http://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=326669 Senin, 18 Feb 2008, Karena Anwar Ibrahim atau Gesekan Politik Etnis?
Herdi Sahrasad Pemilu Malaysia yang Dipercepat Pada 8 Maret nanti, Malaysia akan mengadakan pemilu. Jadwal dipercepat karena pemerintah menghadapi banyak masalah. Pemilu ke-12 di Malaysia itu diikuti 10,9 juta pemilih, termasuk 700.000 pemilih baru di antara 26 juta penduduk. Seluruh partai politik akan memperebutkan 222 kursi parlemen dan 505 kursi DUN (DPRD), kecuali di Sarawak. Sejak kemerdekaan pada 1957, koalisi Barisan Nasional selalu memenangi pemilu. Dalam pemilu itu, akan bertanding dua kubu, yakni Barisan Nasional (BN) yang dimotori UMNO (United Malaysia National Organization), MCA (Malaysian Chinese Association), dan MIC (Malaysian Indian Congress) melawan Barisan Alternatif yang dimotori PKR (Partai Keadilan Rakyat), PAS (Pan Malaysian Islamic Party atau Partai Islam se-Malaysia), dan DAP (Democratic Action Party) Tapi, BN dan media massa pro pemerintah selalu memberikan label kepada oposisi sebagai pembangkang, sedangkan oposisi memilih nama barisannya sebagai Barisan Alternatif. Parpol yang menjadi motor di BN adalah partai yang keanggotaannya berdasarkan ras, seperti ras Melayu, Tionghoa, dan India. Sedangkan di barisan alternatif hanya PAS yang merupakan partai ras, yakni partai Islam. Sedangkan PKR dan DAP merupakan parpol multiras. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malaysia Abdul Rashid Abdul Rahman menyatakan, pengumuman para kandidat wakil rakyat pada 24 Februari. Selanjutnya, kandidat bisa memulai kampanye pemilihan secara resmi untuk memperebutkan 222 kursi parlemen. Mencegah Anwar Berpolitik Para akademisi dan aktivis UMNO di Kuala Lumpur dalam surat elektroniknya kepada saya mengakui, PM Malaysia dan Barisan Nasional (koalisi parpol yang dimotori UMNO, MCA, dan MIC) sengaja mempercepat pemilu paling lambat Maret 2008. Alasannya, untuk mencegah Anwar Ibrahim ambil bagian. Alasan itu merujuk pada tokoh oposisi Anwar Ibrahim, mantan wakil PM Malaysia dan mantan wakil presiden UMNO, yang segera bisa berpolitik April 2008. Anwar Ibrahim dibebaskan dari penjara ketika Datuk Abdulah Badawi menjabat perdana menteri. Tapi, pengadilan memutuskan dia dilarang berpolitik hingga Maret 2008. Itulah sebabnya, banyak pihak yang menduga bahwa keputusan pemerintah Malaysia mempercepat pemilu 8 Maret itu untuk menutup peluang Anwar Ibrahim ikut bersaing dalam pemilu. Ada juga pandangan aktivis UMNO bahwa pemilu Malaysia sengaja dipercepat karena banyaknya masalah yang dihadapi pemerintah. Yang utama, maraknya perselisihan berbasis etnis. Misalnya, perselisihan antaretnis muslim Melayu dengan etnis minoritas Tionghoa dan India. Perselisihan itu merebak karena etnis minoritas tidak puas terhadap pemerintahan yang didominasi politisi etnis Melayu. Memang, dalam beberapa bulan terakhir, pemerintahan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi diwarnai berbagai aksi demonstrasi. Pemicunya, tuntutan reformasi terhadap pemilu, anggapan diskriminasi dari etnis India, serta melambungnya harga bahan bakar dan makanan. Meski demikian, Badawi tetap optimistis bahwa pemerintahannya dapat memperoleh kemenangan mutlak di Negara Bagian Kelantan. "Tetap ada harapan untuk menang. Itu pasti. Kami punya dukungan kuat di wilayah itu," katanya belum lama ini. Para analis menilai, kebijakan Badawi menghelat pemilu lebih awal itu sebagai antisipasi melonjaknya harga barang menyusul dicabutnya subsidi bahan bakar. Kritik serupa dilontarkan tokoh oposisi yang juga mantan Wakil PM Malaysia Anwar Ibrahim yang kini bermukim di Hongkong. Pak Lah -sapaan akrab Badawi- dinilai Anwar sangat kerepotan. Apalagi, dukungan terhadap Pak Lah terus menurun. Malaysia begitu