RIAU POS
SBY: Tebang Pilih, Dosa
28 Nopember 2007 Pukul 09:20
Laporan JPNN, Jakarta
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, tidak ada tebang pilih
dalam penuntasan kasus korupsi di tanah air. SBY juga mulai gerah dengan isu
tebang pilih yang dialamatkan kepadanya, sehingga ia pun bersumpah di hadapan
Tuhan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.
''Tebang pilih menjadi isu di negeri ini. Saya sampaikan di hadapan
Tuhan, tidak ada desain politik untuk menjalankan tebang pilih. Dosa, salah,''
tegas SBY saat meresmikan gadung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) di Jalan HR Juanda, Selasa (27/11).
SBY mengaku sudah berpesan kepada Kapolri dan Jaksa Agung agar
berhati-hati dalam menangani kasus korupsi. Penegak hukum harus bisa
membebaskan diri dari motif politik. Sebab, korupsi bukan urusan politik tapi
urusan hukum. ''Saya terima permintaan dari Kapolri dan Jaksa Agung untuk
periksa bupati atau siapapun juga. Seretaris kabinet mendisposisi, dan
memastikan ini kasus korupsi, tindakannya merugikan, melawan hukum, memperkaya
diri sendiri dan teman-temannya. Bukan karena lobi politik,'' kata SBY lagi.
SBY juga menantang para pihak yang merasa mendapat ketidakadilan dalam
konteks tebang pilih untuk melapor. ''Beritahu langsung Kapolri, Jaksa Agung,
atau siapapun kalau perlu kepada saya. Tapi harus konkret. Kasusnya apa,
dimana, mengapa dianggap tebang pilih,'' ujarnya.
Maka dari itu, tegas SBY lagi, diminta siapapun untuk tidak mengganggu
pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan korupsi. SBY menyebut
pemberantasan korupsi itu dengan istilah yang muncul di era presiden BJ
Habibie, yakni mencuci piring.
Menurut SBY, di era sebelumnya banyak yang berpesta namun lupa mencuci
piring. ''Malahan barangkali yang diingat dan disenangi malah mencuci tangan,
ketimbang mencuci piring. Untuk keadilan, para pihak yang seperti itu jangan
mengganggu kami yang siang dan malam bekerja mencuci piring,'' kata SBY.
SBY tidak menyebut siapa yang dianggap menganggu jalannya pemberantasan
korupsi. Namun SBY tampak masih gerah dengan istilah tebang pilih yang
dipopulerkan oleh mantan presiden Megawati Soekarnoputri untuk menyebut agenda
pemberantasan korupsi di pemerintahan SBY-Kalla.
Namun dalam pidatonya, SBY sama sekali tidak menyebut PDIP sebagai partai
yang menyerangnya lewat isu tebang pilih. Menurut SBY ada tiga Parpol yang
meminta dirinya tidak tebang pilih, yakni PPP, Partai Demokrat, dan Partai
Golkar.
''Saya masih ingat waktu diundang oleh Pak Hamzah Haz, saat masih
menjabat Ketua Umum PPP, 2005 lalu. Keras sekali pernyataan politiknya waktu
itu. Jangan sampai pemberantasan korupsi tebang pilih,'' kata SBY.
Selain itu, tambahnya, Partai Demokrat saat Halal bi Halal juga meminta
pemerintah tidak tebang pilih. ''Dengan lantang di hadapan saya mohon penegakan
hukum, pemberantasan korupsi jangan tebang pilih. Nampaknya kader partai
demokrat merasa dicari-cari kesalahannya. Padahal saya juga pembina Partai
Demokrat,'' terang SBY.
Pernyataan teranyar, terlontar saat penutupan Rapimnas III Partai Golkar,
Ahad (25/11) lalu. Dalam pernyatan politik yang dibacakan oleh Syamsul Muarif,
meminta agar penegakan hukum tidak tebang pilih.
Diselidiki Dulu
Dalam kesempatan itu, SBY menyesalkan kelompok yang secara generik terus
mengatakan pemerintah melakukan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi.
Menurut SBY, perkara yang dianggap korupsi tidak langsung masuk pengadilan.
Diselidiki dulu, masuk atau tidak masuk, penuhi syarat atau tidak, baru ada
penyidikan dan penuntutan. Ada naik banding dan segala macam.
Dalam kesempatan itu SBY juga menglarifikasi tudingan yang menyebut
adanya hubungan antara pejabat negara, seperti presiden, dengan mereka yang
buron dan berperkara politik. ''Negara kita ini kok seneng sekali menggulirkan
desar-desus, isu, tindakan-tindakan yang merugikan nama baik dan bisa mengarah
ke fitnah,'' kata SBY. ''Sejak awal, saya ingatkan jajaran pemerintahan, setiap
perkara keluar masuk harus lurus. Tidak boleh perkara masuknya miring,
keluarnya miring,'' kata SBY.
