republika Senin, 03 September 2007
Subsidi untuk Cina Oleh : Iman Sugema Tahun depan, subsidi BBM akan turun drastis. Tentu alasannya masih klise, yaitu kita lebih baik mengalokasikannya untuk keperluan lain. Untuk membangun infrastruktur, menyediakan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan untuk membiayai kenaikan gaji pegawai negeri. Alasan tersebut kelihatannya masuk akal, walau tidak sepenuhnya benar. Tahun depan juga kita akan mulai mensubsidi sebagian konsumsi gas di i Cina. Sementara subsidi untuk rakyat kita sendiri ditekan habis-habisan, pada saat yang sama kita justru bermurah hati mensubsidi rakyat di negeri tirai bambu. Lho kok bisa? Ceritanya begini. Mulai tahun depan, lapangan LNG Tangguh akan mulai beroperasi. Semua hasil eksploitasi LNG tersebut dikontrak jual kepada Cina dengan harga miring. Harga yang dipatok untuk setiap milion milion british termal unit (mmbtu) LNG adalah maksimum 3,25 dolar AS. Padahal kalau dengan patokan harga minyak seperti sekarang, harga gas mestinya adalah 10 dolar AS per mmbtu. Artinya, harga jual LNG ke Cina tersebut hanya sepertiga harga pasar. Itu juga berarti kita memberi subsidi sebesar dua pertiga harga untuk setiap kilogram LBG yang kita ekspor ke Cina. Sungguh sebuah kontrak yang tak masuk akal. Kalau kita hitung, total potensi kerugian akibat transaksi akal-akalan tersebut minimal akan mencapai Rp 3 triliun. Itu didapatkan dari pengalian antara selisih harga dengan total volume yang diekspor. Uang sebesar itu, kalau bisa kita selamatkan tentu akan memberi manfaat besar untuk masyarakat. Lebih gila lagi ternyata PLN membeli gas dari dalam negeri dengan harga yang lebih mahal, yaitu sekitar lima dolar AS per mmbtu. Entah siapa yang bodoh, kok untuk kepentingan negara sendiri malah dijual mahal. Bukankah mestinya kepentingan nasional yang harus lebih didahulukan? Selain itu, kita pun terpaksa menutup beberapa pabrik pupuk karena kekurangan pasokan gas. Petani pun harus rela membayar mahal pupuk yang dibutuhkannya untuk menggenjot produksi. Jelas ada yang tidak sinkron di antara para petinggi kita dalam mengelola negara ini. Kita tentunya tidak tega mengatakan bahwa para pejabat kita terlalu bodoh dalam menentukan harga yang tepat dalam transaksi gas tersebut. Menteri ESDM dan stafnya adalah orang-orang pintar dan sudah bertahan dalam tiga periode kepresidenan. Pejabat kita sudah banyak terbukti sangat pintar dalam membodohi rakyatnya. Hebatnya lagi, hal seperti ini tidak pernah terjamah oleh KPK atau aparat penegakan hukum lainnya. Padahal, kontrak seperti ini sangat berpotensi dijerat pasal korupsi dengan cara memperkaya pihak lain. Barangkali kita harus menunggu adanya penegakan hukum yang lebih berani. Sampai saat ini, pemerintah belum berhasil dalam menangkap koruptor di sektor migas. Padahal sektor inilah yang paling rawan kong kalikong. Tentu kita bertanya di manakah keadilan. Sementara ini, pemerintah mempunyai track record yang diingat rakyat sebagai sebuah pemerintahan yang paling berani dalam menaikan harga BBM. Pemerintahan sekarang adalah merupakan pemerintah yang paling banyak menciptakan kemiskinan. Akibat kenaikan harga BBM pada 2005 saja, jumlah orang miskin bertambah lebih dari empat juta orang. Rakyat juga sering terbebani dengan masalah kelangkaan energi. Setiap saat selalu terjadi pemadaman listrik secara bergilir mulai Aceh sampai Balikpapan dan kota-kota lainnya. Akibatnya, kegiatan usaha menjadi terpasung dan tidak bisa tumbuh dengan optimal. Ibu-ibu rumah tangga miskin harus mengeluarkan kocek lebih dalam karena minyak tanah tiba-tiba langka. Sementara, mereka tak mungkin beralih ke gas, karena pasokan kompor dan tabung gas tidak lancar. Konversi minyak tanah ke gas hanya bagus di atas kertas saja. Kenyataannya rakyat miskin tambah menderita. Keadilan tampaknya sangat susah untuk berpihak pada kaum yang lemah. Negara kita katanya adalah negara yang sangat kaya raya dengan sumberdaya alam. Di perut bumi kita terkandung cadangan gas dan batu bara yang tidak habis sampai akhir abad ini. Tanah kita juga subur yang bisa ditanami sawit, tebu, jagung, ubikayu dan ubi rambat yang bisa dijadikan bio fuel. Laut kita juga kaya dengan mikroorganisma yang siap dikonversi jadi energi menggantikan minyak tanah. Tapi kenapa rakyatnya selalu mengalami kelangkaan energi? Jawabanya satu, yaitu kekayaan alam itu tidak pernah dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat seluas-luasnya. Pemerintah selalu mengabdi bagi kepentingan yang merugikan rakyat.
