Refleksi: Penonton bisu, berotak kosong nan lumpuh?
http://www.tribun-timur.com/view.php?id=45292&jenis=Opini Selasa, 05-06-2007 Opini Tribun Rakyat Akan Tetap Menjadi Penonton Oleh: Hurriah AH, Pemerhati Ekonomi Sosial Masyarakat Fenomena pemilihan kepala daerah (pilkada) di Sulsel, saat ini, sedang membahana di mana-mana. Hampir di setiap sudut kota, di Makassar, misalnya, kita akan menjumpai atribut yang mewakili para kandidat dengan nuansa yang sangat promosif. Di media cetak, sampai minggu ini, disebutkan ada tiga pasang kandidat yang akan bertarung memperebutkan kursi "emas" di kantor Gubernur Sulsel. Ketiganya memiliki keunggulan masing-masing di atas kertas akan menjadikan mereka sebagai pemenang. Dengan enam juta jiwa penduduk Sulsel dan empat juta di antaranya adalah pemilih potensial, maka tidak salah kalau ketiga pasang kandidat itu berjuang keras untuk bisa mendapatkan dukungan mayoritas. Apalagi, pilkada ini merupakan kali pertama yang menerapkan sistem pemilihan secara langsung di daerah ini. Kalau sebelumnya rakyat Sulsel hanya berdiri di tepi panggung politik daerah karena pada pemilihan gubernur 2002 lalu, kekuasaan memilih ada di tangan wakil rakyatr di DPR, maka ini adalah kali pertama rakyat Sulsel boleh ikut naik ke panggung politik, meski hanya dalam hitungan menit dan sebatas pada mencoblos gambar salah satu kandidat yang dipilih. Pakai Iklan Tidak heran kalau "uap panas" pilkada begitu hangat menyelimuti permukaan wilayah Sulsel dan semakin "panas" dengan semakin dekatnya waktu pemilihan yang tinggal sekitar enam bulan lagi. Tengok saja warung kopi yang tiba-tiba padat setiap saat, diisi oleh orang yang berdiskusi tentang pilkada sambil meneguk secangkir kopi. Boleh jadi mereka adalah tim sukses salah satu kandidat yang sedang membahas strategi pemenangan, atau sekadar urung komentar tentang keterbukaan kans bagi calon yang dijagokan. Dengan semakin dekatnya pesta demokrasi yang akan berlangsung November 2007 tersebut, gerakan-gerakan politik semakin dinamis menggeliat di tengah masyarakat. Tidak ada lagi gerakan bawah tanah yang berusaha menghimpun kekuatan di "akar rumput", karena semua kandidat pun sudah dengan terang-terangan menyatakan berjuang untuk menang terhadap calon yang lain. Bahkan iklan ala kecap pun sebagai "yang terbaik", atau yang nomor satu, dengan sangat terbuka di pasang di setiap sudut kota. Bahkan beberapa orang yang berpengaruh pun, semisal wakil presiden, "dipaksa" menjadi bagian dalam iklan para kandidat tersebut, untuk mempertegas bahwa iklan itu bukan sekadar ngecap. Terlepas dari yang terbaik atau nomor satu di Sulsel, jualan calon pada berbagai spanduk dan baliho itu memang cukup berhasil dalam mempengaruhi sebagian besar masyarakat Sulsel, terutama pendukung fanatik. Pemetaan Suara Bahkan daerah Sulsel yang kini memiliki 23 kabupaten, sudah dipetakan dengan garis tebal sebagai wilayah kantong suara masing-masing kandidat. Pemerhati Pilkada Sulsel akan dengan segera tahu kantong suara milik siapa wilayah selatan-selatan, atau Bosowa, misalnya. Termasuk juga simpati masyarakat di bagian timur Sulsel terus dikejar dalam upaya memenangkan perebutan kursi nomor satu di Sulsel. Pemetaan kantung suara itu dipertegas dengan terbaginya zona lingkungan masyarakat sebagai wilayah sang kandidat. Ini dapat dilihat dari berbagai spanduk yang terpasang di atas jalan-jalan umum yang mengindikasikan bahwa kawasan tersebut adalah bagaikan milik seorang kandidat. Geliat pilkada memang semakin dinamis. Masyarakat pun ikut ramai dalam berbagai kegiatan lima tahunan ini. Baliho dan spanduk yang terpampang di berbagai tempat di