view/77/1/>* SEAFISH FOR JUSTICE Southeast Asia Fish for Justice Network 4 December 2008 CONTEXT *We, the women artisanal fishers of Southeast Asia, composed of traditional, indigenous and small-scale fishers, are among the poorest and most socially, politically and economically disadvantaged segments of our societies. The fishery resources that we depend on are a vital source of food and make a valuable economic contribution to the peoples of the region and the world. In Southeast Asia, ineffective fisheries management persists because of poor implementation of fishery regulations and weak governance in general. Ineffective fisheries management, along with a bias toward export-oriented aquaculture, is also behind the massive socio-environmental costs of intensive aquaculture, especially industrial shrimp farming and marine aquaculture. (selengkapnya di www.kiara.or.id) **Penurunan Harga Tidak Bantu Nelayan Tradisional<http://kiara.or.id/content/view/76/1/> ** *Kompas: Rabu, 10 Desember 2008* Jakarta, Kompas - Kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar sebesar Rp 300-Rp 500 per liter tidak efektif membantu nelayan tradisional. Hal itu disebabkan sarana penyalur BBM nelayan masih minim sehingga nelayan kini terjerat untuk membeli BBM eceran berharga mahal. Demikian dikemukakan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik di Jakarta, Selasa (9/12). -- Midaria Novawanty Saragih Policy Coordinator of KIARA (Fisheries Justice Coalition) Address: Jl Tegal Parang Utara No. 43 Mampang, Jakarta, INDONESIA 12790 Mobile : +62 81322306673 Telp/Fax : +621 7970482 Email : mnovawa...@gmail.com; m...@kiara.or.id; mida.sara...@yahoo.com Website : kiara.or.id -- _____________________________________________________________________ Midaria Novawanty Saragih Policy Coordinator of KIARA (Fisheries Justice Coalition) Address: Jl Tegal Parang Utara No. 43 Mampang, Jakarta, INDONESIA 12790 Mobile : +62 81322306673 Telp/Fax : +621 7970482 Email : mnovawa...@gmail.com; m...@kiara.or.id; mida.sara...@yahoo.com Website : kiara.or.id
