http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009062206044353
Senin, 22 Juni 2009
OPINI
Pilpres, Demokrasi, dan Kebebasan Pers
Noverisman Subing
Wakil Bupati Lampung Timur
PEMILU pasca-Orde Baru seharusnya berjalan lebih demokratis, adil, dan
bebas dari kecurangan yang justru menghancurkan demokrasi. Namun kenyataannya
dalam pemilu legislatif juga pilkada di berbagai daerah yang telah usai,
berbagai carut-marut dan sengketa masih terlihat. Tindak pidana dan juga
pelanggaran administrasi masih terjadi walaupun berbagai peraturan perundangan,
mekanisme penyelesaian dan jajaran aparat penegak hukum telah dipersiapkan jauh
hari sebelumnya.
Terlepas dari berbagai deviasi yang ada, kita semua harus legowo
memberikan dukungan kritis dan harapan positif kepada para calon legislatif dan
kepala daerah terpilih untuk bekerja lebih serius memajukan pembangunan dan
kesejahteraan rakyat; tentu saja dengan peningkatan kualitas dan kinerjanya
yang sangat dinantikan rakyat Indonesia.
Sebentar lagi tepatnya pada tanggal 8 Juli 2009, masyarakat Indonesia
yang telah berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah pernah menikah diminta
dengan kesadarannya untuk menentukan hak politiknya guna menentukan pemimpin
bangsa ini melalui pemilihan umum presiden (pilpres). Kita semua sepakat bahwa
pilpres mendatang harus betul-betul dilihat secara kritis dan dijadikan
momentum perbaikan dalam kehidupan bernegara, yang melahirkan sebuah proses
perwujudan esensi dan nilai-nilai demokrasi, yaitu kemakmuran dan keadilan bagi
seluruh rakyat, tanpa terkecuali. Pilpres adalah proses demokrasi yang
konstitusional untuk memilih pemimpinan nasional yang akan membawa turunan dan
dampak yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena presiden dan
wakil presiden terpilih periode 2009--2014 akan dihadapi berbagai tantangan
besar bagaimana mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
Penyelenggara pilpres harus mampu membentuk sebuah prosedur yang efektif,
tidak memihak dan tidak diskriminatif; termasuk juga pengaturan hak dan
kewajiban pemilih dan para pasangan calon presiden dan wakil presiden. Presiden
dan wakil presiden terpilih periode 2009--2014 akan menyusun kabinet,
menjalankan roda pemerintahan nasional juga mengeluarkan berbagai produk hukum
serta kebijakan ekonomi-politik yang dirasakan lebih dari 250 juta rakyat
Indonesia dalam lima tahun ke depan.
Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres/cawapres) telah
resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dengan nomor urut satu
Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto yang mengusung slogan "Ekonomi
Kerakyatan". Nomor urut dua Susilo Bambang Yudhoyono- Boediono dengan semboyan
"Lanjutkan", dan tiga Jusuf Kalla-Wiranto. Selalu mendengungkan kata-kata
"Lebih Cepat Lebih Baik".
Kampanye nasional dengan berbagai paparan program dan visi-misi telah
diluncurkan tiga pasangan capres/cawapres sebagai garis besar/panduan
implementasi kebijakan bila terpilih mendapatkan kepercayaan rakyat untuk
memimpin NKRI periode 2009--2014.
Demokrasi adalah hal menjalankan kepercayaan rakyat secara baik dan
benar. Terkadang kita lupa, hanya menganggap dan menjadikan demokrasi sebagai
hal prosedural semata; demi egoisme pribadi dan atau kelompok rela mengorbankan
nasib individu dan atau kelompok lainnya. Tiap pasangan capres/cawapres serta
para parpol dan tim pendukungnya pasti ingin memperoleh kepercayaan rakyat agar
pasangan capres dan cawapres yang didukung menang dengan suara terbanyak;
tetapi jangan sampai menjadikan pemenangan pilpres sebagai tujuan semata.
Tiap pasangan capres/cawapres serta para parpol dan tim pendukungnya
harus bijak menjadikan pilpres sebagai alat demokrasi untuk membentuk
kepemimpinan ekonomi-politik nasional yang bersih, efektif dan berwibawa demi
kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.
