http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2010011801081028
Senin, 18 Januari 2010
OPINI
Istana Baru Koruptor
Nur Amalia Z.
Mahasiswi Jurusan Administrasi Negara Unila
Ada sebuah cerita baru di negeri Indonesia. Cerita tentang luasnya
pengaruh uang atas segala sesuatu yang ada di negeri ini. Pengaruhnya ini telah
menyebar kesegala aspek di penjuru negeri ini. Sepertinya saat ini sudah tidak
ada lagi tempat di negeri ini yang tidak bisa dibeli dengan uang.
Bahkan penjara yang identik dengan kesan seram, pengap, panas, dan sangat
tidak nyaman pun bisa disulap menjadi tempat yang nyaman seperti kamar hotel
dan kantor jika ada uang. Penjara "mewah" ini biasa dipakai oleh para
narapidana yang berkantong tebal. Mereka biasanya adalah narapidana yang
terjerat kasus korupsi.
Contohnya sel tahanan yang diperuntukan bagi Artalyta Suryani atau biasa
dipanggil Ayin, pengusaha sukses yang berasal dari Lampung. Selain Ayin, ada
beberapa pejabat dan pengusaha yang terlibat kasus korupsi yang menapatkan
fasilitas khusus di dalam penjara. Mereka tetap dapat hidup nyaman sambil
mengendalikan perusahaan mereka di dalam penjara.
Di dalam sel yang mengurung mereka, bisa ditemukan kasus pegas, televisi,
penyejuk udara, dan kamar mandi dengan shower. Para tersangka kasus koruptor
ini pun dapat membawa telepon seluler dan komputer jinjing ke kamar baru
mereka. Terkadang mereka pun dapat menerima tamu hingga larut malam. Jika ingin
keluar penjara, itu pun bisa diatur. Asalkan mereka dapat menyiapkan uang
jutaan rupiah dan beberapa amplop untuk para sipir penjara, para koruptor ini
dapat melenggang bebas ke luar penjara selama beberapa jam. Bahkan khusus untuk
Ayin, dia mandi dengan air kemasan yang dipasok khusus untuk dirinya. Mungkin
dia takut terkena penyakit kulit jika mandi dengan air keran yang biasa
digunakan oleh narapidana lainnya.
Guna menutupi pemberian keistimewaan ini, kepala rumah tahanan pun telah
menyiapkan alasan yang logis atas kemewahan yang diberikan kepada para
narapidana kasus korupsi. Contohnya saja ruangan dengan berbagai perlengkapan
mewah yang dinikmati para koruptor itu, diakui bisa digunakan oleh semua napi
dan bukan beberapa napi saja karena ruangan itu memang untuk umum. Sedangkan
izin keluar penjara diberikan karena sang napi telah memenuhi prosedur yang
telah ditentukan untuk izin keluar penjara. Mereka mengatakan bahwa segala
kemewahan yang dinikmati pasakitan ini memang sudah sewajarnya mereka terima
karena sudah sesuai prosedur.
Akan tetapi, jika melihat beberapa pemberitaan akhir-akhir ini di media
cetak dan elektronik, sepertinya apa yang dikatakan kepala rumah tahanan hanya
sebuah pleidoi. Pembelaan atas segala tindakan yang mereka coba sembunyikan.
Seperti pepatah yang mengatakan "Jika penjahat mengaku, maka penjara akan
penuh". Jadi jika para penjaga rumah tahanan ini mengakui adanya keistimewaan
yang mereka berikan kepada para tahanan kasus korupsi karena mereka pun telah
disuap oleh para napi. Maka sel penjara akan penuh diisi oleh para sipir
penjara itu sendiri.
Pemberian keistimewaan ini sangat mencerminkan tidak adanya keadilan di
lembaga permasyarakatan. Di saat para koruptor ditahan di sel mewah mereka,
maka para penjahat lainnya hidup seperti di neraka saat mereka di penjara. Para
maling, copet, pembunuh, pengedar narkoba, dan penjahat kecil lainnya ini harus
berdesakan di dalam sel yang sempit dan pengap. Terkadang mendapat perlakuan
buruk dari sipir penjara atau narapidana lainnya.
Seharusnya lembaga permasyarakatan menjadi tempat untuk memberikan
hukuman kurungan atas kesalahan yang seseorang lakukan. Selain itu juga menjadi
tempat rehabilitasi agar para narapiana saat keluar dari penjara nanti tidak
kembali melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Bukannya berubah fungsi
menjadi kantor dan rumah sementara bagi para koruptor.
Inilah mungkin sebagai tugas pertama bagi Satuan Tugas Pemberantasan
Mafia Hukum yang baru saja dilantik, yaitu mengembalikan fungsi sesungguhnya
dari lembaga permasyarakatan. Semoga saja keadilan di Indonesia benar-benar
bisa ditegakkan. Tanpa melihat status sosial dan jumlah kekayaan seseorang
sehingga sila kedua dalam Pancasila yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab dapat terwujud. Tapi apakah keadilan itu akan benar-benar bisa
terwujud? Kita lihat saja kelanjutan cerita ini. n
<<bening.gif>>
