Cendrawasih Pos 04 Februari 2009
Massa Minta Buchtar Bebas Tanpa Syarat JAYAPURA-Selama dua hari ini, Kota Jayapura dilanda Demo. Jika Senin, puluhan pekerja mendesak Gubernur Papua segera menetapkan UMP Papua 2009, maka Selasa kemarin pendemo menuntut Polda Papua, agar membebaskan Buchtar Tabuni dan rekannya. Ya, ratusan massa pendukung Buchtar Tabuni yang tergabung dalam Solidaritas HAM dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua, mendatangi Gedung DPR Papua, Selasa (3/2) pukul 13.10 wit kemarin. Mereka menuntut agar pihak kepolisian Polda Papua segera membebaskan Buchtar Tabuni yang mengaku Ketua Panitia IPWP Dalam Negeri (Internasional Parlement of West Papua) dan rekannya, Seby Sembom yang kini ditahan Kejaksaan Negeri Jayapura dan Polda Papua dalam kasus dugaan makar pada demo di depan Expo Waena, 16 Oktober 2008 lalu. Massa tiba di Halaman DPRP dengan menggunakan 4 truk, setelah sebelumnya melakukan aksi long march sambil berorasi di lingkaran Perumnas III Waena, Heram, Kota Jayapura. Bahkan, sebelum menuju DPRP, massa sempat melintas di depan Mapolda Papua sambil berorasi menyerukan agar Buchtar Tabuni dan Seby Sembom dibebaskan tanpa syarat. Massa langsung membentangkan 2 spanduk besar bertuliskan 'Papua Zona Darurat, Selamat Datang Anak Negeri Dari Luar Papua ke Tanah Air' dan 'Martabat Hukum, HAM dan Demokrasi, Bebaskan Buchtar Tabuni dan Seby Sembom' serta satu famlet. Ketua Solidaritas HAM dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua, Usama U Yogoby langsung berorasi langsung berorasi, disusul beberapa orator lainnya yang pada intinya mendesak agar Buchtar Tabuni dibebaskan tanpa syarat. 'Bebaskan Buchtar Tabuni dan Seby Sembom tanpa syarat," teriaknya yang diikuti massa pendukung Buchtar Tabuni. Dalam pernyataan sikapnya, yang dibacakan, Usama U Yogoby mendesak Polda Papua dan Kejaksaan Tinggi agar Buchtar Tabuni dan Seby Sembom dibebaskan tanpa syarat. 'Demi martabat hukum, HAM dan Demokrasi, bebaskan Buchtar dan Seby Sembon tanpa syarat,' tegasnya. Selain itu, Solidaritas HAM dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua juga meminta agar segera menghentikan bentuk intimidasi hukum dengan terus menerus menuduh rakyat Papua dengan pasal karet Makar, separatis dan berbagai tuduhan tidak berperi kemanuaan lainnya sebagaimana yang pernah dituduhkan pemerintah Belanda kepada Presiden Soekarno. Mereka juga meminta agar Kapolda Papua dan Direktur Intelkam segera memeriksa dan menahan Kapolsekta Abepura selaku komandan pengamanan aksi di lapangan dan Direktur Intelkam Polda Papua. Massa menuntut kepada Gubernur Papua, MRP, DPRP untuk membuka ruang dialog sebelum pelaksanaan pesta demokrasi 2009 untuk membicarakan status makar dan separatis yang terus dituduhkan kepada rakyat Papua selama ini. "Segera menghentikan segala bentuk provokasi yang terus didorong oleh aparat keamanan membentuk kelompok merah-putih untuk mengadu domba rakyat semesta Papua dengan mengulangi konflik Timur Leste 1999 menjelang pelaksaan referendum di tanah Papua," tandas Yogoby. Yogoby menilai penangkapan terhadap Ketua IPWP Dalam Negeri, Bucthar Tabuni dan Sebi Sembom oleh aparat kepolisian tidak sesuai prosedur, karena tanpa menggunakan surat penangkapan. Selain itu, Yogoby menyayangkan tindakan intimidasi yang dilakukan oknum penegak hukum terhadap Buchtar Tabuni ketika masih dalam tahanan rutan Mapolda, 15 Januari