http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009062206044353
Senin, 22 Juni 2009 OPINI Pilpres, Demokrasi, dan Kebebasan Pers Noverisman Subing Wakil Bupati Lampung Timur PEMILU pasca-Orde Baru seharusnya berjalan lebih demokratis, adil, dan bebas dari kecurangan yang justru menghancurkan demokrasi. Namun kenyataannya dalam pemilu legislatif juga pilkada di berbagai daerah yang telah usai, berbagai carut-marut dan sengketa masih terlihat. Tindak pidana dan juga pelanggaran administrasi masih terjadi walaupun berbagai peraturan perundangan, mekanisme penyelesaian dan jajaran aparat penegak hukum telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Terlepas dari berbagai deviasi yang ada, kita semua harus legowo memberikan dukungan kritis dan harapan positif kepada para calon legislatif dan kepala daerah terpilih untuk bekerja lebih serius memajukan pembangunan dan kesejahteraan rakyat; tentu saja dengan peningkatan kualitas dan kinerjanya yang sangat dinantikan rakyat Indonesia. Sebentar lagi tepatnya pada tanggal 8 Juli 2009, masyarakat Indonesia yang telah berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah pernah menikah diminta dengan kesadarannya untuk menentukan hak politiknya guna menentukan pemimpin bangsa ini melalui pemilihan umum presiden (pilpres). Kita semua sepakat bahwa pilpres mendatang harus betul-betul dilihat secara kritis dan dijadikan momentum perbaikan dalam kehidupan bernegara, yang melahirkan sebuah proses perwujudan esensi dan nilai-nilai demokrasi, yaitu kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat, tanpa terkecuali. Pilpres adalah proses demokrasi yang konstitusional untuk memilih pemimpinan nasional yang akan membawa turunan dan dampak yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena presiden dan wakil presiden terpilih periode 2009--2014 akan dihadapi berbagai tantangan besar bagaimana mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Penyelenggara pilpres harus mampu membentuk sebuah prosedur yang efektif, tidak memihak dan tidak diskriminatif; termasuk juga pengaturan hak dan kewajiban pemilih dan para pasangan calon presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden terpilih periode 2009--2014 akan menyusun kabinet, menjalankan roda pemerintahan nasional juga mengeluarkan berbagai produk hukum serta kebijakan ekonomi-politik yang dirasakan lebih dari 250 juta rakyat Indonesia dalam lima tahun ke depan. Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres/cawapres) telah resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dengan nomor urut satu Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto yang mengusung slogan "Ekonomi Kerakyatan". Nomor urut dua Susilo Bambang Yudhoyono- Boediono dengan semboyan "Lanjutkan", dan tiga Jusuf Kalla-Wiranto. Selalu mendengungkan kata-kata "Lebih Cepat Lebih Baik". Kampanye nasional dengan berbagai paparan program dan visi-misi telah diluncurkan tiga pasangan capres/cawapres sebagai garis besar/panduan implementasi kebijakan bila terpilih mendapatkan kepercayaan rakyat untuk memimpin NKRI periode 2009--2014. Demokrasi adalah hal menjalankan kepercayaan rakyat secara baik dan benar. Terkadang kita lupa, hanya menganggap dan menjadikan demokrasi sebagai hal prosedural semata; demi egoisme pribadi dan atau kelompok rela mengorbankan nasib individu dan atau kelompok lainnya. Tiap pasangan capres/cawapres serta para parpol dan tim pendukungnya pasti ingin memperoleh kepercayaan rakyat agar pasangan capres dan cawapres yang didukung menang dengan suara terbanyak; tetapi jangan sampai menjadikan pemenangan pilpres sebagai tujuan semata. Tiap pasangan capres/cawapres serta para parpol dan tim pendukungnya harus bijak menjadikan pilpres sebagai alat demokrasi untuk membentuk kepemimpinan ekonomi-politik nasional yang bersih, efektif dan berwibawa demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Sudah menjadi kewajiban kita semua untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Karena itu, presiden dan wakil presiden pilihan rakyat tahun ini harus memimpin pembentukan sebuah panduan kebersamaan demi kejelasan arah pembangunan selama lima tahun ke depan. Semua kekuatan politik, sosial, keagamaan, dan lembaga negara diajak ikut serta. Presiden dan wakil presiden terpilih beserta parpol dan tim pendukungnya mencari solusi bersama dengan