RIAU POS
SBY: Tebang Pilih, Dosa 28 Nopember 2007 Pukul 09:20 Laporan JPNN, Jakarta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, tidak ada tebang pilih dalam penuntasan kasus korupsi di tanah air. SBY juga mulai gerah dengan isu tebang pilih yang dialamatkan kepadanya, sehingga ia pun bersumpah di hadapan Tuhan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. ''Tebang pilih menjadi isu di negeri ini. Saya sampaikan di hadapan Tuhan, tidak ada desain politik untuk menjalankan tebang pilih. Dosa, salah,'' tegas SBY saat meresmikan gadung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jalan HR Juanda, Selasa (27/11). SBY mengaku sudah berpesan kepada Kapolri dan Jaksa Agung agar berhati-hati dalam menangani kasus korupsi. Penegak hukum harus bisa membebaskan diri dari motif politik. Sebab, korupsi bukan urusan politik tapi urusan hukum. ''Saya terima permintaan dari Kapolri dan Jaksa Agung untuk periksa bupati atau siapapun juga. Seretaris kabinet mendisposisi, dan memastikan ini kasus korupsi, tindakannya merugikan, melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan teman-temannya. Bukan karena lobi politik,'' kata SBY lagi. SBY juga menantang para pihak yang merasa mendapat ketidakadilan dalam konteks tebang pilih untuk melapor. ''Beritahu langsung Kapolri, Jaksa Agung, atau siapapun kalau perlu kepada saya. Tapi harus konkret. Kasusnya apa, dimana, mengapa dianggap tebang pilih,'' ujarnya. Maka dari itu, tegas SBY lagi, diminta siapapun untuk tidak mengganggu pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan korupsi. SBY menyebut pemberantasan korupsi itu dengan istilah yang muncul di era presiden BJ Habibie, yakni mencuci piring. Menurut SBY, di era sebelumnya banyak yang berpesta namun lupa mencuci piring. ''Malahan barangkali yang diingat dan disenangi malah mencuci tangan, ketimbang mencuci piring. Untuk keadilan, para pihak yang seperti itu jangan mengganggu kami yang siang dan malam bekerja mencuci piring,'' kata SBY. SBY tidak menyebut siapa yang dianggap menganggu jalannya pemberantasan korupsi. Namun SBY tampak masih gerah dengan istilah tebang pilih yang dipopulerkan oleh mantan presiden Megawati Soekarnoputri untuk menyebut agenda pemberantasan korupsi di pemerintahan SBY-Kalla. Namun dalam pidatonya, SBY sama sekali tidak menyebut PDIP sebagai partai yang menyerangnya lewat isu tebang pilih. Menurut SBY ada tiga Parpol yang meminta dirinya tidak tebang pilih, yakni PPP, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. ''Saya masih ingat waktu diundang oleh Pak Hamzah Haz, saat masih menjabat Ketua Umum PPP, 2005 lalu. Keras sekali pernyataan politiknya waktu itu. Jangan sampai pemberantasan korupsi tebang pilih,'' kata SBY. Selain itu, tambahnya, Partai Demokrat saat Halal bi Halal juga meminta pemerintah tidak tebang pilih. ''Dengan lantang di hadapan saya mohon penegakan hukum, pemberantasan korupsi jangan tebang pilih. Nampaknya kader partai demokrat merasa dicari-cari kesalahannya. Padahal saya juga pembina Partai Demokrat,'' terang SBY. Pernyataan teranyar, terlontar saat penutupan Rapimnas III Partai Golkar, Ahad (25/11) lalu. Dalam pernyatan politik yang dibacakan oleh Syamsul Muarif, meminta agar penegakan hukum tidak tebang pilih. Diselidiki Dulu Dalam kesempatan itu, SBY menyesalkan kelompok yang secara generik terus mengatakan pemerintah melakukan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Menurut SBY, perkara yang dianggap korupsi tidak langsung masuk pengadilan. Diselidiki dulu, masuk atau tidak masuk, penuhi syarat atau tidak, baru ada penyidikan dan penuntutan. Ada naik banding dan segala macam. Dalam kesempatan itu SBY juga menglarifikasi tudingan yang menyebut adanya hubungan antara pejabat negara, seperti presiden, dengan mereka yang buron dan berperkara politik. ''Negara kita ini kok seneng sekali menggulirkan desar-desus, isu, tindakan-tindakan yang merugikan nama baik dan bisa mengarah ke fitnah,'' kata