sejumlah titik di sebagian jalan yang membelah wilayah Sulsel, menjanjikan figur-figur yang pantas dipilih karena mereka adalah mengganggap dirinya yang terbaik di Sulsel. Tokoh Terbaik Sejauh itu, ketiga kandidat, secara politis, telah melalui ujian dalam melaksanakan tugas sebagai orang terbaik bagi masyarakat Sulsel, baik di tingkat provinsi maupun dalam mewakili masyarakat Sulsel di ajang nasional. Tetapi berbagai ujian yang dilalui para kandidat masih sulit dijadikan indikator bahwa mereka adalah yang terbaik. Dari sisi pandangan awam, yang hanya melihat dari luar sistem, terhadap proses pembangunan di daerah, penilaian standar yang dapat disampaikan dalam tulisan ini adalah perubahan pembangunan selama lima tahun terakhir. Meski sulit menilai perubahan berdasarkan kondisi riil yang ada, tetapi patut diingat bahwa konsumen utama dari hasil akhir sebuah perubahan adalah masyarakat. Merekalah yang merasakan adanya perubahan pembangunan dan hanya mereka yang bisa menilai tentang ada dan tidaknya pembangunan daerah ini. Walaupun telah dilibatkan dalam proses demokrasi melalui pemilihan langsung dalam pilkada, rakyat tetaplah jadi penonton. Menonton kesibukan wakilnya di dewan yang membahas berbagai peraturan daerah yang (bisa jadi) justru mempersulit rakyat kecil. Sebagian rakyat menonton elite pejabat melakukan perang urat syaraf untuk berebut kekuasaan yang lebih besar. Bahkan konon kabarnya, berkaitan dengan pilkada ini, para pegawai di sebuah kantor pemerintah sudah terbagi menjadi orangnya calon tertentu. Ibaratnya ajang pemilihan idol, di mana penonton yang menentukan sang pemenang. Rakyat harus rela mengeluarkan kocek dalam bentuk SMS untuk mendukung idol yang mereka kagumi. Tetapi penonton sebenarnya tidak akan mendapatkan apa-apa ketika si idol yang dipilihnya menjadi juara. Sebaliknya, penonton punya kewajiban untuk mengeluarkan lagi isi kocek untuk membeli segala hal yang berbau sang idol termasuk tiket kalau dia melakukan konser. Kalau dalam pemilihan idol, kewajiban memilih hanya ketika kita memang ingin idola kita menang. Ketika tidak punya sesuatu hal yang berkaitan dengan ajang idol, maka tidak ada paksaan untuk memilih, mendengarkan atau membeli produk yang berkaitan dengan sang idol. Tapi hal demikian tidak berlaku pada ajang pilkada. Ajang idol politik ini tidak punya dua pilihan bagi masyarakat, tetap harus memilih. Pilihannya bagi masyarakat hanyalah, siapa yang akan mereka pilih. Adu Kekuasaan Siapapun yang akan terpilih dalam pilkada ini, sang idol politik lah yang menikmati hasilnya. Masyarakat tetap duduk di tribun terbuka, "sinetron politik" yang memperlihatkan adegan yang konyol, perebutan kekuasaan dan simpati, perseteruan dan perang dingin, sampai adu hebat-hebatan, seperti yang saat ini sedang kita saksikan di panggung kekuasaan tingkat gubernur. Seandainya Pilkada Gubernur seperti ajang Indonesian idol yang tidak ada keharusan untuk memilih bagi yang tidak mau, maka ada kemungkinan ajang ini akan sepi pemilih. Tetapi ini adalah ajang pemilihan idol sebuah daerah, yang menentukan masa depan bagian kecil dari sebuah negara yang bernama Republik Indonesia. Keterlibatan masyarakat agar memilih adalah mutlak adanya. Karena itu, sudah sepantasnya dalam pesta pilkada kali ini, dapat memperkecil, paling tidak, mengurani kekecewaan masyarakat. Meski tetap sebagai penonton, masyarakat seharusnya diberi kepuasan atas tontotan yang mereka dapatkan, sebagai bayaran dari suara yang telah mereka berikan. Siapapun yang mereka pilih, masyarakat pantas mendapatkan tontonan yang paling memuaskan. (***) [Non-text portions of this message have been removed]