terpukul oleh kenaikan harga barang, tindak kriminal yang menjadi-jadi, korupsi di berbagai tempat, dan ketegangan antaretnis. "Semakin lama Barisan Nasional menangguhkan pemilu mereka bisa semakin kehilangan banyak dukungan dalam pemilu," kata Anwar. Masa empat tahun pemerintahan Badawi cukup menjemukan, mengecewakan, dan diwarnai banyak kegagalan. Sejak memenangi Pemilu 2004, koalisi yang dipimpin Badawi mendapatkan 90 persen dukungan di parlemen. Tapi, pemerintahan Badawi tak henti menuai berbagai kritik pedas. Di antaranya, dia dianggap lemah dan tidak bisa mewujudkan janji yang diucapkan saat kampanye, yaitu memberantas korupsi dari bumi Malaysia di bidang bisnis maupun politik. Hingga kini, konfigurasi hubungan sosial di Malaysia yang bersifat pluralis masih terasa kurang harmonis karena persoalan ketimpangan kemajuan ekonomi. Data statistik yang dipaparkan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) mengungkapkan, sejak kerusuhan etnis 1969, disusul berlakunya New Economic Policy (NEP) untuk memberdayakan ekonomi puak Melayu, penghasilan warga etnis Tionghoa rata-rata dua kali lebih besar ketimbang pendapatan warga Melayu. Etnis Tionghoa hingga 2008 tetap mendominasi dua per tiga kegiatan bisnis meski puak Melayu mencakup 60 persen dari total 26 juta penduduk negeri itu. Etnis Melayu hanya menguasai 11,7 persen kegiatan bisnis, sedangkan etnis Tionghoa 71 persen. Bahkan, pada 2005, Malaysia mencatat kesenjangan paling tajam di Asia Tenggara di belakang Indonesia dan Thailand. Mengikuti ukuran nisbah Gini (Gini coefficient), ukuran yang digunakan untuk mengukur ketidakmerataan pendapatan, Malaysia berada pada 0,47. Becermin pada data Bank Dunia, jurang pendapatan individu di Malaysia adalah kedua paling buruk di Asia. Paparan itu tidaklah dimaksudkan untuk menggelisahkan etnis Tionghoa yang meliputi 25 persen penduduk, atau keturunan India yang mencakup 10 persen penduduk. Pembelahan etnis di Malaysia dinilai analis jauh lebih tajam dan mengkhawatirkan dibandingkan dengan di Indonesia. Gerakan politik etnis oleh etnis India dan Tionghoa dalam bentuk protes dan demo makin menegaskan betapa politik etnis di Malaysia kian tajam karena kurang terakomodasi ke dalam sistem politik. Di sini, revitalisasi "politik inklusif" harus dilakukan Badawi kepada kaum minoritas India dan Tionghoa untuk meredakan suhu politik antaretnis yang membelah Malaysia itu agar "arang tidak menjadi abu". Herdi Sahrasad, associate director Media Institute dan Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Problematika Perbatasan Indonesia-Malaysia KOMPAS - Senin, 18 Februari 2008 | 01:20 WIB Wahyu Susilo Sepekan ini, kabar adanya rekruitmen warga negara Indonesia menjadi anggota pasukan paramiliter Malaysia (Askar Wataniah) di perbatasan Indonesia-Malaysia kawasan Kalimantan bergulir dan menjadi komoditas politik. Tulisan ini sekadar mengungkap realitas tersembunyi (disembunyikan) seputar masalah perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama di Kalimantan. Ini akan menjadi penjelas, mengapa kabar Askar Wataniah bergulir. Akhir-akhir ini, masalah perbatasan antarnegara menjadi perhatian publik internasional saat masalah kejahatan transnasional dianggap sebagai ancaman serius. Salah satu kawasan yang dianggap rentan karena suburnya sindikat kejahatan transnasional adalah kawasan perbatasan di Asia Tenggara, baik di darat maupun perairan. Keseriusan (atau kecemasan) global ini dipicu serangan 11 September 2001 dan kebijakan penangkalnya dalam war against terrorism regime. Masalah kesejarahan Merunut ke belakang, masalah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan menyisakan persoalan historis dan berakibat hingga kini. Perbatasan Kalimantan merupakan kawasan konflik saat Soekarno melancarkan