Refleksi: Tentunya rangkap jabatan disesuaikan dengan politik pemerintah dalam penenpatan tenaga "ahli" pada BUMN. Dibalik penempatan ini bermaksud agar konco, handaitaulan bisa cepat kaya dan dengan begitu uang komisi pun bisa mengalir dengan baik ke kantong pembagi jabatan, jadi sama-sama untung, sama-sama pula senang.
http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=319735 Rabu, 02 Jan 2008, Rangkap Jabatan di BUMN Angka pengangguran sangat tinggi, pemerataan pendapatan jelas belum merata. Dengan demikian, kemiskinan akan semakin meningkat. Ironisnya, di lingkungan pemerintah, misalnya, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), banyak pejabat merangkap di perusahaan pelat merah itu. Tidak tanggung-tanggung, seorang direktur merangkap jabatan komisaris dua anak perusahaan. Karena itu, pada level tersebut, jumlah pendapatannya lebih dari Rp 100 juta per bulan. Alasan klasik sebagai pembenaran adalah alur kerja fungsional dalam struktural atau kepentingan perusahaan, yang jelas tiga pekerjaannya tidak satu pun yang fokus. Sedangkan di luar perusahaan negara tersebut, mencari pekerjaan adalah hal yang sulit. Fakta menunjukkan bahwa banyak sarjana menganggur. Setiap bursa kerja, puluhan ribu orang berebut beberapa lowongan pekerjaan. Bagaimana menteri tenaga kerja? BUMN adalah milik rakyat, bukan milik segelintir pejabat yang total gajinya ratusan juta, sedangkan di sisi lain banyak pengangguran. Harus ada aturan bahwa rangkap jabatan dilarang. Dengan begitu, asas pemerataan pendapatan dapat diterapkan selaras dengan aturan menteri keuangan tentang rangkap jabatan di pemerintah dilarang. SUBAGYO RAHMAD, Jl Golf I/58, Surabaya
