http://www.tribun-timur.com/view.php?id=55050&jenis=Opini
Kamis, 29-11-2007 Problem Kawasan Kumuh Perkotaan Salam Tribun PENDUDUK Indonesia yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan sampai saat ini mencapai sekitar 17 juta orang. Luas lahan yang ditempati lebih dari 54 ribu hektare. Tingkat kepadatan hunian yang mencapai 13,1 juta orang. Selain penduduk di kawasan kumuh, banyak rumah tak layak huni juga menjadi persoalan yang pelik. Keadaan yang tak nyaman itu mendorong pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 60.000 unit rumah susun sedehana sewa hingga tahun 2009. Begitu pula, pembangunan rumah susun sederhana milik sebanyak 25.000 unit, dan perumahan swadaya yang dibangun pengembang sebanyak 3,6 juta unit. Menteri Negara Perumahan Rakyat, Yusuf Asy`ari, di Malang, Sabtu (24/11), mengatakan, untuk mempercepat laju kepemilikan rumah bagi penduduk, pemerintah menyiapkan skema kredit rumah yang lebih mudah dan ringan. Di samping itu, pemberian subsidi uang muka bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah antara Rp 2,5 juta hingga Rp 4,5 juta per bulan. Perbankan juga memberikan jangka angsuran panjang sampai 20 tahun. Persoalan besar dan sangat merepotkan bagi masyarakat di perkotaan adalah memiliki rumah yang layak huni. Saat ini, tak mudah mendapatkan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau. Terlebih lagi rumah di lokasi pusat keramaian, nyaris tak mungkin harganya di bawah Rp 1 miliar. Harga rumah yang erat kaitannya dengan harga tanah yang kian melambung dari tahun ke tahun. Jika memilih kawasan pinggiran kota, memang, bisa diperoleh rumah dengan harga yang lebih murah. Namun, rumah kategori sederhana di pinggiran kota pun sudah sulit dijangkau oleh warga yang berpenghasilan di bawah Rp 1,5 juta per bulan. Wajar bila pemerintah mendorong pengembangan rumah susun di perkotaan. Alasannya jelas, untuk menyiasati semakin terbatasnya lahan pemukiman yang harga tanahnya sangat mahal. Pengembangan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, bukan apartemen mewah untuk kalangan berpenghasilan besar. Pembangunan rumah susun bisa mengurangi kawasan kumuh di perkotaan. Kawasan yang terbentuk karena bertambahnya masyarakat urban yang memaksa diri tinggal di kawasan padat penduduk. Persoalan kawasan kumuh itu sudah diantisipasi dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Nomor 10/KPTS/M/1999 tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Rumah Susun. Malahan, pencanangan pembangunan rumah susun sewa sederhana di seluruh Indonesia telah dimulai di kawasan Berlan, Jakarta Timur, Oktober 2006. Namun, pengembangan rumah susun sederhana di kota-kota besar, bukan tanpa masalah. Sama halnya pada pembangunan rumah sederhana atau rumah sangat sederhana, kendalanya masih tetap pada pengadaan lahan. Begitu pula, tidak semua pengembang dan lembaga bank yang tertarik untuk ikut membangun rumah susun tersebut. Bila pemerintah memberikan insentif kepada pengembang seperti kemudahan perizinan atau subsidi berupa penyediaan sarana dan prasarana dasar, barangkali pembangunan rumah susun, bahkan rumah sederhana bisa berkembang pesat. Permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (26/11), kepada bank pemerintah untuk ikut mendanai pembangunan rumah sangat sederhana sebanyak 270 ribu unit per tahun, juga dapat mendorong upaya membersihkan kawasan kumuh di perkotaan. (***)