lalu dan di LP Abepura baru-baru ini.Termasuk soal pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Ketua Dewan Adat Papua dan Sekjen Presidium Dewan Papua terkait aksi demo 16 Oktober 2008 merupakan bagian dari pembungkaman dan pengalihan perhatian atas kematian Opinus Tabuni yang tak kunjung kelar. Sementara itu, Wakil Ketua II DPRP Papua, Paskalis Kossy usai menerima pernyataan sikap menyampaikan bahwa pihaknya akan melanjutkan aspirasi tersebut kepada instansi yang dituju. "Atas nama lembaga penyampai aspirasi, kami akan berupaya sebisa mungkin melanjutkan aspirasi ini,' ujarnya. Paskalis meminta kepada para pemdemo agar apabila ingin berdialog harus menyertakan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Disamping itu, juga perlu diperhatikan warna pakaian yang dikenakan, sehingga akan sedikit dihargai oleh instansi terkait. "Apabila ingin melakukan dialog, cobalah tidak membawa massa seperti ini, karena pemerintah maupun instansi-instansi terkait agak kesulitan apabila mau menerima dan kalau berdialog harus menyertakan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama," ujarnya. Sebelumnya, massa yang masuk ke Gedung DPRP ini, ada sejumlah massa yang menutup paksa pintu pagar kantor DPRP tersebut, sehingga hal ini langsung membuat aparat kepolisian yang berjaga dan mengamankan aksi tersebut agar tidak dilakukan, meski sempat terjadi adu mulut dengan pendemo, namun hal tersebut berhasil diredam. Sementara itu, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut juga mengharapkan kepada pihak berwajib agar segera membebaskan Buchtar Tabuni dkk. Sebab, sampai saat ini masih belum jelas apa kesalahan mereka, sehingga aparat menangkapnya." Saya pikir aparat keamanan harus menjelaskan dulu apa kesalahan Buchtar Tabuni dkk, sehingga ditangkap dan saat ini ditahan di Lapas Abepura. Jika mereka ini dikatakan melakukan makar, harus jelas dulu apa itu pengertian makar. Sebab, apa yang dilakukan Buchtar Tabuni dkk hanya sebatas memperjuangkan hak-hak dasar mereka sebagai masyarakat adat Papua," ujarnya saat menghubungi Cenderawasih Pos, kemarin. Dikatakan, selaku masyarakat adat Papua yang hak-hak dasar-dasarnya diindak, maka sangat wajar jika mereka berjuang dan menuntut kepada para penguasa negeri ini agar hak-hak dasarnya dihormati dan dihargai. Yang menyedihkan lagi kata Forkorus Yaboisembut, persoalan-persoalan politik tidak bisa diselesaikan dengan hukum positif. Sebab, apa yang dilakukan Buchtar Tabuni adalah bukan melakukan tindakpidana penganiayaan, pembunuhan atau pengrusakan, tapi berjuang agar hak-hak pribumi maupun masyarakat adat dihargai. Sebab, yang dilakukan Buchtar Tabuni dkk selama ini bukan membicarakan soal makar atau disintgerasi, tapi memperjuangkan hak-hak dasar orang papua agar dihargai dan dihormati. Ditambahkan, perjuangan penegakkan hak-hak dasar masyarakat adat Papua adalah juga perjuangan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, keserakahan dan penindasan. Perjuangan masyarakat adat papua ini merupakan bagian integral dari perjuangan bangsa pribumi diseluruh dunia selama dua decade lamanya. Dirinya juga minta kepada Kapolda agar juga memproses anggotanya yang telah melakukan pemukulan dua kali terhadap Buchtar Tabuni di tahanan Mapolda dan Lapas. Padahal dari segi hukum status Buchtar Tabuni belum divonis sebagai orang yang bersalah dalam kasus tersebut. (bat/mu
<<UTM.jpg>>
