* Jaksa Negara Siap Ladeni Gugatan Balik Tommy S Kamis, 06 September 2007 NASIONAL
Tommy Gugat Bulog Rp 1 Triliun a.. Jaksa Pengacara Negara Siap Ladeni SURAT SOMASI: Kuasa hukum Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), Elza Syarief didampingi rekannya Renaldi F Hawadi (kanan) menunjukkan surat somasi yang ditujukan kepada Perum Bulog saat menggelar jumpa pers di Jakarta, Rabu (5/9). Tommy Soeharto melalui tim kuasa hukumnya akan melayangkan gugatan senilai Rp1 triliun kepada Perum Bulog.(30) JAKARTA-Gugatan perdata Badan Urusan Logistik (Bulog) melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto terkait dengan tukar guling antara Bulog dan PT Goro Batara Sakti, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), berujung gugatan balik. Tommy melalui tim kuasa hukumnya melakukan gugatan balasan (rekopensi) kepada Bulog secara pidana maupun perdata, dengan tuntutan sebesar Rp 1 triliun. Sebelumnya, JPN menggugat putra bungsu mantan Presiden Soeharto tersebut, karena dalam tukar guling itu diduga telah merugikan negara. Selain itu, untuk melengkapi syarat pembekuan aset Tommy 36 juta euro yang tersimpan di BNP Paribas, Guersey. Menurut salah seorang kuasa hukum Tommy, Kapitra Amgura, gugatan yang dilakukan Bulog telah merugikan kliennya, secara materiil maupun immateriil. Dirinya menganggap, gugatan tersebut merupakan penzaliman serta pembunuhan karakter bagi Tommy. Alasannya, dalam perkara yang sama, Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2001, memutuskan kliennya bebas murni. Tidak Berdasar "Sudah ada putusan MA yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti. Namun Perum Bulog tetap memaksakan dan menutup mata bahwa seolah-olah masalah tersebut belum selesai," ujar Kapitra. Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Elza Syarief mengatakan, gugatan yang dilakukan Bulog tidak berdasarkan hukum. Menurutnya, tidak ada alasan untuk menggugat kliennya, karena pada kasus tersebut, Tommy tidak pernah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. "Ini adalah preseden yang sangat buruk dalam penegakan hukum di Indonesia. Dan, hal ini akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum di Indonesia. Mas Tommy atas keputusan hukum tertinggi, dinyatakan tidak bersalah. Selain itu tidak ada dasar dan alat hukum untuk membuktikan Tommy melakukan tindakan melawan hukum yang dituduhkan selama ini," kata Elza. Dirinya menambahakan, gugatan Bulog yang bertujuan memperlama pembekuan uang kliennya di BNP Paribas, merupakan suatu rekayasa. Pasalnya gugatan tersebut bukan sebagai alat hukum yang dapat menyebutkan telah terjadi kerugian negara. "Gugatan di PN Jaksel untuk dijadikan bukti formal, agar menahan uang Mas Tommy, jelas itu suatu rekayasa. Karena bukan sebagai hak atau alat hukum yang menyebutkan negara dirugikan," imbuh pengacara yang sering menjadi kuasa hukum keluarga Cendana tersebut. Lebih lanjut Elza mengatakan, gugatan balik yang dilakukan kliennya, menyusul somasi yang resminya ditujukan kepada Mustafa Abubakar selaku Dirut Perum Bulog. Menurutnya, dalam somasi tersebut, pihaknya memberikan batas waktu hingga hari Rabu kemarin pukul 11.00 WIB, kepada Bulog untuk memberikan tanggapan. "Sebelumnya kami melakukan langkah yang lunak, yaitu somasi. Ternyata somasi tersebut, tidak direspons dengan baik. Akhirnya kami melakukan gugatan, dan upaya-upaya hukum secara pidana," tandasnya. Di lain pihak, Direktur Perdata Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Yoseph Suardi Sabda membantah gugatan yang dilakukan Bulog melalui JPN tidak beralasan. Menurutnya, dasar gugatan tersebut adalah Pasal 32 (2) UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, selain Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Yoseph menolak jika gugatan yang sudah didaftarkan ke pengadilan Guersey merupakan suatu rekayasa. Pasalnya, gugatan tersebut dilakukan setelah ada bukti fisik, dan dasar gugatan yang jelas. "Kami masih yakin, Tommy melanggar hukum sehingga merugikan negara," ujarnya. "Itu bukan rekayasa, alasannya sudah jelas. Berkas gugatan di PN Jaksel, ada bukti