"Pinochetkan" Soeharto
SUARA PEMBARUAN DAILY
TAJUK RENCANA I
"Pinochetkan" Soeharto."
Abstrak:
"Lagi pula kalau kita cermati undang-undang tentang yayasan yang
sempat dua kali diperbarui dalam kurun waktu kurang dari lima tahun,
tuntutan perdata kepada Soeharto itu niscaya akan gagal....
Undang-undang yayasan yang baru ini memuat rekaan hukum yang
melembagakan pembina sebagai pemilik yayasan. Para pengacara pembela
Soeharto akan memanfaatkan undang-undang yayasan ini untuk
membebaskannya dari tuntutan perdata. Para pembela akan terdiri dari
praktisi hukum unggul yang dibayar mahal dan mampu membayar mahal
untuk mengalahkan para jaksa yang kalah cerdik dan kalah dana."
--
Sejak mantan Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaan pada BJ Habibie
banyak suara yang menuntut agar Soeharto dan para kroninya diadili.
Namun sampai sekarang upaya untuk mengadili Soeharto itu belum
terwujud, walaupun ada Ketetapan MPR XI Tahun 1998. Peluang
mengadili pemimpin rezim Orde Baru ini secara pidana tampaknya sudah
tertutup karena alasan kesehatan dan berbagai keputusan lembaga
hukum. Sekarang ada upaya menuntut Soeharto secara perdata agar dana
yang terhimpun dalam berbagai yayasan yang didirikan dan diketuainya
dapat kembali pada negara.
Mengadili Presiden yang berkuasa mutlak selama 32 tahun pasti sukar
karena lembaga yang mengadilinya masih dipenuhi oleh orang-orang
yang menem-pati kedudukannya semasa Soeharto dan rezimnya berkuasa.
Kalau mereka betul-betul mengadili Soeharto dampaknya bisa mengenai
diri sendiri, ibarat memercik air comberan ke muka sendiri. Karena
itu, upaya mengadili Soeharto selama ini terkesan setengah hati.
Bahkan mungkin hanya upaya kosmetis untuk menipu khalayak ramai
dengan memberi kesan bahwa yang berkuasa pasca- Soeharto sungguh-
sungguh mau menegakkan kebenaran dan keadilan.
Tuntutan perdata juga sekadar memoleskan gincu warna lain untuk
menenangkan masyarakat. Kita perlu belajar dari pengalaman Filipina
merebut kembali harta Marcos. Hampir pasti Pemerintah Indonesia
tidak akan berhasil menuntut kembali dana yang terhimpun dalam
berbagai yayasan bentukan Soeharto. Lagi pula kalau kita cermati
undang-undang tentang yayasan yang sempat dua kali diperbarui dalam
kurun waktu kurang dari lima tahun, tuntutan perdata itu niscaya
akan gagal.
Undang-undang yayasan yang baru ini memuat rekaan hukum yang
melembagakan pembina sebagai pemilik yayasan. Para pengacara pembela
Soeharto akan memanfaatkan undang-undang yayasan ini untuk
membebaskannya dari tuntutan perdata. Para pembela akan terdiri dari
praktisi hukum unggul yang dibayar mahal dan mampu membayar mahal
untuk mengalahkan para jaksa yang kalah cerdik dan kalah dana.
Tujuan mengadili Soeharto yang terpenting bukan untuk merebut
kembali dana, bukan pula untuk balas dendam. Namun untuk menegakkan
keadilan dan kebenaran dalam membangun bangsa Indonesia sebagai
masyarakat yang beradab dan berbudaya.
Kejahatan Soeharto dan rezimnya yang utama selama berkuasa 32 tahun
adalah membiarkan dan memerintahkan tindakan yang bisa digolongkan
sebagai kejahatan kemanusiaan. Penculikan dan pembunuhan para
penentang kekuasaan, menghukum mati para pengganggu keamanan tanpa
peradilan ("petrus"), memenjarakan dan membuang ribuan orang tanpa
peradilan, tidak menuntut orang yang melakukan genosida politik
(pembunuhan ratusan ribu orang karena perbedaan keyakinan politik),
merampas hak sipil kelompok masyarakat dengan melarang penggunaan
bahasa dan pengungkapan budaya.
Kalau kita mau tumbuh sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya,
mengungkapkan kejahatan kemanusiaan ini merupakan proses
penjernihan, dan pembelajaran sejarah yang harus kita lakukan agar
kejahatan semacam ini tidak terulang lagi dalam kehidupan kita
sebagai bangsa. Karena itu Soeharto harus di-Pinochet-kan bukan
diperdatakan. Jenderal Pinochet, sampai mati dituntut bertanggung
jawab atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya selama berkuasa
di Cile.
Seperti Jenderal Pinochet, Soeharto harus terus digugat tanggung
jawabnya atas terjadinya kejahatan kemanusiaan dalam masa
pemerintahannya. Para penguasa sekarang dan di masa datang harus
tahu bahwa pelaku kejahatan kemanusiaan harus bertanggung jawab atas
perbuatannya, berapa pun usia dan betapa pun keadaan kesehatannya.
Bahkan para pelaku yang sudah meninggal pun harus diungkap
kejahatannya dan dicatat dalam sejarah kebangsaan kita.
Last modified: 25/5/07
==
