Diduga Polda Jatim "Ikut-Ikutan" Mempengaruhi Pengadaan Formulir KPU Propinsi Jatim Tahun Anggaran 2009 ?
http://pengadaan.wordpress.com/2009/03/19/polda-jatim-%e2%80%9cikut-ikut\ an%e2%80%9d-mempengaruhi-pengadaan-formulir-kpu-propinsi-jatim-tahun-ang\ garan-2009/ Bulan Februari hingga awal maret 2009, KPU Propinsi Jatim mela ksanakan pemilihan penyedia barang untuk pekerjaan Percetakan Formulir. Hal yang menarik dari pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa tersebut, yaitu keharusan dari peserta lelang untuk melampirkan persyaratan Surat Keterangan Dari Polda Jatim Kepada Penyedia Barang/Jasa sebagai persyaratan administrasi. Dari 22 penyedia barang/jasa yang mendaftarkan diri menjadi peserta lelang, hanya 5 penyedia barang/jasa yang mendapatkan Surat Keterangan dari Polda Jatim., yaitu: No. Nama perusahaan 1 CV Adi Perkasa 2. PT Temperina Media Grafika 3. PT Jasuindo Tiga Perkasa 4. PT Panca Wira Usaha 5. CV Campion Dan penyedia barang/jasa yang tidak mendapat Surat Keterangan dari Polda Jatim adalah: No. Nama perusahaan 1 PT Percetakan Indo Nasional 2. CV Dharma Anugerah Indah 3. PT Swadarma Era Grafika 4. CV Pelita Hati 5. CV Karsa Perdana 6. PT Internusa Pedape 7. CV PB Sudirman 8. CV Mandiri 9. CV Kaliyuga 10. CV Media Adsewa 11. CV Rai Sakti Perkasa 12. CV Sarana Grafika 13. CV Putra Pertiwi 14. CV Karya Bakti Utama 15 CV Graha Pustaka 16. CV Ryan 17. CV Kana Terlepas siapa yang menang dan yang kalah dalam tender tersebut, ini salah satu preseden buruk, karena aparat penegak hukum yang seharusnya mengawasi proses pengadaan barang/jasa ternyata "ikut-ikutan" memberikan rekomendasi keterangan. Setelah kami mempertanyakan masalah ini kepada KPU Propinsi Jatim, ternyata usulan adanya surat keterangan dari Polda Jatim berasal dari peserta lelang. Dan ini dibenarkan oleh beberapa peserta lelang. Wah-wahÂ…ini lucu banget, panitia lelang dan pejabat pembuat komitmen ternyata diatur oleh peserta lelang. Pada prinsipnya, semua proses lelang bermuara pada KONTRAK antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa. Pemilihan penyedia barang/jasa itu sendiri, dipersiapkan untuk melindungi negara dari kerugian-kerugian akibatnya adanya Kontrak. Memang tidak ada jaminan, setelah dilakukan kontrak, penyedia barang/jasa akan menyedia barang/jasa sebagaimana yang ada dalam kontrak. Oleh karena itu, sebelum dilakukan kontrak, pengguna barang/jasa akan memilih penyedia barang/jasa diyakini mampu, dipercaya dan kredibel, sehingga negara tidak dirugikan. Namun, apakah Surat Keterangan Polda Jatim yang dilampirkan oleh penyedia barang/jasa akan dapat menimbulkan keyakinan bagi pengguna barang/jasa memilih penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan tugas dan usahanya? Apakah ada jaminan, jika penyedia barang/jasa yang berhasil melampirkan surat keterangan polda jatim, akan melaksanakan kegiatan berdasarkan kontrak yang sudah disepakati? Apakah jika penyedia barang/jasa melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak akan serta merta dapat dipidanakan? Dalam proses lelang, Pejabat Pembuat Komitmen atau peserta lelang dapat saja menambahkan persyaratan Surat Dukungan Polda sebagai persyaratan administraif. Tapi, apakah hal itu sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003? Pasal 14 ayat (6) Keppres No. 80 Tahun 2003 mengatakan, dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya pada ayat (7) mengatakan, bahwa persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas. Pasal 5 huruf b Keppres No. 80 Tahun 2003 menyebutkan, bahwa Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. Profesionalitas dan Kemandirian dari Pengguna Barang/jasa adalah memiliki integritas moral, memiliki disiplin tinggi, memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah,dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN. Sedangkan Profesionalitas dan Kemandirian dari Penyedia Barang/jasa adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003, yaitu: 1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa; 2. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; 1. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 2. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; 3. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29; 4. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memper-oleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 5. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa; 6. tidak masuk dalam daftar hitam; 7. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; 8. khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali angka 6. Selain itu pula, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, tidak sama sekali, baik implisit maupun eksplisit yang mensyaratkan Surat Dukungan Kepolisian Daerah dalam menetapkan Norma, Standar, dan Prosedur pengadaan barang/jasa di lingkungan KPU Propinsi Jawa Timur. Kesimpulannya, Surat Keterangan Kepolisian Daerah tidak dapat dijadikan persyaratan administrasi dalam pengadaan barang/jasa dan tidak ada pula berhubungan dengan profesionalitas dan kemandirian dari peserta lelang. Persyaratan ini jelas-jelas menjadi membatasi peserta lelang untuk terlibat dalam persaingan usaha yang sehat. Seharusnya, PPK dan Panitia Lelang tidak cukup melaksanakan tender/lelang berdasarkan prosedural yang ada. Jika sudah mendapatkan siapakah pemenang lelangnya, KPU Prop Jatim cukup memberitahukan kepada Polda Jatim tentang siapa pemenang lelang pekerjaan percetakan formulir dan KPU Prop. Jatim meminta kepada Polda Jatim untuk mengawasi proses percetakan formulir dan distribusinya. Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, saya dan beberapa kawan melakukan konfirmasi kepada Kepala TIM LIDIK Pidkor Polda Jatim, AKP JK Simamora, S.H., bahwa Polda Jatim tidak akan pernah memberikan dukungan apapun kepada peserta lelang terkait dengan kualifikasi pemilihan penyedia barang/jasa di KPU Propinsi Jatim. Faktanya, Dirintelkam Polda Jatim mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: No. Pol. SKET/10/II/2009/DITINTELKAM Tanggal 25 Februari 2009 untuk PT Jasuindo Tiga Perkasa. Dan pemenangnya dapat ditebak, adalah penyedia barang/jasa yang berhasil melampirkan Surat Keterangan Polda Jatim, yaitu PT Temperina Media Grafika dan PT Jasuindo Tiga Perkasa.