Sudah menjadi kewajiban kita semua untuk tidak mengulangi
kesalahan-kesalahan di masa lalu. Karena itu, presiden dan wakil presiden
pilihan rakyat tahun ini harus memimpin pembentukan sebuah panduan kebersamaan
demi kejelasan arah pembangunan selama lima tahun ke depan. Semua kekuatan
politik, sosial, keagamaan, dan lembaga negara diajak ikut serta. Presiden dan
wakil presiden terpilih beserta parpol dan tim pendukungnya mencari solusi
bersama dengan merangkai visi masing-masing yang telah diperkenalkan selama
masa kampanye, dalam suatu kesepakatan minimal guna menyalurkan dan mengarahkan
seluruh arus dinamika politik saat ini. Strategi ini mengerahkan seluruh
potensi negara, bangsa dan masyarakat, serta mengarahkannya pada
sasaran-sasaran strategis prioritas untuk memecahkan masalah bangsa; dan harus
menjadi komitmen teragenda sepanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden
terpilih periode 2009--2014. Strategi ini dapat disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
1. Kesepakatan minimal tentang konstitusionalitas, yang merupakan
kerangka minimal penafsiran hukum tanpa ambiguitas untuk diterapkan di semua
arah dan menjadi rujukan dasar bagi semua proses bernegara (hukum, politik,
dsb.) selama 2009--2014. guna menghindari politisasi pemberlakuan hukum dan
sekaligus menjadi dasar bagi penegakan supremasi hukum.
2. Kesepakatan minimal tentang simpul-simpul masalah bangsa, yang dirinci
dan dijadikan fokus kinerja bangsa dan negara selama 2009--2014 guna memberi
kesempatan pengembangan suatu kinerja komprehensif menangani semua masalah
bangsa. Semua masalah diakui tapi dihadapi bersama melalui suatu titik nyata,
urgen, dan strategis yang disepakati bersama, terutama: a. Pengangguran, b.
Korupsi, c. Keamanan, d. Pemerataan dan kualitas pendidikan, e. Pelembagaan
demokrasi sebagai hasil reformasi.
3. Kesepakatan tentang pengukuran dan ukuran keberhasilan, yakni rujukan
objektif bersama dalam mengukur keberhasilan kinerja mengatasi simpul-simpul
masalah bangsa guna mencegah politisasi evaluasi yang mengacaukan dan
menghilangkan kepercayaan. Keberhasilan diraih bersama setahap demi setahap.
Tidak sekaligus tapi nyata dan segera menimbulkan kepercayaan dari rakyat,
antarelite, dan dari dunia internasional, yang akan sangat memengaruhi
investasi. Efek dalam tiga sampai enam bulan pertama akan sangat tinggi
nilainya.
4. Kesepakatan tentang strategi implementasi, yang dijalankan semua pihak
dengan terfokus, terarah, konsisten dan terukur. Implementasi dipimpin oleh
negara sebagai abdi masyarakat dan rakyat sebagai civil society yang mandiri
sebagai subjek.
Partisipasi publik seluasnya merupakan salah satu syarat prinsipil yang
harus dijamin dalam pilpres agar dapat terselenggara secara jujur dan adil.
Berbagai kelemahan dan kekurangan pemilu legislatif yang lalu seperti daftar
pemilih tetap (DPT), sosialisasi yang kurang serta masalah lainnya harus segera
dibenahi dalam sisa waktu yang tersedia. Partisipasi publik menjadi sebuah
bagian integral dari pembenahan tersebut. Partisipasi media dalam hal ini pers
umum sebagai salah satu pilar negara demokrasi modern sangat penting karena
akan membantu efektivitas proses dan keberhasilan pilpres. Pers umum seperti
surat kabar, stasiun televisi, radio, media internet dan lainnya mempunyai
kemampuan luas dalam menyebarluaskan harapan rakyat terhadap negara, ide dan
gagasan para pasangan capres/cawapres, sosialisasi pelaksanaan pilpres juga
memantau jalannya proses dan hasil pilpres yang jujur dan adil. Di sinilah
kebebasan pers pasca-Orde Baru sebagai hasil reformasi 1998 akan diuji sebagai
alat kontrol sosial. Pers akan memastikan bahwa pesan-pesan kampanye pilpres
adalah benar, jelas, pasti, konkret, lengkap dan dapat dikomunikasikan ke
segala lapisan sosial; juga memantau bahwa setiap tahapan proses pilpres
berjalan pada rel yang benar.
Pilpres akan berlangsung jujur dan adil bila pers memberikan kepada
setiap pasangan capres/cawapres kesempatan yang sama atas akses pada media,
terutama media komunikasi massa, agar bisa menyebarluaskan pandangan-pandangan
politiknya; walaupun dalam industri pers modern saat ini pasti akan ada
organisasi media yang memiliki agenda tersendiri sesuai dengan kepentingan dan
kebijakan internalnya. Sebaliknya, tiap pasangan capres/cawapres serta para
parpol dan tim pendukungnya harus menghormati pers yang bekerja dalam proses
Pilpres tersebut. Jangan sampai terjadi intimidasi dan pidana yang terkait
dengan keberadaan pers dalam Pilpres itu sendiri. Kebebasan pers adalah hal
yang harus terus dijaga dan dipertahankan karena demokrasi mensyaratkan
partisipasi publik dalam proses regenerasi kepermimpinan nasional dalam bentuk
pemilihan umum yang jujur dan adil. Ayo kita sukseskan Pilpres 8 Juli 2009
mendatang demi tegaknya demokrasi. Maju terus pers Indonesia!
<<bening.gif>>