SBY merasa tidak enak hati dengan munculnya isu adanya pertemuan antara
dirinya dengan sejumlah buronan kasus korupsi. ''Jadi kalau ada yang ingin
mengembalikan asetnya kepada negara, jangan ketemu saya atau membikin kabinet
pada malam hari,'' kata SBY.
Menurut SBY, mereka yang ingin mengembalikan aset negara bisa menghubungi
Menteri Keuangan. Di Depkeu sudah ada perhitungannya. Kalau soal hukum, ada
Jaksa Agung. ''Silahkan masuk ke pintu yang benar. Rakyat bisa mengetahui.
Tidak ada itu kabinet malam hari. Tidak ada itu damai-damai. Tidak ada
pendekatan yang miring, out of system. Hati-hati, menyebarluaskan berita. Kita
harus bermoral. Tidak boleh menggunakan kesempatan ini untuk memperoleh
keuntungan pribadi,'' kata SBY.
Selain itu SBY mengingatkan seluruh lembaga hukum agar memperhatikan HAM
dalam penegakan hukum. ''Seseorang yang belum tentu bersalah masuk koran dan
jadi pembicaraan, dipanggil begitu saja, apalagi manggilnya salah, itu tujuh
turunan, aib,'' kata SBY. Karena itu SBY meminta PPATK, KPK, Kejaksaan Agung,
maupun Polri dalam menjalankan tugas negara tetap menjunjung asas praduga tak
bersalah.
Arah pemberantasan korupsi, menurut SBY ada tiha hal. Pertama,
mengutamakan pencegahan korupsi. Sebab, mengembalikan asset negara pada
praktiknya tidaklah mudah. Pencegahan harus intensif, kalau perlu preventif.
Kedua, SBY meminta kasus besar segera diselesaikan, terutama kasus
korupsi BLBI. ''Yang buron, yang bawa uang ratusan miliar, triliunan, sekarang
ngendon di luar negeri, cari dan bawa pulang, meski tidak mudah,'' katanya.
Untuk mempermudah, Indonesia akan melakukan kerjasama ekstradisi dengan
berbagai negara. Saat menghadiri KTT ASEAN di Singapura, Ahad (19-22/11) lalu,
SBY sempat bertemu Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wen
Jiabao.(tom/uli)
Kedua pemimpin sepakat untuk melakukan perjanjian ekstradisi.
''Sebetulnya kemarin mau kita tandatangani di Singapura, tetapi kurang enak
rasanya, karena kita belum meratifikasi perjanjian ekstradisi antar kita dengan
Singapura,'' kata SBY.
Ketiga, kata SBY, mereka yang dengan tenang melakukan korupsi hingga saat
ini, harus ditangkap. ''Kebangetan itu. Hari gini masih tenang ngambil uang
negara 10, 20, 30 miliar, masuk kantung pribadi,'' kata SBY.
Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP PDI Perjuangan Firman Djaya Daeli
menyesalkan pernyataan SBY yang menyebut adanya pihak-pihak yang mencoba
mengganggu dirinya dalam agenda pemberantasan korupsi. Apalagi, ketika hal itu
dikaitkan dengan menguatnya isu tebang pilih yang mengarah kepada internal
pemerintahan.''Pemerintah tampaknya tengah mencoba memutarbalikkan isu itu
untuk menghantam kalangan oposisi dan kelompok kritis,'' katanya ketika
dihubungi malam tadi.
Firman mengatakan, tidak hanya PDIP yang menilai pemerintah sudah
melakukan praktek tebang pilih. Parpol-parpol lain, bahkan sejumlah LSM, Ormas,
kelompok profesional, dan kalangan akademisi juga menyuarakan penilaian yang
sama. Dengan demikian, tegas Firman, tudingan tebang pilih itu sangat beralasan
dan bukan sekedar retorika politik.
''Jadi, siapa yang menggangu. Kami merasa tidak pernah mengganggu. Tapi,
pemerintah harus ikhlas bila sekarang masyarakat yang semakin cerdas itu aktif
menyoroti, mengkritisi, dan mengoreksi agenda pemberantasan korupsi yang
dicanangkan pemerintah,'' ujar politisi dari Sumatera Utara itu.
Menurut Firman, penilaian miring itu sudah sepantasnya muncul. Sebab,
dari sejumlah pengamatan, agenda pemberantasan korupsi pemerintah memang tidak
memiliki fokus dan perspektif yang jelas. ''Kami masih berpandangan rezim
pemerintahan SBY memang belum melakukan pemberantasan korupsi yang sejati.
Secara substantif itu belum ada,'' ujarnya.(tom/pri/jp
<<pdf_button.png>>
<<printButton.png>>
<<emailButton.png>>
<<sby2.gif>>