fisik plus dasar gugatan. Kalau mereka ngomong itu rekayasa, kita lihat saja nanti di pengadilan. Tapi kami masih yakin bahwa Tommy melanggar hukum," imbuh Yoseph. (J21-41) ==================================== SUARA PEMBARUAN DAILY * Sidang Gugatan Perdata Tommy Soeharto Digelar 17 September [JAKARTA] Sidang gugatan perdata yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto sebesar Rp 400 miliar, terkait kasus ruilslag (tukar guling) Goro- Bulog akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) pada 17 September 2007. Menurut Panitera Muda Perdata PN Jaksel, Sobari Achmad, sidang perdana tersebut akan dilanjutkan dengan mediasi antara penggugat dan tergugat. Mediasi bisa dilakukan di dalam atau di luar pengadilan, dengan mediator yang juga bisa dari luar atau dalam pengadilan. Ketua PN Jaksel, Andi Samsan Nganro mengatakan perkara tukar guling antara Perum Bulog dan PT Goro Bhatara Sakti (GBS) yang melibatkan Tommy Soeharto itu akan ditangani Ketua Majelis Hakim Haswandi. Kejagung mendaftarkan materi gugatan kasus tersebut ke PN Jaksel, pada Rabu (22/8). Pembekuan Uang Kejagung menggugat Tommy secara perdata untuk memenuhi syarat perpanjangan pembekuan uang milik Tommy di BNP Paribas Cabang Guerensey, Inggris, sebesar 36 juta euro. Pengadilan Guerensey memberikan batas waktu enam bulan bagi Kejagung untuk membuktikan Tommy mempunyai masalah hukum di Indonesia. Kasus Goro dipilih dari sekian kasus korupsi yang melibatkan Tommy karena dianggap cukup lengkap untuk didaftarkan gugatannya. Selain itu, Kejagung juga telah menetapkan Tommy sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC). Pada Kamis (16/8), Tommy diperiksa pertama kali sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Menurut Jaksa Agung Hendarman Supandji, Tommy ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus itu karena dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang diterimanya tidak semuanya dikucurkan kepada petani cengkeh, sebagaimana mestinya. Kasus tersebut, kata dia, bermula ketika pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 1992 jo Inpres No 1 Tahun 1992, membentuk BPPC. Badan ini oleh mantan Presiden Soeharto dibe- rikan monopoli penuh untuk membeli dan menjual hasil produksi cengkeh dari petani. Seluruh hasil produksi cengkeh oleh petani harus dibeli BPPC dengan harga yang telah ditentukan. Sementara pabrik rokok kretek (PRK) harus mem- beli cengkeh dari BPPC dengan harga yang telah ditentukan. BPPC sendiri, terdiri atas berbagai unsur, yakni Inkud dari unsur koperasi, PT Kerta Niaga dari unsur BUMN dan unsur swasta melalui PT Kembang Cengkeh Nasional yang merupakan perusahaan milik Tommy Soeharto. Dari hak monopoli tersebut, BPPC diperkirakan memperoleh keuntungan mencapai Rp 1,4 triliun. Sejak dibubarkan pada 1998, BPPC masih menyisakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana- dana yang merupakan hak petani cengkeh selama tata niaga cengkeh berlangsung, yakni Sumbangan Diversifikasi Tanaman Cengkeh (SDTC) sebesar Rp 67 miliar, Sumbangan Wajib Khusus Petani (SWKP) sebesar Rp 670 miliar, Dana Konversi sebesar Rp 74 miliar, dan Dana Penyertaan Modal (DPM) sebesar Rp 1,1 triliun yang keseluruhannya dipungut dari petani cengkeh dan pabrik rokok. [E-8] Last modified: 5/9/07 ========================================== SUARA PEMBARUAN DAILY * Gugatan Perdata Soeharto Kegagalan Mediasi Disambut Gembira Gagalnya mediasi itu jelas memuaskan hati rakyat Indonesia. (Gayus Lumbuun) [JAKARTA] Mediasi antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan tergugat, yakni pihak Yayasan Beasiswa Supersemar dan Ketua Yayasan tersebut, mantan Presiden Soeharto, yang dilaksaksanakan di gedung Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Kejagung, Jakarta, Selasa (4/9), tidak mencapai kata sepakat, patut disambut gembira oleh semua masyarakat Indonesia. Sebab, Kejagung menggugat Yayasan Beasiswa Supersemar dan Ketua Yayasan tersebut, merupakan perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Kejagung tidak bisa menentukan besaran angka uang yang harus dibayar tergugat, tanpa persetujuan rakyat