--- korandigital <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > From: "korandigital" <[EMAIL PROTECTED]> > To: <[EMAIL PROTECTED]> > Subject: [Koran-Digital] TRAGEDI MEI => Selama 10 > Tahun Menanti Keadilan > Date: Fri, 18 Apr 2008 08:37:48 +0700 > > TRAGEDI MEI > Selama 10 Tahun Menanti Keadilan > Jumat, 18 April 2008 | 02:11 WIB > Emile A Laggut > > Hampir satu dasawarsa tragedi kemanusiaan Mei 1998 > telah telantar begitu saja dan nyaris sirna dari > ingatan sosial. Dan, sekitar dua bulan lagi bangsa > ini mencoba mengenang kembali tragedi itu. Itikad > baik pemerintah untuk mengupas tuntas peristiwa itu > sama sekali belum kelihatan. Sementara pihak korban > dan keluarga korban selalu menanti kapan dan hendak > dibawa ke mana tragedi 1998 itu. > > Dengan adanya ikrar ataupun komitmen pemerintah > untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di > masa lalu, seolah-olah mulai menemui titik terang. > Walau, ikrar itu hanya difokuskan pada kasus > kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi I dan II. Namun, > patut diacungi jempol karena pemerintah telah > mengubah visi dan orientasi penegakan hukum, dari > visi melindungi pelaku kini berorientasi kepada > memprioritaskan keadilan bagi korban. > > Walau pada awalnya dramaturgi politik penyelesaian > kasus-kasus kejahatan negara pada masa lalu > seakan-akan digiring dalam rekayasa politik antara > kepentingan para pihak yang dominan, yaitu DPR dan > pemerintah berikut otoritas politik badan-badan > tersebut di satu sisi, sedangkan di sisi lainnya ada > upaya perlindungan para pelaku dari proses hukum. > Akan tetapi, dramaturgi itu telah berakhir dan kini > memasuki babak baru berkat keputusan Mahkamah > Konstitusi (MK) dalam uji materi Undang-Undang Nomor > 26 Tahun 2000, yang memberi kewenangan kepada > Kejaksaan Agung untuk memulai penyidikan terhadap > kasus-kasus tersebut. > > MK buka pandora keadilan > > Setelah terjadi tolak tarik kewenangan antara Komnas > HAM, Kejaksaan Agung, dan DPR untuk mengurus > kasus-kasus tersebut, maka berdasarkan putusan MK > pada Februari 2008 memberi keleluasaan kepada > Kejaksaan Agung untuk memulai melakukan penyelidikan > terhadap kasus-kasus tersebut. > > Putusan MK menyatakan bahwa DPR tak bisa lagi > menduga sendiri adanya pelanggaran HAM berat. DPR > harus memperoleh hasil penyidikan terlebih dahulu > dari Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. > > Namun, putusan MK itu tidak serta-merta > menghilangkan adanya proses politik, baik oleh DPR > maupun oleh Presiden dalam proses pembentukan > Pengadilan HAM Ad Hoc, (Kompas 23/2). Dengan > demikian, peran DPR yang sebelumnya begitu dominan > dan sentral untuk memutuskan sebuah peristiwa > kejahatan termasuk pelanggaran HAM berat atau tidak, > telah mengerucut hanya kepada kewenangan > rekomendasional pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc > semata. > > Pada tahap ini proses politik yang menjadi ranah > kewenangan DPR hanyalah mengusulkan kepada > pemerintah untuk sesegera mungkin membentuk > Pengadilan HAM Ad Hoc. Klausul ini diatur pada Pasal > 43 Ayat (2) UU No 26/2000 bahwa Pengadilan HAM Ad > Hoc dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa > tertentu dengan keputusan presiden. > > Tujuan pembentukan lembaga ini adalah mempermudah > kerja Kejaksaan Agung ketika hendak mengambil > langkah-langkah penyidikan dan untuk memulai proses > penyidikan membutuhkan izin dari Pengadilan HAM Ad > Hoc (Kompas 23/2). > > Pada dasarnya tanpa izin dari pengadilan pun > Kejaksaan Agung sebagai penuntut umum sudah dapat > memulai tugasnya melakukan penahanan sebagaimana hal > ini diatur pada Pasal 12, yaitu