SBY. ''Sejak awal, saya ingatkan jajaran pemerintahan, setiap perkara keluar masuk harus lurus. Tidak boleh perkara masuknya miring, keluarnya miring,'' kata SBY. SBY merasa tidak enak hati dengan munculnya isu adanya pertemuan antara dirinya dengan sejumlah buronan kasus korupsi. ''Jadi kalau ada yang ingin mengembalikan asetnya kepada negara, jangan ketemu saya atau membikin kabinet pada malam hari,'' kata SBY. Menurut SBY, mereka yang ingin mengembalikan aset negara bisa menghubungi Menteri Keuangan. Di Depkeu sudah ada perhitungannya. Kalau soal hukum, ada Jaksa Agung. ''Silahkan masuk ke pintu yang benar. Rakyat bisa mengetahui. Tidak ada itu kabinet malam hari. Tidak ada itu damai-damai. Tidak ada pendekatan yang miring, out of system. Hati-hati, menyebarluaskan berita. Kita harus bermoral. Tidak boleh menggunakan kesempatan ini untuk memperoleh keuntungan pribadi,'' kata SBY. Selain itu SBY mengingatkan seluruh lembaga hukum agar memperhatikan HAM dalam penegakan hukum. ''Seseorang yang belum tentu bersalah masuk koran dan jadi pembicaraan, dipanggil begitu saja, apalagi manggilnya salah, itu tujuh turunan, aib,'' kata SBY. Karena itu SBY meminta PPATK, KPK, Kejaksaan Agung, maupun Polri dalam menjalankan tugas negara tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Arah pemberantasan korupsi, menurut SBY ada tiha hal. Pertama, mengutamakan pencegahan korupsi. Sebab, mengembalikan asset negara pada praktiknya tidaklah mudah. Pencegahan harus intensif, kalau perlu preventif. Kedua, SBY meminta kasus besar segera diselesaikan, terutama kasus korupsi BLBI. ''Yang buron, yang bawa uang ratusan miliar, triliunan, sekarang ngendon di luar negeri, cari dan bawa pulang, meski tidak mudah,'' katanya. Untuk mempermudah, Indonesia akan melakukan kerjasama ekstradisi dengan berbagai negara. Saat menghadiri KTT ASEAN di Singapura, Ahad (19-22/11) lalu, SBY sempat bertemu Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wen Jiabao.(tom/uli) Kedua pemimpin sepakat untuk melakukan perjanjian ekstradisi. ''Sebetulnya kemarin mau kita tandatangani di Singapura, tetapi kurang enak rasanya, karena kita belum meratifikasi perjanjian ekstradisi antar kita dengan Singapura,'' kata SBY. Ketiga, kata SBY, mereka yang dengan tenang melakukan korupsi hingga saat ini, harus ditangkap. ''Kebangetan itu. Hari gini masih tenang ngambil uang negara 10, 20, 30 miliar, masuk kantung pribadi,'' kata SBY. Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP PDI Perjuangan Firman Djaya Daeli menyesalkan pernyataan SBY yang menyebut adanya pihak-pihak yang mencoba mengganggu dirinya dalam agenda pemberantasan korupsi. Apalagi, ketika hal itu dikaitkan dengan menguatnya isu tebang pilih yang mengarah kepada internal pemerintahan.''Pemerintah tampaknya tengah mencoba memutarbalikkan isu itu untuk menghantam kalangan oposisi dan kelompok kritis,'' katanya ketika dihubungi malam tadi. Firman mengatakan, tidak hanya PDIP yang menilai pemerintah sudah melakukan praktek tebang pilih. Parpol-parpol lain, bahkan sejumlah LSM, Ormas, kelompok profesional, dan kalangan akademisi juga menyuarakan penilaian yang sama. Dengan demikian, tegas Firman, tudingan tebang pilih itu sangat beralasan dan bukan sekedar retorika politik. ''Jadi, siapa yang menggangu. Kami merasa tidak pernah mengganggu. Tapi, pemerintah harus ikhlas bila sekarang masyarakat yang semakin cerdas itu aktif menyoroti, mengkritisi, dan mengoreksi agenda pemberantasan korupsi yang dicanangkan pemerintah,'' ujar politisi dari Sumatera Utara itu. Menurut Firman, penilaian miring itu sudah sepantasnya muncul. Sebab, dari sejumlah pengamatan, agenda pemberantasan korupsi pemerintah memang tidak memiliki fokus dan perspektif yang jelas. ''Kami masih berpandangan rezim pemerintahan SBY memang belum melakukan pemberantasan korupsi yang sejati. Secara substantif itu belum ada,'' ujarnya.(tom/pri/jp
<<pdf_button.png>>
<<printButton.png>>
<<emailButton.png>>
<<sby2.gif>>