JANJI WIRANTO,AJUDAN SUHARTON? 27 mrt 2007,rebo Dia pun memegang jabatan komando yang lengkap, mulai Pangdam, Pangkostrad, KSAD, dan panglima TNI-Menhankam. Dia pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto. Lalu, menjadi Menko Polsoskam di era Presiden Abdurrahman Wahid.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Komentaranku, Apah enggak ada JENDRAL YANG BERSIH NURANINYAH? Sakhingga kita perlu memilih AJUDAN SUHARTON? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Hehehe,emang sungsah, Milih wangkil rahayat, dalem nagari Yang carut marut peninggalan Suharton. Dimana DEMORALISASINYAH UDAH BERHASIL. Apah lagih Wiranto didikan langsung SUHARTON. Pigihmana kalian bisak percaya dengen Nuraninyah? Dari awal kejatuhan SUHARTON, sakbenernyah Wiranto udah KETAUKAN SAKBAGAE BEMPER CENDANAH. Lah, enggak mungkinkah AGENDAH CENDANA PULAK Yang di GULIRKEN OLEH WIRANTOH? Jadi emang bener, JENDRAL CERDIK INIH, PUNYAK PENGALAMAN SAKGUDANG, Buat MENEPU BANGSANYAH, YANG KOPLOK BUKAN? Jadi pilihlah WIRANTOH, mangka kalian akan ditepu lagih!! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Selasa, 27 Mar 2007, Janji Wiranto Jenderal (pur)Wiranto yakin bahwa partai politik masih laku "dijual" untuk mendapatan dukungan pemilih dalam pemilu. Dia, misalnya, dengan Partai Hati Nurati Rakyat (Hanura) yang didirikannya, ingin menjadikan partai sebagai basis kontribusi moral bagi akhlak berpolitik. Padahal, pasar politik lesu darah belakangan ini justru karena mengalami demoralisasi. Partai dijadikan alat mencari kekuasaan ekonomi politik semata oleh para elite parpol justru tanpa lagi memedulikan moral politik. Dapatkah Wiranto memulihkan citra partai politik? Masih terlalu dini menjawabnya. Masih perlu ditunggu, apakah Hanura dalam perjalanannya ke depan, ikut pemilu 2009 dan ikut pemilihan presiden 2009, dapat menepati janji politiknya. Dalam hal ini, Hanura bukan semata-mata sebagai kendaraan politik untuk meraih kekuasaan, melainkan juga justru untuk membangun akhlak dan moral politik yang rusak parah. Masyarakat saat ini tengah berada dalam kondisi krisis kepercayaan yang buruk terhadap partai politik. Tetapi, di sini lain tidak ada demokrasi tanpa partai politik dan parlemen. Dengan kata lain, sesungguhnya partai politik adalah tiang penyangga demokrasi. Melalui partai politik, warga masyarakat menggunakan kebebasannya untuk memilih kader-kader politik menjadi wakil-wakil mereka di parlemen. Melalui partai politik, warga negara bebas berkompetisi memberikan suaranya untuk menentukan masa depan negara dan bangsanya lewat parlemen. Kebebasan memilih dalam pemilu merupakan saah satu ajaran demokrasi yang hakiki. Karena itu, mustahil demokrasi dapat berjalan di rel yang benar tanpa partai politik. Bahkan, ajaran demokrasi pun mensyaratkan partai politik harus lebih dari satu dalam suatu negara agar menjamin pelaksanaan demokrasi yang berkualitas. Tetapi, dalam kenyataannya, ajaran-ajaran demokrasi tentang kebebasan memilih dalam pemilu, multipartai, dan persamaan dalam menggunakan hak-hak politik tidak cukup menjamin terwujudnya demokrasi. Persyaratan-persyaratan demokrasi tersebut sering hanyalah tuntutan prosedural belaka. Yang substansial tidaklah cukup hanya dikondisikan oleh prosedur-prosedur formal. Lalu, apakah persyaratan demokrasi yang substansial? Antara lain, fairness dan moral berpolitik ketika berkompetisi dalam pemilu serta akhlak dan kejujuran ketika memperjuangkan atau menggunakan partai politik sebagai alat meraih kekuasaan. Di sinilah janji Wiranto menemukan maknanya sehingga patut kita tunggu. Apakah kelak janji itu ditepati atau ingkar, sama saja dengan kebanyakan kader dan para pemimpin partai yang lain yang mengakibatkan kiprah partai mengalami demoralisasi? Wiranto adalah pemimpin politik yang tergolong komplet, dilihat dari karirnya yang panjang. Dia salah seorang kader TNI terbaik. Dia menapaki karir dari bawah, dari taruna, perwira, perwira menengah, sampai perwira tinggi. Perjalanannya tergolong lancar. Dia pun memegang jabatan komando yang lengkap, mulai Pangdam, Pangkostrad, KSAD, dan panglima TNI-Menhankam. Dia pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto. Lalu, menjadi Menko Polsoskam di era Presiden Abdurrahman Wahid. Oleh karena itu, masuk akal jika dia dengan partai Hanura-nya tidak lagi ingin meraih jabatan-jabatan politik lain kecuali mungkin jabatan presiden. Tugas Wiranto (melalui Hanura) seharusnya memang lebih banyak memperbaiki akhlak dan moral politik. Sesuatu yang belakangan ini mengalami erosi luar biasa. Ayo.... jenderal mulai