Indonesia. "Oleh karena itu, saya dukung perkara itu kembali ke hakim (pengadilan, Red). Gagalnya mediasi itu jelas memuaskan hati rakyat Indonesia," kata anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun kepada SP, Selasa (4/9). Gayus mengatakan mediasi hanya bisa dilakukan kalau yang bersengketa antarsesama warga negara, bukan antara negara dengan warga negara, seperti tersebut di atas. "Ini bukan perkara perdata biasa, ini luar biasa," kata Wakil Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) itu. Menurutnya, kalau mediasi diabaikan pun tidak menjadi masalah karena hal itu belum diatur dalam Kitab Udang-Undang Hukum Acara Perdata. "Mediasi hanya diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung (MA)," katanya. Dilanjutkan Mediasi antara Kejagung dengan tergugat tidak mencapai kata sepakat, sehingga perkara tersebut akan dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel). "Mediasi gagal. Karena itu, kami akan melaporkan hal ini ke hakim mediasi di PN Jaksel, Sulthoni SH pada 10 September 2007," kata Ketua Tim Jaksa Pengacara Negara (Kejagung) Dachmer Munthe SH kepada wartawan di Kejagung, Selasa (4/9). Sebagaimana diberitakan, pada Kamis, 9 Agustus 2007, sidang gugatan perdata terhadap Soeharto mulai digelar di PN Jaksel. Tergugat (Soeharto) diminta membayar ganti rugi materiil Rp 185 miliar dan US$ 420 juta serta ganti rugi imateriil Rp 10 triliun. Menurut Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Alex Sato Bya menyatakan Soeharto memungut sejumlah dana berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1976 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bank-Bank Milik Negara yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK. 011/ 1978 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penggunaan 5 Persen Dari Laba Bersih Bank- Bank Milik Negara kepada yayasan. Dana bagi Yayasan Supersemar seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial. Namun, dalam praktiknya ditemukan penyimpangan sepanjang tahun 1987-1997, antara lain dengan adanya aliran dana ke Bank Duta, PT Sempati Air, PT Kiani Kertas, PT Kiani Lestari, PT Kalhold Utama, PT Essam Timber, PT Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri dan Usaha Kosgoro. Terkait hal itu, Dachmer mengatakan pihaknya siap menghadirkan saksi di PN Jakarta Selatan. Sementara itu, Direktur Perdata dari bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung, yang juga menjadi anggota tim jaksa pengacara negara, Yosef Suardi Sabda, menyatakan Kejagung optimistis menang dalam gugatan perdata terhadap Soeharto atas perbuatan melawan hukum. Kejagung mempunyai sejumlah dokumen untuk membuktikan hal itu, termasuk menyiapkan 43 saksi. "Dari 43 saksi, ada 25 saksi yang sudah pasti. Saksi-saksi ini telah diperiksa oleh bagian Tindak Pidana Khusus," kata dia. Yosef mengatakan gugatan itu diajukan berdasarkan prinsip hukum yang menyatakan kalau ada orang menitipkan uang, uang itu harus dikembalikan. "Uang itu harus digunakan sesuai dengan apa yang dibebankan," kata dia. Menurutnya, kalau kasus Soeharto ini dibiarkan saja, maka akan menjadi preseden, yakni setiap orang bebas menggunakan uang orang lain. "Itu melanggar perjanjian atau wanprestasi," tegasnya. [E-8] Last modified: 5/9/07 ============================= * Tommy Gugat Balik Bulog Rp 1 Triliun http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/092007/06/0401.htm * Tommy Gugat Bulog Rp 1 Triliun Elza Syarief, "Demi Tommy, Rela tak Dibayar" JAKARTA, (PR).