konfrontasi mengganyang Malaysia. Ribuan pasukan reguler dan paramiliter dikerahkan untuk menyokong politik konfrontasi itu. Namun, ketika pendulum politik bergeser seiring kejatuhan Soekarno, para relawan yang merupakan elemen pendukung politik konfrontasi dikorbankan menjadi political dissident sebagai tumbal kemesraan hubungan politik serumpun Indonesia-Malaysia (Iwan Santosa, 2008). Dengan klaim kawasan perbatasan harus disterilkan dari pengaruh political dissident yang dituding berhaluan komunis, pengelolaan perbatasan jadi tanggung jawab militer Indonesia. Dari sinilah militer terlibat bisnis pengelolaan kawasan hutan. Pada tahun 1967, Menteri Pertahanan dan Keamanan menetapkan hak pengusahaan hutan kepada Jajasan Maju Kerja (PT Jamaker), sebuah yayasan yang didirikan ABRI. Yayasan ini mengelola hutan 843.500 ha di Kalimantan Barat dan 265.000 ha di Kalimantan Timur. Kenikmatan dalam mengelola hutan membuat lupa akan tugas utama menjaga kedaulatan negara di perbatasan. Secara fisik, postur pertahanan di kawasan perbatasan yang diwujudkan dalam pos militer perbatasan amat memprihatinkan. Ini amat kontras dengan pertahanan kawasan perbatasan Malaysia yang secara fisik amat memadai. Kontrasnya kondisi pos pertahanan antara Indonesia dan Malaysia dapat ditemui di kawasan perbatasan Long Bawan dan Pulau Sebatik. Jadi, tidak mengherankan jika Indonesia selalu tergagap-gagap dalam merespons manuver Tentara Diraja Malaysia dalam sengketa Blok Ambalat. Memang, penjagaan kawasan perbatasan bukan satu-satunya jalan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Yang tak boleh dilupakan adalah menyejahterakan masyarakat di kawasan perbatasan karena merekalah pemangku utama kawasan perbatasan. Berdasarkan studi pencapaian MDGs kawasan perbatasan yang dilakukan INFID dan sebuah NGO di Kalimantan sepanjang 2007, ditemukan fakta bahwa mayoritas masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan ada di bawah garis kemiskinan. Tidak mengada-ada Dalam identifikasi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, wilayah sepanjang perbatasan masuk kategori kabupaten tertinggal. Jurang kemakmuran amat lebar jika dibandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di negara tetangga. Karena itu, pesona kemakmuran di seberang perbatasan membuat WNI di kawasan perbatasan harus menyeberang untuk mengadu nasib. Maka, spekulasi masuknya warga negara Indonesia menjadi pasukan paramiliter Askar Wataniah karena alasan ekonomi tidak mengada-ada. Realitas kawasan perbatasan Kalimantan yang rentan dan pertahanan yang rapuh menyuburkan bisnis-bisnis ilegal yang terkait kejahatan transnasional, misalnya illegal logging, perdagangan perempuan, dan pengerahan buruh migran tak berdokumen (undocumented migrant workers). Ironinya, banyak perkebunan swasta dan BUMN Malaysia memanfaatkan buruh migran Indonesia tak berdokumen yang diselundupkan lewat jalur-jalur tikus yang jumlahnya ratusan di sepanjang perbatasan Kalimantan (Investigasi Migrant CARE, 2004-2005). Kajian Sidney Jones (ICG) mengindikasikan, kawasan perairan Laut Sulawesi atas yang membatasi Indonesia, Malaysia, dan Filipina adalah pasar gelap senjata dan amunisi untuk konflik di Ambon, Poso, dan Moro (Filipina Selatan). Dengan menelisik kompleksnya masalah di perbatasan Indonesia-Malaysia, kabar rekruitmen warga Indonesia menjadi paramiliter Askar Wataniah tidak harus ditanggapi secara reaksioner dan menjadi komoditas politik, tetapi harus menjadi pembelajaran dari kegagalan kita mengelola perbatasan. Masalah perbatasan bukan hanya masalah menjaga, tetapi juga menyejahterakan masyarakat pemangku perbatasan. Wahyu Susilo Pengkaji Masalah Perbatasan; Bekerja di INFID; Analis Kebijakan di Migrant CARE [Non-text portions of this message have been removed]