merangkai visi masing-masing yang telah diperkenalkan selama masa kampanye, dalam suatu kesepakatan minimal guna menyalurkan dan mengarahkan seluruh arus dinamika politik saat ini. Strategi ini mengerahkan seluruh potensi negara, bangsa dan masyarakat, serta mengarahkannya pada sasaran-sasaran strategis prioritas untuk memecahkan masalah bangsa; dan harus menjadi komitmen teragenda sepanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2009--2014. Strategi ini dapat disusun dengan sistematika sebagai berikut: 1. Kesepakatan minimal tentang konstitusionalitas, yang merupakan kerangka minimal penafsiran hukum tanpa ambiguitas untuk diterapkan di semua arah dan menjadi rujukan dasar bagi semua proses bernegara (hukum, politik, dsb.) selama 2009--2014. guna menghindari politisasi pemberlakuan hukum dan sekaligus menjadi dasar bagi penegakan supremasi hukum. 2. Kesepakatan minimal tentang simpul-simpul masalah bangsa, yang dirinci dan dijadikan fokus kinerja bangsa dan negara selama 2009--2014 guna memberi kesempatan pengembangan suatu kinerja komprehensif menangani semua masalah bangsa. Semua masalah diakui tapi dihadapi bersama melalui suatu titik nyata, urgen, dan strategis yang disepakati bersama, terutama: a. Pengangguran, b. Korupsi, c. Keamanan, d. Pemerataan dan kualitas pendidikan, e. Pelembagaan demokrasi sebagai hasil reformasi. 3. Kesepakatan tentang pengukuran dan ukuran keberhasilan, yakni rujukan objektif bersama dalam mengukur keberhasilan kinerja mengatasi simpul-simpul masalah bangsa guna mencegah politisasi evaluasi yang mengacaukan dan menghilangkan kepercayaan. Keberhasilan diraih bersama setahap demi setahap. Tidak sekaligus tapi nyata dan segera menimbulkan kepercayaan dari rakyat, antarelite, dan dari dunia internasional, yang akan sangat memengaruhi investasi. Efek dalam tiga sampai enam bulan pertama akan sangat tinggi nilainya. 4. Kesepakatan tentang strategi implementasi, yang dijalankan semua pihak dengan terfokus, terarah, konsisten dan terukur. Implementasi dipimpin oleh negara sebagai abdi masyarakat dan rakyat sebagai civil society yang mandiri sebagai subjek. Partisipasi publik seluasnya merupakan salah satu syarat prinsipil yang harus dijamin dalam pilpres agar dapat terselenggara secara jujur dan adil. Berbagai kelemahan dan kekurangan pemilu legislatif yang lalu seperti daftar pemilih tetap (DPT), sosialisasi yang kurang serta masalah lainnya harus segera dibenahi dalam sisa waktu yang tersedia. Partisipasi publik menjadi sebuah bagian integral dari pembenahan tersebut. Partisipasi media dalam hal ini pers umum sebagai salah satu pilar negara demokrasi modern sangat penting karena akan membantu efektivitas proses dan keberhasilan pilpres. Pers umum seperti surat kabar, stasiun televisi, radio, media internet dan lainnya mempunyai kemampuan luas dalam menyebarluaskan harapan rakyat terhadap negara, ide dan gagasan para pasangan capres/cawapres, sosialisasi pelaksanaan pilpres juga memantau jalannya proses dan hasil pilpres yang jujur dan adil. Di sinilah kebebasan pers pasca-Orde Baru sebagai hasil reformasi 1998 akan diuji sebagai alat kontrol sosial. Pers akan memastikan bahwa pesan-pesan kampanye pilpres adalah benar, jelas, pasti, konkret, lengkap dan dapat dikomunikasikan ke segala lapisan sosial; juga memantau bahwa setiap tahapan proses pilpres berjalan pada rel yang benar. Pilpres akan berlangsung jujur dan adil bila pers memberikan kepada setiap pasangan capres/cawapres kesempatan yang sama atas akses pada media, terutama media komunikasi massa, agar bisa menyebarluaskan pandangan-pandangan politiknya; walaupun dalam industri pers modern saat ini pasti akan ada organisasi media yang memiliki agenda tersendiri sesuai dengan kepentingan dan kebijakan internalnya. Sebaliknya, tiap pasangan capres/cawapres serta para parpol dan tim pendukungnya harus menghormati pers yang bekerja dalam proses Pilpres tersebut. Jangan sampai terjadi intimidasi dan pidana yang terkait dengan keberadaan pers dalam Pilpres itu sendiri. Kebebasan pers adalah hal yang harus terus dijaga dan dipertahankan karena demokrasi mensyaratkan partisipasi publik dalam proses regenerasi kepermimpinan nasional dalam bentuk pemilihan umum yang jujur dan adil. Ayo kita sukseskan Pilpres 8 Juli 2009 mendatang demi tegaknya demokrasi. Maju terus pers Indonesia!
<<bening.gif>>