- Kejaksaan Agung menyiapkan perlawanan hukum atas ancaman Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), yang bermaksud menggugat balik (intervensi) Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) senilai Rp 1 triliun. Ancaman dari putra Soeharto ini sebagai balasan atas langkah Bulog melalui pengacara negara Kejaksaan Agung, yang melayangkan gugatan perdata di PN Jaksel. Dalam gugatan perdata yang didaftarkan ke PN Jaksel, 31 Agustus, kejaksaan menuntut Tommy telah melawan hukum dalam ruilslag pada 1995 antara Perum Bulog dan PT Goro Batara Sakti (GBS). Tommy sebagai komisaris utama PT GBS waktu itu. Oleh karena itu, kejaksaan memandang Tommy harus mempertanggungjawabkan secara perdata atas pelanggaran hukum dalam ruilslag. Dia dituntut membayar ganti rugi material senilai Rp 500 juta. Kuasa hukum Tommy Soeharto, Elza Syarief mengatakan bahwa kliennya tidak layak digugat. Sebab, dia bukan pemegang saham PT GBS, kerja sama antara PT GBS dan Bulog telah dibatalkan (1995), tidak lagi menjabat komisaris utama sejak 1996. Dalam kasus pidana PT GBS, Tommy dibebas murni dan perkaranya sudah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). "Tindakan Bulog menggugat Tommy justru melawan hukum, memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik," kata Elza, didampingi sejumlah anggota tim kuasa hukum lain. Dia mengakui, tim kuasa hukum telah melayangkan somasi kepada Bulog (4/9), namun tidak mendapat respons. Tim lalu akan mengajukan gugatan balik Thomson Siagian mengatakan, Tommy memiliki hak yang sama dengan kejaksaan untuk melayangkan gugatan hukum jika merasa terlanggar hak hukumnya. Sebaliknya, Kejagung sebagai pengacara negara yang mewakili Perum Bulog, akan meladeni atas perlawanan yang disampaikan Tommy. "Bagi kejaksaan, gugatan ini bagian dari konsekuensi hukum atas gugatan perdata mewakili Bulog," katanya. Soal langkah hukum yang ditempuh, dia mengatakan akan membaca dan menganalisis dulu materi dan substansi gugatan balik yang dilayangkan Tommy. Tak bersalah Elza Syarief yang tampil lagi sebagai pembela Tommy Soeharto dalam kasus gugatan kepada Perum Bulog itu, ikhlas tidak dibayar untuk membela Tommy karena dianggapnya tidak bersalah. "Saya terus terang, dengan Pak Harto itu benar-benar idola sehingga otomatis agar membantu Mas Tommy, benar-benar ikhlas," jawabnya. Menurut Elza, Tommy sama sekali tidak bersalah dalam kasus itu, karena itu Tommy tidak boleh dizalimi. "Saya tahu ini tidak boleh menzalimi orang. Apakah orang itu kecil atau besar sama di hadapan hukum. Jadi, saya pikir saya perlu bantuan Tommy," katanya. Elza mengatakan, pengacara Tommy dulu pernah mengundurkan diri kecuali dirinya. Elza bersikap memilih tetap mendampingi Tommy karena sesuai etika advokat. "Saya tidak boleh meninggalkan klien dalam keadaan sendirian," tandasnya. Elza menambahkan, perkara Tommy tidak hanya diliput di dalam negeri, tapi di luar negeri. Elza pun merasa harus maju dan tidak boleh menjadi pengecut. "Demi penegakan hukum kita harus maju. Saya tidak mau ada gambaran buruk penegakan hukum," tegasnya. (A-84/dtc)*** ========================== * Tommy's lawyers slap back at government over Bulog land swap case Jakarta Post - Jakarta,Indonesia <http://www.thejakartapost.com/detailgeneral.asp? fileid=20070905233948&irec=0> Tommy's lawyers slap back at government over Bulog land swap case JAKARTA (JP): Lawyers of Hutomo "Tommy" Mandala Putra are preparing to slap the government with Rp 1 trillion (US$106,383) civil lawsuit to counter the Attorney General's Office's (AGO) civil action against him in the State Logisltics Agency (Bulog) land swap case. One of the lawyers representing the youngest son of former president Soeharto in his legal battle, Elza Syarief, said Wednesday that the filing of the civil lawsuit by the AGO on behalf of the logistic agency on Aug. 22 was reckless and unfounded. "We know that the legal fact of the Bulog case is that the Supreme Court has issued a ruling that acquitted Tommy of all criminal charges. So, why does Bulog want to file another suit over the same case?" she told a media conference. The Supreme Court approved Tommy's request for a case review of the Bulog case in 2001 and acquitted him of all charges of corruption. The dispute started in 1996 when Tommy's PT Goro Batara Sakti, one of the country's biggest retailers at that time, established a land swap agreement with Bulog. Bulog had agreed to give Goro their store-house complex that occupied 50 hectares of land in Kelapa Gading, North Jakarta, for an approximately 125,000 hectares of land in Marunda, also in North Jakarta. Prosecutors in the criminal case presented evidence that half of that land was swamp. ==========