Jaksa Agung sebagai > penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan > penahanan atau penahanan lanjutan guna kepentingan > penyidikan dan penuntutan. > > Jadi, putusan MK telah memberi otoritas yang lebih > leluasa kepada Kejaksaan Agung dalam rangka > penanganan perkara-perkara pelanggaran HAM berat > yang terjadi sebelum tahun 2000. > > Ini merupakan ujian pertama bagi Kejaksaan Agung dan > kredibilitas mereka dipertaruhkan demi kepercayaan > publik terhadap lembaga ini. Begitu juga sebaliknya > publik dan keluarga korban patut menuntut seberapa > serius lembaga Kejaksaan Agung menangani kasus-kasus > itu. Inilah momen yang tepat bagi lembaga ini untuk > kembali membangun kepercayaan publik yang terkesan > buruk selama ini. Kejaksaan Agung adalah lembaga > yang memanggul tanggung jawab publik untuk kembali > berjibaku di bidang penegakan hukum dan > memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia. > > Proses hukum > > Kerja sama tripartit antara DPR, Kejaksaan Agung, > dan Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus-kasus > pelanggaran HAM masa lalu dapat berjalan efektif > sejauh adanya koordinasi kelembagaan satu dengan > yang lainnya menurut ketentuan yang ada dalam UU No > 26/2000. > > Intinya, koordinasi kelembagaan itu didayagunakan > untuk mereduksi dominasi dan peran satu lembaga > terhadap lembaga-lembaga lainnya, dan meredam > konfliktual kepentingan dan otoritas yang pada > hakikatnya hal-hal semacam itu tidak penting dan > tidak relevan lagi ketika hendak menyelesaikan suatu > "soal" atau masalah. > > Lucunya, permasalahan sepele seperti itu cenderung > diklaim menjadi pertarungan kepentingan politik > dominan oleh setiap lembaga selama ini. > > Lantas, akan ke manakah keberpihakan DPR dan > Kejaksaan Agung dalam soal penyelesaian kasus > Trisakti dan Semanggi I dan II. Berpihak kepada > publik dan mewakili korban ataukah condong kepada > pelaku. Kenyataan awal menunjukkan telah terjadi > "lempar bola" antara DPR dan Kejaksaan Agung untuk > penyelesaian kasus-kasus tersebut. > > Sementara hasil penyelidikan Komnas HAM menunjukkan > bahwa kasus-kasus tersebut adalah bentuk-bentuk > pelanggaran HAM berat. Pemberkasan penyelidikan, > berikut barang buktinya, sudah lengkap dan sudah > diserahkan ke Kejaksaan Agung. > > Jadi, praktik politik lempar bola perlu diakhiri. > Pemisahan kewenangan antara ketiga lembaga ini sudah > diatur secara jelas dan tegas. Konfliktual > kepentingan dan praktik-praktik impunitas segera > dihentikan. Proses hukum harus dikedepankan. > Kejaksaan Agung memanggul tugas dan tanggung jawab > yang begitu berat. Kredibilitas kelembagaan dan > profesionalitas "agung" kejaksaan diuji dalam > penyelesaian kasus-kasus tersebut. Prioritaskan > keadilan terhadap korban. "Kebenaran harus diungkap > dan keadilan harus ditegakkan". Rakyat Indonesia, > korban dan keluarga korban menanti pergelaran itu?. > > Emile A Laggut Pengamat Sosial > > > > Sumber : Kompas > > --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ > Anda menerima pesan ini karena berlangganan ke Grup > "Koran Digital" Google Groups. > Untuk memposting ke grup ini, kirimkan email ke > [EMAIL PROTECTED] > Untuk keluar dari grup ini, kirim email ke > [EMAIL PROTECTED] > Untuk pilihan lain, kunjungi grup ini di > http://groups.google.com/group/koran-digital?hl=id > -~----------~----~----~----~------~----~------~--~--- > >
http://steeve.multiply.com http://www.steeveharyanto.blogspot.com ____________________________________________________________________________________ Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now. http://mobile.yahoo.com/;_ylt=Ahu06i62sR8HDtDypao8Wcj9tAcJ
