http://hariansib.com/2007/09/14/malu-malu-gunakan-asas-pancasila/#more-13696
Sep 14 Malu-malu Gunakan Asas Pancasila Jakarta (SIB) Fraksi-fraksi dalam Panitia Khusus (Pansus) RUU Partai Politik (Parpol) memiliki sikap yang berbeda dalam soal asas partai politik. Sebagian fraksi menghendaki penegasan untuk menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai asas parpol. Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Damai Sejahtera menghendaki agar asas Pancasila itu ditegaskan dalam UU. Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghendaki agar asas parpol dirumuskan tidak bertentangan dengan Pancasila. Hal itu terungkap dalam pengantar fraksi ketika menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Radjasa di DPR, Jakarta, Rabu (12/9). Dalam RUU rumusan pemerintah, dinyatakan Asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat I Wayan Gunastra mengatakan rumusan itu tidak tegas. Untuk itu, harus ada penegasan mengenai asas Pancasila. "Kita terlalu malu-malu untuk menyatakan secara tegas kalau asas parpol adalah Pancasila dan UUD 1945. Bagi kami, ketegasan itu diperlukan mengingat kian melunturnya nasionalisme dalam wadah NKRI yang pluralis dan agamis," kata Gunastra. Dia mengatakan nilai pluralis dan agamis cenderung dilupakan, pendiri negara ini padahal sudah bersusah payah mendirikan, menjaga, dan mempertahankan NKRI yang majemuk ini. Untuk itu perlu ada penegasan soal asas parpol. Partai Golkar melalui Happy Bone Zulkarnaen mengatakan, soal asas parpol perlu penegasan komitmen terhadap ideologi bangsa dan negara. Selain itu, tambahnya, perlu memperkokoh pilar NKRI yang kian memudar belakangan ini. Secara terpisah, Wakil Ketua Pansus RUU Parpol Idrus Marham mengatakan Golkar ingin agar asas pancasila itu ditegaskan dalam UU. "Jangan hanya diatur 'tidak bertentangan dengan Pancasila'. Mengapa seperti itu? Kan tidak seperti malu-malu dan tidak tegas," katanya. Fraksi PDS melalui pengantar tertulis yang disampaikan kepada pimpinan Pansus mengusulkan kepada pemerintah agar mempertegas ideologi parpol dan tidak bermain dengan keberadaan fondasi bangsa dalam konteks NKRI. Sementara itu, juru bicara Fraksi PPP, Lukman Hakim, mengatakan, rumusan yang disampaikan pemerintah itu sudah tepat. Dia mengingatkan, jangan sampai kembali ke situasi masa lalu, dimana diberlakukan asas tunggal, bagi semua organisasi, termasuk partai politik. "Jangan diartikan asas parpol harus seragam. Jangan sampai Pancasila jadi alat penguasa. Kita jangan putar arah jarum sejarah," katanya. Secara terpisah, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, Ichlasul Amal, menilai partai politik (parpol) yang mencirikan moderat akan banyak dipilih oleh masyarakat dibandingkan dengan parpol yang berbasis agama pada pemilihan umum (pemilu) 2009. Alasannya, partai berbasis agama menimbulkan ketakutan bagi rakyat yang saat ini telah hidup dalam alam sekuler. "Kenapa Golkar tetap banyak dipilih karena partai itu tidak mau membawa masalah primordia, suku, maupun agama. Kalau agama, orang akan takut karena walaupun itu bukan kebijakan partai. Tapi pada kenyataannya mereka menekan-nekan," ujarnya di Jakarta, Rabu (12/9). Pilihan moderat itu, lanjut Ichlasul, juga akan terjadi pada calon presiden (capres) yang maju dalam pemilu 2009. Dengan demikian konfigurasi suara pemilih tahun 2009 akan sama dengan pemilu 2004. Artinya, kesempatan Yudhoyono untuk terpilih kembali menjadi Presiden pada periode mendatang tetap masih besar. Ini jika dilihat dari pola pikir pemilih mayoritas di Indonesia. Sebagian besar pemilih umumnya merupakan pemilih yang fanatik sehingga tidak akan mengubah pilihannya. Adapun masa mengambang kebanyakan akan memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau sering disebut golongan putih. (SH/t)