http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=308277
Kamis, 18 Okt 2007, Beringin Takut Akbar, Banteng Waswas Jagonya di Pilgub Kenapa Golkar meninggalkan konvensi? Mengapa pula PDIP melepas pola penjaringan calon kepala daerah melalui mekanisme dari bawah yang mirip konvensi? Analis politik dari CSIS Indra J. Pilliang memperkirakan, Golkar mendepak mekanisme konvensi -yang cukup ideal dalam rekrutmen calon pemimpin nasional itu- karena disengaja. "Untuk menutup jalan bagi Akbar Tandjung," tegas Indra seraya menambahkan bahwa Akbar sangat diperhitungkan sebagai tokoh senior Golkar yang mungkin bangkit kembali pada Pemilu 2009. "Kecuali pada rapimnasus (rapat pimpinan nasional khusus, Red) nanti terjadi sikap yang sangat radikal dari para tokoh pendukung Akbar," jelasnya. Hanya, lanjut dia, kondisi itu justru membahayakan keutuhan Partai Golkar. Selain memengaruhi struktur ke bawah, perpecahan tersebut akan merugikan Partai Golkar dalam menghadapi pemilu legislatif. Karena itu, kecil kemungkinan radikalisme internal tersebut bisa terjadi. Meski pintu konvensi tertutup, Indra menyebut peluang Akbar belum habis. "Akbar masih punya Barindo sebagai alternatif kendaraan politiknya. Di sana banyak bertebaran loyalis Akbar yang kini aktif di Partai Demokrat maupun Partai Golkar ," ungkapnya. Mantan ketua DPR dan ketua umum Partai Golkar itu kini memang memiliki Barindo (Barisan Indonesia) sebagai modal politik yang cukup potensial. Di Barindo, Akbar didaulat menjadi ketua dewan pembina. Lantas, apa argumen politik di balik tiadanya proses voting dalam Rakerdasus DPC PDIP Bali untuk menentukan cagub dan cawagubnya? DPP PDIP tentu saja tetap bersikukuh dengan alasannya. Namun, berkembang analisis yang mencoba mengaitkan dengan Pilgub Jatim. Lho, apa hubungannya? Untuk menjaring figur bacagub dan bacawagub dalam menghadapi Pilgub Jatim yang akan dilaksanakan pada Juni 2008, PDIP telah mengadakan konvensi. Nama forum itu Konferdasus (Konferensi Daerah Khusus) DPD PDIP Jatim. Kalau di Bali, namanya Rakerdasus (Rapat Kerja Daerah Khusus) DPD PDIP Bali. Nah, menurut hasil Konferdasus DPD PDIP Jatim yang melibatkan seluruh atau 38 DPC PDIP kabupaten/kota se-Jawa Timur itu, 22 DPC mendukung Soekarwo dan 11 DPC mendukung Sutjipto. Lima cabang sisanya memilih pasrah pada DPP. Dua nama itulah -Pakde Karwo dan Pak Tjip- yang akhirnya diserahkan DPD PDIP Jatim ke DPP PDIP di Jakarta. Permasalahan berawal di sini. Soekarwo yang masih Sekdaprov Jatim bukan orang PDIP. Sementara itu, Sutjipto yang duduk di DPR RI termasuk salah seorang kader senior PDIP. Karena itu, tarik ulur pun terjadi antara keinginan untuk mendorong kader sendiri dan ketidakmampuan menafikan begitu saja hasil konferdasus. Faktanya, hingga sekarang, DPP PDIP belum mengambil keputusan. "Kami tengah menunggu hasil polling keempat. Ini akan jadi polling terakhir. Keputusan DPP akan diambil dengan memperhatikan keempat polling ini," kata Pramono Anung. Menurut dia, untuk menghadapi Pilgub Jatim, DPP PDIP telah melakukan serangkaian polling internal. Sebab, lanjut dia, selain ada ukuran yang sifatnya internal melalui konferdasus, calon bersangkutan harus bisa diterima masyarakat. "Jadi, kami juga memperhatikan hasil polling," tegasnya. (pri)
