http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2010011801081028
Senin, 18 Januari 2010 OPINI Istana Baru Koruptor Nur Amalia Z. Mahasiswi Jurusan Administrasi Negara Unila Ada sebuah cerita baru di negeri Indonesia. Cerita tentang luasnya pengaruh uang atas segala sesuatu yang ada di negeri ini. Pengaruhnya ini telah menyebar kesegala aspek di penjuru negeri ini. Sepertinya saat ini sudah tidak ada lagi tempat di negeri ini yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bahkan penjara yang identik dengan kesan seram, pengap, panas, dan sangat tidak nyaman pun bisa disulap menjadi tempat yang nyaman seperti kamar hotel dan kantor jika ada uang. Penjara "mewah" ini biasa dipakai oleh para narapidana yang berkantong tebal. Mereka biasanya adalah narapidana yang terjerat kasus korupsi. Contohnya sel tahanan yang diperuntukan bagi Artalyta Suryani atau biasa dipanggil Ayin, pengusaha sukses yang berasal dari Lampung. Selain Ayin, ada beberapa pejabat dan pengusaha yang terlibat kasus korupsi yang menapatkan fasilitas khusus di dalam penjara. Mereka tetap dapat hidup nyaman sambil mengendalikan perusahaan mereka di dalam penjara. Di dalam sel yang mengurung mereka, bisa ditemukan kasus pegas, televisi, penyejuk udara, dan kamar mandi dengan shower. Para tersangka kasus koruptor ini pun dapat membawa telepon seluler dan komputer jinjing ke kamar baru mereka. Terkadang mereka pun dapat menerima tamu hingga larut malam. Jika ingin keluar penjara, itu pun bisa diatur. Asalkan mereka dapat menyiapkan uang jutaan rupiah dan beberapa amplop untuk para sipir penjara, para koruptor ini dapat melenggang bebas ke luar penjara selama beberapa jam. Bahkan khusus untuk Ayin, dia mandi dengan air kemasan yang dipasok khusus untuk dirinya. Mungkin dia takut terkena penyakit kulit jika mandi dengan air keran yang biasa digunakan oleh narapidana lainnya. Guna menutupi pemberian keistimewaan ini, kepala rumah tahanan pun telah menyiapkan alasan yang logis atas kemewahan yang diberikan kepada para narapidana kasus korupsi. Contohnya saja ruangan dengan berbagai perlengkapan mewah yang dinikmati para koruptor itu, diakui bisa digunakan oleh semua napi dan bukan beberapa napi saja karena ruangan itu memang untuk umum. Sedangkan izin keluar penjara diberikan karena sang napi telah memenuhi prosedur yang telah ditentukan untuk izin keluar penjara. Mereka mengatakan bahwa segala kemewahan yang dinikmati pasakitan ini memang sudah sewajarnya mereka terima karena sudah sesuai prosedur. Akan tetapi, jika melihat beberapa pemberitaan akhir-akhir ini di media cetak dan elektronik, sepertinya apa yang dikatakan kepala rumah tahanan hanya sebuah pleidoi. Pembelaan atas segala tindakan yang mereka coba sembunyikan. Seperti pepatah yang mengatakan "Jika penjahat mengaku, maka penjara akan penuh". Jadi jika para penjaga rumah tahanan ini mengakui adanya keistimewaan yang mereka berikan kepada para tahanan kasus korupsi karena mereka pun telah disuap oleh para napi. Maka sel penjara akan penuh diisi oleh para sipir penjara itu sendiri. Pemberian keistimewaan ini sangat mencerminkan tidak adanya keadilan di lembaga permasyarakatan. Di saat para koruptor ditahan di sel mewah mereka, maka para penjahat lainnya hidup seperti di neraka saat mereka di penjara. Para maling, copet, pembunuh, pengedar narkoba, dan penjahat kecil lainnya ini harus berdesakan di dalam sel yang sempit dan pengap. Terkadang mendapat perlakuan buruk dari sipir penjara atau narapidana lainnya. Seharusnya lembaga permasyarakatan menjadi tempat untuk memberikan hukuman kurungan atas kesalahan yang seseorang lakukan. Selain itu juga menjadi tempat rehabilitasi agar para narapiana saat keluar dari penjara nanti tidak kembali melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Bukannya berubah fungsi menjadi kantor dan rumah sementara bagi para koruptor. Inilah mungkin sebagai tugas pertama bagi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang baru saja dilantik, yaitu mengembalikan fungsi sesungguhnya dari lembaga permasyarakatan. Semoga saja keadilan di Indonesia benar-benar bisa ditegakkan. Tanpa melihat status sosial dan jumlah kekayaan seseorang sehingga sila kedua dalam Pancasila yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dapat terwujud. Tapi apakah keadilan itu akan benar-benar bisa terwujud? Kita lihat saja kelanjutan cerita ini. n
<<bening.gif>>